Berita

BPN RI Wajibkan Pelayanan Urusan Tanah Gunakan E-KTP

Surel Cetak PDF

 alt

Surabayanews.co.id - Rupanya tidak hanya terbentur masalah administrasi pada sejumlah intansi pelayanan publik dan perbankan. Dampak negatif kurangnya pemenuhan target E-KTP makin bertambah. Karena, per tanggal 19 Maret 2014 Badan Pertanahan RI mensyaratkan pengurusan pelayanan urusan tanah menggunakan E-KTP.

Peraturan penggunaan E-KTP dalam pengurusan layanan tanah di BPN sendiri, untuk mempercepat target pemenuhan E-KTP warga Surabaya, yang masih kurang 400 ribu penduduk.

Kepala Dinas Kependudukan Capil Surabaya, Suharto Wardoyo, saat ditemui disela-sela Paripurna Raperda Pelayanan E-KTP seakan tidak memiliki daya untuk memenuhi target tersebut. Karena masalah perekaman dan penerimaan masih dalam upaya pemenuhan seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

“Kita dari Dispendukcapil Surabaya telah menambah target perekaman tiap harinya 160 kelurahan di surabaya,”terangnya

Langkah persyaratan tersebut merupakan amanat undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang tidak lagi mau menerima pelayanan urusan pertanahan dengan menggunakan KTP lama. (yud/fan)

 

Berbagai Modus Pemilik KTP Ganda

Surel Cetak PDF

alt

suarasurabaya.net - Suharto wardoyo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mengemukakan ada indikasi pemilik KTP ganda secara sengaja membuat KTP lebih dari satu.

Berbagai modus dilakukan untk mendapatkan identitas ganda, diantaranya :
- Memanipulasi data pribadi
Seperti foto, tandatangan, tempat tanggal lahir, nama orang tua, hingga nama di KTP.
- Memiliki dua atau lebih tempat tinggal
Misalnya KTP asli Madiun tetapi bekerja dan tinggal di Surabaya. Kalau ingin membeli motor, membuka rekening bank dan administrasi lainnya di Surabaya, sistem mengharuskan menggunakan KTP asli Surabaya.
- Menguji keefektifan e-KTP
Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang iseng, seperti yang sempat pernah dilontarkan Gamawan Fauzi, Kemendagri.

Meski demikian, sebagian besar pemilik KTP ganda tidak memiliki unsur kesengajaan. Karena data yang disampaikan sama dan tidak dipalsukan.

Untuk itu, Anang, sapaan akrab Kepala Dispendukcapil Surabaya memberikan solusi kepada si pemilik untuk memilih menjadi penduduk Surabaya atau kota lain.

"Jika KTP ganda terjadi karena kesalahan administrasi dan tidak sengaja, solusinya pemilik harus memilih jadi penduduk Surabaya atau kota lain," tukasnya.(berbagai/nia/ipg)

 

Dispenduk Tindak Tegas Pemilik KTP Ganda

Surel Cetak PDF

 alt

suarasurabaya.net - Pemerintah Kota Surabaya berupaya maksimal menertibkan penggunaan KTP ganda yang masih jadi persoalan.

Suharto Wardoyo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) mengatakan dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembersihan dan konsolidasi penduduk diketahui berapa jumlah pemilik KTP ganda di Surabaya.

Dari data Kemendagri diketahui sebanyak 2.801.188 warga Surabaya sudah terkonsuldasi dan tercatat 403.672 warga memiliki Nomor Induk Kependuduka (NIK) ganda.

Berdasarkan data tersebut pihaknya akan melakukan beberapa rencana, diantaranya bekerjasama dengan pihak perbankan untuk menolak nasabah yang menggunakan KTP ganda.

Dari pemaparannya saat dihubungi Radio Suara Surabaya, rencananya hari ini Dispendukcapil akan menggelar pertemuan dengan beberapa pihak terkait di antaranya, semua bank di Surabaya, Kepala Biro Hukum Provinsi Jatim dan anggota kementerian dalam negeri.

Kegiatan tersebut akan membahas laporan data dari Kemendagri dan menentukan langkah apa yang akan diambil bagi pemilik KTP ganda.

Adanya KTP ganda sendiri, ia menambahkan, tidak terlepas dari sistem penerbitan KTP di masa lalu yang masih manual dan kurang koordinasi.

"Dulu sebelum ada e-KTP proses pembuatan masih manual. Masing-masing kabupaten/kota menerbitkan KK dan KTP sendiri dan biasanya tanpa didasari surat pindah," kata Anang, sapaan akrab Kepala Dispendukcapil tersebut.

Terkait pembuatan e-KTP, ia menjelaskan, saat ini yang sudah melakukan perekaman sebanyak 1.674.257 dan tercatat sekitar 487.622 penduduk belum melakukan perekaman dan memiliki e-KTP.

Saat ditanya tentang modus pembuat KTP ganda, Anang mengaku kurang mengetahui apa latar belakang dan motifnya.

Ia juga mengimbau kepada warga Surabaya yang memiliki KTP ganda untuk melapor dan mengembalikan salah satu KTP ke Kecamatan masing-masing. Karena memiliki KTP ganda termasuk melanggar hukum.

Jika terbukti secara sengaja menggandakan KTP, pemilik akan dikenakan UU Nomor 23 Tahun 2006, dimana pelaku akan dihukum paling lama dua tahun atau denda sebesar Rp 25 juta. (ss/nia/ipg)

 

Urus Tanah Harus Pake e-KTP

Surel Cetak PDF

alt

Surabayakita.com - Ini peringatan bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik (E-KTP). Sebab untuk semua pengurusan pertanahan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) wajib menggunakan E-KTP.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Pemkot Surabaya, Suharto Wardoyo, Jumat (28/3). Penggunaan E-KTP itu sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. 

"Kami sudah menerima surat edaran dari Mendagri sejak 19 Maret lalu. Isinya agar semua pelayanan kantor pelayanan pertanahan di BPN wajib menggunakan E-KTP," kata Suharto.

Selama ini dalam pengisurusan di BPN seperti seretifikat dan lainnya masih menggunakan KTP model lama. Namun dengan surat edaran ini maka harus menggunakan E-KTP. Tujuannya untuk tertib administrasi identitas pemohon.

Dengan menggunakan E-KTP maka bisa mencegah adanya kepemilikan KTP ganda. Hal ini juga akan mengantisipasi permohonan dengan menggunakan banyak identitas. 

Meski di kantor BPN dan Pemkot Surabaya sudah menggunakan E-KTP namun KTP lama masih bisa digunakan khusunya bagi warga yang belum mengantongi E-KTP. Sebab KTP lama masih akan berlaku hingga akhir 2014.Terbitnya sertifikat lebih dari satu KTP akan bisa diantisipasi.

"Kami menyambut baik aturan baru penggunaan E-KTP ini sebab akan mendorong masyarakat untuk segera mengurusnya. Sebab sampai saat ini dari  2.150.623 orang wajib E-KTP, baru  1.674.257 orang yang telah mengurusnya.

Untuk 487. 622 orang yang belum memiliki E-KTP diminta segera mengurusnya. Sebab untuk mengurus E-KTP kata Suharto tak perlu ribet. Bahkan saat ini sudah banyak tempat pelayanan yang bisa melakukan perekaman E-KTP termasuk pada hari Sabtu dan Minggu di kelurahan kelurahan.

"Kami juga buka di Royal dan ITC Mega Grosir bagi warga sedang belanja bisa mampir untuk direkam sidik jarinya," katanya.(red)

 

Masa Berlaku KTP Non-Elektronik Diperpanjang hingga 31 Desember 2014

Surel Cetak PDF

alt

SURYA Online, SURABAYA - Asisten I bidang Pemerintahan Yayuk Eko Agustin Wahyuni menyatakan KTP nonelektronik atau KTP biasa yang sebelumnya berlaku sampai 31 Desember 2013, diperpanjang masa berlakunya sampai 31 Desember 2014.

"Kami harap aturan baru administrasi kependudukan ini bisa diketahui dan dipahami masyarakat luas dalam rangka tertib administrasi," tuturnya.

Yayuk menambahkan terkait e-KTP masa berlakunya dalam aturan baru diubah menjadi seumur hidup. Dengan demikian tidak perlu ada perpanjangan e-KTP. Dan kalau e-KTP rusak atau hilang, maka penduduk pemilik e-KTP wajib melaporkan kepada instansi pelaksana melalui camat, lurah atau kepala desa, paling lambat 14 hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

"Penggunaan e-KTP sangat banyak. Yang paling penting seluruh masyarakat segera mengurus e-KTP. Dan memahami perubahan UU tentang adminstrasi kependudukan," kata Yayuk.

Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang dokumen kependudukan, menurut Yayuk, juga mengatur tentang masa berlaku KTP elektronik (e-KTP) bagi warga asing. Dinyatakan di Pasal 64 ayat (7) bahwa e-KTP untuk Warga Negara Indonesia (WNI) masa berlakunya seumur hidup dan bagi orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.

 
Halaman 3 dari 33 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.