HOT NEWS
Jam Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Senin - Jumat : 07.30 - 21.00, Sabtu : 08.00 - 16.00 di Gedung Siola lt. 1 | Untuk KTP-el yang sudah habis masa berlakunya, tidak perlu diperpanjang karena otomatis menjadi berlaku seumur hidup | Cetak Ulang KTP-el karena Perubahan Data, Rusak atau Hilang dilakukan di Kecamatan.

Dispendukcapil Kota Surabaya Terapkan Terobosan Baru untuk Pencatatan Perkawinan

Surel Cetak PDF

alt

SURYA.co.id | SURABAYA - Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

UUD 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik

Salah satu bentuk pelayanan adminstrasi yang diberikan oleh negara adalah pelayanan administrasi di bidang kependudukan, yang meliputi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

Penjelasan UU RI No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU nomor 24/2013, menyatakan bahwa pada hakikatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlindungan dan pengakuan tersebut akan berjalan efektif apabila instansi pelaksana yang berwenang mampu melaksanakan peranannya dengan baik dan profesional.

Sebagai suatu instansi pemerintah, legitimasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) diperoleh dari UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU Nomor 24/2013, selanjutnya disebut sebagai UU Adminduk yang secara jelas disebutkan bahwa Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

Salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah pencatatan peristiwa penting.

Sebagaimana disebutkan dalam UU Adminduk, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan kematian.

Perkawinan sebagai salah satu peristiwa penting harus mendapatkan pengakuan status hukum oleh negara.

Pengakuan status hukum merupakan bagian dari pelayanan publik yang diberikan oleh negara kepada penduduknya.

Untuk mendapatkan pengakuan hukum maka perkawinan perlu dicatatkan terlebih dahulu.

Pencatatan perkawinan oleh Dispendukcapil perlu dilakukan demi terciptanya tertib administrasi kependudukan dan berbagai manfaat lainnya bagi orang yang bersangkutan.

Untuk itu maka masyarakat baik WNI maupun WNA sebaiknya mencatatkan perkawinan mereka.

Kenyataannya, masih ada masyarakat yang belum melakukan pencatatan perkawinan dikarenakan kurangnya pemahaman warga mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Dispendukcapil diperuntukkan bagi warga negara yang beragama non-Islam dan warga negara asing.

Sejak berlakunya UU RI No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diubah dengan UU RI No 9/2015, diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan.

Dengan dasar itulah, Dispendukcapil Surabaya menerapkan suatu terobosan baru, yakni dalam melakukan pencatatan perkawinan (khusus nonmuslim), kedua mempelai tidak perlu lagi mendatangi kantor Dispendukcapil.

Hal ini dikarenakan semua mekanisme pengurusan syarat administrasi pencatatan perkawinan, akan dilakukan oleh petugas administrasi rumah ibadah tempat mempelai melaksanakan pemberkatan pernikahan secara agama.

Petugas administrasi itulah yang akan membantu semua prosesnya, setelah calon mempelai melengkapi semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

Keseluruhan prosesnya sampai dengan akta perkawinan mempelai jadi dan siap untuk diberikan.

Hal ini diharapkan membuat masyarakat semakin dipermudah dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan, dalam hal ini adalah akta perkawinan.

Terobosan ini memang masih relatif baru dilakukan, mengingat saat ini baru beberapa tempat peribadatan (nonmuslim) saja yang sudah bekerja sama dengan Dispendukcapil Surabaya.

 

Sumber:

http://surabaya.tribunnews.com/2019/04/22/dispendukcapil-kota-surabaya-terapkan-terobosan-baru-untuk-pencatatan-perkawinan?page=all

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 22 May 2019 04:31 )
 
Halaman 2 dari 25 halaman

Terjemahkan

Sedang Online

Kami punya 464 tamu online

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.