Berita

Denda Adminduk Berlaku hari Ini

Surel Cetak PDF
alt

Sepanjang tahun ini,

pemkot Terima Rp 3,02 M

SURABAYA – Mulai hari ini (23/10) Peraturan Darah Administrasi kependudukan (Perda Adminduk) diberlakukan. Banyak perubahan signifikan dalam Perda Nomor 14/2014 itu. Terutama menyangkut sanksi bagi pelanggar adminduk.

Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Suharto Wardoyo mengungkapkan, memang ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum pemberlakuan perda itu. Mulai urusan adminstrasi hingga sosialisasi. Perubahan yang paling kentara dalam PerdaAdminduk yang baru memang soal sanksi. Ada korting besar-besaran sanksi denda yang dibebankan kepada pelanggar. Misalnya, terlambat melaporkan kematian yang dulu kena denda Rp 100 ribu sekarang tidak didenda sama sekali. Pelaporan kematian itu juga tidak lagi dibebankan kepada keluarga, tapi pengurus RT setempat.

Penurunan denda juga berlaku pada pelaporan kelahiran orang Surabaya di lura negeri. Sebelumnya, dalam waktu 30 hari kerja tidak melapor, bisa dikenai denda hingga Rp 1 juta. Tapi, dengan peraturan baru itu, dendanya hanya Rp 100 ribu.

Suharto menuturkan, penurunan jumlah denda juga diberlakukan kepada warga Negara asing yang tinggal di Surabaya. Misalnya, denda pindah dating bagi warga Surabaya. Misalnya denda pindah datang bagi warga Negara asing memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap kini hanya Rp 500 ribu. ‘’sebelumnya sampai Rp 2juta,’’ imbuh dia.

Persamaan perlakuan warga Surabaya itu ditujukan untuk menghadapi era perdagangan bebas. Anang menyebutkan, perlakuan yang tidak dibeda-bedakan itu juga selaras dengaan misi pemkot untuk menumbuhkan iklim investasi. Data di Dispenduk Capil Surabaya menunjukan bahwa cukup banyak orang yang tidak patuh untuk memenuhi adminduk. Hingga Januari-September, dipendukcapil mencatat ada 26.400 orang yang melanggar. Total denda yang dibayarkan para pelanggar itu mencapai Rp 3,02 miliar. Pelanggaran yang paling banyak adalah pelaporan kelahiran sebanyak 15.952 kasus dengan denda Rp. 1,5 miliar, Pelaporan kematian mencapai 4.232 kasus dengan denda yang dibayarkan Rp 426 juta. Selain itu, pelaporan penduduk WNI yang tinggal di luar negeri mencapai 3.777 jenis pelanggaran dengan denda yang di dapat mencapai Rp 377 juta. Sementara itu, anggota DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengungkapkan bahwa pemberlakuan denda tersebut untuk memberikan efek jera dan pendisiplinan. Sebab, data adminduk itu amat penting untuk kelangsungan program pembangunan di Surabaya. “Kalau dendanya tidak ada, nanti malah orang jadi masalah mengurusi,’’ ungkap dia.

Herlina yang juga anggota pansus perda Adminduk menuturkan, memang denda yang diberlakukan jauh berkurang dari pada perda serupa sebelumnya. Dia menyebutkan penguraangan dendaitu bertujuan agar tidak terlalu membebani warga. ‘’Tapi, jumlah denda yang diberikan masih cukup untuk memberikan efek jera,’’ ujar dia (jun/c6/dos)

Sumber: jawa Pos










Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 Oktober 2014 13:48 )
 

Dispendukcapil Surabaya Manjakan Warga Musiman Lewat Program SKTS Online

Surel Cetak PDF

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya terus melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Tujuannya demi memudahkan pelayanan kepada masyarakat dengan optimalisasi teknologi.

Tak hanya warga Surabaya, warga pendatang pun mendapatkan kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan. Dispendukcapil Surabaya telah melaunching inovasi terbaru berupa pengurusan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) secara online bagi penduduk musiman di Surabaya. SKTS ini untuk menggantikan kartu identitas penduduk musiman (Kipem) yang selama ini berlaku. Ini merupakan program layanan yang pertama kalinya di Indonesia.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, program SKTS online ini semata-mata untuk memudahkan para warga musiman atau penduduk pendatang dalam mengurus administrasi kependudukan. Dijelaskan Suharto, bila selama ini warga musiman yang mengurus Kipemharus membawa surat keterangan pindah sementara dari daerah asalnya, untuk mengurus SKTS tak perlu surat pindah sementara. “Yang penting ada jaminan tempat tinggal di Surabaya. Melalui program SKTS Online ini, warga musiman bias dengan cepat mengurus SKTS,” tegas Suharto Wardoyo.

Untuk prosesnya, warga yang ingin mengurus SKTS tinggal dating ke kantor Kelurahan atau dimana saja yang ada jaringan internetnya untuk bias mengakses SKTS online. Untuk pendaftarannya bias melalui website Dispendukcapil : http://dispendukcapil.surabaya.go.id. Kemudian klik pendaftaran online penduduk musiman. Bila mengurus di Kantor Kelurahan, pemohon bisa meminta bantuan petugas untuk mengakses SKTS online sekaligus mengisi form SKTS. Usai mengisi form dengan identitas diri, pemohon membawa form itu untuk dimintakan tanda tangan ke ketua RT dan ketua RW tempatnya berdomisili. Selanjutnya, tanda tangan lurah. Bila ketiga perangkat tersebut sudah tanda tangan, pemohon bias membawa form itu ke kantor kecamatan dan tinggal menunggu tanda tangan pengesahan dari camat.

 “Pengurusan SKTS bias dilakukan secara online. Caranya mudah, cepat, praktis, transparan dan memangkas jalur birokrasi. Prosesnya paling lama (7) hari kerja. Adapun pengambilan SKTS yang sudah jadi, cukup diambil di kantor Kecamatan setempat. Jadi tidak perlu dating kesini (kantor Dispendukcapil),”jelas Suharto.

Program ini didasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Setiap Penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah selama tiga bulan, wajib memiliki SKTS. Klarifikasi Perda Nomor 14 Tahun 2014 dari Biro Hukum Provinsi telah selesai, “layanan SKTS online ini akan langsung berlaku tanggal 21 Oktober 2014,” ujar Suharto.

Program layanan terbaru ini telah disosialisasikan Dispendukcapil kepada 154 kelurahan dan 31 kecamatan di kantor Dispendukcapil Surabaya pada 8-12 September 2014. Harapannya, petugas kecamatan dan kelurahan yang mengikuti sosialisasi SKTS, bisa menyerap program layanan terbaru ini. “Kita harapkan aparat di bawah jadi ujung tombak . Nantinya, warga yang mengurus akan didampingi petugas di kelurahan yang akan membimbing mereka mengisi formulir,” imbuh mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini.

Sementara itu, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Penduduk Dispendukcapil Surabaya, Arif Budiarto mengatakan pihaknya secara terus menerus akan menggandeng Satpol PP Surabaya untuk menggelar operasi yustisi.  Dengan adanya program SKTS online, petugas nantinya bisa langsung mengecek data warga musiman yang terjaring razia. Apakah warga musiman itu sudah tercatat dan mengurus SKTS atau belum. “Petugas bisa cek langsung data warga melalui website  http://dispendukcapil.surabaya.go.id . Kan datanya sudah online dengan kita. Jadi, meski dia tidak bawa SKTS, namun kalau di data sudah ada, ya tidak kita tindak,” ujarnya.

Adapun warga musiman yang tidak mengurus atau memiliki SKTS akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 97 Perda 14 Tahun 2014 yakni akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga  bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.


Sumber: Surabaya Pagi

 

 

 

 

 

 

 

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 20 Oktober 2014 15:17 )
 

Tahun 2015, Urus Akta Kelahiran di Surabaya Cukup di Kelurahan

Surel Cetak PDF
alt


JAKARTA – Pemerintah Kota Surabaya tak berhenti melakukan inovasi dalam untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.  Kalau pelayanan perijinan online Surabaya Single Window (SSW) yang dimulai sejak 14 Maret 2013 telah terbukti  memudahkan warga dalam mengurus perijinan, kini Kota yang dipimpin Tri Rismaharini itu menggagas layanan di kelurahan bernama Kios Pelayanan.
 
Seperti diketahui, SSW berhasil memangkas alur birokrasi dalam pengajuan ijin agar lebih praktis dan tidak butuh waktu lama. Pemohon ijin tak perlu datang langsung ke kantor pemerintah, sebab tahapan awal pengurusan perizinan dapat diakses dari mana pun. SSW juga mampu meminimalisir peluang tatap muka pemohon dengan pemproses perijinan, sehingga SSW bisa dikatakan sebagai salah satu sarana pencegahan terjadinya tindak korupsi.
 
Akan halnya Kios Pelayanan ini juga meminimalisir warga datang ke kantor Dinas, karena mereka cukup datang ke kelurahan.  “Program ini, nantinya akan memudahkan warga Surabaya dalam pengurusan akta kelahiran, akta kematian, hingga pendaftaran Puskesmas,” ujar Risma.
 
Warga Surabaya bisa memanfaatkan kios layanan ini kapan saja karena aktif selama 24 jam  dan tidak dipungut biaya. “Warga hanya perlu datang ke kelurahan lalu pilih item layanan apa yang diinginkan, kemudian memasukkan data dan itu sudah konek dengan data kami. Layanan ini gratis, dan kalau sudah jadi, akta akan kita kirim ke rumah warga,” jelas Walikota.
 
Kios layanan ini, rencananya akan difungsikan mulai tahun depan. Namun Pemkot Surabaya juga akan tetap melayani secara manual di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). “Efektifnya mulai tahun depan, ini kita masih setting,” sambung Risma. (ags/HUMAS MENPANRB)
Sumber : WEBSITE KEMENPAN
Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 16 Oktober 2014 14:19 )
 

Klarifikasi Perda Tuntas, SKTS siap Diberlakukan

Surel Cetak PDF
alt

Efektif Paling Telat Awal bulan Depan

Mulyorejo – Surat keterangan tinggal sementara (SKTS) sebagai pengganti kartu identitas penduduk musiman (Kipem) segara diberlakukan. Buro Hukum Pemprov JATIM sudah tuntas mengklarifikasi Perda Nomr 14/2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk-capil) Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, Kamis lalu (12/10) pihaknya di panggil biro hukum pemprov untuk mendengarkan hasil klarifikasi terhadap perda yang mendasari pemberlakuann SKTS itu. Ada dua hal yang diklarifikasi. Yaitu, jangka waktu tinggal bagi penduduk musiman yang harus mengurus surat tersebut dan penggunaan KTP dalam mengurus SKTS. Terkait dengan jangka waktu tinggal, perda tersebut mengatur bahwapenduduk musiman wajib mengurus SKTS jika sudah tinggal di Surabaya selama tiga bulan berturut-turut. Biro hukum meminta agar kalimat itu dihilangkan. Konsekuensinnya, semua penduduk musimanyang tinggal di Surabaya harus mengurus SKTS walaupun belum mencapai tiga bulan.

Namun, menurut anang, sapaannya, Dispendukcapil Surabaya keberatan dengan usul tersebut. Mereka meminta klausul tentang jangka waktu tinggal tiga bulantetap di cantumkan. Yang dihapus hanya kata berturut-turut . jadi , penduduk musiman wajib mengurus SKTS jika sudah tiga bulan tinggal di Kota Pahlawan. “Tidak harus tiga bulan berturut-turut, walaupun merekan sempat pulang ke daerah asal, kemudian kembali lagi, ya masih terhitung tiga bulan,” kata Anang kemarin (12/10) Patokan waktu tiga bulan itu, lanjut Anang, penting di cantumkan agar penduduk musiman mengetahui jangka waktu mengurus SKTS. Tiga bulan juga di anggap cukup lama. Dengan demikian, warga luar kota itu sudah sepatutnya mengurus surat tinggal di Surabaya untuk sementara. Usul dispendukcapil akhirnya diterima. Biro hukum hanya menghapus kalimat berturut-turut dan masih mencantumkan wajtu tiga bulan. Untuk syarat mengurus SKTS, pemprov meminta agar penduduk musiman yang mengurus SKTS menggunakan e-KTP. Pada Perda yang baru hanya tertulis bahwa syarat pengurusan menggunakan KTP.

Anang menyatakan tidak keberatan dengan usul tersebut. Jadi, mereka yang akan mengurus SKTS harus menggunakan e-KTP. Sebab, mulai 1 Januari tahun depan, eKTP diwajibkan. Untuk itu, syarat mengusur SKTS dengan e-KTP sudah sesuai. Setelah klarifikasi selesai, lanjut Anang, sekarang pihaknya menunggu tanda tangan gebernur Jatim untuk mengesahkan perda tersebut. Selanjutnya perda baru itu diundangkan dan diterapkan. Diperkirakan dua minggu mendatang. Aturan SKTS pengganti KIPEM sudah dilaksanakan. ‘paling lambat 1 November.’’ujarnya. ada perbedaan antara SKTS dan Kipem. Warga musiman harus membawa surat keterangan pindah sementaradari Daerah asal. Tanpa Surat pindah sementara dari darah hasil, merekan tidak akan dilayani. Untuk mengurus SKTS, tidak perlu surat pindah sementara. Selain itu, denda keterlambatan pengurusan di hapus . Sebelumnya, mereka yang telat mengurus Kipem akan di denda Rp 100 ribu (lum/c6/pri)

‘’ Tidak harus tiga bulan berturut-berturut.

Walaupun mereka sempat pulang ke daerah asal,

kemudian kembali lagi, ya terhitung tiga bulan.’'


Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Oktober 2014 15:45 )
 

Jumlah WNA Meningkat

Surel Cetak PDF

Ramai-Ramai Catatkan Diri

SURABAYA – Jumlah warga negara asing (WNA) di Surabaya dipastikan bakal naik drastis menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Buktinya, mulai banyak WNA yang ramai-ramai mencatatkan diri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya.

Berdasar data, sejak Januari sampai Juli tahun ini, ada 739 WNA yang mengurus surat keterangan tempat tinggal (SKTT). Kemudian, hanya dalam tiga bulan, yakni mulai Juli hingga September, sudah ada 448 pemohon. Mereka berasal dari Jepang, Korea, India, Tiongkok, Amerika, Inggris, Filipina, Australia, Malaysia, dan Taiwan. Tercatat, ada penduduk 40 negara di seluruh dunia yang saat ini berada di Kota Pahlawan.

Sebanyak 42 orang sudah mengurus kartu izin tinggal tetap (kitap). Itu berarti mereka bakal lama tinggal di Surabaya. Setidaknya lima tahun. Warga Tiongkok, India, dan Filipina menjadi urutan teratas WNA yang mengurus kitap.

''Kami sudah siapkan blangko pendaftaran dua kali lipat,'' kata Relita Wulandari, kepala Seksi Mutasi WNI dan WNA Dispendukcapil Surabaya. Menurut dia, biasanya dalam setahun hanya 1.500 warga asing yang mengurus SKTT. Kini, menghadapi pasar bebas ASEAN, jumlah blangko pendaftaran ditambah hingga 2.500 lembar. Selain itu, jumlah kitap akan diperbanyak.

Relita mengimbau semua WNA mengurus SKTT dan kitap. Sebab, syaratnya sangat mudah. Yakni, paspor serta surat keterangan domisili dari lurah yang diketahui RT-RW, kepolisian, serta dinas tenaga kerja. ''Diharapkan, mereka sudah kerja di sini. Nggak luntang-lantung. Ada syarat lapor ke polisi biar tidak bertindak seenaknya sendiri,'' katanya.

Seluruh dokumen tersebut harus diserahkan. Data itu akan tersimpan dalam database. Menurut Relita, selama ini dispendukcapil sudah sering melakukan sosialisasi, yakni kepada para konsulat jenderal (konjen). ''Masih banyak yang belum mendaftar. Jadi, ada penyuluhan ke Konjen Jepang, Tiongkok, dan Amerika. Sosialisasi ke pengusaha juga,'' ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Surabaya Jony Iskandar menambahkan, setiap WNA yang sudah memegang kartu izin tinggal sementara (kitas) dari kantor imigrasi wajib melapor untuk memperoleh SKTT. Laporan itu dilakukan selambatnya 14 hari kerja sejak tanggal penerbitan kitas.

Jika ada WNA yang terlambat atau bahkan mokong, dinas akan menerapkan sanksi tegas. Yakni, denda Rp 2 juta atau hukuman kurungan selama tiga bulan. Hal itu sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011. ''Nanti ada tim sweeping. Namanya tim pemantauan orang asing. Selain dari dispendukcapil, ada bakesbanglimas, imigrasi, kejaksaan, disnaker, dan satpol PP,'' ujar Jony.

Menurut dia, hingga September, ada 10 WNA yang terkena denda karena terlambat mengurus kitap. Lalu, ada 40 warga asing yang didenda lantaran tidak segera mengurus SKTT.

Jony menyatakan, banyaknya warga asing menjadi bukti bahwa Surabaya sudah menjadi kota tujuan industri. Dia mengaku kini sudah menyiagakan petugas yang bisa berbahasa Inggris untuk menyambut WNA yang mendaftar SKTT maupun kitap di kantor dispenduk.

Selain itu, dia menyatakan tengah menunggu pengesahan Perda Nomor 14 Tahun 2014 yang akan menggantikan perda sebelumnya. ''Nanti orang asing daftar gratis. Nggak ada retribusi. Semoga mulai Januari sudah diundangkan,'' tandasnya. (nir/c5/dos)

sumber : Jawa Pos

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 09 Oktober 2014 10:50 )
 
Halaman 8 dari 41 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.