Berita

Kemendagri Serahkan Urusan e-KTP ke Daerah

Surel Cetak PDF

alt

KENDARI--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan urusan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kepada Dinas Pendudukan dan Cacatan Sipil (Disdukcapil) di setiap daerah kabupaten dan kota.

"Dengan penyerahan urusan e-KTP kepada Disdukcapil di kabupaten dan kota ini, maka Disdukcapil akan menjadi pusat data kependudukan di setiap kabupaten dan kota," kata Kasubdit Perencanaan pembangunan Wilayah IV Kemendagri, DR Royadi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Regional Sulawesi tahun 2014 di Kendari yang berakhir Selasa malam.

Ia mengatakan Kemendagri menyerahkan urusan e-KTP tersebut kepada Disdukcapil karena instansi tersebut dianggap paling mengetahui keadaan penduduk di wilayah kabupaten dan kota.

"Dengan penyerahan urusan e-KTP ini kepada Disdukcapil, maka data kependudukan yang dianggap sah, hanya data yang dikeluarkan oleh instansi tersebut," katanya.

Oleh karena itu kata dia, setiap lembaga pemerintah yang membutuhkan dana kependuduk untuk kepentingan program pembangunan, mutlak menggunakan data penduduk yang dikeluaran Disdukcapil.

"Pemberintah pusat akan mengalokasikan anggaran untuk berbagai bantuan sosial, hanya merujuk pada data kependudukan yang dikeluarkan Disdukcapil," katanya.

Karena itu ujarnya, Disdukcapil dalam mengelola data kependudukan harus akurat, sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing kabupaten dan kota.

"Dalam menjaga akurasi data penduduk, Disdukcapil dalam mengeluarkan e-KTP kepada warga negara, harus lebih teliti dan melakukan pengecekan hingga ke tingkat RT/RW, karena RT/RW-lah yang mengetahui warganya," katanya.

Menurut dia, masa berlaku e-KTP yang semula hanya berlaku selama lima tahun, dengan ditangani Disdukcapil tersebut e-KTP sudah berlaku seumur hidup.
"Masa berlaku e-KTP seumur hidup ini, juga untuk menjaga akurasi data penduduk," katanya.

Sumber :www.republika.co.id
 

Busyet…Masih Ada 400 Penduduk Ber-KTP Ganda

Surel Cetak PDF

alt

Surabayanews.co.id -Nampaknya Peraturan Presiden yang diberlakukan pada 1 januari 2014 lalu, tentang penggunaan elektronik KTP harus tertunda tanpa batas waktu penyelesaian. Karena lebih dari 400 ribu penduduk di Surabaya, masih memiliki KTP ganda, yang belum terindetifikasi dalam data sistem induk adminitsrasi kependudukan atau data SIAK di Kementrian Dalam Negeri.

Namun dari data pembersihan Kemendagri pada 17 Februari lalu, terhadap 2 .700.000 penduduk, ternyata hanya terdapat 2 .200 .000 yang masih belum masuk dalam data sistem indeks adminstrasi kependukan, yang artinya sebanyak 400 ribu penduduk diprediksi masih memegang KTP ganda.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo menerangkan bahwa kepemilikan KTP ganda dapat dikarenakan kesengajaan atau ketidak sengajaan.

“ Jika ketidak sengajaan karena kurang tanggapnya penduduk yang berpindah domisili tidak segera melaporkan kejadian penting mereka ke Dispenduk yang akhirnya tercatat di dua dokumen manual selain SIAK,” terangnya kepada reporter surabayanews.co.id

Karena itu, hingga akhir Maret mendatang menargetkan agar setiap kelurahan mendatang untuk segera mengindetifikasi sejumlah penduduk di kawasan administrasinya yang belum melaporkan segera membuat surat pernyataan agar dapat segera tercatat dalam sistem administrasi kependudukan pusat, atau Kemendagri. (yud/fan)

 

Pemkot Minta Bank Tolak KTP Ganda

Surel Cetak PDF

alt

SURYA Online, SURABAYA - Pemkot Surabaya meminta perbankan menolak penggunaan KTP ganda, sebagai upaya menertibkan administrasi kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan ada berbagai potensi kejahatan yang dilakukan jika KTP ganda ini diterima bank. Salah satunya, bisa dijadikan untuk tindakan pencucian uang seperti uang hasil kejahatan, dan kalau untuk pengajuan kredit bisa dijadikan alat penipuan karena peminta kredit bisa kabur kalau ada persoalan karena menganggap masih ada identitas yang lainnya. "Jika hal itu terjadi, tentu bank yang mengalami kerugian setelah menerika KTP ganda," kata Suharto Wardoyo, Minggu (23/3/2014).

Sekarang ini, menurut Suharto, untuk mengecek KTP palsu atau KTP ganda pihak perbankkan bisa mengirimkan surat ke dispendukcapil. Atau perbankkan bisa menggunakan  pesan singkat yang sudah disosalisasikan selama ini untuk pengecekan KTP.

Dispendukcapi Kota Surabaya, dikatakan Suharto Wardoyo, akan terus melakukan sosialisasi kebijakan pengecekan KTP. Dan Dispendukcapil akan menggelar pertemuan dengan semua bank di Surabaya, 31 kecamatan, Polrestabes Surabaya, dan 31 Polsek se-Surabaya. "Kami akan pertemukan pihak bank dengan kepolisian. Dengan demikian, biar bisa dibahas tindakan seperti apa yang diambil terhadap pemilik KTP ganda. Karena memiliki KTP ganda itu melanggar undang-undang," tandas Suharto Wardoyo.

Hingga sekarang ini, papar Suharto Wardoyo, telah diketahui dan diduga ada sekitar 400 ribu pemilik KTP ganda di Surabaya. Namun belum bisa diketahui maksud dan tujuan dari pemilik KTP ganda selain dugaan kesengajaan untuk melakukan kecurangan administrasi. "Dan Kemendagri dewasa ini sedang berupaya membersihkan KTP ganda tersebut. Karena jika tidak dibersihkan bisa mengacaukan administrasi kependudukan," ujar Suharto Wardoyo.

 

Pemkot Antisipasi Peredaran KTP Ganda dan Palsu

Surel Cetak PDF

alt

Pemkot Surabaya, Bhirawa
Pemkot Surabaya meminta dunia perbankan menolak nasabah dengan KTP ganda.  Selain sebagai upaya penertiban, permintaan ini untuk melindungi bank dari tindak kejahatan penipuan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo menuturkan, bank bisa mengalami kerugian jika menerima KTP ganda.
Suharto Wardoyo, Senin(24/3) mencontohkan, misalnya untuk pengajuan kredit dimana peminta kredit bisa kabur kalau ada persoalan karena menganggap masih ada identitas yang lainnya.
Untuk itu, pihak bank bisa berkirim surat ke Dispendukcapil guna mengecek kalau ada KTP ganda. Selain itu juga bisa menggunakan pesan singkat yang sudah disosalisasikan selama ini untuk pengecekan KTP. Pihaknya pun akan terus melakukan sosialisasi berkenaan dengan kebijakan pengecekan KTP.
Menurut Anang, sapaan akrab Suharto Wardoyo, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan semua bank di Surabaya, 31 kecamatan, Polrestabes Surabaya, dan 31 Polsek se-Surabaya. Tujuannya adalah membahas langkah yang diambil bagi pemilik KTP ganda.
Maraknya temuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu maupun KTP ganda langsung diantisipasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Surabaya.
Untuk mencegah pemalsuan KTP maka Dispenduk Capil telah membuka stan verifikasi data KTP dan e-KTP di Bank Jatim cabang Basuki Rahmat. Stan tersebut sudah dibuka sejak 4 April 2013.
Operasinya pada jam kerja dan akan berlangsung seterusnya sampai waktu yang belum ditentukan. Menurut Anang tujuan stan verifikasi KTP ini adalah untuk mencegah penggunaan KTP palsu untuk keperluan transaksi bank. Misalnya, untuk membuka rekening, pengambilan uang, atau pengajuan kredit bank.
“Upaya ini bisa memberi kemudahan bagi pihak bank untuk mengecek apakah KTP tersebut memiliki keabsahan yang valid,” katanya Senin (24/3). Menurutnya, validasi KTP sangat penting lantaran menyangkut uang nasabah.
Pria yang akrab disapa Anang ini juga menyatakan, hal itu dapat menghindari terjadinya tindak pidana pencucian uang serta sebagai bentuk antisipasi tindak kejahatan lainnya.
Proses validasi KTP terbilang cukup mudah dan sederhana. Karyawan bank akan membawa KTP nasabah/calon nasabah ke stan verifikasi KTP yang letaknya berada di dekat pintu masuk.
Di sana, Dispendukcapil telah menugaskan dua pegawai yang siap mengecek keabsahan KTP melalui nomor induk kependudukan (NIK)-nya. Jika NIK tidak terdaftar di database Dispenducapil, maka bank tidak akan melayani.
”Pengecekan data KTP sangat perlu dilakukan, apalagi e-KTP sekarang tidak ada tanda tangan dari pejabat, sehingga sering diragukan keabsahannya,” imbuhnya.
Sejak pertama dibuka di Bank Jatim hingga sekarang, masih belum ada temuan adanya KTP palsu. Namun, kata Anang, KTP palsu justru banyak teridentifikasi di kantor Dispenduk Capil. Untuk itu, ia menghimbau warga agar memiliki satu KTP saja, dengan kata lain tidak ber-KTP ganda.
Mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini menambahkan, selain untuk mengecek keaslian KTP, stan verifikasi KTP juga bisa dimanfaatkan warga untuk melakukan perekaman data e-KTP. Ke depan, tak menutup kemungkinan verifikasi KTP juga dibuka di bank-bank lain. [dre]

Sumber : http://harianbhirawa.co.id

 

Pemkot Gencar Sosialisasi UU 24 Tahun 2013

Surel Cetak PDF

alt

SURYA Online, SURABAYA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya gencar melalukan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013. UU tersebut merupakan perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, banyak perubahan kebijakan dalam administrasi kependudukan yang diatur dalam perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013. Beberapa substansi dalam UU 23 Tahun 2006 yang mengalami perubahan (revisi) di antaranya pelaporan kelahiran, pelaporan kematian, pengesahan anak, akta kelahiran dan juga masa berlaku Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Terkait penerbitan akta pencatatan sipil, jelas Suharto, dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 pada Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.

Pada ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
Penjelasan atas UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di Pasal 27 Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili.

Pada ayat(2) dijelaskan bahwa penerbitan kutipan akta kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa kelahiran diubah menjadi di tempat domisili penduduk. Jadi sekarang orang luar Surabaya lahir di Surabaya harus melaporkan ke Dispendukcapil tempat di domisili penduduk tersebut. Penduduk Surabaya yang kelahiran di luar Surabaya melapornya ke Dispendukcapil Surabaya, hal ini untuk kemudahan," ucap Suharto Wardoyo.

Lebih lanjut diungkapkan Suharto Wardoyo, untuk pasal 32 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana setempat.

Adapun Pasal 32 ayat (2) di UU Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, di dalam revisi UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 32 ayat (2) telah dihapus.

"Jadi dalam aturan baru tersebut banyak perubahan dalam administrasi kependudukan dan itu sebisa mungkin diketahui masyarakat," tandas Suharto.

 
Halaman 8 dari 37 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.