Berita

KPK: Surabaya Terpilih Menjadi Yang Terbaik Dalam Pelayanan Publik

Surel Cetak PDF
alt

Surabaya- Upaya yang dilakukan pemerintah kota Surabaya dalam sistem pelayanan publik membuahkan hasil. Dari 22 kota se-Indonesia Kota Surabaya terpilih menjadi yang terbaik dalam sektor pelayanan publik. Itu disampaikan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eko S Tjiptadi Choirul setelah rapat evaluasi supervisi pelayanan publik di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, (17/3/2011).

"Dalam versi KPK dari 22 kota yang disurvei dalam konteks pelayanan publik Kota Surabaya menjadi yang terbaik dan menempati urutan pertama dengan nilai 6,13. Pelayanan publik kedua terbaik ditempati Samarinda. Kota Medan yang terburuk pelayanan publiknya dengan nilai 3-an," ungkap Eko tambahnya.

Eko juga menjelaskan berdasarkan pantauan KPK, upaya perbaikan pelayanan publik Pemprov Jatim sudah terlihat perbaikan secara signifikan, bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Pelayanan publik di Jatim jauh lebih bagus. Salah satunya adalah pelayanan publik yang dilakukan Polrestabes Surabaya," ugkap Eko. Polrestabes Surabaya dipuji, lanjut dia, terkait sejumlah layanannya. Mulai layanan one-day service pembuatan SIM, SIM Delivery, SIM keliling di Polrestabes Surabaya dilakukan dengan cepat.

Selain Polrestabes Surabaya, Institusi lain yang layanan publiknya meningkat juga terjadi di Dinas Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Selai pujian-pujian Eko juga memberikan kritik atas kinerja layanan publik yang kurang baik di beberapa instansi, karena masih ditemukan sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Beberapa instansi itu diantaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kantor Imigrasi Tanjung Perak dan Inspektorat Kota Surabaya.

"Instansi-Instansi tersebut terdapat pemohon yang dipersulit dan diperlama proses permohonannya dan dimintai uang pembayaran lebih dari yang seharusnya," jelasnya.(TiK/*)

Sumber :beranda Kota

 



Terakhir Diperbaharui ( Senin, 07 November 2011 08:43 )
 

Pembuatan Akta Kelahiran dan E-KTP Diperpanjang

Surel Cetak PDF

alt

Pasalnya, banyak laporan dan masukan dari berbagai daerah terkait tingginya antusias masyarakat mengurus akta kelahiran, dan permintaan dispensasi perpanjangan masa pengurusannya.


"Saya perpanjang pengurusan akta kelahiran di kantor kependudukan dan catatan sipil setahun lagi. Segera disiapkan surat edarannya. Kasihan kita masyarakat yang sudah jauh-jauh datang, bolak-balik dan berlama-lama menunggu di kantor kependudukan, tapi tidak terlayani," kata Mendagri ketika dihubungi Padang Ekspres (Group JPNN), kemarin.


Namun demikian, Mendagri mengimbau masyarakat agar segera mengurusnya ke kantor kependudukan setempat sehingga tidak terlambat lagi. "Untuk pembuatan e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik), juga telah kita perpanjang hingga Maret 2012," katanya.


Mantan Gubernur Sumbar itu pun mengingatkan aparatur agar tidak memungut bayaran apapun. "Sudah menjadi kewajiban kita (aparatur) melayani masyarakat, jadi jangan sampai membebani masyarakat. Proses-proses yang memperlambat layanan di birokrasi, harus dibereskan agar layanan lebih cepat dan baik," ingatnya.(esg/ayu)

Sumber :Jawa Pos Tags :Berita Depdagri
Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 04 Januari 2012 11:49 )
 

Pencatatan Kelahiran Bagi Warga Miskin (Gakin)

Surel Cetak PDF

IMG 3183-1

WARGA MISKIN (Gakin) akan mendapat bantuan dari Pemkot. Ini terkait pengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.

Saat ini memang tercatat ada 1.000 Gakin dianggarkan melalui APBD Tahun 2011 untuk permohonan bantuan biaya penetapan Pengadilan Negeri dalam upaya memenuhi persyaratan pengurusan Akta Kelahiran. Pemkot pun meresponnya, Dengan cara memberikan bantuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan memberikan pemenuhan pelayanan pencatatan kelahiran terlambat yang membutuhkan penetapan Pengadilan Negeri.

Dari data yang ada, ribuan Gakin itu belum memiliki akta kelahiran ini karena mereka belum memiliki surat keterangan kelahiran dari dokter, bidan atau penolong kelahiran.

Padahal, surat keterangan lahir itu sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk mengurus akta kelahiran.

PERSYARATAN PENCATATAN PERISTIWA KELAHIRAN YANG MEMBUTUHKAN PENETAPAN PENGADILAN BAGI KELUARGA MISKIN KOTA SURABAYA

1. Pelapor adalah Orang Tua / Kepala Keluarga anak yang dimohonkan Akta Kelahiran (ayah/ibu) mengisi sendiri formulir Permohonan Akta Kelahiran (2 lembar) dan ditanda tangani pelapor (ayah/ibu) serta formulir permohonan Akta Kelahiran bisa diminta di Kelurahan setempat ;

2. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan (F2-02) ;

3. Asli Surat Keterangan Miskin dari Kelurahan ;

4. Foto copy Akta Perkawinan / Akta Nikah orang tua yang dilegalisasi jika menikah, dan jika belum menikah tetap dilayani dengan tercatat sebagai anak seorang ibu;

5. Foto copy KTP dan KK orang tua (ayah dan ibu);

6. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi yang mengetahui peristiwa kelahiran ;

7. Orang tua dan Anak yang dilaporkan sudah memiliki NIK SIAK dibuktikan sudah masuk KK.

Contoh : NIK SIAK Surabaya bercirikan angka depan : 3578 ........

Melampirkan PRINT OUT NIK SIAK apabila belum masuk KK atau memiliki NIK lama (contoh NIK SIMDUK bercirikan angka depannya 1256 ........).

SUSUNAN BERKAS PERMOHONAN DARI PEMOHON

1. Formulir permohonan Akta Kelahiran ;

2. Foto copy KTP 2 orang saksi ;

3. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah ;

4. Surat Keterangan Miskin dari Lurah ;

5. NIK SIAK (KK / print out data NIK) ;

6. Foto copy Akta Perkawinan / Akta Nikah ;

7. Foto copy KTP dan KK orang tua (ayah dan ibu).

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 09 Januari 2012 09:33 )
 

20% Warga Surabaya Tak Ber-KTP

Surel Cetak PDF

IMG 0087SURABAYA - Sekitar 20 persen dari total warga Kota Surabaya sekitar 3 juta jiwa diketahui tidak memiliki kartu identitas baik berupa kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) maupun akte kelahiran.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Admintasi Kependudukan DPRD Kota Surabaya Agus Santoso mengatakan, karena masih banyaknya warga yang tidak memiliki kartu identitas tersebut, Pemkot Surabaya perlu semakin mempermudah pengurusan kartu identitas. "Selama ini, di perda yang ada selalu dicantolkan tentang kepemilikan hak atas tanah sebagai syarat memperoleh kartu identitas," kata Agus, Rabu (19/1).

Untuk itu, lanjut dia, dalam Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang kini masih dalam proses pembahasan di DPRD Kota Surabaya, dewan a akan menghapus salah satu poin dalam raperda tersebut yakni pasal 13 ayai 1 huruf c, yakni "bukti kepemilikan/penguasaan/penepatan atas tanah dan atas bangunan dan atau persil yang sah".

Menurut dia, ayat 1 huruf c tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat ini karena untuk bisa memiliki kartu identitas, setiap warga tidak harus mempunyai bukti kepemilikian atas persil atau tanah karena itu masuk ranahnya Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kalau seperti ini, bagi warga negara yang memiki identitas di Surabaya harus memilik rumah yang sah, tapi bagaimana kalau orang tidak punya rumah," tanyanya.

Apalagi pansus Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (18/1). Hasil konsultasi tersebut tidak mengkaitkan ada cantolan dalam undang-undang.

"Bahkan di Jakarta sendiri tidak mengkaitkan perda dengan hak kepemilikian dan hak memperoleh kartu identitas," ujarnya. pur

Sumber : http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=f0969d23242b68ac214b27f3258f1845&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 06 Juli 2011 23:01 )
 
Halaman 41 dari 41 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.