Berita

Wali Kota Risma: Tak Perlu Promosi Surabaya Kota Digital

Surel Cetak PDF

Wali Kota Risma: Tak Perlu Promosi Surabaya Kota Digital

Liputan6.com, Jakarta – Sepak terjang Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya telah membuat banyak perubahan di Kota Pahlawan. Jika di periode pertama jabatannya, Risma dikenal segabai Wagiman alias Wali Kota Gila taman, kini Risma tengah menuntaskan agar Surabaya menjadi kota digital sepenuhnya.

"Surabaya sudah menjadi kota digital, tapi belum optimal. Pelayanan elektronik sudah digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan pemerintah kota," ujar Risma dalam perbincangan dengan liputan6.com di Malang, Rabu (6/4/2016).

alt

Mulai dari perizinan, proyek, penerimaan murid baru, hingga akta lahir, mati, pindah, datan (LAMPID) sudah dilakukan warga secara digital. "Saya tidak bisa mengatur proyek, izin atau penerimaan murid baru semua sudah elektronik," celetus wanita jebolan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya itu.

Surat izin perusahaan bisa dicetak sendiri, nanti suratnya dikirim lewat HP. tapi di nomor ada barcode biar ketahuan asli," lanjut Risma.

Sebagai contoh, untuk mengurus akta kelahiran warga tinggal membuka aplikasi di web atau mobile. Lalu memasukkan semua data yang ditanyakan. Warga tidak perlu membayar dan paling cepat tiga hari kemudian akta lahir tersebut sudah diantar kerumah warga. Dengan sistem elektronik, Risma bisa mengontrol berapa jumlah sampah yang masuk, jumlah BBM yang digunakan warga Surabaya, hingga kontrol kemacetan. "Hampir semua titik kita pasangi CCTV. Yang di-shoot jalan, saya bisa lihat seluruh rumah pompa air apakah jalan atau tidak," kata perempuan kelahiran 20 Nopember 1961 itu.

Hemat Anggaran dan Pangkas Korupsi

Sistem digital di kota Surabaya yang dinamakan Surabaya Multi Media City (SMMC), diakui Risma bisa menghemat APBD. Selain juga mengurangi korupsi. "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah bertanya ke saya, bagaimana pemberantasan korupsi yang paling efektif? Saya jawab dengan sistem. Tes CPNS, gaji, kenaikan pangkat semua online. Di Surabaya semua pembayaran pakai online. Menguntungkan kedua pihak. Tidak ada lagi pakai kwitansi semua transfer dan transparan," papar Risma.

Menurut Risma tiap tahun Rp 200-400 miliar anggaran yang dihemat dengan sistem elektronik ini. "Kalau penghematan waktu lebih tidak terhitung lagi," kata wali kota yang terkenal dengan bicara apa adanya alias ceplas-ceplos ini.

Ratusan Taman

Jika Anda berkunjung ke Surabaya, hampir semua sudut memiliki taman. Tanah yang kosong hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) disulap menjadi taman. Tak heran ada banyak taman di Surabaya mulai yang dibangun seminggu hingga bulanan.

alt

Sebut saja Taman Ir Soekarno yang dibangun dalam waktu seminggu. Kemudian ada Taman Harmoni yang dulunya adala TPA seluar 6 hektare. Taman lainnya seperti Taman Persahabatan Korea, Taman Pelangi, Taman teratai, Taman Jangkar, Taman Ronggolawe, Taman Semolo, Taman Kangean dan lain-lain.

alt

Seluruh taman ini free wifi yang diharapkan warga atau siswa bisa belajar di taman. Risma juga membuat seluruh perpustakaan di Surabaya tersambung internet. Sebanyak 100 lapangan basket dan futsal kuga terkoneksi dengan internet. Total ada 10.500 sambungan internet di fasilitas publik.

Sungai-sungai yang tadinya kotor, kini bebas dari sampah. Bahkan beberapa sungai airnya di daur ulang dan dijadikan sungai mainan untuk anak-anak seperti di Taman Bulak. "Karena waktu kecil saya mainnya disungai,saya ingin anak-anak juga merasakan main di sungai yang bersih dan ini melatih otak kanan," kata Risma.

alt

Bebas Pengemis

Risma yang bertekad menjadikan Surabaya kota sejahtera dan tentram, juga sangat memperhatikan para gelandangan dan pengemis. Tidak ada lagi pengemis yang berkeliaran di Kota Surabaya. Para pengamen diminta bermain di taman dan dilarang meminta uang ke warga karena pemkot memberikan bayaran Rp 2 juta.
Risma berharap setelah ada Single Identity Number (SIN) Surabaya sudah optimal menjadi kota digital. "Sekarang belum karena SIN itu aturan pemerintah pusat, kita menunggu," katanya.
Gaya Hidup Risma
Risma mengaku dalam sehari ia hanya tidur 2-3 jam. Wali Kota yang beberapa kali mendapat penghargaan tingkat dunia ini mengaku tubuhnya baru bisa tidur di atas pukul 1 pagi dan terbangun pukul 4 pagi.
"Pukul 5 saya sudah keliling kota mengecek apa saja bersama ajudan saya." ujar Risma.
Dengan waktu tidur yang kurang dari jam normal (5jam), Risma mengaku kebutuhan tidurnya cukup. "Rahasianya apa ya mungkin bekerja, setelah tubuh capek tidur jadi lelap dan bangun sudah segar lagi katanya. Risma juga berdandan sederhana, sepatunya dibeli dari langganannya di bekas lokalisas Dolly. Baginya memberikan contoh yang nyata buat warga lebih berguna ketimbang memikirkan gaya hidup sebatas materi.

Sumber : Liputan 6 http://news.liputan6.com/read/2480201/wali-kota-risma-tak-perlu-promosi-surabaya-kota-digital (Senin, 11 April 2016 )
Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 13 April 2016 10:16 )
 

Pencetakan KIA Tunggu Perwali

Surel Cetak PDF

Pencetakan KIA Tunggu Perwali

alt

 

SURABAYA – Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) masih menunggu terbitnya peraturan wali kota untuk menerbitkan kartu identitas anak (KIA). Sembari menunggu aturan hukum tersebut, dinas terus menyiapkan langkah-langkah teknis.

"Minggu depan kami ajukan ke bagian hukum pemkot untuk dibuatkan aturannya," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Suharto Wardoyo. Dia berharap, saat wali kota baru dilantik, perwali yang dimaksud sudah jadi. Dengan begitu, pihaknya segera menyosialisasikannya kepada warga.

Pria yang akrab disapa Anang tersebut menjelaskan bahwa prosedur perekaman KIA nanti tidak jauh berbeda dengan e-KTP. Hanya ada beberapa syarat tambahan berupa fotokopi e-KTP dari orang tua sebagai pemohon, fotokopi akta kelahiran, dan fotokopi kartu keluarga. "Prosesnya cukup menyerahkan foto saja, tidak perlu pindai sidik jari dan retina seperti e-KTP," katanya.

KIA yang diterbitkan dispendukcapil nanti terbagi menjadi dua macam. Yakni, untuk anak berusia kurang dari lima tahun tanpa foto dan untuk anak usia 5-17 tahun ditempeli foto. Menurut Anang, KIA dibuat untuk kepentingan pencatatan kependudukan. Tidak ada konsekuensi hukum yang menyertai kepemilikannya. Selain itu, belum ada sanksi maupun denda bagi mereka yang terlambat mengurus. "Jadi, sifatnya hanya sunah." ujarnya.

Namun, Anang menegaskan bahwa pembuatan KIA amat penting untuk perlindungan anak. Fungsi KIA, antara lain, mencegah perdagangan anak serta membantu identifikasi bila ada kasus anak hilang. "Seperti kalau ada musibah kecelakaan, korban anak biasanya sulit diketahui siapa dia," ujarnya. Rencana penerbitan KIA itu juga ditanggapi beragam oleh para warga. Supiyah, warga Tambaksari yang kemarin datang ke gedung Siola untuk memohonkan e-KTP, belum tahu bahwa ada rencana penerbitan KIA untuk anaknya. "Sudah ruwet e-KTP, tambah ini lagi," keluhnya yang telah mengurus e-KTP selama tiga hari.

Sementara itu, Andik Riyanto, warga Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, mengaku tidak berkeberatan jika diharuskan mengajukan KIA untuk dua putranya "Kami taat aturan saja," ujarnya. Namun, dia berharap ada kebijakan dari pemkot untuk mempermudah pengurusan KIA itu. Misalnya, perekaman maupun pengajuannya yang cukup dilakukan di masing-masing kecamatan. Tidak harus tersentral di gedung Siola. "Kan kasihan kalau anak-anak harus diajak mengantre begini setiap hari," katanya.

 

Sumber : JawaPos Metropolis ( Jumat, 12 Februari 2016 )


 

Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya masuk zona hijau

Surel Cetak PDF

Pelayanan Baik: Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk pembuatan akta kelahiran dan KTP elektronik masuk zona hijau

 

SURABAYA – Untuk kota Surabaya yang tercatat nilainya rendah atau memasuki zona merah adalah Badan Kearsipan dan Dinas Pertanian. Sesuai investigasi ORI SKPD tersebut buruk pelayanan publiknya. Yang pertama adalah Bagian Kearsipan, SKPD ini dinilai buruk pelayanannya dalam hal penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup. Sedangkan untuk Dinas Pertanian, pelayanan yang dianggap masih buruk adalah dalam pelayanan perizinan budidaya ikan dan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya ada di kabupaten/kota.

"Mereka semua akan kami kumpulkan untuk mendapatkan pengarahan tentang standar pelayanan publik. Sebab ternyata untuk Kota Surabaya, SKPD yang pelayanan publik nya belum maksimal adalah SKPD yang cenderung jarang membuat produk pelayanan publik atau yang peminatnya jarang," kata Ketua ORI Jatim Agus Widhiarta. Padahal sesuai ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sudah menyebutkan, pemenuhan standar pelayanan publik bukan ditentukan dari banyak sedikitnya masyarakat yang meminta pelayanan.

Jadi meskipun setiap tahun hanya ada satu atau dua warga yang meminta pelayanan, tetap harus dibuatkan standar pelayanan publiknya. Untuk standar pelayanan publik yang dimaksud dijelaskan Agus meliputi standar syarat pemberian layanan , standar prosedur pelayanan, standar penetapan biaya pelayanan publik, standar complain handling, dan standar waktu penyelesaian pelayanan.

Selain dua SKPD tersebut , ada lima SKPD lain yang mendapatkan evaluasi pelayanan publiknya. Yang pertama adalah Dinas Koperasi. Dinas satu ini masuk ke zona kuning lantaran pelayanan penerbitan mendirikan usaha koperasi yang dinilai masih belum optimal penetapan standar pelayanan publikmya. Selain itu, SKPD lainnya masuk zona kuning adalah Dinas Pendidikan.

"Pelayanan yang masih belum optimal dan masuk ke zona kuning adalah untuk penerbitan izin PAUD dan pendidikan non-formal. Selain itu, penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat," kata Agus. Sedangkan sisanya adalah Dinas Perdagangan yang sudah masuk ke zona hijau. Khususnya untuk pelayanan perizinan toko swalayan. Lalu ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) yang sudah masuk zona hijau untuk pelayanan pembuatan akta kelahiran dan KTP elektronik.Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) juga masuk zona hijau, khususnya untuk layanan penerbitan izin rumah sakit kelas C, penerbitan izin apotik dan toko obat, serta penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam kota.

"Hasil evaluasi ini sudah kami serahkan kebagian organisasi untuk diteruskan ke sekda dan wali kota. Tujuannya tentu saja agar pelayanan publik Kota Surabaya bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya," imbuh Agus. Tahun ini pun ORI juga akan melakukan investigasi ke sejumlah SKPD untuk menilai dan evaluasi kualitas pelayanan publiknya. SKPD mana yang dievaluasi langsung ditentukan oleh pusat dan sengaja dirahasiakan.

Menanggapi hasil evaluasi ORI , Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey menyatakan bahwa adanya evaluasi buruk ini menandakan kurang adanya keseriusan pemkot dalam memberikan pelayanan publik. "Terbukti SKPD hanya sedikit memberikan payanan publik ternyata malah tidak menyediakan standar prosedur layanan publik, ini kan jadi pertanyaan. Apakah pemkot baru bekerja ketika ada warga yang meminta layanan," komentar politisi Nasdem ini.

Sumber : Radar Surabaya ( Kamis, 21 Januari 2016)


Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 10 Maret 2016 08:15 )
 

400.000 Warga Surabaya Belum Rekam e-KTP

Surel Cetak PDF

400.000 Warga Surabaya Belum Rekam e-KTP

 

alt

 

SURABAYA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Surabaya mencatat hingga saat ini, dari 2.1 juta warga yang harus ber e-KTP, masih menyisakan 400.000 penduduk belum perekaman e-KTP. Hal itu diprediksi karena banyaknya warga kota Surabaya yang berada diluar kota . "Kami belum bisa menuntaskan seluruh warga kota Surabaya untuk program e-KTP ini. Karena kami mengalami kesulitan untuk mengetahui posisi sekitar 400.000 warga yang belum e-KTP ini," kata Suharto Wardoyo, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya , Jumat (11/12/2015).

Dia menyebut , selama ini pihaknya sudah melakukan langkah jemput bola ke kampung-kampung untuk meminta warga melakukan perekaman e-KTP. Setelah menemukan alamat tempat tinggal, tapi ternyata alamat itu bukan ditinggali nama tersebut. Melainkan dikontrakkan atau malah kosong. Ada dugaan , mereka ada yang bekerja di luar kota Surabaya, luar pulau Jatim, hingga luar negeri. Meski belum melakukan perekaman, Dispenduk masih tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap melakukan perekaman. "Kami tetap menunggu. Meski terlambat tidak ada denda atau sanksi bagi mereka," lanjutnya.

Soal ketersediaan blangko yang bulan November 2015 lalu sempat mengalami kelangkaan, Suharto menegaskan, pihaknya sudah mendapat kiriman blangko dari pusat sebanyak 14.000 blangko pada awal Desember ini. Kemudian di minggu kedua sebanyak 18.000 blangko dan sebelum akhir tahun akan menerima kiriman lagi namun jumlahnya belum diumumkan.

 

Sumber : Tribun News ( http://surabaya.tribunnews.com/2015/12/11/400000-warga-surabaya-belum-rekam-e-ktp )

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 14 Desember 2015 07:52 )
 

Ratusan Warga Asing Berbondong-bondong ke Surabaya untuk Bekerja

Surel Cetak PDF

Ratusan Warga Asing Berbondong-bondong ke Surabaya untuk Bekerja

 

alt

 

SURABAYA – Warga Negara Asing (WNA) berbondong-bondong kerja di Surabaya. Ini terlihat dari data statistik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya. Hingga Mei 2015, tercatat 696 pemohon Surat Keterangan Tempat Tingga (SKTT). Belum lagi akumulasi WNA yang mengurus SKTT sebanyak 150an orang jelang berakhirnya Juni 2015.

Kepala Seksi (Kasi) mutasi WNI dan WNA Dispendukcapil Surabaya Relita Wulandari mengatakan , sebagian besar WNA yang masuk ke kota Pahlawan datang untuk bekerja. "Kebanyakan WNA itu masuk dalam perusahaan besar disini, mereka tinggal di apartemen. Bukan cuma Surabaya tapi juga tingkat Jatim," kata Relita. Relita menambahkan, banyaknya WNA yang mengurus SKTT artinya makin banyak pula turis asing yang masuk Kota Surabaya. Ia mengungkapkan, pada umumnya ada 1500 sampai 1800 WNA yang mengurus SKTT, namun jelang MEA bangko pendaftaran itu sengaja ditambah pasokannya menjadi 2500 lembar.

"Kami juga perbanyak Karti Izin Tinggal Tetap (Kitap). Semua disiapkan duak kali lipat dari jumlah kebutuhan biasanya. Sekarang sudah ada 35 orang yang mengurus kitap, dan akan tinggal 5 di Surabaya 5 tahun kedepan," papar Relita. Sejauh ini warga negara Jepang, Tiongkok , dan India mendominasi pengurusan Kitap.

Kepala Bidang Penempatan, Pembinaan, dan Pengembangan Tenaga Kerja Asing Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Surabaya Irna Pawanti membenarkan banyaknya tenaga kerja asing di Surabaya."Sampai Juni 2015 menurut data kami sudah ada 300 WNA yang mengurus perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)," ungkap Irna. Irana mengatakan jika ditotal secara keseluruhan, kini jumlah tenaga kerja asing di Surabaya mencapai 13ribuan."Jumlahnya dari tahun ke tahun juga meningkat, hampir sama dengan jumlah WNA yang masuk ke kota Pahlawan. Karena rata0rata mereka datang untuk bekerja," ungkapnya.

Kabid Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Surabaya Djoni Iskandar menambahkan, tiap WNA yang punya kartu izin tinggal sementara (kitas) dari kantor imigrasi wajib melapor untuk memperoleh SKTT, selambatnya 14 hari kerja sesuai Perda 14/2014. "Gratis mengurusnyam kalau telat kami denda Rp 500 ribu atau kurungan 3 bulan, kalau dulu kan Rp 2 juta 500 ribu, sekarang dipermudah," papar Djoni. Untuk penertiban itu, Dispendukcapil berupaya melakukan yustisi apartemen-apartemen. Jumlah WNA 2015 diperkirakan terus merangkat naik melebihi tahun 2014 yang mencapai 1800an WNA. Saat ini dari 41 negara yang masuk ke Surabaya, yang paling aktif melaporkan kedatangan yakni Jepang, Korea Selatan, Tiongkok , dan India.

Sementara itu untuk menjaga kualitas Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Indonesia, Deputi Kerjasama Luar Neger dan Promosi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Dr Endang Sulustyaningsih mengatakan pihaknya masih menggondok aturan. "ini kan menjelang MEA, semua negara bebas masuk ke Indonesia nantinya. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama maka para WNA asing yang kerja di Indonesia nanti harus punya sertifikat," ungkap Endang saat ditemui Surya disela acara sekesi calon WNI ke Korea beberapa waktu lalu,

Ia menyatakan dengan tegas, semua pekerja baik itu tukang potong rambut, tukang cuci baju, tukang setrika, sopir taksi dan lainnya harus punya sertifikat dulu dan boleh lebih dari satu. " Nanti kami akan tes, satu orang kan bisa punya keahlian seperti masak , mencuci, menyopir, dan lainnya. Kalau orang Indonesia memakai jasa mereka harus ditanya dulu punya sertifikat nggak? Kalau tidak ya jangan mau," tambah perempuan berparas mirip Megawati itu.

Sebab menurutnya, pekerjaan sekecil apapun misalnya mencuci itu ada aturannya. "Tidak mungkin kain sutra disamakan cara mencucinya dengan kain jeans. Bisa rusak semua pakaian. Kami juga akan adakan kursus pembekalan pengetahuan dulu sebelum mereka kerja di Indonesia," paparnya.

Jumlah Pemohon SKTT Tahun 2015

 

  • Januari 186 Orang
  • Februari 118 Orang
  • Maret 113 Orang
  • April 143 Orang
  • Mei 136 Orang
  • Juni 150an Orang (Belum tutup bulan , sampai 29 Juni 2015)
Negara Paling aktif melapor ke Dispendukcapil dan mengurus SKTT :
  • Jepang 90 Orang
  • Korea Selatan 89 Orang
  • Tiongkok 56 Orang
  • India 49 Orang
Sumber : Tribun News ( http://surabaya.tribunnews.com/2015/06/29/ratusan-warga-asing-berbondong-bondong-ke-surabaya-untuk-bekerja?page=1 )

 

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 05 November 2015 08:06 )
 
Halaman 2 dari 41 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.