Berita

PEMBERLAKUAN KTP ELEKTRONIK (KTP-el) DAN KTP NON ELEKTRONIK

Surel Cetak PDF

alt

PEMBERLAKUAN KTP ELEKTRONIK (KTP-el)

 DAN KTP NON ELEKTRONIK

Sehubungan dengan pemberitaan diberbagai media yang kurang tepat dengan topik “penundaan efektif pemberlakuan KTP Elektronik (KTP-el) hingga akhir tahun 2014”, disampaikan penjelasan Kemendagri untuk meluruskan hal tersebut sebagai berikut:

1.  Tidak ada perubahan maupun penundaan pemberlakuan KTP Elektronik (KTP-el). KTP-el berlaku sejak penduduk menerima/ memilikinya.

2.  Terhadap KTP Non Elektronik, yang pada awalnya hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2012 sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009, kemudian diperpanjang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2012, terakhir diperpanjang lagi masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2013. Pasal 10 Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2013 diatur bahwa “KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi Penduduk yang belum mendapatkan KTP-el paling lambat sampai dengan 31 Desember 2014”.

3.   Dasar pertimbangan utama dalam memperpanjang masa berlaku KTP Non Elektronik adalah:

a.   Sampai akhir tahun 2013,  dari 191 juta Penduduk yang berpotensi memiliki KTP-el dan anggaran yang tersedia sampai dengan tahun 2013 hanya untuk 172 juta Penduduk wajib KTP, sehingga terdapat sekitar 19 juta Penduduk yang belum memungkinkan untuk memperoleh KTP-el sampai akhir 2013.

b.   Pelaksanaan pencetakan KTP-el pada tahun 2014 diserahkan kepada kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akan tetapi anggaran untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota termasuk untuk pencetakan KTP-el dianggarkan dalam APBN-P 2014, sehingga pada awal tahun 2014 sebelum APBN-P tersedia, maka pencetakan KTP-el di kabupaten/kota belum bisa dilaksanakan.

4.   Apabila masa berlaku KTP Non Elektronik tidak diperpanjang, maka sejumlah 19 juta Penduduk terancam tidak memiliki kartu identitas, karena di satu pihak KTP Non Elektronik tidak berlaku lagi, di pihak lain KTP Elektronik tidak dimungkinkan untuk didapatkannya.

5.   Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, Pasal 150 antara lain mengamanatkan Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan, dapat ikut memilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el atau KTP Non Elektronik) atau Paspor. Dengan adanya perpanjangan masa berlaku KTP Non Elektronik, juga dimaksudkan untuk mengantisipasi agar semua warga Negara Indonesia yang berhak memilih bisa menggunakan hak pilihnya walaupun tidak tercantum dalam DPT.

6.  Bagi penduduk yang berhak memiliki KTP namun belum melakukan pendaftaran, dihimbau untuk segera mendaftar agar memperoleh identitas resmi penduduk sebagai bukti diri untuk mengurus berbagai kepentingan yang berkaitan dengan administrasi dan pelayanan publik.

Jakarta, 7 Januari 2014

Pusat Penerangan

 Sumber :Berita Kemendagri (http://www.kemendagri.go.id)

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 15 Januari 2014 07:22 )
 

Politik » Parlemen DPR Sahkan UU Administrasi Kependudukan yang Baru

Surel Cetak PDF

alt

VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengesahan ini melalui rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR/MPR/DPD, Jakarta, Selasa 26 November 2013.
 
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, Arief Wibowo, perubahan undang-undang ini untuk menegaskan pemberlakuan KTP elektronik (e-KTP) secara nasional.  Selama ini program e-KTP belum punya payung hukum setingkat undang-undang.
 
Dalam e-KTP ini, terdapat chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang ditertibkan oleh Instansi Pelaksana kabupaten/kota. Masa berlaku e-KTP ini seumur hidup. 
 
Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dengan adanya sistem e-KTP ini maka pemerintah bisa menghemat biaya sebesar Rp4 triliun setiap lima tahun.
 
Dijelaskannya, sistem lama lebih boros karena seringnya produksi karena hanya berlaku 5 tahun. Jumlah penduduk Indonesia cenderung bertambah.
 
"Dari 190 juta yang memiliki KTP, setiap tahun ada 4 juta orang yang berulang tahun ke 17, kawin sebelum 17, wajib ber-KTP semua," kata Gamawan.
 
Gamawan mengkalkulasi dari 194 juta penduduk itu dikali Rp16 ribu maka pemerintah harus menghabiskan dana Rp4 triliun per lima tahun. Angka itu akan terus meningkat, ada tambahan 4 juta penduduk tiap tahun.
 
"Sekarang tidak perlu lagi, KTP berlaku cukup seumur hidup. Kecuali ada perubahan status. Misalnya saya belum profesor, terus minggu depan saya profesor, tolong dong diubah status, itu boleh," ujar dia.
 
Sementara untuk memastikan agar semua penduduk memiliki e-KTP, kata Gamawan, maka orang dari Kemendagri akan aktif bertanya kepada semua orang. Msalnya, aktif mencari di mall, sekolah, pesantren dan lainnya. (ren)

© VIVA.co.id

 

Jelang 20 Tahun Sister City Surabaya-Busan

Surel Cetak PDF

alt

Surabayakita.com - Kota Surabaya memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Busan - Korea Selatan. Buktinya Surabaya - Busan ini mampu menjaga hubungan yang baik saat hubungan keduanya memasuki usia jelang ke 20 tahun dalam kerjasama kota kembar (sister city) yang dimulai 1994 silam.

Kerjasama ini dirintis sejak Surabaya dipimpin walikota Sunarto Sumoprawiro. Namun meski walikota Surabaya maupun Busan sudah beberapa kali berganti mereka tetap mampu menjaga kelestarian hubungan ini.Bahkan di era kepemimpinan Bambang DH yang lalu maupun Tri Rismaharini saat ini beberapa bidang kerjasama terus dijalankan  dan memberi warna di kedua kota.

Dua kota berbeda kultur ini aktif  menjalankan kerjasama diantaranya di bidang ekonomi, pendidikan, dan seni budaya. Untuk menandai hubungan ini kedua kota secara bergantian saling tukar menukar delegasi untuk menimba atau menularkan ilmu dan keahliannya. Bahkan dari sekitar 15 ribu WNI yang saat ini ada di Busan, 3.000 diantaranya berasal dari Surabaya. Mereka menjalankan berbagai aktifitas mulai studi hingga bekerja.

"Saat ini delegasi Tae Kwondo dan budaya yang dikirim Busan sedang mengajar di Surabaya. Mereka mengajarkan ilmu beladiri asal bumi Korea itu di sekolah sekolah SMA di Surabaya. Pemkot Surabaya juga berupaya mendapatkan bantuan hibah mobil kebakaran dari Busan. Itu diantara banyak kegiatan yang sudah dilakukan Surabaya - Busan," kata Moh. Suharto Wardoyo, ketua delegasi Surabaya yang berkunjung ke Busan, tanggal 15-19 Desember 2013.

Meski menjalin kerjasama kota kembar, Busan sebenarnya tidak benar benar mirip atau kembar dengan Surabaya ditinjau dari luasan wilayahnya. Sebab Busan sendiri luasan wilayahnya hampir menyerupai  dengan wilayah DKI Jakarta atau Provinsi Jawa Timur. Dengan 37 juta jiwa penduduk saat ini, Busan terbagi menjadi 4 distrik, Utara, Selatan, Barat dan Timur.

Karenanya jika melihat secara fisik dan infrastruktur kota, Surabaya masih banyak tertinggal dengan Busan. Meski menjadi kota kedua di Korea Selatan setelah Seoul, Busan berkembang pesat. Hal ini karena Busan menjadi pintu masuk Korea Selatan dengan pelabuhannya yang sangat terkenal dan terbesar kelima di dunia itu. Bahkan sejak 1978 Busan memiliki tiga pelabuhan kontainer, Jaseungdae, Shinsundae dan Gamman. Kondisi ini turut mengatrol ekonomi Busan dan menjadi kota pusat perdagangan yang maju.

Infrastruktur kota di Busan menjadi bagian yang sangat penting untuk memudahkan mobilitas warga dan distribusi barang. Dengan penataan kota sedemikian rupa tidak heran kalau di sepanjang jalan yang dilalui delegasi Surabaya selama berada di Busan ini hampir belum menemukan kemacetan. Memang ada antrian kendaraan roda empat di beberapa tempat, itupun tak lama karena hanya menunggu giliran lampu hijau traffic light menyala.

Kendaraan pribadi produk lokal Korea seperti KIA atau DAEWO memang sangat gampang dijumpai melaju di jalanan yang mulus dan lebar di Busan. Namun keberadaan kendaraan tersebut seolah tak lantas memenuhi dan membuat macet jalan yang rata rata dibuat dengan empat lajur.

alt

Nyaman

Soal lengangnya jalan ini menyimpan cerita menarik di Busan. Sebab di Busan yang memiliki empat musim ini masyarakatnya tak suka menggunakan sepeda motor untuk kendaraan pribadi dalam beraktifitas. Mereka lebih menyukai naik bus kota atau kereta bawah tanah (subway) yang sangat mudah dijangkau penduduk Busan. "Kalau orang di sini tidak suka mengendarai sepeda motor, meski tidak dilarang polisi untuk dipakai di jalan raya. Mereka lebih suka naik bus kota atau kereta," kata Sammy, wanita asli Busan yang menjadi tour guide. Membawa sepeda motor dianggap ribet tapi kalau naik bus atau kereta menurut wanita yang semua kukunya dicat warna pink ini akan lebih leluasa jika akan pergi kemanapun. Bandingkan dengan Surabaya yang warganya sangat biasa memakai sepeda motor.

Bus bus kota di Busan selain dirawat dengan baik hingga tak terlihat kusam juga dilengkapi mesin pendingin (AC) dan mesin penghangat (heater). Maklum saja di Busan atau bagian kota lainnya di Korea Selatan memiliki empat musim, salah satunya musim dingin saat bulan Desember. Sehingga ketika menumpang bus kota tanpa AC pun mereka tetap enjoy dengan menggunakan jaket bulu yang tebal dan kaum wanitanya menggunakan sepatu setinggi betis. Ketergantungan masyarakat Busan akan bus kota atau subway sangat tinggi, buktinya setiap kali bus kota lewat selalu penuh membawa penumpang. Selain bus kota, transportasi umum di jalan raya tak banyak dijumpai. Surabayakita.com hanya beberapakali saja menemukan taxi atau angkot di jalan.

Ini yang membuat kondisinya sangat kontras dengan Surabaya yang tiap hari selalu macet meskipun kini sudah mulai dibangun frontage road di Jl. A. Yani Surabaya. Membuat jalan raya baru termasuk sudah dibukanya Jl. Soekarno Hatta atau MERR IIC belum bisa mengurai kemacetan yang signifikan. Data Bappeko Surabaya, 70 persen warga kota Surabaya merupakan pemakai angkutan pribadi, 30 persen pengguna angkutan massal. Pertumbuhan motor 10 persen dan mobil 5 persen pertahun tak bisa diimbangi dengan pertumbuhan jalan yang hanya 4 persen.

alt

Keluar stasiun subway

Prosentase komposisi penggunaan angkutan umum dan pribadi ini ingin dibalik dimana masyarakat lebih menyukai memakai transportasi umum daripada kendaraan pribadi termasuk sepeda motor. Celah untuk menumbuhkan kesadaran itu akan ditumbuhkan manakala proyek angkutan masal cepat yang kini digagas Pemkot Surabaya , monorel dan trem selesai dibangun pada 2015. Megaproyek senilai Rp 8,6 triliun ini diharapkan bisa mengurai kemacetan di Surabaya."Kalau tidak ada pilihan transportasi umum yang layak akan sulit bagi warga meninggalkan kendaraan pribadinya. Sebab dengan kendaraan pribadi semuanya bisa lebih mudah dijangkau,"kata seorang jurnalis media online yang ikut berkunjung ke Busan.

Selain bus kota, transportasi umum yang jadi favorit di Busan adalah kereta bawah tanah atau subway. Dibangun 30 meter di bawah permukaan tanah, subway ini bisa mengakomodasi mobilitas warga dengan mudah dan menjangkau tempat tempat strategis. Terowongan subway ini dibangun layaknya sebuah mall. Selain bersih, suhu udaranya terjaga sejuk, juga disinari lampu penerangan yang cukup sehingga ketika berada di dalamnya kita tidak merasa kalau sedang berada di bawah gedung gedung tinggi dan jalan raya.

alt

Reporter Surabayakita.com di dalam terowongan subway

Terowongan ini di samping kanan dan kiri koridornya  dibangun pertokoan yang menjual aneka kebutuhan mulai fashion maupun barang barang elektronik. Warga Busan termasuk Surabayakita.com  saat itu juga lebih memilih masuk terowongan ini untuk menyebarang jalan raya besar dan ramai. Meskipun harus turun dan naik tangga terowongan yang bikin sedikit 'berolahraga' namun menyeberang lewat terowongan dijamin aman untuk menuju seberang jalan. Sedangkan untuk sekedar jalan di terowongan subway ini kita dijamin akan lumayan capek karena memang dibangun berkilo kilo meter. Tidak ada salahnya jika Surabaya mulai berfikir menyiapkan transportasi ini untuk 20 tahun kedepan dengan mengadopsi subway ala Busan ini.

Penyiapan konsep jauh ke depan memang diperlukan untuk mengimbangi kebutuhan dan pesatnya jumlah penduduk. Yang patut diacungi jempol dari Pemerintah Kota Busan, meski saat ini kondisi jalan raya yang ada masih bisa untuk menampung jumlah kendaraan bermotor tetapi kini sedang dimatangkan konsep membangun jalan raya di bawah tanah. Jalan raya model baru ini bukan untuk subway tetapi untuk mobil.Caranya dengan mengeruk tanah sedalam 30 meter lantas dibangunkan terowongan untuk jalan raya. Jalan raya baru ini akan melewati bawah gedung gedung tinggi yang ada di Busan. Hal ini dilakukan sebab membuat jalan baru di permukaan tanah bagi Busan beresiko menelan biaya tak sedikit sebab wilayah Busan terdiri atas banyak pegunungan.

alt

Kim Youn Kwon, Vice Mayor for International Affairs dan Suharto Wardoyo

Konsep pembangunan yang dilakukan di Busan memang bisa diadopsi Surabaya ataupun kota lain di Indonesia. Untuk menetapkan proyek jangka panjang perlu komitmen yang bagus sehingga siapapun pemimpin kotanya jika sudah menjadi konsep masa depan dan telah digagas dan disetujui tetap akan dipelihara dan dijalankan. Apakah hal ini sudah diterapkan di Indonesia ?

Pembangunan monorel dan trem yang  kini dikerjakan tahapannya oleh Pemkot Surabaya akan digadang gadang menjadi proyek impian di Surabaya meskipun untuk merubah perilaku masyarakatnya agar beralih ke kendaraan umum akan menjadi pekerjaan yang berat.

Bangun Patung Suroboyo Di Busan

Masyarakat Surabaya mungkin tak begitu familiar dengan sosok Kim Soo-il,Ph.D. Namun bagi pejabat Pemkot Surabaya maupun kalangan DPRD termasuk wartawan Surabaya yang telah melakukan kunker ke Busan, nama pria yang sering disebut dengan panggilan Mr. Kim ini cukup populer. Maklum saja berkat sentuhan Mr. Kim jalinan sister city  Surabaya - Busan masih tetap terjaga 'mesra' hingga jelang usia 20 tahun pada Pebruari 2014.

alt

Mr. Kim

Lelaki  lulusan S1 jurusan Bahasa Indonesia dari salah satu Universitas di Korea Selatan ini mengaku sangat mencintai Indonesia termasuk Surabaya. Tak heran Mr. Kim diangkat menjadi Konsul Kehormatan Indonesia di Busan tahun 1993 silam di era Presiden Soeharto. "Saya sudah 40 tahun terlibat dengan Indonesia. Saya cinta Indonesia," kata Mr. Kim ketika ditanya kepeduliannya untuk mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran  membangun kerjasama  sister city dengan  Surabaya.

Dengan uang dari kantong pribadi, Mr Kim juga membangun gedung empat lantai yang dinamai Busan Indonesia Center (BIC). Gedung ini dimanfaatkan untuk cafe Luwak di lantai 1, TKI di lantai 2,  tempat pameran produk di lantai 3 dan ruang pertemuan di lantai 4. Operasional perkantoran dan gedung BIC ini dibiayai sendiri oleh Mr Kim."Saya senang sekali masyarakat Surabaya atau Jawa Timur mau memanfaatkan ruangan ini. Tidak ada anggaran dari Indonesia untuk operasional, semua saya biayai sendiri termasuk gaji pegawai," tegas Mr. Kim yang mengaku mulai investasi lahan untuk BIC sejak 20 tahun silam.

alt

Desain patung Suroboyo yang akan dibangun di Busan

Karena biayanya dari uang sendiri pembangunan BIC yang cukup megah di pinggir jalan raya besar ini dilakukan setahun setelah lahan tersebut terbeli. Investasi  gedung dan tanah yang menghabiskan sekitar 6 juta USD ini dibilang Mr Kim tak begitu penting, yang lebih penting adalah bagaimana kerjasama yang terbangun dengan Indonesia termasuk Surabaya bisa berjalan lebih baik lagi di masa yang akan datang.Keberadaan BIC ini sendiri memang cukup strategis sebab pengusaha baik dari Indonesia dan Korea Selatan mendapat informasi penting. Tidak hanya soal trading tetapi juga soal pariwisata ataupun terkait masalah TKI.

Untuk menandai eratnya hubungan Surabaya - Busan, di dekat sungai yang ada di samping BIC ini akan dibangun patung Suroboyo. Desain patung ikan Sura dan Buaya yang juga menjadi lambang Pemkot Surabaya ini sudah dibawa  ke Pemerintah Kota Busan oleh Moh. Suharto Wardoyo, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya. Pendirian patung ini juga telah mendapat persetujuan DPRD

alt

Bernama Jl. Surabaya

Busan sehingga bisa segera dibangun dan Pebruari 2014 akan diresmikan. Peresmian patung ini juga berbarengan dengan peresmian nama jalan Surabaya. Jalan ini juga berada persis diantara gedung BIC dan sungai yang akan digunakan untuk pembangunan patung Suroboyo.

Terkait dengan kerjasama sister city Surabaya dan Busan ini Mr Kim mengaku memuji langkah walikota Surabaya Tri Rismaharini yang terus menciptakan kebijakan kreatif dengan mengirimkan delegasi wartawan ke Busan. "Relationship yang terbangun dengan baik akan memudahkan peningkatan kerjasama di masa yang akan datang," ujar pria ramah ini.

Penanganan Bahaya Kebakaran Yang Super Cepat

Dengan penduduk yang padat dan dijubeli bangunan tinggi menjulang baik perkantoran maupun apartemen, membuat Pemerintah Kota Busan  memberikan pelayanan tanggap dan cepat dalam pertolongan musibah kebakaran.

Potensi musibah kebakaran yang sewaktu waktu datang bisa dengan mudah dilakukan pertolongan jika ditunjang SDM dan peralatan teknik yang memadahi. Hal ini yang disadari sepenuhnya oleh pemerintah setempat sehingga peralatan yang diperlukan betul betul dipenuhi.

Saat ini Busan memiliki 385 unit mobil Pemadam Kebakaran (PMK) serta 2 unit helikopter. Ratusan mobil ini disebar di 54 posko yang dibentuk dengan radius tertentu. Demikian juga helikopter ini akan sangat mudah membantu upaya penyelamatan yang dilakukan petugas PMK dan menjangkau posisi kejadian yang sulit.

alt

Kepala Dinas PMK Surabaya amati tandon air di Busan

Banyaknya kasus kebakaran di bekas jajahan Jepang ini bisa dilihat dari data kebakaran yang terjadi mulai Januari sampai Desember 2013 sebanyak 5.727 kasus, 35 persen diantaranya karena hubungan arus pendek listrik. Dari jumlah itu mengakibatkan 133.000 orang dibawah ke rumah sakit dan 21 orang meninggal. Petugas PMK juga menyelamatkan  sebanyak 22.000 orang.

Karena banyaknya armada mobil PMK ini upaya evakuasi dan penyelamatan bisa dilakukan dengan cepat. "Kami sampai ke tempat kebakaran tidak lebih dari lima menit dari laporan pertama kasus kebakaran yang kami terima melalui telepon," kata Lee Jin Ho, Deputy Director Fire Administration Div di Pemerintah Kota Busan.

Kecepatan petugas untuk segera sampai ke tempat kejadian yang hanya membutuhkan waktu lima menit ini akan sulit dilakukan manakala tidak ditunjang peralatan yang memadahi termasuk SDM. Tetapi Busan bisa melakukan hal itu karena memang sudah menjadi bagian dari program di Busan.

Penduduk Busan juga diajari berlatih mencegah bahaya kebakaran dini.Hal ini dilakukan agar mereka mengerti tantang langkah pertama yang harus diambil jika mengetahui adanya bahaya kebakaran. Perhatian besar juga diberikan Pemerintah Busan dengan memberikan tabung gas pemadam secara cuma cuma kepada masyarakat miskin. Alat ini disimpan di rumah masing masing penduduk dan bisa digunakan sewaktu waktu jika diperlukan.

Bagaimana kondisi di Surabaya. Meski sama sama sebagai kota kedua setelah ibukota, kondisi Surabaya jauh berbeda. Memang jumlah kasus kebakaran di Surabaya tak sampai menyentuh ribuan karena hanya 397 kasus mulai Januari - Desember 2013.

Jumlah mobil PMK yang dimiliki Surabaya sampai saat ini hanya 42 unit yang terbagi dalam 5 UPTD dan 11 pos pembantu se Surabaya."Kami memang sudah mengajukan bantuan hibah mobil PMK dari Busan sekiranya bisa. Kalau disetujui akan menambah jumlah mobil PMK di Surabaya," kata Chandra Oratmangun yang juga ikut berkunjung ke Pemerintah Kota Busan.

Karena jumlah SDM dan mobil PMK yang tak sama dengan Busan ini, time respon yang dibutuhkan Dinas PMK Surabaya hingga 15 menit. Lima menit pertama melakukan persiapan setelah mendapat telepon, lima menit kedua dibutuhkan untuk perjalanan ke lokasi dan lima menit ketiga melakukan persiapan pemadaman dilokasi.

"Kalau di Busan memang responnya begitu cepat. Mereka ditunjang pos dan mobil PMK yang cukup banyak. Proteksi setiap gedung dan fasum sangat diperhatikan termasuk di dalam setiap mobil dan mall," kata Chandra.

Tahun 2014 ini Dinas PMK Surabaya akan menambah 3 pos PMK. Juga direncanakan ada penambahan 5 unit mobil PMK.(Sony)

 

Jelang Deadline Mendagri, Dispenduk Rapatkan eKTP

Surel Cetak PDF

alt

Surabayakita.com - Jelang akhir waktu deadline perekaman eKTP dari Mendagri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkot Surabaya mengumpulkan para camat se Surabaya.

Menurut M. Suharto Wardoyo, Kepala Dispendukcapil Pemkot Surabaya, Senin (23/12/2013) pagi, ini merupakan rapat koordinasi terakhir perekaman eKTP dengan para camat se Surabaya.

Rapat berlangung di ruang rapat Sekota di balai kota pagi ini mulai pukul 08.00 Wib. "Ini untuk update data kependudukan eKTP yang sudah diterima warga, jumlah yang meninggal dan pindah tiap kecamatan," kata Anang panggilan akrab pria yang baru pulang kunjungan ke Busan Korea Selatan ini.

Sampai data terakhir, jumlah warga Surabaya yang belum melakukan perekaman eKTP sebanyak 472.813 orang. Sedangkan yang telah melakukan perekaman sebesar 1.675.603 orang.

Memang untuk menuntaskan agar semua warga Surabaya melakukan perekaman eKTP tak bisa dilakukan tuntas dengan segera. Memang ada daerah lain yang bisa 100 persen menuntaskannya namun Surabaya memiliki kendala yang lebih besar.

Selain jumlah penduduk yang padat juga banyak warga yang berKTP Surabaya tetapi domisili ada di luar kota sehingga ini menyulitkan untuk melakukan perekaman eKTP tersebut. Namun Dispendukcapil tetap memberikan waktu perekaman eKTP itu diantaranya di pusat perbelanjaan di Royal Plaza pada hari libur. (red)

 

Liburan, Dispendukcapil Kejar Target e-KTP

Surel Cetak PDF

alt

Sebuah mall di Surabaya Selatan lebih ramai daripada biasanya. Padahal, waktu masih menunjukkan pukul 11.00 dan kemaren bukan akhir pekan. Puluhan orang mengantre di depan sebuah stan di lantai UG.

Antrean itu sampai mengular ke luar. Sebab, bangku di dalam stan tersebut tidak mampu menampung jumlah pengunjung.

Dengan sabar, mereka masuk satu per satu ke stan tersebut setelah petugas mempersilakan. Berbeda dengan yang lain, stan itu tidak menjual pakaian atau peralatan. Juga tidak menyajikan makanan yang siap disantap.

Namun, stan itu merupakan kantor pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya atau sering disebut smart office. Menjelang akhir tahun, kantor tersebut dibuka setiap hari oleh dispendukcapil. Harapannya, banyak warga yang memanfaatkan untuk merekam e-KTP. Sebab, Surabaya merupakan salah satu kota yang banyak warganya belum melakukan perekaman.

Salah seorang warga yang ikut mengantre adalah Siti Martawiyah. Kemarin dia mengajak putri dan cucunya. Warga Banyu Urip Lor V Nomor 55 itu tersenyum ketika petugas memintanya berpose di depan kamera.

Setelah selesai foto dan melengkapi administrasi, Siti lantas meninggalkan smart office. Terhitung hanya 10 menit dia berada di dalam kantor pelayanan. Siti mengaku sebenarnya tidak berniat merekam e-KTP. "Saya hanya ingin jalan-jalan. Kok saya lihat ada antrean perekaman. Akhirnya, saya putuskan ikut," tuturnya.

Perempuan berkerudung itu mengatakan bahwa selama ini dirinya belum merekam e-KTP. Sebab, dia bekerja di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan, sebagai pekerja pabrik.

"Saya tidak sempat balik. Baru liburan ini bisa kembali. Untung, ada tempat perekaman yang buka," jelasnya.

Siti mengatakan, pelayanan di mall itu memudahkan pengunjung. Sebab selama ini ketika hari aktif, banyak yang tidak bisa melakukan perekaman.

Pemkot Surabaya terus mempercepat perekaman e-KTP. Bahkan, saat libur Natal pun, Dispendukcapil Surabaya tetap membuka pelayanan perekaman kartu identitas penduduk itu.

Kepala Dispendukcapil Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, pihaknya terus melakukan perekaman sampai akhir tahun. Sebab diantara 2,1 juta jiwa wajib e-KTP, hingga kini masih terdapat 472.813 orang yang belum melakukan perekaman. Sementara itu, yang sudah melakukan perekaman sekitar 1.675.608 orang.

Sumber : Jawa Pos, Jumat 27 Desember 2013

 
Halaman 9 dari 35 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.