Berita

Digitalisasi Dokumen Kependudukan Warga Kota Surabaya

Surel Cetak PDF

DIGITALISASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN WARGA

KOTA SURABAYA

alt

 

Menjaga arsip dan juga dokumen memang merupakan hal yang sangat penting dilakukan khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya. Untuk menunjang kecepatan proses pencarian serta membantu menjaga arsip tersebut, mulai tahun ini Dispendukcapil sudah mulai melaksanakan proses digitalisasi, yaitu mendokumentasikan arsip dalam bentuk digital. Proses digitalisasi dimulai dari arsip dokumen 2014 yang difokuskan pada berkas Akta Kelahiran terlebih dahulu karena jumlahnya paling banyak.

“Ini berawal dari kejadian jatuhnya pesawat Airasia yang banyak memakan korban bahkan tak jarang diantaranya yang seluruh anggota keluarganya menjadi korban, sehingga membuat pengumpulan dokumen kependudukan cukup kesulitan” kata Etik Wahyu Utami, Kepala Bidang Data dan Informasi Dispenduk Kota Surabaya. Dari sana pencarian dokumen di Dispendukcapil juga memakan waktu lama karena pencarian harus dilakukan secara manual berdasarkan tahun terbit dokumen tersebut. Berangkat dari arahan Wali Kota, bahwa Dispendukcapil Surabaya harus segera berbenah terkait dengan dokumen kependudukan, maka upaya melakukan digitalisasi menjadi solusi yang memudahkan siapa saja yang membutuhkannya.

Jika hanya disimpan secara manual memang banyak kendala dan risiko. Misalnya saja pencarian arsip secara manual akan memakan waktu terbilang lama. Selain itu risiko kebakaran serta banjir kapan saja bisa terjadi dan tidak bisa dianggap remeh karena semua dokumen kependudukan sangat vital bagi warga Kota Surabaya. “Saat ini baru Akta Kelahiran yang kami proses, nantinya bertahap kesemua jenis pelayanan Dispendukcapil” tambah Etik. Untuk tahun 2014, terdapat total 61,056 akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya.

Teknis pelaksanaan proses digitalisasi ini secara resmi dimulai pada tanggal 23 januari 2015 dengan 7 scanner dan 7 unit komputer. Ditambah dengan 1 scanner dan 1 unit komputer dioperasikan untuk mulai memproses dokumen tahun 2015.

Menjaga agar dalam pelaksanaanya tidak ada berkas atau register yang tercecer maka setiap hari dilakukan peminjaman 1000-2000 berkas register pelaporan dari ruang arsip, lalu dilakukan pemilahan berkas yaitu penyatuan antara berkas pelapor dan register kemudian siap dipindai (scan). Usai dilakukan pemindai kemudian disimpan kembali di ruang arsip berkas yang kesemuanya dicatat dengan lembar kendali.

“Dalam sehari kami mampu melakukan scanning sebanyak 1000-1200 berkas” kata Etik. Selain melakukan digitalisasi arsip, berkasi tahun 2014 yang sudah dipindai kemudian disimpan kembali diruang arsip dan ditempatkan pada boks arsip lalu disusun dirak sesuai nomor urut register. Dalam melakukan prses digitalisasi dokumen kependudukan ini Dispendukcapil Kota Surabaya tidak sendiri, melainkan banyak dibantu oleh dinas terkait. Seperti Badan Arsip, Diskominfo, BKD, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Badan Perlengkapan.

Badan arsip turut membantu dalam hal system pengarsipan yang benar sehingga memudahkan dalam pencarian arsip apabila sewaktu-waktu diperlukan karena dokumen kependudukan ini adalah arsip aktif, sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daaerah bahwa masa aktif dokumen tersebut adalah 75 tahun dan in-aktif 25 tahun. Sehubungan dengan masa aktif arsip kependudukan ini maka pengelolaan arsip tetap melekat pada masing-masing bidang pelayanan terkait segala bentuk perubahan data kependudukan, apabila telah melewati masa aktif maka pengelolaan ada di sekretariat.

Dari apa yang telah dijalankan oleh Dispendukcapil, Kabupaten Gresik rupanya tertarik dan melakukan studi banding mengenai proses digitalisasi arsip pada bulan Februari 2015. Etik mengatakan kedepan berencana terus memperbaiki sistem digitalisasi ini agar kelak semua data bisa terintegrasi sehingga memudahkan semua pihak.

alt

Sumber : Gapura Majalah Pemerintah Kota Surabaya.

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 12 Maret 2015 08:56 )
 

Butuh 186 Ribu KTP untuk Maju Bacawali Independen

Surel Cetak PDF

BUTUH 186 RIBU KTP UNTUK MAJU BACAWALI INDEPENDEN

alt

Siapa pun yang ingin maju menjadi bakal calon wali kota (bacawali) Surabaya periode 2015–2020 lewat jalur perorangan memiliki PR berat. Bacawali yang maju lewat jalur independen harus menyerahkan dukungan 6,5 persen dari total penduduk Surabaya.Berdasar data penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, per kemarin (9/3) ada 2.872.209 jiwa. Tetapi, pada hari ”H” pemilihan wali kota (pilwali), estimasinya hanya 2.183.258 orang yang memiliki hak nyoblos atau hak pilih. Rinciannya, 1.068.046 laki-laki dan 1.115.212 perempuan.

Dengan adanya aturan dukungan 6,5 persen, bacawali yang maju lewat jalur independen harus menyerahkan 186.694 dukungan dari warga dalam wujud fotokopi KTP. Dukungan itu akan diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Dispendukcapil Surabaya Rudy Hermawan mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pemutakhiran data untuk persiapan membuat data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) pada pilwali nanti. ”Data tersebut juga sudah memprediksi jumlah penduduk yang memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun sampai Desember 2015,” paparnya.

Menurut Rudi, jumlah penduduk memang tidak sama dengan jumlah orang dalam DP4. Sebab, di antara jumlah keseluruhan penduduk itu, belum tentu semuanya memiliki hak pilih. ”Yang TNI dan Polri kan tidak boleh memilih. Begitu juga yang belum 17 tahun. Setelah kami pilah, jumlah penduduk dalam DP4 Surabaya hanya 2.183.258 orang,” jelasnya.Rudi menuturkan bahwa angka tersebut sudah termasuk remaja-remaja yang belum berusia 17 tahun, namun sudah 17 tahun saat pilwali dilaksanakan. Data itu didapatkan dari penyaringan data kependudukan yang tersimpan di Surabaya.

Meski sudah memiliki data tersebut, Rudi menegaskan bahwa data itu belum akan diserahkan ke KPU Surabaya. Sebab, masih belum ada permintaan dari KPU untuk meminta data DP4. ”Ini adalah arahan dari kepala dinas dan langkah awalan saja sehingga begitu peraturan KPU sudah ada dan KPU meminta data, kami sudah siap,” paparnya. Sementara itu, Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin menyampaikan bahwa memang pihaknya masih menunggu peraturan KPU (PKPU) yang belum keluar. PKPU tersebut mungkin baru keluar awal April mendatang lantaran DPR RI masih dalam masa reses.

Robiyan menuturkan bahwa data kependudukan itu sangat penting untuk mulai diperhitungkan oleh para calon yang akan mendaftar melalui parpol maupun dari jalur perorangan. Khusus bacawali perorangan, berdasar Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015, jalur tersebut tidak hanya harus mengumpulkan 3 persen dukungan dari total jumlah penduduk, tapi 6,5 persen. ”Jadi, akan lebih berat bagi mereka yang akan maju lewat jalur perseorangan. Tinggal dihitung saja berapa kasarnya dari total penduduk Surabaya,” ujarnya.

Jika jumlah total penduduk sebesar angka tersebut, untuk bisa lolos dan mencalonkan diri sebagai bacawali Surabaya, si calon bacawali harus mengumpulkan 186.694 dukungan. Dukungan itu harus tersebar minimal 50 persen dari kecamatan yang ada. Jika di Surabaya ada 31 kecamatan, calon yang maju lewat jalur perorangan itu minimal harus mengumpulkan dukungan dari 16 kecamatan. Namun, bukan sembarang orang yang boleh dimintai dukungan, melainkan orang yang sudah memiliki e-KTP. ”Dukungan itu disetorkan ke KPU sebulan sebelum waktu pendaftaran dari calon yang mendaftar dari partai,” kata Robiyan.

Memang waktunya sebulan lebih awal daripada pendaftaran calon yang dari parpol. Robiyan menyampaikan bahwa itu dilakukan lantaran KPU harus menerjunkan tim untuk memvalidasi dukungan yang diserahkan.


Sumber : Radar Surabaya

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 10 Maret 2015 15:00 )
 

Rapatkan Nasib Warga

Surel Cetak PDF

altNASIB warga Kampung Baru Siwalankerto yang belum mempunyai dokumen kependudukan mendapat perhatian dari Pemkot Surabaya. Kemarin (25/2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mengadakan rapat khusus untuk membahas persoalan itu.

Dalam rapat tersebut, mereka membahas Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 14/2014 tentang perubahan Perda Nomor 5/2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Aturan itulah menjadi dasar mengurus dokumen kependudukan. Baik kartu keluarga (KK) maupun kartu tanda penduduk (KTP).

Dalam rapat tersebut, mereka membahas Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 14/2014 tentang perubahan Perda Nomor 5/2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Aturan itulah menjadi dasar mengurus dokumen kependudukan. Baik kartu keluarga (KK) maupun kartu tanda penduduk (KTP).

’’Semua harus sesuai dengan perda yang ada,’’ jelas Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo setelah rapat. Dalam perda itu, sudah disebutkan secara detail syarat yang dibutuhkan dalam mengurus KK dan KTP. Salah satunya surat pengantar dari RT dan RW setempat. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, proses selanjutnya tidak bisa dilaksanakan.

’’Semua harus sesuai dengan perda yang ada,’’ jelas Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo setelah rapat. Dalam perda itu, sudah disebutkan secara detail syarat yang dibutuhkan dalam mengurus KK dan KTP. Salah satunya surat pengantar dari RT dan RW setempat. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, proses selanjutnya tidak bisa dilaksanakan.

Menurut kabar, warga Kampung Baru Siwalankerto tidak mendapat surat pengantar dari RW. Alasannya, masih ada persoalan dengan lahan yang mereka tempati. Wahyu Miadi, koordinator warga Kampung Baru Siwalankerto, menyatakan bahwa warga sudah meminta pengantar dari RW, tapi belum direspons. Pihaknya juga sudah minta kepada lurah Siwalankerto, namun juga tidak direspons.

Menurut kabar, warga Kampung Baru Siwalankerto tidak mendapat surat pengantar dari RW. Alasannya, masih ada persoalan dengan lahan yang mereka tempati. Wahyu Miadi, koordinator warga Kampung Baru Siwalankerto, menyatakan bahwa warga sudah meminta pengantar dari RW, tapi belum direspons. Pihaknya juga sudah minta kepada lurah Siwalankerto, namun juga tidak direspons.

Menurut dia, perlakuan kepada warga Kampung Baru Siwalankerto sangat diskriminatif. ’’Kami lahir procot di Indonesia, kenapa diperlakukan diskriminatif seperti ini,’’ ungkapnya.

Wahyu menuturkan, pihaknya berencana menggugat RW, lurah Siwalanketo, camat Wonocolo, dan Pemkot Surabaya ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Anang menambahkan, rapat juga membahas kemungkinan gugatan yang dilayangkan warga. ’’Itu hak mereka. Tentu, pemkot akan menghadapinya,’’ ujar mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya tersebut.

Wahyu menuturkan, pihaknya berencana menggugat RW, lurah Siwalanketo, camat Wonocolo, dan Pemkot Surabaya ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Anang menambahkan, rapat juga membahas kemungkinan gugatan yang dilayangkan warga. ’’Itu hak mereka. Tentu, pemkot akan menghadapinya,’’ ujar mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya tersebut.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 175 kepala keluarga (KK) sudah bertahun-tahun tinggal di Kampung Baru Siwalankerto. Namun, sampai sekarang mereka belum mempunyai KK dan KTP. Mereka sudah mengajukan permohonan, namun diabaikan. (lum/c15/nda)

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 175 kepala keluarga (KK) sudah bertahun-tahun tinggal di Kampung Baru Siwalankerto. Namun, sampai sekarang mereka belum mempunyai KK dan KTP. Mereka sudah mengajukan permohonan, namun diabaikan.

Sumber : JawaPos

 

PEMKOT DATA PENGHUNI APARTEMEN

Surel Cetak PDF
alt

SURABAYA – Pendataan kependudukan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) tidak hanya menyasar kos-kosan. Mereka juga masuk ke apartemen. Petugas gabungan dari dispendukcapil, trantib Kecamatan Wonocolo, dan Polsek Wonocolo mendatangi apartemen Puncak Marina, Selasa siang (24/2).

Petugas mengumpulkan para penghuni di ruang pertemuan lantai 2. Di ruangan itulah mereka mendata satu per satu penghuni.

Bukan hanya warga negara Indonesia yang datang untuk menjalani pemeriksaan dokumen itu. Ada pula warga negara asing yang sangat antusias mengikuti pengecekan administrasi kependudukan tersebut. ’’Kami datang ke sini sejak November tahun lalu,’’ kata Elder Williams yang berkebangsaan Amerika Serikat.

Pria yang datang bersama istrinya, Sister Williams, tersebut menyatakan tidak terganggu pemeriksaan itu. Dia malah suka dengan kegiatan tersebut. Dia menganggap para petugas sangat ramah dalam memeriksa seluruh dokumen. ’’Ini kesempatan untuk memahami satu sama lain,’’ ujarnya.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penduduk Dispendukcapil Arief Budiarto menuturkan, pemeriksaan itu memang tidak sama dengan razia di kos-kosan. Petugas pekan lalu berkoordinasi dengan manajemen apartemen untuk mengadakan pengecekan data kependudukan itu. ’’Kantidak mungkin kami door-to-door. Setiap lantai ada kuncinya,’’ imbuhnya.

Dia menyebutkan, pengecekan administrasi tersebut ditujukan untuk memutakhirkan data kependudukan. Pemkot ingin jemput bola kepada warga yang tinggal di apartemen. Yang didata bukan hanya kitas, tapi juga e-KTP dan surat keterangan tempat tinggal bagi warga negara asing. ’’Ini sekaligus persiapan data menjelang pilkada,’’ ujarnya.

Sementara itu, Asisten Property Management Puncak Marina Edi Syafi’i menuturkan, dari 233 hunian yang ditempati, sejauh ini okupansi mencapai 50 persen. Dia sangat berterima kasih kepada pemkot yang telah memfasilitasi pengecekan data kependudukan itu. Cara tersebut juga memudahkan pendataan penghuni. Sumber : JawaPos

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 02 Maret 2015 14:25 )
 

415.000 Warga Surabaya Belum Miliki E-KTP

Surel Cetak PDF

alt

415.000 Warga Surabaya Belum Miliki E-KTP

SURYA Online, SURABAYA - Sekitar 415.000 warga kota Surabaya hingga kini belum memiliki E-KTP.  Jumlah tersebut bagian dari 2,1 juta warga Surabaya yang wajib ber-KTP karena sekitar 1,7 juta warga telah memiliki E-KTP.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, khusus untuk Surabaya sampai sekarang tidak mengalami kendala. Ini setelah Dispendukcapil Kota Surabaya memiliki peralatan cetak E-KTP sendiri.

"Ini mungkin keunggulan yang kami punya sehingga tidak mengalami kendala dalam pencetakan E-KTP," kata dia, Senin malam (12/1/2015).

Sampai sekarang ini, menurut Suharto, bahan baku E-KTP kosong yang tersedia di Dispendukcapil mencapai 15.000 keping. Dari jumlah tersebut baru sekitar 2.000 keping yang telah terpakai dan distribusikan kepada warga yang mencari E-KTP.

Hanya saja, ungkap Suharto, Dispendukcapil Kota Surabaya dalam mencetak E-KTP tetap mengacu dan menunggu perekaman data dari pemerintah pusat.

Ini setelah pencari E-KTP melakukan pengurusan melalui RT, RW, kelurahan hingga kecamatan dan dispendukcapil yang diteruskan ke pemerintah pusat.

"Jadi proses tersebut sudah tertata dan Kota Surabaya tidak ada persoalan," tutur Suharto Wardoyo.

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 03 Maret 2015 09:37 )
 
Halaman 4 dari 41 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.