Berita

Kemendagri Siapkan Aturan Akta Lahir Anak di Luar Nikah

Surel Cetak PDF

alt

“Putusan (MK) ini kan baru. Jadi saya pelajari dulu dengan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) dan Kemenag,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi kepada wartawan, Selasa (21/2).

Mantan Bupati Solok ini mengatakan pihaknya tengah mempelajari implikasi putusan MK mengenai ikatan perdata anak yang lahir di luar nikah. Dikatakannya, salah satu hal yang akan diatur adalah perihal pencatatan kependudukan anak dalam catatan sipil dan hak-hak sipil anak lainnya.

Dia menyampaikan, pembuktian ikatan biologis anak dengan ayah membutuhkan pembuktian yang tidak mudah. “Pembuktian itu kan harus ada teknisnya. Ayah biologis bagaimana membuktikannya,” kata Gamawan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Reydonnizar Moenek mengingatkan, dalam amar putusannya, MK menetapkan, pemberian hak perdata pada anak harus memerhatikan bukti-bukti medis soal ikatan darah antara anak dan ayah biologisnya.

Segera Bahas 

Dirjen Adminduk Kemendagri menyatakan, pihaknya belum membahas secara rinci terkait penerbitan aturan itu. “Kami belum membahasnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kami bahas,” katanya melalui pesan singkat.

Sebelumnya, MK menyatakan anak hasil hubungan di luar pernikahan tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, Jumat (17/2). Selama ini, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 Ayat (1), anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Setelah membacakan putusan, Ketua MK Mahfud MD menegaskan anak-anak yang lahir di luar perkawinan resmi, baik kawin siri, perselingkuhan, maupun samen leven (hidup bersama tanpa pernikahan), tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

Hingga saat ini, dengan kriteria tersebut mereka tidak diakui kecuali menyatakan isbat. Hak perdata menyangkut hak perwalian, nafkah, dan waris.

Usai sidang Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku siap menjalankan putusan MK. Dikatakannya, yang menjadi permasalahan nanti adalah pencataan akta nikah anak di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berbeda. Implementasi putusan MK, imbuhnya, dulu anak di luar nikah tidak bisa mendapat akta, sebab tidak memiliki surat nikah.

Sekarang hal itu bisa berubah. “Saya pelajari dulu putusan formalnya. Nanti baru diterapkan,” kata Nasaruddin, Jumat. 

Sumber :Sinar Harapan Tags :Berita Depdagri
Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 Februari 2012 08:24 )
 

Kejagung Hentikan Penyidikan Kasus E-KTP

Surel Cetak PDF
alt

Dalam kasus tersebut, kejaksaan menetapkan empat tersangka, yakni, Indra Wijaya Purnama Fajar, Dwi Setyanto, Irman dan Suhardjijo. 

Kapuspenkum menjelaskan barang yang dikirim untuk e-KTP tersebut sudah diterima seluruhnya dan ahli teknis BPPT menyatakan peralatan yang dikirim tersebut sudah berfungsi sesuai kontrak.

Kemudian, staf operasional pemerintah daerah setempat yang bertanggung jawab dalam pengoperasian peralatan tersebut, menyatakan peralatan dapat berfungsi dan sudah digunakan. "Selain itu, tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut," katanya.

Kasus tersebut berawal pada 2009, Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) melaksanakan pekerjaan pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan blangko KTP yang dilengkapi dengan chip dalam rangka penerapan awal KTP berbasis NIK secara nasional dengan pagu anggaran sekitar Rp15 miliar. 

Percontohan pengadaan proyek ini diketahui dilakukan Ditjen Admincuk di lima daerah, yakni Cirebon, Padang, Bali, Makassar dan Yogyakarta.

Dari hasil lelang terpilihlah dua perusahaan yang akan melakukan pengadaan barang dari proyek KTP tersebut, yakni PT Karsa Wisesa Utama dan PT Inzaya Raya dengan nilai kontrak pengadaan KTP sebesar Rp9 miliar.

Pada pelaksanaannya, diduga terdapat perbedaan antara barang yang tercantum dalam dokumen penawaran dengan barang yang diadakan dalam aplikasi terintegrasi, yang menyebabkan perangkat tersebut tidak berfungsi. (Ant) 

Sumber :HarianAnalisa Tags :Berita Depdagri


Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 01 Februari 2012 08:18 )
 

Pelayanan Akta Kelahiran 1 Hari Jadi Seminggu Buka, 5880 Warga Terlayani

Surel Cetak PDF

alt

SURABAYA | SURYA Online - Terobosan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Surabaya menggelar pelayanan akta kelahiran di Balai Kota Surabaya, benar-benar mendapat apresiasi warga Kota Pahlawan.

Terbukti, sejak dibuka Sabtu (3/12/2011), tercatat sebanyak 5.880 jiwa telah terlayani. Angka tersebut belum termasuk warga yang melakukan permohonan pada Senin (12/12/2011).

Anton Tarayuda, Plt. Kadispenduk Capil Surabaya, mengatkan tingginya animo warga Surabaya mengajukan permohonan akta kelahiran karena adanya kebijakan baru, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Pencatatan kelahiran yang melebihi satu tahun sejak dilahirkan harus melalui penetapan Pengadilan Negeri (PN) serta dikenai denda sebesar Rp 100.000 untuk WNI dan Rp 1.000.000 untuk WNA. Sedangkan yang belum melampaui satu tahun hanya dikenai denda saja.

“Dasar hukumnya UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Khusus untuk denda, akan berlaku setelah disahkannya Perwali. Informasinya, sekarang konsep Perwalinya sudah di Bagian Hukum,” tegas Anton Tarayuda, Senin (12/12/2011).

Sampai kapan layanan di Balai Kota ini berlangsung, Anton emgnaku belum bisa memastikan. Namun, hanya indikatornya bila pemohon di Balai Kota di bawah 300 orang kemungkinan sudah ditutup. Sebelumnya, petugas membatasi per hari melayani 1000 pemohon. “Kalau sudah di bawah 300 kemungkinan keesokan harinya pelayanan sudah dihentikan, sekarang saja per pukul 09.00 WIB, Senin (12/12) pagi, jumlah pemohon sudah mencapai 200 orang lebih,” imbuhnya.

Sumber : Surya Online

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 05 Maret 2012 14:12 )
 

Sembilan juta orang punya KTP ganda

Surel Cetak PDF

alt

"Sebanyak sembilan juta orang di Indonesia miliki KTP ganda karena kepengurusan dokumen-dokumen pribadi," katanya dalam peninjauan pelaksanaan E-KTP di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu.

Gamawan mengatakan, banyaknya warga Indonesia yang memiliki KTP ganda tersebut karena kepengurusan dokumen-dokumen berharga di tiap daerah yang mengharuskan menggunakan KTP setempat sehingga ditemukan sedikitnya sembilan juta orang yang mempunyai KTP ganda.

Mendagri mengatakan, melalui E-KTP yang berlaku secara nasional diharapkan kepemilikan identitas diri tidak lagi ganda atau disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab.

"E-KTP ini sangat berguna dan diharapkan bisa digunakan dalam kepengurusan apa saja termasuk pembelian tanah, urus paspor atau lainnya," katanya.

Dia mengatakan, E-KTP mempunyai banyak kelebihan dan keamanan yang tinggi, seperti tidak mudah patah dan mempunyai `chip` didalamnya yang berisi data pribadi pemilik E-KTP.

Di dalamnya selain terdapat data diri berupa foto ada juga sidik jari, iris mata, juga nomor induk kependudukan yang berlaku di seluruh Indonesia.

"E-KTP punya keamanan tingkat tinggi dan dipastikan tidak bisa dimanipulasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Gamawan juga mengatakan, pembuatan E-KTP ini merupakan suatu pekerjaan besar yang belum semua negara melakukannya dan baru tahun ini Indonesia melakukannya secara bersama-sama dengan Jerman.

"Tidak semua negara mempunyai program E-KTP dan pada tahun ini kami melakukannya bersama dengan Jerman," katanya.

Ia juga mengungkapkan, untuk E-KTP di beberapa negara lain tidak selengkap dengan yang dilakukan oleh Indonesia.

(ANT-185/S023) Sumber :Antara Tags :Berita Depdagri

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 20 Desember 2011 11:06 )
 

KPK: Surabaya Terpilih Menjadi Yang Terbaik Dalam Pelayanan Publik

Surel Cetak PDF
alt

Surabaya- Upaya yang dilakukan pemerintah kota Surabaya dalam sistem pelayanan publik membuahkan hasil. Dari 22 kota se-Indonesia Kota Surabaya terpilih menjadi yang terbaik dalam sektor pelayanan publik. Itu disampaikan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eko S Tjiptadi Choirul setelah rapat evaluasi supervisi pelayanan publik di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, (17/3/2011).

"Dalam versi KPK dari 22 kota yang disurvei dalam konteks pelayanan publik Kota Surabaya menjadi yang terbaik dan menempati urutan pertama dengan nilai 6,13. Pelayanan publik kedua terbaik ditempati Samarinda. Kota Medan yang terburuk pelayanan publiknya dengan nilai 3-an," ungkap Eko tambahnya.

Eko juga menjelaskan berdasarkan pantauan KPK, upaya perbaikan pelayanan publik Pemprov Jatim sudah terlihat perbaikan secara signifikan, bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Pelayanan publik di Jatim jauh lebih bagus. Salah satunya adalah pelayanan publik yang dilakukan Polrestabes Surabaya," ugkap Eko. Polrestabes Surabaya dipuji, lanjut dia, terkait sejumlah layanannya. Mulai layanan one-day service pembuatan SIM, SIM Delivery, SIM keliling di Polrestabes Surabaya dilakukan dengan cepat.

Selain Polrestabes Surabaya, Institusi lain yang layanan publiknya meningkat juga terjadi di Dinas Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Selai pujian-pujian Eko juga memberikan kritik atas kinerja layanan publik yang kurang baik di beberapa instansi, karena masih ditemukan sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Beberapa instansi itu diantaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kantor Imigrasi Tanjung Perak dan Inspektorat Kota Surabaya.

"Instansi-Instansi tersebut terdapat pemohon yang dipersulit dan diperlama proses permohonannya dan dimintai uang pembayaran lebih dari yang seharusnya," jelasnya.(TiK/*)

Sumber :beranda Kota

 



Terakhir Diperbaharui ( Senin, 07 November 2011 08:43 )
 
Halaman 41 dari 42 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.