Berita

Tolak 200 Ribu Warga Rekam e-KTP

Surel Cetak PDF
alt

Karena Kasus KTP Ganda

Surabaya – Ribuan warga yang belum merekam e-KTP bisa jadi tidak akan ber-e-KTP, setidaknya dalam waktu dekat ini. Sebab, Dinas Kependudukan dan Catan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mendapat instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menolak sekitar 200 ribu arga yang belum merekam e-KTP.

Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo menjelaskan, pihaknya mendapat daftar 200 ribu orang yang dilarang merekam e-KTP. “Seminggu yang lalu daftar itu dikirim Kemendagri,” ujarnya.

Ada dua penyebab mengapa 200 ribu orang tersebut dilarang merekam e-KTP. Yakni mereka adalah pemilik KTP ganda atau belum melakukan konsolidasi. “Dua masalah ini harus diselesaikan dulu, baru bisa merekam e-KTP,” paparnya.

Untuk pemilik KTp ganda, dia menjelaskan, yang bersangkutan harus memilih menjadi warga di salah satu daerah. Misalnya jika memilih menjadi warga luar Surabaya, orang itu tidak perlu merekam e-KTP. “Tapi, kalau memilih jadi warga Surabaya, orang itu harus merekam e-KTP,” ujarnya.

Anang –panggilan akrab Suharto Wardoyo menjelaskan, untuk warga yang belum melakukan konsolidasi, mereka harus segera menghapus data di daerah asalnya. “Kalau pindah ke Surabaya, data di daerah harus dikonsolidasi atau dihapus,” katanya.

Kebijakan melarang 200 ribu orang merekam e-KTP itu dimulai pecan ini. Dia mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan pada seluruh camat dan lurah agar menolak warga yang terdaftar. “Daftarnya telah kami berikan ke kecamatan dan kelurahan,” paparnya.

Jadi, daftar itu by name and by address. Dengan begitu, setiap warga di daftar tersebut dapat dipastikan tidak lolos untuk merekam e-KTP. “Kalau sudah dilarang, pasti tidak mungkin bisa merekam e-KTP,” ujarnya.

Larangan merekam e-KTP tersebut, lanjut dia, sebenarnya berdampak positif. Yakni warga bisa lebih disiplin dalam mengurus administrasi kependudukan.”Jangan punya KTP ganda atau lainnya,” paparnya.

Menurut dia, pihaknya akan bersikap tegas terhadap warga yang tidak tertib administrasi kependudukan. Misalnya tidak merekam e-KTP atau justru memiliki KTP ganda. Ketegasan ini diperlukan agar data kependudukan benar-benar valid. “Data kependudukan ini menentukan berbagai kebijakan seperti subsidi pendidikan dan lainnya. Karena itu, data harus valid,” tutur mantan Kabag Hukum tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto menjelaskan, warga yang dilarang merekam e-KTP ini perlu diumumkan. Namanya ditempel di setiap kecamatan dan kelurahan. “Jadi kalau orang yang masuk daftar itu mengetahuinya, orang tersebut bisa mengurus dengan cepat,” ujarnya.

Sumber : Jawa Pos, Senin 5 Mei 2014
 

Kegiatan HJKS ke-721, Pemkot Gebyar Pelayanan Publik Gratis

Surel Cetak PDF
alt

Pemkot Surabaya, Bhirawa

Untuk memperingati Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-721, selain menggelar cara seni budaya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga memberikan pelayanan publik gratis.

Menurut Asisten I Bidang Pemerintahan yang juga Sekretaris Panitia HJKS ke-721, Yayuk Eko Agustin, rangkaian peringatan HJKS akan dimulai dari parade budaya dan pawai bunga yang akan menampilkan budaya-budaya Indonesia.

“Pemkot selama telah memberikan kemudahan pelayanan public, namun untuk HJKS Pemkot juga memberikan pelayanan publik secara cuma-Cuma,” katanya.

Yayuk mengatakan dalam even-even HJKS Pemkot telah menjadwalkan beberapa kegiatan sosial dan pelayanan public secara gratis. Seperti pada tanggal 10 dan 11 Mei dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DIspenduk dan Capil) memberikan pelayanan Akte Kelahiran dan e-KTP di Taman Bungkul.

Kemudian pada tanggal 14 dan 21 Mei di Taman Surya dan Jl. Boulevard Pakuwon Trade Center Pemkot memberikan pelayanan uji emisi gas buang simpatik yang dilakukan Dinas Perhubungan kota Surabaya.

“Bahkan pada tanggal 28 Mei di SMAN 5 Surabaya Pemkot memberikan pelayanan kesehatan terintegrasi oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya bersama instansi terkait,” jelasnya.

Selain itu, ada juga event lain yang turut memeriahkan HJKS tahun ini. Diantaranya Surabaya Shopping Festival (SSF), Festival Rujak Uleg, Surabaya Fashion Parade, Sparkling Tunjungan, dan masih banyak lagi event-event yang menghibur warga Surabaya.

Seperti tahun-tahun sebelumnya parade budaya dan pawai bunga menjadi salah satu event yang selalu ditunggu-tunggu warga Surabaya.

Menurut mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat kota Surabaya ini, parade ini akan diikuti 74 peserta dan beberapa kota luar Surabaya. Seperti Yogyakarta, Bantul, Kalimantan Timur, Kediri, Sampang, Tulungagung, Purwakarta dan Makasar.

Dalam hal ini, Panitia HJKS ke-721 akan membuat parade budaya dan pawai bunga dengan sedikit kemasan berbeda. Pada tahun sebelumnya, warga yang menyaksikan selalu turun ke badan jalan, sehingga parade tidak bisa dinikmati dengan nyaman.

“Tahun ini, kita akan mencoba mengatur warga untuk tidak menonton sampai masuk ke badan jalan. Salah satunya yakni akan didirikan tribun di beberapa titik. Yakni di depan siola, grahadim dan DPRD Surabaya. Karena, setiap tahunnya warga selalu memenuhi badan jalan terutama di titik tersebut. Diharapkan tribun bisa membantu warga untuk tertib. Parade di Pasadena bisa terlihat megah, karena penontonnya tertib, sehingga semua puas dan nyaman menyaksikan parade,” tukasnya.

Pihak panitia HJKS ke 721 akan menampilkan parade budaya dan pawai bunga ini semaksimal mungkin. Seperti akan menampilkan parade 95 baju etnik dan unik karya siswa Surabaya. Untuk memberikan apresiasi kepada peserta panitia telah menyiapkan hadiah tunai Rp. 10 Juta kepada 5 penyaji terbaik.

“Kita menghargai peserta yang telah menghabiskan puluhan juta untuk membuat mobil hias. Makanya, kita mencoba berikan hadiah. Walaupun, jumlahnya tidak sesuai dengan yang mereka habiskan,” imbuhnya.

Berikut jadwal kegiatan HJKS ke-721, Surabaya Shopping Festival (SSF) 1-31 Mei 2014 berhadiah Rp. 250 Juta dilaksanakan di 16 mall Surabaya. Surabaya Fashion Parade 1-4 Mei 2014 di Tunjugan Plaza, Parade Budaya dan Pawai Bunga 4 Mei start Tugu Pahlawan finish Taman Surya. Festival Rujak Uleg 18 Mei di Sepanjang Jl. Kembang Jepun.

Pemilihan Cak dan Ning 18 Mei di Taman Jayengkoro. Sparkling Tunjugan 25 Mei di Jl. Tunjugan. Pasar Malam Toenjungan 1-31 Mei di Pakuwon City. Fun Bike 25 Mei di Taman Surya. Jambore Sepeda Kuno 30-31 Mei dan 1 Juni 2013 di Taman Hiburan Rakyat. UKM Award 21 Mei di Gramedia Expo. Surabaya Great Expo 28 Mei-1 Juni 2013 di Convention Hall Grand City.

Sumber : Surabaya Bhirawa, Rabu 30 April 2014

 

Dispendukcapil Bentuk Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan

Surel Cetak PDF

alt

Tampung Keluhan Masyarakat dan Beri Solusi Cepat

Pengurusan surat dokumen administrasi kependudukan biasanya identik dengan keruwetan. Namun tidak demikian halnya jika mengurus dokumen administrasi kependudukan di Kota Surabaya. Di Surabaya, warga yang mengurus dokumen kependudukan seperti pelayanan akta kelahiran maupun akta pernikahan, justru mendapat berbagai macam kemudahan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya telah membuat berbagai program terobosan demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Yang terbaru, Dispendukcapil Kota Surabaya kini memiliki “Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan”. Sesuai namanya, unit yang dibentuk sejak awal tahun 2014 ini berfungsi sebagai penampung aduan dan jendela informasi bagi warga Surabaya yang ingin memperoleh keterangan perihal pengurusan dokumen kependudukan.

Keberadaan “Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan” ini membuat warga Kota Surabaya yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengurus surat dokumen kependudukan atau ingin mendapatkan informasi terkait pengurusan dokumen kependudukan. Kini tidak perlu kebingungan. Warga bisa datang ke posko unit ini di kantor Dispendukcapil Kota Surabaya di Jalan Manyar Kertoarjo No. 6 Surabaya.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Mohamad Suharto Wardoyo mengatakan, dibentuknya Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni pada 6 Desember 2013.

Dijelaskan Suharto Wardoyo, keberadaan Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan ini penting bagi masyarakat yang selama ini seringkali mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi dikarenakan berkas yang kurang lengkap. Warga jadi tahu harus mengadu ke mana jika mendapatkan kesulitan.

“Kita (Dispendukcapil Kota Surabaya) sudah membentuk Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan sejak awal tahun. Tujuannya supaya kita bisa membantu memberikan solusi kepada masyarakat,” tegas Suharto Wardoyo ketika ditemui di ruang kerjanya pada akhir pekan kemarin.

Menurut Anang (panggilan Suharto Wardoyo), untuk prosedur standar operasi pengelolaan pengaduan layanan, pengadu bisa datang dan melapor ke meja “Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan” dengan membawa dokumen pengaduan. Rentang waktu pengaduan maksimal 30 hari sejak pengadu menerima layanan di Dispendukcapil.

Pengelola “Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan” akan menerima dan mengecek kelengkapan dokumen pengaduan dan memberikan tanggapan kepada pengadu. Warga selaku pengadu lantas mengisi formulir pengaduan berisi identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan. Pengelola kemudian memberikan tanda terima pengaduan sebagai bukti bahwa pengaduan tersebut telah masuk dan akan segera diproses.

Dari pengaduan yang masuk, pengelola wajib menyelesaikannya paling lambat selama 60 hari. Artinya, lebih cepat diselesaikan berarti lebih baik. Pihak pengelola tidak hanya bertugas mengarahkan kepada pengadu tentang berkas apa saja yang kurang, tetapi jika bisa memberi rekomendasi kepada instansi terkait. Suharto Wardoyo mencontohkan ada warga yang mengajukan akta kelahiran tetapi syaratnya tidak lengkap dan tidak bisa dilengkapi. Ada juga warga akan mengurus paspor haji tetapi tidak memiliki akta kelahiran, akta nikah. Menyikapi aduan tersebut, karena yang bersangkutan sama sekali tidak bisa melengkapi berkas permohonannya, pengelola akan menyampaikan surat rekomendasi untuk diselesaikan melalui penetapan di Pengadilan Agama.

Menurut mantan Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya ini, pengaduan warga Surabaya yang selama ini seringkali masuk ke meja Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan Dispendukcapil Kota Surabaya berkaitan dengan akta kelahiran. Ada warga yang mengadu karena akta lahir tidak bisa diselesaikan imbas berkas yang kurang lengkap.

“Beberapa penduduk Surabaya juga mengeluhkan karena mereka tidak masuk dalam data dari Kementrian Dalam Negeri sehingga yang bersangkutan tidak bisa diproses untuk perpanjangan KTP dan perubahan Kartu Keluarga (KK),” jelas Suharto Wardoyo.

Selain pengaduan secara langsung dengan datang ke Kantor Dispendukcapil Surabaya di Jalan Manyar Kertoarjo, Dispendukcapil Kota Surabaya juga membuka layanan pengaduan secara tidak langsung. Warga bisa menyampaikan pengaduan melalui kotak saran dan juga media elektronik. Masyarakat bisa mengakses ke website http://dispendukcapil.surabaya.go.id untuk melakukan pengaduan maupun Tanya jawab mengenai pelayanan publik dengan menggunakan fasilitas “Sapa Warga”. Masyarakat juga bisa mengirimkan pengaduan maupun Tanya jawab mengenai pelayanan public di alamat email Alamat Email ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya . Masyarakat juga bisa mengirimkan pengaduan maupun Tanya jawab mengenai pelayanan publik melalui faksimili (fax) dengan nomor (031) 5911110.

Dispendukcapil Kota Surabaya juga menyediakan call center di mana masyarakat dapat menghubungi ke nomor 031-5911109 ps. 317 dan 318 untuk melakukan pengaduan maupun Tanya jawab mengenai pelayanan publik.

“Pengaduan yang masuk ke kami baik dilakukan secara langsung maupun melalui website, akan langsung kami tanggapi dan selesaikan. Jangan sampai ruwet Karena kami memang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi yang memantau kinerja kami cukup banyak seperti Ombudsman dan lain-lain,” sambung pria yang piawai memainkan beberapa alat musik seperti keyboard dan gitar ini.

Sumber : Surabaya Pagi, Senin 5 Mei 2014

 

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 05 May 2014 15:47 )
 

Pelayanan BPN Wajib Pakai e-KTP

Surel Cetak PDF

alt

SURABAYA - Warga Surabaya yang belum memiliki KTP elektronik (e-KTP) bakal sulit mengurus pelayanan pertanahan. Sebab, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberlakukan e-KTP sebagai syarat pengurusan tanah. Kini KTP nonelektronik sudah tidak diterima sebagai persyaratan.

Sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/2541/dukcapil yang merujuk pada Surat BPN Nomor 409/7.1-100/II/2014, e-KTP berlaku secara efektif di seluruh kantor wilayah BPN dan kantor pertanahan. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa KTP nonelektronik tidak diperkenankan sebagai persyaratan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Suharto Wardoyo menjelaskan, pihaknya mendapat surat dari Kemendagri terkait dengan penggunaan e-KTP di seluruh BPN. ''Ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah telah menggunakan e-KTP,'' ungkapnya.

Ada sejumlah pelayanan yang tidak bisa dilayani bila pemohon memakai KTP nonelektronik. Di antaranya, sertifikat baru, surat hak milik (SHM), dan hak guna bangunan (HGB).

Aturan menggunakan e-KTP untuk layanan pertanahan itu dimulai pada Februari lalu. ''Ini kebijakan yang bagus,'' katanya.

Meski KTP nonelektronik berlaku hingga 31 Desember mendatang, kebijakan BPN tersebut merupakan hal yang tepat. Sebab, kebijakan itu mendorong masyarakat untuk menggunakan e-KTP. Otomatis, masyarakat yang tidak memiliki e-KTP harus segera mengurusnya. ''Ini bisa membantu dispendukcapil agar menambah jumlah warga yang merekam e-KTP,'' tuturnya.

Dengan kebijakan tersebut, diprediksi ada banyak warga yang mengurus e-KTP. Untuk mengantisipasinya, dispendukcapil terus membuka pelayanan di kantor dispendukcapil sekaligus pada hari libur. Yaitu, Sabtu dan Minggu. Untuk hari libur, pelayanan bisa dilaksanakan di KTP Smart Office Royal Plaza, ITC, dan PTC. ''Perekaman e-KTP bisa dilakukan di sana,'' ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, jika ada warga yang mengurus layanan pertanahan telah merekam e-KTP tetapi belum memperoleh kartunya, Suharto meminta BPN mengecek KTP tersebut ke dispendukcapil. ''Kami akan pastikan lebih dulu, sudah merekam atau belum,'' terang mantan Kabaghukum tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengungkapkan bahwa selama ini banyak warga yang belum mengurus e-KTP karena merasa KTP lama masih bisa digunakan. Kebijakan itu seharusnya bisa segera diikuti instansi pemerintahan yang lain. Misalnya, kecamatan, kelurahan, dan pemkot. ''Ini tentu akan semakin memfilter warga dan segera mengurus e-KTP,'' paparnya.

Hingga saat ini, warga Surabaya yang belum merekam e-KTP mencapai 487.622 orang di antara 1.674.257 wajib e-KTP. Padahal, pada akhir 2014, KTP nonelektronik bakal tidak berlaku lagi.(idr/c14/end)

Sumber : www.jpnn.com

 

Terpaksa Harus Rekam Ulang e-KTP

Surel Cetak PDF

alt

SURABAYA - Warga Kota Pahlawan yang belum mendapat e-KTP meski sudah merekam kartu identitas baru itu harus khawatir. Sebab, dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) memastikan bahwa ada puluhan ribu warga yang harus merekam e-KTP ulang. Gara-garanya, terdapat selisih antara data e-KTP yang dikirim kecamatan dan data yang diterima Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berdasar data dispendukcapil, jumlah data yang dikirim 31 kecamatan untuk warga yang telah merekam e-KTP mencapai 1.901.109. Tetapi, Kemendagri ternyata hanya menerima 1.674.805 data. Akibatnya, ada selisih sekitar 226.304 yang tidak terdata di database Kemendagri.

Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo menuturkan, warga yang belum mendapat e-KTP harus merekam ulang. Terutama warga yang hingga kini belum menerima e-KTP yang baru.

Sebab, diindikasikan mereka termasuk warga yang datanya tidak diterima di Kemendagri. ''Mau tidak mau, perekaman e-KTP ulang ini harus dilakukan,'' ujarnya.

Menurut Anang, panggilan akrab Suharto Wardoyo, terjadinya seleisih jumlah perekaman itu disebabkan pengiriman online yang gagal. Diduga, data yang telah dikirim kepada Kemendagri tersebut masih ngendon. ''Kalau Kemendagri bilangnya ngendon, data itu menumpuk di kecamatan dan tidak diterima Kemendagri,'' paparnya.

Data ngendon tersebut baru diketahui sekitar sebulan ini. Jadi, saat dispendukcapil melaksanakan perekaman e-KTP di Kelurahan Kapas Madya, Kecamatan Tambak Sari, ternyata banyak warga yang mengeluh sudah pernah merekam e-KTP. ''Awalnya, banyak yang ngeluh karena harus merekam e-KTP lagi,'' terangnya.

Selain itu, dispendukcapil memberi daftar nama warga di 31 kecamatan yang wajib merekam ulang e-KTP. Warga yang belum menerima e-KTP bisa meminta untuk dicek di kecamatan. ''Kalau namanya terdaftar, ya mereka harus rekam ulang,'' katanya.

Dia berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu direpotkan dengan perekaman ulang e-KTP. Bahkan, agar warga lebih mudah mengurusnya, perekaman dilakukan di tingkat kelurahan. ''Untuk merekam e-KTP itu, warga menghabiskan tenaga dan waktu,'' jelasnya.

Selain di kelurahan, perekaman ulang bisa dilaksanakan di mal yang menyediakan pelayanan e-KTP. ''Warga tidak harus merekam ulang di dispendukcapil,'' tegas mantan Kabaghukum tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengungkapkan bahwa selisih data e-KTP antara kecamatan dan Kemendagri tersebut sangat merugikan masyarakat. Seharusnya, sejak awal, koneksi internet itu jangan sampai bermasalah.

Dia memprediksi bukan hanya koneksi internet yang menjadi masalah utama. Bisa jadi sumber daya manusia (SDM) di kecamatan yang kurang mampu mengoperasikan alat perekaman data e-KTP tersebut. ''Mungkin juga masalah SDM,'' ungkapnya.

Karena sudah ada masalah seperti itu, dispendukcapil jangan hanya membuka perekaman e-KTP di tingkat kelurahan. Herlina menjelaskan, kalau perlu, dispendukcapil membuka perekaman sampai tingkat rukun warga (RW). ''Pilih RW yang jumlah warga yang belum merekam e-KTP paling banyak atau paling banyak warga yang harus merekam ulang e-KTP,'' tandasnya. (idr/c14/end/mas)

Sumber : http://www.jpnn.com

 
Halaman 4 dari 35 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.