Berita

Pahe Dispendukcapil Percepat Pengurusan Akta

Surel Cetak PDF

dsc 6301e

SURABAYA – Pelayanan administrasi terhadap warga Surabaya kian mudah. Sebab, pemkot kini tak hanya memberlakukan pengurusan berkas secara online hingga diantar ke rumah. Ada juga paket pengurusan yang dapat meringkas tahap birokrasi.

Sejak 1 April, resmi berlaku paket hemat alias pahe. Program tersebut sekaligus melayani pengurusan akta dan kartu keluarga (KK). Memang, selama ini, pengurusan akta dan KK sering dilakukan secara terpisah. Kini, saat mengurus akta, pemohon bisa langsung mendapatkan KK baru. KK baru itu dilengkapi dengan tambahan anggota keluarga untuk pengajuan akta kelahiran atau penghapusan anggota keluarga untuk pengurusan akta kematian.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya Irvan Dani Ananda menyampaikan, pahe diharapkan dapat menekan keterlambatan pengurusan berkas. Selama ini, meski sudah memohon akta, masyarakat sering lalai mengurus KK. ’’Ya memang harus ngurus ke kecamatan lagi untuk tambah jiwa atau hapus anggota keluarga,’’ jelas Irvan.

Karena itu, dengan pahe, masyarakat bisa memperbarui berkas kependudukan dengan cepat dan mudah. Di samping itu, program tersebut mendorong pemkot melakukan pembaruan data kependudukan.

Hampir sebulan pemberlakuan pahe, tercatat 1.701 pengurusan akta kelahiran dan 1.101 akta kematian yang dilayani. Bahkan, kini pengurusan dilayani di puskesmas dan rumah sakit. Irvan berharap program tersebut mempercepat kepemilikan akta.

Saat ini, ada enam puskesmas yang bisa melayani pahe. Yakni, Puskesmas Dupak, Kali Kedinding, Kedurus, Simomulyo, Manukan Kulon, dan Jagir. Lalu, ada dua RS milik pemkot, yakni RSUD dr M. Soewandhie dan Bakti Dharma Husada yang juga ditunjuk untuk melayani pahe. Jadi, warga Surabaya bisa langsung mendapat KK ketika pulang setelah persalinan. ’’Satu hari bisa jadi atau maksimal tiga hari kerja,’’ kata Irvan.

Sigit Susetyo, kepala bagian umum RSUD dr M. Soewandhie, menyatakan bahwa selama ini surat dokter sering dihilangkan masyarakat. Akibatnya, masyarakat kembali datang untuk meminta surat tersebut saat hendak mengurus akta. Karena itu, lanjut Sigit, dengan pahe, warga bisa mendapatkan akta sebelum keluar dari rumah sakit. (kik/c23/oni)

Sumber : Jawa Pos 22 April 2017

 

KTP-el Berlaku Seumur Hidup

Surel Cetak PDF

alt

Ditjen Dukcapil - Mendagri Tjahjo Kumolo, Jum’at (29/01/2016), menerbitkan dua surat edaran menyikapi berbagai pemberitaan di media masa maupun dalam masyarakat terkait masa berlaku KTP elektronik (KTP-el).

Pertama, Surat Edaran Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup, yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan para pimpinan lembaga non kementerian. Kedua, Surat Edaran Nomor 470/296/SJ dengan tanggal dan perihal yang sama, yang ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. 

Kedua surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Dua pasal dalam undang-undang ini mengatur masa berlaku KTP-el. Pasal 64 ayat (7) huruf a menjelaskan bahwa KTP-el bagi WNI masa berlakunya seumur hidup. Selanjutnya, Pasal 101 huruf c menjelaskan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 juga berlaku seumur hidup tanpa perlu diperpanjang meski telah habis (tercantum) masa berlakunya. 

Melalui surat edarannya, Mendagri menghimbau para Menteri Kabinet Kerja, para Pimpinan Lembaga non Kementerian, serta para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia mematuhi ketentuan dimaksud dan menyebarluaskan informasi tersebut melalui berbagai media agar dapat diketahui para penyelenggara layanan publik dan masyarakat.

 

Urus Akta dan KK Dikirim ke Rumah

Surel Cetak PDF

alt

Kini Kartu Keluarga dan AKTA KELAHIRAN dikirim ke Rumah Warga

Warga sering kali mengabaikan pengurusan kartu keluarga (KK) maupun akta kelahiran. Alasannya ribet. Padahal, dua dokumen tersebut sangat dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan publik.  Misalnya, pendaftaran sekolah dan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Kini pemkot memberikan kemudahan kepada warga dalam pembuatan KK dan akta kelahiran. Dua dokumen itu akan dikirim ke rumah warga dengan bebas biaya kirim.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Suharto Wardoyo menjelaskan, pemkot telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Kerja sama untuk memberikan layanan kirim gratis, ke rumah warga. ”Awalnya KK dan akta kelahiran. Tapi, nanti secara berkelanjutan ke dokumen lainnya,” laki-laki yang akrab disapa Anang tersebut.

Pengiriman dilakukan setelah proses cetak dokumen rampung, yakni tujuh hari kerja. Penghitungan dilakukan setelah warga selesai mengurusnya dengan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Apabila saat pengiriman sedang tidak berada di rumah, kata Anang, warga dapat mengambil ke kantor pos terdekat. Saat itu, warga cukup menyerahkan surat tanda terima yang diperoleh setelah proses pendaftaran. ”Tidak perlu jauh-jauh ke UPTSA atau kantor dispendukcapil,” katanya.

Sebelumnya, warga harus datang ke unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA) atau ke kantor kecamatan masing-masing. Proses membutuhkan waktu lebih lama lantaran warga harus bolak-balik ke kantor kecamatan untuk mengurus KK maupun akta kelahiran.

Kemudahan itu diharapkan pemkot dapat membantu warga saat mengurus akta kelahiran dan KK. Kalau mengabaikan, warga harus menanggung risiko berkepanjangan. Misalnya, warga tidak dapat mengurus e-KTP. Anang menjelaskan, per 1 Oktober nanti, warga diharapkan memiliki e-KTP. Salah satu persyaratan pembuatan e-KTP adalah kepemilikan akta kelahiran.

”Kalau enggak punya, warga sendiri yang akan rugi,” ungkap Anang. Kerugian itu akan ditanggung warga secara berkelanjutan. Apabila tidak memiliki e-KTP, warga nanti tidak dapat mengurus dokumen lainnya sehingga tidak bisa bepergian ke mana pun. Selain itu, apabila diketahui tidak memilik e-KTP, warga dikenai denda Rp 50 ribu.

Sumber : Jawapos dan sumber lainnya.

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 25 Agustus 2016 21:57 )
 

Ciduk Pendatang Ilegal dengan Yustisi

Surel Cetak PDF

Ciduk Pendatang Ilegal dengan Yustisi

Surabaya – Arus mudik lebaran tidak dapat dilepaskan dari pertambahan jumlah penduduk Surabaya. Warga melakukan urbanisasi dengan berbondong-bondong mengadu nasib ke Surabaya setelah hari raya Idul Fitri. Ada pula pemudik yang memang sengaja membawa keluarganya datang ke Surabaya. Kalau tidak segera diatasi, jumlah warga akan membludak dan memicu masalah sosial. Untuk menghadang itu, pemkot gencar melakukan yustisi.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dispendukcapil ) Kota Surabaya Suharto Wardoyo menerangkan, pemkot memiliki aturan khusus dalam pencegahan arus urbanisasi saat Lebaran. Hal itu sudah diatur dalam Perda Nomor 14/2014 tentang Administrasi Kependudukan. Laki-laki yang aktrab disapa Anang tersebut menjelaskan pendatang yang ingin tinggal di Surabaya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Yakni jaminan pekerjaan dan tempat tinggal.

 

alt

SIAP RAZIA : Suharto Wardoyo akan meneliti warga luar Surabaya yang masuk kota


Selain itu, pendatang harus memiliki kartu tanda penduduk elektronik ( e-KTP ). "Kalau dulu KTP saja tidak masalah, tapi sekarang harus punya e-KTP," ujarnya. Persyaratan e-KTP wajib dipenuhi pendatang untuk mengurus kepemilikan surat keterangan tinggal sementara (SKTS). "SKTS adalah surat resmi yang harus dimiliki warga pendatang," jelasnya.

Menurut dia, beberapa persyaratan tersebut diharapkan dapat memfilter pendatang ke Surabaya. Dengan begitu, pendatang tidak asal tinggal di Surabaya begitu saja. Selain itu, pemkot gencar melakukan operasi yustisi. Terutama pada Ramadhan ini. Anang menerangkan, pemkot juga berencana melakukan operasi yustisi lebih intens pasca-Lebaran. Operasi dilakukan secara merata di 31 kecamatan.

Menurut Anang, pemkot tidak segan-segan menghukum pendatang yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Pendatang yang ditemukan tidak memiliki SKTS harus menerima hukuman di pengadilan. Mereka mendapat ancaman tiga bulan penjara dan dengan Rp 50 juta.

 

Sumber : Jawa Pos (Selasa, 28 Juni 2016 )
Terakhir Diperbaharui ( Senin, 25 Juli 2016 09:33 )
 

Ngurus Surat Kependudukan di Surabaya Cukup lewat Gadget

Surel Cetak PDF

mobile applications Dispendukcapil

Pelayanan berbasis mobile juga merambah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya. Direncanakan pada 2 Mei mendatang, Dispendukcapil akan meluncurkan mobile applications (Mobile Apps) kependudukan.

“Rencananya pada 2 Mei nanti Ibu Wali Kota (Tri Rismaharinin) akan me-launching Mobil Apss kependudukan ini,” kata Kadispendukcapil Surabaya, Suharto Wardoyo kepada enciety.co, Senin (25/4/2016).

Kata dia, applikasi yang dapat diunduh melalui Play Store, kemudian memilih fitur yang tersedia, di antaranya pendaftaran yang mencakup daftar kelahiran atau membuat akte kelahiran, surat kematian dan pindah kependudukan, serta laporan ke pihak Kelurahan.

Dengan begitu, sebut dia, masyarakat nantinya tidak perlu lagi mengurus surat-surat tersebut ke kantor Dispendukcapil yang berada di Gedung Siola, Jalan Tunjungan Surabaya. Masyarakat cukup mendaftarkan melalui gadget dengan memasukkan data dan foto ke aplikasi ini.

“Masukan input data dan kelengkapannya dan kami akan melakukan verifikasi. Prosesnya hanya tiga hari kerja saja. Dan hasilnya nanti akan kami kirimkan melalui pos ke rumah pemohon, jadi gak perlu datang lagi ke kantor kami,” jelas Suharto. (wh)

 

Sumber :

http://www.enciety.co/surat-kependudukan-surabaya-gadget/

 
Halaman 1 dari 41 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.