Berita

Tahun 2015, Urus Akta Kelahiran di Surabaya Cukup di Kelurahan

Surel Cetak PDF
alt


JAKARTA – Pemerintah Kota Surabaya tak berhenti melakukan inovasi dalam untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.  Kalau pelayanan perijinan online Surabaya Single Window (SSW) yang dimulai sejak 14 Maret 2013 telah terbukti  memudahkan warga dalam mengurus perijinan, kini Kota yang dipimpin Tri Rismaharini itu menggagas layanan di kelurahan bernama Kios Pelayanan.
 
Seperti diketahui, SSW berhasil memangkas alur birokrasi dalam pengajuan ijin agar lebih praktis dan tidak butuh waktu lama. Pemohon ijin tak perlu datang langsung ke kantor pemerintah, sebab tahapan awal pengurusan perizinan dapat diakses dari mana pun. SSW juga mampu meminimalisir peluang tatap muka pemohon dengan pemproses perijinan, sehingga SSW bisa dikatakan sebagai salah satu sarana pencegahan terjadinya tindak korupsi.
 
Akan halnya Kios Pelayanan ini juga meminimalisir warga datang ke kantor Dinas, karena mereka cukup datang ke kelurahan.  “Program ini, nantinya akan memudahkan warga Surabaya dalam pengurusan akta kelahiran, akta kematian, hingga pendaftaran Puskesmas,” ujar Risma.
 
Warga Surabaya bisa memanfaatkan kios layanan ini kapan saja karena aktif selama 24 jam  dan tidak dipungut biaya. “Warga hanya perlu datang ke kelurahan lalu pilih item layanan apa yang diinginkan, kemudian memasukkan data dan itu sudah konek dengan data kami. Layanan ini gratis, dan kalau sudah jadi, akta akan kita kirim ke rumah warga,” jelas Walikota.
 
Kios layanan ini, rencananya akan difungsikan mulai tahun depan. Namun Pemkot Surabaya juga akan tetap melayani secara manual di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). “Efektifnya mulai tahun depan, ini kita masih setting,” sambung Risma. (ags/HUMAS MENPANRB)
Sumber : WEBSITE KEMENPAN
Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 16 Oktober 2014 14:19 )
 

Klarifikasi Perda Tuntas, SKTS siap Diberlakukan

Surel Cetak PDF
alt

Efektif Paling Telat Awal bulan Depan

Mulyorejo – Surat keterangan tinggal sementara (SKTS) sebagai pengganti kartu identitas penduduk musiman (Kipem) segara diberlakukan. Buro Hukum Pemprov JATIM sudah tuntas mengklarifikasi Perda Nomr 14/2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk-capil) Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, Kamis lalu (12/10) pihaknya di panggil biro hukum pemprov untuk mendengarkan hasil klarifikasi terhadap perda yang mendasari pemberlakuann SKTS itu. Ada dua hal yang diklarifikasi. Yaitu, jangka waktu tinggal bagi penduduk musiman yang harus mengurus surat tersebut dan penggunaan KTP dalam mengurus SKTS. Terkait dengan jangka waktu tinggal, perda tersebut mengatur bahwapenduduk musiman wajib mengurus SKTS jika sudah tinggal di Surabaya selama tiga bulan berturut-turut. Biro hukum meminta agar kalimat itu dihilangkan. Konsekuensinnya, semua penduduk musimanyang tinggal di Surabaya harus mengurus SKTS walaupun belum mencapai tiga bulan.

Namun, menurut anang, sapaannya, Dispendukcapil Surabaya keberatan dengan usul tersebut. Mereka meminta klausul tentang jangka waktu tinggal tiga bulantetap di cantumkan. Yang dihapus hanya kata berturut-turut . jadi , penduduk musiman wajib mengurus SKTS jika sudah tiga bulan tinggal di Kota Pahlawan. “Tidak harus tiga bulan berturut-turut, walaupun merekan sempat pulang ke daerah asal, kemudian kembali lagi, ya masih terhitung tiga bulan,” kata Anang kemarin (12/10) Patokan waktu tiga bulan itu, lanjut Anang, penting di cantumkan agar penduduk musiman mengetahui jangka waktu mengurus SKTS. Tiga bulan juga di anggap cukup lama. Dengan demikian, warga luar kota itu sudah sepatutnya mengurus surat tinggal di Surabaya untuk sementara. Usul dispendukcapil akhirnya diterima. Biro hukum hanya menghapus kalimat berturut-turut dan masih mencantumkan wajtu tiga bulan. Untuk syarat mengurus SKTS, pemprov meminta agar penduduk musiman yang mengurus SKTS menggunakan e-KTP. Pada Perda yang baru hanya tertulis bahwa syarat pengurusan menggunakan KTP.

Anang menyatakan tidak keberatan dengan usul tersebut. Jadi, mereka yang akan mengurus SKTS harus menggunakan e-KTP. Sebab, mulai 1 Januari tahun depan, eKTP diwajibkan. Untuk itu, syarat mengusur SKTS dengan e-KTP sudah sesuai. Setelah klarifikasi selesai, lanjut Anang, sekarang pihaknya menunggu tanda tangan gebernur Jatim untuk mengesahkan perda tersebut. Selanjutnya perda baru itu diundangkan dan diterapkan. Diperkirakan dua minggu mendatang. Aturan SKTS pengganti KIPEM sudah dilaksanakan. ‘paling lambat 1 November.’’ujarnya. ada perbedaan antara SKTS dan Kipem. Warga musiman harus membawa surat keterangan pindah sementaradari Daerah asal. Tanpa Surat pindah sementara dari darah hasil, merekan tidak akan dilayani. Untuk mengurus SKTS, tidak perlu surat pindah sementara. Selain itu, denda keterlambatan pengurusan di hapus . Sebelumnya, mereka yang telat mengurus Kipem akan di denda Rp 100 ribu (lum/c6/pri)

‘’ Tidak harus tiga bulan berturut-berturut.

Walaupun mereka sempat pulang ke daerah asal,

kemudian kembali lagi, ya terhitung tiga bulan.’'


Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Oktober 2014 15:45 )
 

Jumlah WNA Meningkat

Surel Cetak PDF

Ramai-Ramai Catatkan Diri

SURABAYA – Jumlah warga negara asing (WNA) di Surabaya dipastikan bakal naik drastis menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Buktinya, mulai banyak WNA yang ramai-ramai mencatatkan diri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya.

Berdasar data, sejak Januari sampai Juli tahun ini, ada 739 WNA yang mengurus surat keterangan tempat tinggal (SKTT). Kemudian, hanya dalam tiga bulan, yakni mulai Juli hingga September, sudah ada 448 pemohon. Mereka berasal dari Jepang, Korea, India, Tiongkok, Amerika, Inggris, Filipina, Australia, Malaysia, dan Taiwan. Tercatat, ada penduduk 40 negara di seluruh dunia yang saat ini berada di Kota Pahlawan.

Sebanyak 42 orang sudah mengurus kartu izin tinggal tetap (kitap). Itu berarti mereka bakal lama tinggal di Surabaya. Setidaknya lima tahun. Warga Tiongkok, India, dan Filipina menjadi urutan teratas WNA yang mengurus kitap.

''Kami sudah siapkan blangko pendaftaran dua kali lipat,'' kata Relita Wulandari, kepala Seksi Mutasi WNI dan WNA Dispendukcapil Surabaya. Menurut dia, biasanya dalam setahun hanya 1.500 warga asing yang mengurus SKTT. Kini, menghadapi pasar bebas ASEAN, jumlah blangko pendaftaran ditambah hingga 2.500 lembar. Selain itu, jumlah kitap akan diperbanyak.

Relita mengimbau semua WNA mengurus SKTT dan kitap. Sebab, syaratnya sangat mudah. Yakni, paspor serta surat keterangan domisili dari lurah yang diketahui RT-RW, kepolisian, serta dinas tenaga kerja. ''Diharapkan, mereka sudah kerja di sini. Nggak luntang-lantung. Ada syarat lapor ke polisi biar tidak bertindak seenaknya sendiri,'' katanya.

Seluruh dokumen tersebut harus diserahkan. Data itu akan tersimpan dalam database. Menurut Relita, selama ini dispendukcapil sudah sering melakukan sosialisasi, yakni kepada para konsulat jenderal (konjen). ''Masih banyak yang belum mendaftar. Jadi, ada penyuluhan ke Konjen Jepang, Tiongkok, dan Amerika. Sosialisasi ke pengusaha juga,'' ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Surabaya Jony Iskandar menambahkan, setiap WNA yang sudah memegang kartu izin tinggal sementara (kitas) dari kantor imigrasi wajib melapor untuk memperoleh SKTT. Laporan itu dilakukan selambatnya 14 hari kerja sejak tanggal penerbitan kitas.

Jika ada WNA yang terlambat atau bahkan mokong, dinas akan menerapkan sanksi tegas. Yakni, denda Rp 2 juta atau hukuman kurungan selama tiga bulan. Hal itu sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011. ''Nanti ada tim sweeping. Namanya tim pemantauan orang asing. Selain dari dispendukcapil, ada bakesbanglimas, imigrasi, kejaksaan, disnaker, dan satpol PP,'' ujar Jony.

Menurut dia, hingga September, ada 10 WNA yang terkena denda karena terlambat mengurus kitap. Lalu, ada 40 warga asing yang didenda lantaran tidak segera mengurus SKTT.

Jony menyatakan, banyaknya warga asing menjadi bukti bahwa Surabaya sudah menjadi kota tujuan industri. Dia mengaku kini sudah menyiagakan petugas yang bisa berbahasa Inggris untuk menyambut WNA yang mendaftar SKTT maupun kitap di kantor dispenduk.

Selain itu, dia menyatakan tengah menunggu pengesahan Perda Nomor 14 Tahun 2014 yang akan menggantikan perda sebelumnya. ''Nanti orang asing daftar gratis. Nggak ada retribusi. Semoga mulai Januari sudah diundangkan,'' tandasnya. (nir/c5/dos)

sumber : Jawa Pos

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 09 Oktober 2014 10:50 )
 

Pemberlakuan SKTS Tunggu Klarifikasi Pemprov Jatim

Surel Cetak PDF
alt

Sebagai Pengganti Kipem

MULYOREJO – Surat keterangan tinggal sementara (SKTS) sebagai pengganti kartu identitas penduduk musiman (kipem) belum bisa dilaksanakan. Pemberlakuan aturan baru itu masih menunggu klarifikasi yang dilakukan biro hukum Pemprov Jatim.

Klarifikasi dilakukan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14/2014 perubahan atas Perda Nomor 5/2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Klarifikasi itu sudah dilakukan lebih dari sebulan, tetapi hingga sekarang belum rampung. ’’Kami masih menunggu hasil klarifikasi,’’ terang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Suharto Wardoyo, Rabu (1/10).

Menurut dia, klarifikasi atau evaluasi menjadi keharusan terhadap penyusunan perda. Tahapnya, setelah disahkan DPRD Surabaya, perda tersebut diserahkan ke Pemprov Jatim untuk diklarifikasi. Hal itu dilakukan untuk melihat apakah perda tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan lain. Jika ada bagian yang tidak sesuai, Pemprov akan meminta pemkot mengoreksi.

Anang, sapaan beken Suharto Wardoyo, menyatakan, jika ada koreksi dari Pemprov, bagian hukum Pemkot Surabaya akan langsung mengoreksi. Selanjutnya, perda tersebut diberlakukan. ’’Jika klarifikasi selesai, kami siap memberlakukan aturan kependudukan yang baru itu,’’ ujarnya.

Sebelumnya, dia memperkirakan SKTS bisa diberlakukan awal bulan ini. Namun, karena perda belum diundangkan, pemberlakuan SKTS belum bisa dilaksanakan. Perda merupakan dasar hukum untuk memberlakukan aturan baru. Dia berharap SKTS bisa dilaksanakan bulan ini.

Menurut pejabat pencinta musik itu, pihaknya sudah menyosialisasikan pemberlakuan SKTS. Camat dan lurah sudah mendapat penjelasan terkait dengan perubahan dari kipem ke SKTS. Ada perbedaan antara keduanya. Baik cara mengurus maupun bentuk fisik. Selama ini, untuk mengurus kipem, warga musiman harus datang ke kantor dispendukcapil. Mereka juga harus membawa surat keterangan pindah sementara dari daerah asal. Tanpa surat pindah sementara tersebut, mereka tidak akan dilayani.

Berbeda dengan pengurusan SKTS. Untuk mengurusnya, penduduk musiman tidak perlu datang ke kantor dispendukcapil, tetapi cukup ke kantor kecamatan setempat. Nanti kecamatan yang mencetak surat tersebut. (lum/c23/tia)                                                                                                                            Sumber : Jawa Pos Online

 

Blokir 42 Ribu NIK

Surel Cetak PDF
Terakhir Diperbaharui ( Senin, 29 September 2014 09:17 ) Selengkapnya...
 
Halaman 3 dari 36 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.