Masa Berlaku e-KTP Diubah Seumur Hidup

Jumat, 28 Maret 2014 09:57 Dispendukcapil
Cetak

alt

Surabaya - Beberapa aturan kependudukan mengalami banyak perubahan. Perubahan ini tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan. UU tersebut merupakan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Asisten I bidang Pemerintahan, Yayuk eko Agustin Wahyuni menjelaskan bahwa masa berlaku e-KTP diubah menjadi seumur hidup. Jadi tidak perlu perpanjangan. Dan kalau e-KTP ini rusak atau hilang. penduduk pemilik e-KTP wajib melaporkan kepada instansi pelaksana melalui camat, lurah atau kepala desa, paling lambat 14 hari dan melengkapi surat pernyatan penyebab terjadinya rusak atau hilang. "Penggunaan e-KTP penggunaannya sangat banyak". Yang paling penting seluruh masyarakat segera mengurus e-KTP. Dan memahami perubahan UU tentang administrasi kependudukan," ujarnya.

Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang dokumen kependudukan ini juga mengatur tentang masa berlaku KTP elektronik (e-KTP). Dinyatakan di Pasal 64 ayat (7) bahwa e-KTP untuk Warga Negara Indonesia (WNI) masa berlakunya seumur hidup dan bagi orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku ijin tinggal tetap. Sementara untuk KTP non elektronik atau KTP biasa yang sebelumnya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013, diperpanjang masa berlakunya sampai tanggal 31 Desember 2014.

Sejak awal tahun 2014, Dispendukcapil Kota Surabaya sudah menerapkan beberapa hal yang diatur dalam UU tersebut. Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, banyak perubahan kebijakan dalam administrasi kependudukan yang diatur dalam perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013 ini.

Beberapa substansi dalam UU 23 Tahun 2006 yang mengalami perubahan (revisi) diantaranya pelaporan kelahiran, pelaporan kematian, pengesahan anak, akta kelahiran dan juga masa berlaku Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP)

Terkait penerbitan akta pencatatan sipil, sesuai penjelasan atas UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, di Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili. Sementara di ayat (2) dijelaskan bahwa penerbitan kutipan akta kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam pertauran perundang-undangan.

 

Sumber : Surabaya Pagi, Jum'at 28 Maret 2014