Berita

Pemkot Realisasi Akta Pengakuan Anak Hasil Nikah Agama

Surel Cetak PDF

alt

SURYA Online, SURABAYA - Pemkot Surabaya mulai merealisasi pemberian akta pengakuan anak dari pasangan nikah secara agama. Dengan demikian akta pengakuan anak tidak hanya berdasar aturan dokmen negara atau di Kantor Urusan Agama (KUA). Melainkan nikah di depan Modin atau Pendeta bisa diakui untuk mendapatkan akta pengakuan anak.

Kepala Dispendukcapil Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, kebijakan baru tersebut sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 470/327/sj tertanggal 17 Januari 2014 tentang perubahan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

"Aturan ini sebenarnya terinspirasi dari kasus yang dialami artis Machica Mochtar di Jakarta," kata Suharto Wardoyo, Minggu (2/2/2014).

Dalam aturan tersebut, dijelaskan Suharto, mengatur beberapa persyaratan untuk penerbitan akta pengakuan anak. Yakni, surat keterangan dari modin atau pendeta yang ditandatangani saksi dan surat pengakuan dari ayah yang disetujui pihak ibu. Dan tanpa syarat itu maka Dispendukcapil  tidak akan bisa melayani pembuatan akta pengakuan anak dari negara.

Dengan demikian, menurut Suharto, setiap anak hasil pernikahan yang sah secara agama berhak mendapat pengakuan dari ayahnya. Selanjutnya akta pengakuan anak nantinya akan berdampak pada kartu keluarga (KK) dimana dalam KK akan disebutkan nama ayahnya.

"Jadi, anak nantinya bisa mengetahui siapa ayahnya. Dan itu hak dari anak. Kalau dulu hanya disebut nama ibu tanpa ada nama ayah di KK bagi anak hasil pernikahan secara agama. Ini yang sering jadi masalah," tandas Suharto.

Akan tetapi, papar Suharto, akta pengakuan anak itu tidak bisa dibuat untuk anak hasil di luar nikah. Oleh karena itu, mau tidak mau pasangan yang telah memiliki anak harus menikah secara agama jika memang tidak menikah di KUA, sehingga anak bisa mendapatkan haknya.

Oleh karena itu, ungkap Suharto, bagi orang tua yang kurang mengerti akan aturan baru akta pengakuan akan bisa berkonsultasi ke kantor Dispendukcapil Surabaya. Pihaknya akan memberikan berbagai informasi terkait aturan akta pengakuan anak yang bisa didapatkan untuk pasangan menikah secara agama.

Selain itu, tambah Suharto, Dispendukcapil mulai pekan ini akan menyosialisasikan aturan baru tersebut. Sosialisasi akan dilakukan melalui Kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya. Bahkan, pejabat Modin atau Pendeta juga akan diberikan sosialisasi terkait aturan tersebut. Diharapkan, Modin atau Pendeta nantinya bisa ikut menjelaskan pada pasangan yang menikah secara agama terkait akta pengakuan anak oleh negara tersebut.

Mengenai biaya penerbitan akta pengakuan anak, imbuh Suharto, sama sekali tidak ada biaya yang akan dipungut. "Jadi, orang tua yang menginginkan akta pengakuan anak tidak perlu lewat calo atau yang lainnya, silahkan mengurus sendiri karena semua tidak bayar," ujar Suharto.

Dengan perubahan aturan tersebut, harap Suharto, setiap warga Surabaya bisa lebih tertib dalam pengurusan administrasi kependudukan. Dengan demikian berbagai kebijakan Pemerintah bisa dilakukan lebih tepat sasaran karena data kependudukan yang lebih baik.

"Dan itu juga berkontribusi pada data jumlah penduduk yang sebenarnya," tutur Suharto Wardoyo.

 

400 Ribu Warga Ber-KTP Lama

Surel Cetak PDF

alt

Surabaya (BM) - Komisi D DPRD mendapatkan data mengejutkan. Sekitar 400 ribu warga Surabaya ternyata belum memiliki KTP elektronik (e-KTP). Wakil Ketua Komisi yang membidangi kesejahteraan dan pendidikan itu, Edi Budi Prabowo, menduga, trobosan yang dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) tidak tepat sasaran. "Jangan berpangku tangan, sebaiknya Pemkot jemput bola," katanya, Rabu (21/8).
Padahal mengacu kota-kota di seputar Surabaya, pelaksanaan e-KTP berjalan lancar atau seperti halnya di Sidoarjo, Mojokerto dan Gresik. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah setempat menggandeng pengurus RT/RW untuk diajak mensukseskan program ini. "Hasilnya sangat bagus dan pelaksanaan e-KTP hampir selesai. Pertanyaannya, kenapa di Surabaya tidak bisa seperti itu," terang politisi dari Partai Golkar tersebut. Edi memberikan contoh khusus warga Surabaya di dalam tahanan, sebaiknya harus diadakan jemput bola dengan mendatangai rumah  tahanan dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Ia mengkritik mobil e-KTP milik Dispendukcapil selama ini pasif karena hanya dipajang di pinggir jalan dan menunggu warga yang datang mengurus e-KTP. "Lebih baiknya mobil itu difungsikan mendatangi tempat-tempat tertentu seperti halnya rumah tahanan," katanya.
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo sebelumnya mengatakan pihaknya sudah melakukan perekaman data terhadap  warga Surabaya yang sedang menjalani proses hukum dan kini meringkuk di sel tahanan polisi atau lembaga permasyarakatan. "Kami sudah jemput bola dengan melakukan perekaman data bagi warga yang sampai saat ini belum memiliki e-KTP seperti di  tahanan di Polres Tanjung Perak dan sekolah SMA di Surabaya," katanya.
Perekaman data ini dilakukan untuk mengejar target 1 Januari 2014, harapannya semua warga Surabaya sudah memiliki e-KTP sesuai yang diinginkan pemerintah pusat. Sedangkan saat ini masih banyak warga yang belum melakukan proses pendataan e-KTP. "Kami tetap upayakan agar pendataan e-KTP tetap dilakukan meski warga sedang berproses hukum. Karena untuk mendapat e-KTP merupakan hak setiap warga," kata Suharto Wardoyo.
Penyebaran e-KTP memang sangat penting saat  ini. Selain menghadapi agenda Pilgub Jatim, 29 Agustus mendatang, Surabaya juga harus bersiap menghadapi ledakan jumlah penduduk ilegal yang jadi fenomena tersendiri tiap habis musim Lebaran. Terkait persoalan terkahir, Wali Kota Tri Rismaharini sebelumnya sudah memberikan warning akan menjatuhkan sanksi tegas. Denda Rp50 juta atau hukuman tiga bulan penjara terhadap pendatang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tujuan yang jelas dan identitas Surabaya melalui operasi yustisi yang akan gencar dilakukan.
"Insyaallah bisa, operasi itu bukan hanya untuk pengaturan penduduk, tapi juga keamanan. Untuk itu, Kipem kita kendalikan, jika tidak ada penjamin akan susah. Soal sansksi itu tipiring (Tindak Pidana Ringan) ditentukan lewat persidangan," ujarnya.
Risma mengakui, membanjirnya jumlah pendatang ke Surabaya, karena Kota Pahlawan ini diibaratkan gula, yang menyediakan berbagai peluang pekerjaan bagi para pendatang. Padahal menurut mantan kepala Bappeko Surabaya ini, justru pihaknya menciptakan gula atau berbagai lapangan kerja bagi warganya melalui pelatihan keahlian dan industri kreatif.
Berdasarkan data Dispendukcapil Surabaya tahun 2012, jumlah jumlah warga luar kota yang tinggal di Surabaya yang ditunjukkan melalui Kartu Identitas penduduk musiman dari data sekitar 12 ribu orang. Namun dari jumlah itu saat ini yang tengah mengurus perpanjangan sekitar 4 ribu orang. (at/epe)
 
Sumber : beritametro.co.id
 

Anak Hasil Nikah Siri akan Dapat Akta Lahir

Surel Cetak PDF

alt

Surabaya - Anak hasil pernikahan secara agama atau nikah siri di Surabaya akan mendapat akta pengakuan anak. Pemberian akta ini akan segera direalisasikan Pemkot Surabaya dan diberikan secara gratis dalam pengurusannya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadispendukcapil) Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan pihaknya segera menerapkan kebijakan baru sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 470/327/sj tentang perubahan kebijakan administrasi kependudukan.

Ia menerangkan dalam kebijakan baru tersebut disebutkan bahwa setiap anak hasil pernikahan yang sah secara agama berhak mendapat pengakuan. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

"Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitan akta pengakuan anak. Diantaranya surat keterangan dari modin atau pendeta yang ditandatangani saksi dan surat pengakuan dari ayah yang disetujui pihak ibu. Tanpa itu, kami tidak bisa melayani pembuatan akta pengakuan anak dari negara," katanya saat dihubungi detikcom, Senin (3/2/2014).

Selain mendapat akta anak, kata Suharto, nantinya nama ayah akan tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Selama ini, jelas dia, hanya disebutkan nama ibu dalam KK, sehingga menimbulkan masalah dalam pengurusan surat maupun adminstrasi.

"Dengan demikian, anak akan mengetahui siap ayahnya. Oleh karena itu, pasangan yang telah memiliki anak harus menikah secara agama minimal sehingga anak mendapatkan pengakuan dan haknya," imbuhnya.

Untuk memuluskan kebijakan ini, Dispendukcapil akan segera melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan dan kelurahan bahkan modin dan pendeta. Diharapkan modin dan pendeta bisa ikut mensosialisasikan kebijakan baru ini.

"Untuk biaya penerbitan saya tegaskan gratis. Jadi bagi orang tua yang mau mengurus silahkan datang dan mengurus sendiri tanpa perlu calo," pungkas Suharto.

Sumber : news.detik.com
 

Usia Pensiun PNS Jadi 58 Tahun Mulai Februari

Surel Cetak PDF

alt

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memberlakukan perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil (PNS) pada jabatan administratif dari 56 tahun menjadi 58 tahun, kata Sekretaris Kementerian Tasdik Kinanto di Jakarta, Rabu.

"PNS yang pensiun per 1 Febuari 2014 ke atas, otomatis usia pensiunnya diperpanjang dua tahun lagi. Untuk pengaturan secara teknis, akan diterbitkan Surat Edaran Kepala BKN," kata Tasdik.

Pemberlakuan batas usia pensiun PNS tersebut didasarkan pada Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disahkan pada 19 Desember 2013 dan masih dalam proses penandatanganan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perubahan batas usia pensiun PNS tersebut berlaku usia 58 tahun untuk pegawai eseon III ke bawah dengan jabatan administrasi dan batas usia 60 tahun untuk pegawai eselon II dan I (Jabatan Pimpinan Tinggi).

Tasdik menjelaskan dengan diberlakukannya perubahan batas usia pensiun PNS tersebut, sedikitnya 11.000 PNS yang masih tertahan masa pensiunnya akan memiliki kesempatan untuk tetap mengabdi menjadi aparat negara.

Dalam UU ASN disebutkan bahwa PNS dapat diberhentikan secara hormat karena beberapa alasan, antara lain meninggal dunia, permintaan sendiri (pengunduran diri), mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini.

Selain itu juga karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga pegawai yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PNS. 

Sementara itu, PNS bisa diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, penyelewengan terhadap jabatan hingga dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, menjadi anggota atau pengurus partai politik dan dijatuhi hukuman penjara dua tahun karena tindak pidana terencana.

PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara spesifik diatur dalam pasal 91 ayat (1) UU ASN tersebut.

Sumber :www.gatra.com

 

Mendagri Harap Produksi KTP-el di Daerah Mulai Juni

Surel Cetak PDF

alt

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berharap produksi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di daerah dapat dilakukan mulai pertengahan tahun 2014 setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan cair.

"Kami harapkan Juni atau Juli sudah ada uangnya, kemudian baru merekam lagi. Karena setiap tahun itu perkiraan kami bertambah empat juta orang yang membuat KTP-el," kata Gamawan di Jakarta, Selasa (7/1/2014).
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), pencetakan KTP elektronik diserahkan ke daerah tingkat kabupaten/kota guna efektivitas pencatatan sipil di daerah.

Kemendagri mencatat sampai akhir tahun 2013 masih terdapat 19 juta dari 191 juta penduduk berpotensi memiliki KTP elektronik. Selain itu, dari 172 juta penduduk yang telah merekam data KTP elektronik, sebanyak 27 juta di antaranya belum tercatat secara daring di pusat data Kemendagri.
"Sekitar 27 juta yang belum tercetak itu masih offline di daerah-daerah. Dan itu tidak akan kami paksakan lagi (pencetakannya) karena UU Adminduk mengatakan pencetakan sudah dapat di daerah," jelas dia.

Untuk keperluan pencetakan KTP elektronik di daerah, Mendagri mengatakan alat produksi kartu sudah didistribusikan ke seluruh kabupaten-kota untuk keperluan pencetakan.

Namun, kegiatan produksi belum dapat dilakukan karena alokasi anggaran pencetakan belum dicairkan dari APBN Perubahan.

"Dana (pencetakan) itu masuk ke APBN-P, walaupun sebenarnya dari segi infrastuktur, sumber daya manusia dan peralatan sudah siap di daerah," tambahnya.

Hal tersebut juga berimbas pada perpanjangan masa berlaku KTP lama atau non-elektronik bagi penduduk yang belum menerima atau membuat KTP elektronik.

Perpanjangan masa berlaku KTP lama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanpa Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Sumber :Berita Kemendagri (http://www.kemendagri.go.id)
 
Halaman 10 dari 37 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.