Berita

Mulai Hari Ini Perekaman e-KTP Di Sekolah Swasta

Surel Cetak PDF

 

alt

Jumat, 27 September 2013 09:32

Surabayakita.com - Untuk mengejar target perekaman e-KTP yang harus selesai pada akhir tahun ini, Dispendukcapil Kota Surabaya mulai hari ini mendatangi sekolah swasta di tiap kecamatan.

Upaya jemput bola ini dilakukan setelah hal yang sama telah dilakukan Dispendukcapil di SMA Negeri beberapa waktu lalu. Jemput bola ini dinama Goes To Schools. Ternyata banyak juga siswa siswi yang sudah menginjak usia 17 tahun yang sudah wajib e-KTP.

"Perekaman e-KTP tiap kecamatan yang lokasinya dipilih di sekolah swasta setempat.Mestinya mulai dilakukan hari ini tetapi mungkin ada kecamatan yang mulai melakukannya Senin minggu depan," kata Moh. Suharto Wardoyo, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Jumat (27/9) pagi kepada Surabayakita.com.

Perekaman e-KTP ini dilakukan petugas kecamatan di 31 kecamatan, sasarannya siswa SMA/SMK swasta yang usianya menginjak 17 tahun. "Jadi mereka tak usah repot datang ke kantor kecamatan tetapi cukup menunggu di sekolahnya," ucap Suharto.

Surabaya masih memiliki "PR" untuk menuntaskan perekaman data e-KTP ini sebab sampai saat ini belum semua warga mengurus atau memiliki e-KTP. Padahal target yang ditetapkan Depdagri sampai akhir tahun ini perekaman e-KTP selesai.

Beberapa waktu lalu Suharto mengatakan ada sekitar 400 ribu warga yang sampai saat ini belum melakukan perekaman data e-KTP. Mereka ini ditarget untuk segera mengurusnya dengan upaya diantaranya jemput bola ini. (red)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 1 September 2013 Kipem Dilayani Di Kecamatan

Surel Cetak PDF

 

altSurabayakita.com - Mulai bulan September 2013 semua pengurusan Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem) diserahkan Dispendukcapil kepada kantor kecamatan.

Dengan penyerahan ini maka pengurusan KIPEM tak lagi dilakukan di kantor Dispendukcapil di kawasan Jl Manyar Surabaya. Tentu saja warga yang berada jauh dari tengah kota bisa lebih berhemat waktu dan tenaga.

Menurut Moh. Suharto Wardoyo, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, yang dihubungi Surabayakita.com, Selasa (27/8/2013),pelimpahan pengurusan KIPEM ke kantor kantor kecamatan ini akan mempermudah masyarakat. "Warga akan lebih dekat jika akan mengurus KIPEM atau memperpanjangnya," ujar Suharto.

Selain lebih berhemat waktu dan tenaga atau juga ongkos perjalanan, pengurusan KIPEM di kecamatan sama saja waktu pengurusan maupun besaran retribusinya ketika warga mengurus di kantor Dispendukcapil.

Untuk waktu pengurusan sama yakni 7 hari kerja dengan biaya retribusi sebesar Rp 10.000 untuk setiap warga. Selama ini warga yang jauh dari tengah kota mungkin ada rasa enggan jika harus mengurus KIPEM ke Dispendukcapil.

Diharapkan dengan bisa mengurus KIPEM di setiap kantor kecamatan maka semua warga non Surabaya tetapi tinggak di kota ini segera bisa mengurusnya. Hal ini penting bagi pendataan penduduk kota Surabaya.

Tahun 2012 lalu ada sebanyak 12.000 orang yang mengurus KIPEM yang berlaku setahun. Namun jumlah tersebut menyusut pada tahun 2013 karena hanya 3.255 orang yang mengurus KIPEM. Dengan jumlah ini berarti masih banyak warga luar kota yang belum mengantongi KIPEM.

Untuk mengurus KIPEM ini syaratnya tak terlalu ribet. Hanya membawa surat keterangan pindah sementara dari daerah asal, KTP asli, surat pernyataan jaminan tempat tinggal dan pekerjaan bagi yang bekerja atau studi bagi yang kuliah.

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 28 Agustus 2013 08:09 )
 

Para Tahanan Polisi Dilayani Pendataan e-KTP

Surel Cetak PDF

altSurabayakita.com - Meski sedang menjalani proses hukum dan kini meringkuk di sel tahanan polisi namun tak menghilangkan hak para tahanan untuk memiliki e-KTP. Dispendukcapil Kota Surabaya merekam data mereka di dalam tahanan.

Dispendukcapil Kota Surabaya terus melakukan jemput bola untuk segera merampungkan tugas melakukan perekaman data e-KTP bagi warga yang sampai saat ini belum diambil datanya. Selain ke sekolah sekolah SMA di Surabaya, Dispendukcapil juga mendatangi tahanan di Mapolrestabes Tanjung Perak Surabaya.

Menurut Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Moh. Suharto Wardoyo, perekaman data ini dilakukan untuk mengejar target 1 Januari 2014 semua warga Surabaya sudah memiliki e-KTP sesuai yang diinginkan pemerintah pusat. Sedangkankan saat ini masih banyak warga yang belum melakukan proses pendataan e-KTP.

"Salah satunya ini kami tetap upayakan agar pendataan e-KTP tetap dilakukan meski warga sedang berproses hukum karena untuk mendapat e-KTP merupakan hak setiap warga. Kami datangi tahanan Mapolresta Tanjung Perak,"kata Suharto Wardoyo, Kamis (15/8/2013).

Meski berada di tahanan, warga yang diambil datanya ini cukup mendukung dan bisa bekerjasama dengan petugas yang disiapkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya. Walhasil tidak ada kendala yang berarti dialami petugas untuk pengambilan data ini.

Kegiatan menjemput data e-KTP di tahanan ini sudah dimulai pada Rabu (14/8) di tahanan Polrestabes Surabaya. Saat itu ada 21 tahanan yang berhak mendapat e-KTP diambil datanya sedangkan untuk Kamis (15/8) sebanyak 11 orang diproses e-KTP nya di tahanan Polresta Tanjung Perak.

"Mereka ini secara fisik tak bisa datang ke tempat pelayanan kami sedangkan waktu makin mendesak sehingga kami memilih untuk mendatangi mereka di tahanan," kata Suharto Wardoyo.

Karena sedang menjalani proses hukum memang para tahanan ini tak bisa datang ke tempat pelayanan perekaman e-KTP di kecamatan atau KTP Smart Office Royal Plaza, PTC dan ITC yang dijadikan tempat pelayanan oleh Dispendukcapil. Staf Dispendukcapil mendatangi mereka untuk didata. (red)

 

Penduduk Urban Tanpa Identitas Diancam Tipiring

Surel Cetak PDF

alt

SURABAYA - DPRD Surabaya mengkhawatirkan urbanisasi yang tidak bisa dikendalikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan berdampak pada membludaknya jumlah pengangguran. Apalagi, jumlah pengangguran di Surabaya masih sekitar 80.000 orang. Karena itu, pekan depan Pemkot akan mulai melakukan operasi yustisi, bagi penduduk yang tidak memiliki KTP dan Kartu Identitas Musiman (Kipem) akan dijerat tindak pidana ringan (tipiring).

Salah satu pemudik dari Banyuwangi, Suhartono (54) mengaku datang kembali ke Surabaya dengan mengajak dua kerabatnya, padahal dalam perjalanan mudik pada H-4 Lebaran lalu, ia hanya bersama istri dan satu anaknya saja kala itu.

“Ya Mas, ini ponakan saya ingin mencari kerja di Surabaya, waktu pulang kampung kemarin sekalian mereka ikut saya ke Surabaya,” ujarnya Selasa (13/8) saat tiba di stasiun Gubeng Surabaya.

Jika tidak ada solusi, dewan menilai fenomena ini akan menambah pengangguran di Surabaya. “Pasalnya, penduduk urbanisasi juga akan jadi pengangguran di Surabaya. Ini yang akan terjadi dan Pemkot harus berani mengambil sikap terkait dengan masalah ini,” kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, Rabu (14/8).

Kota Surabaya, lanjut Baktiono, hampir setiap tahun telah menjadi tujuan utama penduduk luar daerah untuk mencari pekerjaan. Mereka umumnya berdatangan usai Lebaran karena diajak kerabat atau keluarganya yang terlebih dahulu bekerja di Surabaya. Hal itu tentu menambah beban berat kota Surabaya dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk kota Surabaya.

Diakui, ada sisi positif dan negatif dari penduduk urban. Dimana sisi negatif cenderung mendominasinya, yakni meningkatnya ancaman kenyaman di Kota Surabaya. “Sisi negatif itu yang tidak dikehendaki sehingga penduduk urban yang berpotensi menimbulkan pengaruh negatif harus diantisipasi dengan operasi Yustisi oleh Pemkot,” ungkapnya.

Jika jumlah penduduk kota berlebihan tentu akan banyak anggaran yang harus disediakan Pemkot Surabaya untuk mereka. “Karena itu kami mendukung langkah operasi Yustisi untuk mengantisipasi membeludaknya penduduk urban,” kata Baktiono.

Memang, diakui Baktiono, penduduk urban sebetulnya tidak bisa mendapat fasilitas apapun di kota Surabaya. Akan tetapi, karena mereka berada di Kota Surabaya mau tidak mau tetap saja fasilitas dinikmati mereka. Diantaranya soal layanan kesehatan dan layanan umum lainya.

“Penduduk urban yang tidak mampu pasti akan menempuh segala cara untuk bisa mendapatkan fasilitas kemudahan layanan kesehatan cuma-cuma di Kota Surabaya. Itu yang sulit dibendung hingga saat ini,” tutur Baktiono.

Sementara Pemkot Surabaya masih mematangkan mekanisme sanksi bagi penduduk urban yang terjaring operasi yustisi pekan depan. Terutama soal teknis penerapan sanksi pidana orang yang tanpa Kipem atau tanpa identitas di mana orang tersebut harus disidang.

Sedangkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan Pemkot Surabaya menyiapkan 110 Penyidik PNS untuk melakukan penindakan terhadap penduduk yang datang ke Surabaya tanpa kejelasan. Hal ini sebagai langkah antisipasi masuknya warga luar daerah untuk mencari pekerjaan di Kota Surabaya usai Lebaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan, rencana operasi penduduk urban akan dilakukan Pemkot Surabaya mulai pekan depan. Di mana pada saat itu sangat dimungkinkan penduduk urban tersebut sudah masuk kota semuanya. “Itu rencana kami, jika saat ini sudah dilakukan operasi penduduk urban kemungkinan kecil bisa sukses karena mereka belum masuk Kota Surabaya,” kata Hendro Gunawan.

Dijelaskan Hendro, dalam operasi penduduk urban nantinya Pemkot akan menjerat penduduk urban dengan sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi yang tidak memiliki identitas. Setelah disidang mereka akan diminta kembali ke tempat asalnya masing-masing tanpa ada pengecualian.

Demikian juga untuk penduduk luar daerah yang bekerja di Kota Surabaya, menurut Hendro, juga tidak lepas dari operasi tersebut. Mereka yang kedapatan sudah bekerja akan diwajibkan memiliki Kipem Kota Surabaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, jumlah penduduk urban di Surabaya usai Lebaran diprediksi mencapai 25 ribu orang.pur, jib

Sumber : surabayapost.co.id

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 16 Agustus 2013 14:49 )
 

Komisi D Minta Pemkot Sby Cegah Arus Urbanisasi

Surel Cetak PDF

altSurabayakita.com - Masalah urbanisasi harus segera mendapat penanganan maksimal Pemkot Surabaya. Sebab jika tak segera diatasi urbanisasi ini akan menambah jumlah pengangguran kota Surabaya yang saat ini mencapai 80.000 orang.

Masalahnya saat ini menurut penilaian Ketua Komisi D DPRD Surabaya,Baktiono, persoalan urbanisasi ini belum tersentuh dengan baik oleh Pemkot Surabaya. Bila dibiarkan terus seperti ini bukan tak mungkin masalah pengangguran ini akan makin parah.

Banyaknya orang sukses asal daerah yang merantau ke Surabaya membawa dampak yang signifikan bagi warga luar kota. Mereka melihat betapa enaknya dan mudahnya mencari uang di kota sehingga banyak kaum pendatang yang menyerbu Surabaya.

"Pemkot Surabaya harus berani bertindak tegas terkait perpindahan penduduk dari luar kota menuju Surabaya ini. Kalau tidak ada program yang jelas tentu akan menambah beban kota ini," kata Baktiono.

Habis lebaran seperti sekarang ini menjadi momentum masuknya urban ke Surabaya karena bisa jadi banyak yang ingin bekerja di kota sebesar Surabaya. Mereka datang sendiri atau diajak kerabat dan keluarga mengadu nasib di kota.

Diakui, ada sisi positif dan negatif dari penduduk urban. Dimana sisi negative cenderung mendominasinya, yakni meningkatnya ancaman kenyaman di Kota Surabaya. "Sisi negatif itu yang tidak dikehendaki sehingga Penduduk urban yang berpotensi menimbulkan pengaruh negatif harus diantisipasi dengan operasi Yustisi oleh Pemkot," ungkapnya.

Ditambahkan, Baktiono, penduduk urban memang menjadi persoalan kota besar seperti Surabaya. Karena kedatangan penduduk urban dari daerah akan bisa menambah beban berat APBD kota Surabaya. Karena bagaimana pun penduduk urban secara otomatis akan menambah jumlah penduduk kota Surabaya.

Jika jumlah penduduk kota berlebihan tentu akan banyak anggaran yang harus disediakan Pemkot Surabaya untuk mereka. "Karena itu kami mendukung langkah operasi Yustisi untuk mengantisipasi membeludaknya penduduk urban," kata Baktiono.

Memang, diakui Baktiono, penduduk urban sebetulnya tidak bisa mendapat fasilitas apapun di kota Surabaya. Akan tetapi, karena mereka berada di Kota Surabaya mau tidak mau tetap saja fasilitas dinikmati mereka. Diantaranya soal layanan kesehatan dan layanan umum lainnya.

Sementara Pemkot Surabaya masih mematangkan mekanisme sanksi bagi penduduk urban yang terjaring operasi Yustisi pekan depan. Terutama soal teknis penerapan sanksi pidana orang yang tanpa kartu identitas musiman (kipem) atau tanpa identitas di mana orang tersebut harus disidang. 

Sedangkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dispendukcapil) Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, sebenarnya KTP atau kartu identitas pendatang tersebut harus dibawa petugas sehingga yang bersangkutan mau datang ke persidangan. "Jadi, KTP atau kartu identitas lain itu sebagai alat untuk jaminan kedatangan mereka dalam persidangan," kata Suharto.(red)

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 16 Agustus 2013 14:45 )
 
Halaman 11 dari 35 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.