Berita

Rapatkan Nasib Warga

Surel Cetak PDF

altNASIB warga Kampung Baru Siwalankerto yang belum mempunyai dokumen kependudukan mendapat perhatian dari Pemkot Surabaya. Kemarin (25/2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mengadakan rapat khusus untuk membahas persoalan itu.

Dalam rapat tersebut, mereka membahas Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 14/2014 tentang perubahan Perda Nomor 5/2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Aturan itulah menjadi dasar mengurus dokumen kependudukan. Baik kartu keluarga (KK) maupun kartu tanda penduduk (KTP).

Dalam rapat tersebut, mereka membahas Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 14/2014 tentang perubahan Perda Nomor 5/2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Aturan itulah menjadi dasar mengurus dokumen kependudukan. Baik kartu keluarga (KK) maupun kartu tanda penduduk (KTP).

’’Semua harus sesuai dengan perda yang ada,’’ jelas Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo setelah rapat. Dalam perda itu, sudah disebutkan secara detail syarat yang dibutuhkan dalam mengurus KK dan KTP. Salah satunya surat pengantar dari RT dan RW setempat. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, proses selanjutnya tidak bisa dilaksanakan.

’’Semua harus sesuai dengan perda yang ada,’’ jelas Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo setelah rapat. Dalam perda itu, sudah disebutkan secara detail syarat yang dibutuhkan dalam mengurus KK dan KTP. Salah satunya surat pengantar dari RT dan RW setempat. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, proses selanjutnya tidak bisa dilaksanakan.

Menurut kabar, warga Kampung Baru Siwalankerto tidak mendapat surat pengantar dari RW. Alasannya, masih ada persoalan dengan lahan yang mereka tempati. Wahyu Miadi, koordinator warga Kampung Baru Siwalankerto, menyatakan bahwa warga sudah meminta pengantar dari RW, tapi belum direspons. Pihaknya juga sudah minta kepada lurah Siwalankerto, namun juga tidak direspons.

Menurut kabar, warga Kampung Baru Siwalankerto tidak mendapat surat pengantar dari RW. Alasannya, masih ada persoalan dengan lahan yang mereka tempati. Wahyu Miadi, koordinator warga Kampung Baru Siwalankerto, menyatakan bahwa warga sudah meminta pengantar dari RW, tapi belum direspons. Pihaknya juga sudah minta kepada lurah Siwalankerto, namun juga tidak direspons.

Menurut dia, perlakuan kepada warga Kampung Baru Siwalankerto sangat diskriminatif. ’’Kami lahir procot di Indonesia, kenapa diperlakukan diskriminatif seperti ini,’’ ungkapnya.

Wahyu menuturkan, pihaknya berencana menggugat RW, lurah Siwalanketo, camat Wonocolo, dan Pemkot Surabaya ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Anang menambahkan, rapat juga membahas kemungkinan gugatan yang dilayangkan warga. ’’Itu hak mereka. Tentu, pemkot akan menghadapinya,’’ ujar mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya tersebut.

Wahyu menuturkan, pihaknya berencana menggugat RW, lurah Siwalanketo, camat Wonocolo, dan Pemkot Surabaya ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Anang menambahkan, rapat juga membahas kemungkinan gugatan yang dilayangkan warga. ’’Itu hak mereka. Tentu, pemkot akan menghadapinya,’’ ujar mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya tersebut.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 175 kepala keluarga (KK) sudah bertahun-tahun tinggal di Kampung Baru Siwalankerto. Namun, sampai sekarang mereka belum mempunyai KK dan KTP. Mereka sudah mengajukan permohonan, namun diabaikan. (lum/c15/nda)

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 175 kepala keluarga (KK) sudah bertahun-tahun tinggal di Kampung Baru Siwalankerto. Namun, sampai sekarang mereka belum mempunyai KK dan KTP. Mereka sudah mengajukan permohonan, namun diabaikan.

Sumber : JawaPos

 

PEMKOT DATA PENGHUNI APARTEMEN

Surel Cetak PDF
alt

SURABAYA – Pendataan kependudukan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) tidak hanya menyasar kos-kosan. Mereka juga masuk ke apartemen. Petugas gabungan dari dispendukcapil, trantib Kecamatan Wonocolo, dan Polsek Wonocolo mendatangi apartemen Puncak Marina, Selasa siang (24/2).

Petugas mengumpulkan para penghuni di ruang pertemuan lantai 2. Di ruangan itulah mereka mendata satu per satu penghuni.

Bukan hanya warga negara Indonesia yang datang untuk menjalani pemeriksaan dokumen itu. Ada pula warga negara asing yang sangat antusias mengikuti pengecekan administrasi kependudukan tersebut. ’’Kami datang ke sini sejak November tahun lalu,’’ kata Elder Williams yang berkebangsaan Amerika Serikat.

Pria yang datang bersama istrinya, Sister Williams, tersebut menyatakan tidak terganggu pemeriksaan itu. Dia malah suka dengan kegiatan tersebut. Dia menganggap para petugas sangat ramah dalam memeriksa seluruh dokumen. ’’Ini kesempatan untuk memahami satu sama lain,’’ ujarnya.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penduduk Dispendukcapil Arief Budiarto menuturkan, pemeriksaan itu memang tidak sama dengan razia di kos-kosan. Petugas pekan lalu berkoordinasi dengan manajemen apartemen untuk mengadakan pengecekan data kependudukan itu. ’’Kantidak mungkin kami door-to-door. Setiap lantai ada kuncinya,’’ imbuhnya.

Dia menyebutkan, pengecekan administrasi tersebut ditujukan untuk memutakhirkan data kependudukan. Pemkot ingin jemput bola kepada warga yang tinggal di apartemen. Yang didata bukan hanya kitas, tapi juga e-KTP dan surat keterangan tempat tinggal bagi warga negara asing. ’’Ini sekaligus persiapan data menjelang pilkada,’’ ujarnya.

Sementara itu, Asisten Property Management Puncak Marina Edi Syafi’i menuturkan, dari 233 hunian yang ditempati, sejauh ini okupansi mencapai 50 persen. Dia sangat berterima kasih kepada pemkot yang telah memfasilitasi pengecekan data kependudukan itu. Cara tersebut juga memudahkan pendataan penghuni. Sumber : JawaPos

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 02 Maret 2015 14:25 )
 

415.000 Warga Surabaya Belum Miliki E-KTP

Surel Cetak PDF

alt

415.000 Warga Surabaya Belum Miliki E-KTP

SURYA Online, SURABAYA - Sekitar 415.000 warga kota Surabaya hingga kini belum memiliki E-KTP.  Jumlah tersebut bagian dari 2,1 juta warga Surabaya yang wajib ber-KTP karena sekitar 1,7 juta warga telah memiliki E-KTP.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, khusus untuk Surabaya sampai sekarang tidak mengalami kendala. Ini setelah Dispendukcapil Kota Surabaya memiliki peralatan cetak E-KTP sendiri.

"Ini mungkin keunggulan yang kami punya sehingga tidak mengalami kendala dalam pencetakan E-KTP," kata dia, Senin malam (12/1/2015).

Sampai sekarang ini, menurut Suharto, bahan baku E-KTP kosong yang tersedia di Dispendukcapil mencapai 15.000 keping. Dari jumlah tersebut baru sekitar 2.000 keping yang telah terpakai dan distribusikan kepada warga yang mencari E-KTP.

Hanya saja, ungkap Suharto, Dispendukcapil Kota Surabaya dalam mencetak E-KTP tetap mengacu dan menunggu perekaman data dari pemerintah pusat.

Ini setelah pencari E-KTP melakukan pengurusan melalui RT, RW, kelurahan hingga kecamatan dan dispendukcapil yang diteruskan ke pemerintah pusat.

"Jadi proses tersebut sudah tertata dan Kota Surabaya tidak ada persoalan," tutur Suharto Wardoyo.

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 03 Maret 2015 09:37 )
 

NIK Khusus Bayi selesai 3 hari

Surel Cetak PDF
alt

NIK Khusus Bayi selesai 3 hari.

Surabaya - Ketentuan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosisal (BPJS) Kesehatan yang tidak meng-cover bayi terus dikeluhkan. Sebab, jumlah bayi yang lahir dalam kondisi sakit ternyata tidak sedikit. Buktinya berdasar data RSUD dr. Soetomo setiap hari setidaknya ada 30 bayi yang sakit.

Ke-30 bayi itu menghuni neonatal intensive care unit (NICU). Selain itu, berdasar data 229 bayi sakit yang meregang nyawa. Karaena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) Surabay berinisiatif meluncurkan program terbaru.

Kami sudah berkomitmen. Khusus untuk bayi yang akan mendaftar BPJS, kami permudah membuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akta kelahiran,” ujar Kepala DISPENDUKCAPIL Surabaya Suharto Wardoyo kemarin.

Pria yang akrab disapa Anang itu menambahkna, dengan segera mendapat kartu BPJS sang bayi bisa ditanggung jaminan kesehatan nasional tersebut.

Nah, ada beberapa syarat saat pengurusan NIK bayi yang akan mendaftar BPJS Yakni, orang tua bayi meminta surat keterangan kelahiran dari tempat persalinan.

Misalnya puskesmas, bidan, atau rumah sakit. Termasuk, surat keterangan dari lurah. Kemudian sang bayi sudah diberi nama. Selain itu, orang tua bayi harus melampirkan fotokopi kartu keluarga (KK) dan KTP yang sudah di legalisasi. Ada juga fortokopi akta nikah orang tua.

Sementara itu, ada syarat utama yang tidak boleh terlewat. Yakni, surat pengantar dari BPJS yang menyatakan bahwa orang tua akan menyatakan bahwa orang tua akan mendaftarkan bayinya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyelewengan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah itu, orang tua segera membawa data tersebut ke kantor DISPENDUKCAPIL di jalan Manyar Kertoarjo No.6 “Syaratnya harus dibawa lengkap nanti di kantor langsung bilang petugas akan bikin NIK untuk BPJS. Jadi, kami prioritaskan untuk dicetak dulu” ujarnya.

Petugas akan membuat NIK sekaligus akta kelahiran.

Nah, untuk mempercepat pengurusan, Anang berjanji menuntaskan pembuatan NIK biasa yang mencapai tujuh hari kerja. Artinya, hari libur seperti Sabtu dan Minggu tidak dihitung, “Ini khusus untuk pengurusan BPJS saja,”ungkap Anang.

Dia mencontohkan, jika orang tua mengajukan pembuatan NIK bayi pada Senin, kamis nomor tersebut sudah bisa tuntas. Namun, tiga hari kerja itu berlaku jika NIK diambil di kantor dispendukcapil. Selama ini NIK dikirimkan ke kecamatan. Jika di kecamatan NIK bisa diambil dengan sistem empat hari kerja. Anang beralasan, setidaknya dibutuhkan waktu sehari untuk mengirimberkas ke kantor kecamatan.

Terkait dengan bayi yang tidak langsung ditanggung BPJS, Anang mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab hal ini merupakan ketentuan BPJS. Menurut Anang, hanya warga yang memiliki NIK yang bisa mendaftar BPJS. Tidak terkecuali bayi atau anak anak di bawah 17 tahun, “Sudah sepertitu syaratnya, harus punya NIK, kalau tidak punya data kependudukan, mereka tidak bisa diproses. Yang jelas, DISPENDUK sudah bertemu dengan pihak BPJS. Kami sudah berupaya mempercepat,”ucapnya.

Kasus tidak di-cover nya bayi pada BPJS juga dikeluhkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya.

“Setahun BPJS beroperasi, evaluasinya pada peraturan bayi PBI (penerima bantuan Iuran,red). Tidak otomatis terdaftar BPJS” ujar Kepala Bidang Jaminan dan sarana Kesehatan Dinkes Surabaya drg. Bisukmo Kurniawati.

Betty-panggilan Basukma Kurniawati-menyatakan akibat ketetapan BPJS itu, peserta PBI yang bayinya baru lahir disodori dua pilihan. Pertama, mendaftarkan bayinya dalam BPJS mandiri kelas III. Sebelumnya sang bayi harus memiliki NIK.

Pilihan kedua warga PBI bisa mengurus surat keterangan miskin (SKM) untuk bayinya. Surat tersebut dibuat melalui kelurahan. Sumber JAWAPOS Senin 12 Januari (Metropolis).

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 03 Maret 2015 09:40 )
 

KTP-el bisa ke DISPENDUKCAPIL dgn pengantar dr Kecamatan

Surel Cetak PDF
Pecetakan KTP-el di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya

Bagi warga Surabaya yang belum menerima KTP-el tetapi sudah pernah melakukan perekaman KTP-el maka bisa dilayani di DISPENDUKCAPIL Surabaya pada jam Kerja.

Dengan Mekanisme : Surat pengantar dari Kecamatan untuk kemudian diserahkan pada loket 9 DISPENDUKCAPIL SURABAYA.

Proses : 3 hari kerja.

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 08 Januari 2015 08:24 )
 
Halaman 3 dari 39 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.