Berita

Luncurkan Pelaporan Kematian Online

Surel Cetak PDF
http://sapawarga.surabaya.go.id/lampidv4/

SURABAYA – Penerapan peraturan dareah (Perda) admnistrasi kependudukan (adminduk) dibarengi dengan peluncuran sistem elektronik adminduk. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (dispendukcapil) menyosialisasikan penggunaan sistem itu kepada petugas kecamatan se-Surabayakemarin (23/10). Sistem bernama Lahir Mati Pindah Datang(Lampid) tersebut menjadi sarana penunjang pelaporan secara online. Dengan begitu, masyrakat Surabaya mengaksesnya dengan menggunakan perangkat berbasis internet. Kepala Dispendukcapil Suharto Wa rdoyo menjelaskan, sistem itu juga mengakomondasipelaporan kematian yang sekarang tidak dikenai denda keterlambatan. Ketua RT yang bertanggung jawab untuk melaporkan warganya yang meninggal itu dipermudah dengan memanfaatkan lampid. “Ini upaya agar laporan kematian itu juga tetap bisa update,” ungkap dia dihadapan para pejabat kecamatan dalam rapat kemarin. Pejabat yang akrab disapa Anang tersebut lantas menunjukan halaman website Lampit yang beralamat di http;//sapawarga.surabaya.go.id/lampidv4/ Satu persatu fasilitas dalam apliksi itu dibahas agar pejabat kecamatan bisa menularkannya kepada petugas di kelurahan masing-masing, Misalnya, untuk pendaftaran kematian, ketua RT harus mengisi data nomor kartu susunan keluarga (KSK) dan nama kepala keluarga. Selanjutnya memasukkan data-data tentang orang yang meninggal. Pelaporan data kematian tersebut berbeda dengan pendataan untuk mendapatkan akta kematian. Untuk mendapatkan akta itu, ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Misalnya, surat kematian darirumah sakit bila meninggal dunia dalam perawatan rmuah sakit. Tapi, bila meninggal di rumah, cukup dilengkapi surat pernyataan dari keluarga serta di ketahui RT dan RW. Kepala Bidang Catatan Sipil Hason Sitorus mengungkapkan, sistem online itu akan disempurnakan terus utuk mempermudah penggunanya. Dispendukcapil dengan tangan terbuka akan menerima masukan dari warga. “Kami kembangkan terus sistem ini sehingga bisa lebih mudah lagi,” ungkap dia (jun/c7/dos)

Sumber : Jawa pos

 

 

 

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 11 November 2014 11:21 )
 

Hari Ini SKTS Diberlakukan

Surel Cetak PDF
alt

Proses Pembuatan lebih Mudah

Mulyorejo – Surat keterangan tinggal sementara (SKTS) sebagai pengganti kartu identitas penduduk musiman (kipem) akhirnya diberlakukan. Mulai hari ini (23/10), warga luar kota yang tinggal di Surabaya bisa mengurus surat tersebut. Pengurusannya lebih mudah dari pada sebelumnya. Kepa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Suharto Wardoyo menyatakan, minggu lalu biro hukum Pemprov Jatim tuntas mengklarifikasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14/2014 perubahan atas perda Nomor 5 tahun 2011 tentang penyelanggaraan administrasi kependudukan. ‘’setelah selesai klarifikasi, kemudian ditanda tangani gebernur. Selanjutnya, diserahkan lagi di pemkot,” terangnya. Setelah dikembalikan di pemkot, bagian hukum mengundangkannya di lembaran daerah. Akhirnya, perda tersebut sudah bisa dijalankan. SKTS pun bisa dilaksanakan. ‘’Perda merupakan payung hukum untuk memberlakukan SKTS. Tanpa perda, aturan itu tidak bisa dilaksanakan,’’ jelas Anang, sapaan beken Suharto Wardoyo Mulai hari ini, kata dia, warga luar kota yang tinggal di Surabaya bisa mengurus SKTS. Mereka bisa mendaftar lewa website Sispendukcapil Surabaya. Pendaftar harus mengisi semua data yang dibutuhkan, baik nama, tempat lahir, nomor induk kependudukan (NIK), maupun data lainnya. Pendaftaran online bisa dilakukan di rumah, warnet, kantor, dan tempat lain. . “sekarang kan gampang. Kalau masih kesulitan, bisa minta tolong ke petugas warnet,” ungkapnya. Usai mendaftar online, mereka harus mencetak bukti pendaftaran itu. Selanjutnya, bukti pendaftarantersebut di bawa ke kantor kelurahan setempat. Selain membawa bukti pendaftaran online, mereka harus membawa KTP, surat keterangan tempat tinggal yang ditandatangani pemilik rumah atau kos, serta RT dan RW setempat. Nanti Lurah memberikan tanda tangan keterangan domisili. Satu lagi syarat yang harus dibawa adalah surat keterangan kerja, usah, atau studi.

Syrat itu lebih mudah dari pada syrat mengurus kipem. Sebelumnya, mereka mereka mengurus kipem tidak perlu khawatir. Kartu itu tetap berlaku sampai tahun depan. Setelah masa berlaku selesai, mereka baru diwajibkan mengurus SKTS. “untuk sekarang, mereka sudah mempunyai kipem tidak perlu mengurus SKTS,” ujarnya. Rencananya, lanjut dia, hari ini pihaknya juga mengundang para camat untuk sosialisasi. Mereka harus mengetahui aturan anyar itu. Selanjutnya, merekalah yang menyosialisasikan kepada Lurah dan warga. Kecamatan dan kelurahan adalah ujung tombak pelayanan sehingga pelaksanaan SKTS sangat bergantung pada dua instansi tersebut. (lum/c23/tia)

Sumber : Jawa pos

 

Denda Adminduk Berlaku hari Ini

Surel Cetak PDF
alt

Sepanjang tahun ini,

pemkot Terima Rp 3,02 M

SURABAYA – Mulai hari ini (23/10) Peraturan Darah Administrasi kependudukan (Perda Adminduk) diberlakukan. Banyak perubahan signifikan dalam Perda Nomor 14/2014 itu. Terutama menyangkut sanksi bagi pelanggar adminduk.

Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Suharto Wardoyo mengungkapkan, memang ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum pemberlakuan perda itu. Mulai urusan adminstrasi hingga sosialisasi. Perubahan yang paling kentara dalam PerdaAdminduk yang baru memang soal sanksi. Ada korting besar-besaran sanksi denda yang dibebankan kepada pelanggar. Misalnya, terlambat melaporkan kematian yang dulu kena denda Rp 100 ribu sekarang tidak didenda sama sekali. Pelaporan kematian itu juga tidak lagi dibebankan kepada keluarga, tapi pengurus RT setempat.

Penurunan denda juga berlaku pada pelaporan kelahiran orang Surabaya di lura negeri. Sebelumnya, dalam waktu 30 hari kerja tidak melapor, bisa dikenai denda hingga Rp 1 juta. Tapi, dengan peraturan baru itu, dendanya hanya Rp 100 ribu.

Suharto menuturkan, penurunan jumlah denda juga diberlakukan kepada warga Negara asing yang tinggal di Surabaya. Misalnya, denda pindah dating bagi warga Surabaya. Misalnya denda pindah datang bagi warga Negara asing memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap kini hanya Rp 500 ribu. ‘’sebelumnya sampai Rp 2juta,’’ imbuh dia.

Persamaan perlakuan warga Surabaya itu ditujukan untuk menghadapi era perdagangan bebas. Anang menyebutkan, perlakuan yang tidak dibeda-bedakan itu juga selaras dengaan misi pemkot untuk menumbuhkan iklim investasi. Data di Dispenduk Capil Surabaya menunjukan bahwa cukup banyak orang yang tidak patuh untuk memenuhi adminduk. Hingga Januari-September, dipendukcapil mencatat ada 26.400 orang yang melanggar. Total denda yang dibayarkan para pelanggar itu mencapai Rp 3,02 miliar. Pelanggaran yang paling banyak adalah pelaporan kelahiran sebanyak 15.952 kasus dengan denda Rp. 1,5 miliar, Pelaporan kematian mencapai 4.232 kasus dengan denda yang dibayarkan Rp 426 juta. Selain itu, pelaporan penduduk WNI yang tinggal di luar negeri mencapai 3.777 jenis pelanggaran dengan denda yang di dapat mencapai Rp 377 juta. Sementara itu, anggota DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengungkapkan bahwa pemberlakuan denda tersebut untuk memberikan efek jera dan pendisiplinan. Sebab, data adminduk itu amat penting untuk kelangsungan program pembangunan di Surabaya. “Kalau dendanya tidak ada, nanti malah orang jadi masalah mengurusi,’’ ungkap dia.

Herlina yang juga anggota pansus perda Adminduk menuturkan, memang denda yang diberlakukan jauh berkurang dari pada perda serupa sebelumnya. Dia menyebutkan penguraangan dendaitu bertujuan agar tidak terlalu membebani warga. ‘’Tapi, jumlah denda yang diberikan masih cukup untuk memberikan efek jera,’’ ujar dia (jun/c6/dos)

Sumber: jawa Pos










Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 Oktober 2014 13:48 )
 

Dispendukcapil Surabaya Manjakan Warga Musiman Lewat Program SKTS Online

Surel Cetak PDF

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya terus melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Tujuannya demi memudahkan pelayanan kepada masyarakat dengan optimalisasi teknologi.

Tak hanya warga Surabaya, warga pendatang pun mendapatkan kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan. Dispendukcapil Surabaya telah melaunching inovasi terbaru berupa pengurusan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) secara online bagi penduduk musiman di Surabaya. SKTS ini untuk menggantikan kartu identitas penduduk musiman (Kipem) yang selama ini berlaku. Ini merupakan program layanan yang pertama kalinya di Indonesia.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, program SKTS online ini semata-mata untuk memudahkan para warga musiman atau penduduk pendatang dalam mengurus administrasi kependudukan. Dijelaskan Suharto, bila selama ini warga musiman yang mengurus Kipemharus membawa surat keterangan pindah sementara dari daerah asalnya, untuk mengurus SKTS tak perlu surat pindah sementara. “Yang penting ada jaminan tempat tinggal di Surabaya. Melalui program SKTS Online ini, warga musiman bias dengan cepat mengurus SKTS,” tegas Suharto Wardoyo.

Untuk prosesnya, warga yang ingin mengurus SKTS tinggal dating ke kantor Kelurahan atau dimana saja yang ada jaringan internetnya untuk bias mengakses SKTS online. Untuk pendaftarannya bias melalui website Dispendukcapil : http://dispendukcapil.surabaya.go.id. Kemudian klik pendaftaran online penduduk musiman. Bila mengurus di Kantor Kelurahan, pemohon bisa meminta bantuan petugas untuk mengakses SKTS online sekaligus mengisi form SKTS. Usai mengisi form dengan identitas diri, pemohon membawa form itu untuk dimintakan tanda tangan ke ketua RT dan ketua RW tempatnya berdomisili. Selanjutnya, tanda tangan lurah. Bila ketiga perangkat tersebut sudah tanda tangan, pemohon bias membawa form itu ke kantor kecamatan dan tinggal menunggu tanda tangan pengesahan dari camat.

 “Pengurusan SKTS bias dilakukan secara online. Caranya mudah, cepat, praktis, transparan dan memangkas jalur birokrasi. Prosesnya paling lama (7) hari kerja. Adapun pengambilan SKTS yang sudah jadi, cukup diambil di kantor Kecamatan setempat. Jadi tidak perlu dating kesini (kantor Dispendukcapil),”jelas Suharto.

Program ini didasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Setiap Penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah selama tiga bulan, wajib memiliki SKTS. Klarifikasi Perda Nomor 14 Tahun 2014 dari Biro Hukum Provinsi telah selesai, “layanan SKTS online ini akan langsung berlaku tanggal 21 Oktober 2014,” ujar Suharto.

Program layanan terbaru ini telah disosialisasikan Dispendukcapil kepada 154 kelurahan dan 31 kecamatan di kantor Dispendukcapil Surabaya pada 8-12 September 2014. Harapannya, petugas kecamatan dan kelurahan yang mengikuti sosialisasi SKTS, bisa menyerap program layanan terbaru ini. “Kita harapkan aparat di bawah jadi ujung tombak . Nantinya, warga yang mengurus akan didampingi petugas di kelurahan yang akan membimbing mereka mengisi formulir,” imbuh mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini.

Sementara itu, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Penduduk Dispendukcapil Surabaya, Arif Budiarto mengatakan pihaknya secara terus menerus akan menggandeng Satpol PP Surabaya untuk menggelar operasi yustisi.  Dengan adanya program SKTS online, petugas nantinya bisa langsung mengecek data warga musiman yang terjaring razia. Apakah warga musiman itu sudah tercatat dan mengurus SKTS atau belum. “Petugas bisa cek langsung data warga melalui website  http://dispendukcapil.surabaya.go.id . Kan datanya sudah online dengan kita. Jadi, meski dia tidak bawa SKTS, namun kalau di data sudah ada, ya tidak kita tindak,” ujarnya.

Adapun warga musiman yang tidak mengurus atau memiliki SKTS akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 97 Perda 14 Tahun 2014 yakni akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga  bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.


Sumber: Surabaya Pagi

 

 

 

 

 

 

 

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 20 Oktober 2014 15:17 )
 

Tahun 2015, Urus Akta Kelahiran di Surabaya Cukup di Kelurahan

Surel Cetak PDF
alt


JAKARTA – Pemerintah Kota Surabaya tak berhenti melakukan inovasi dalam untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.  Kalau pelayanan perijinan online Surabaya Single Window (SSW) yang dimulai sejak 14 Maret 2013 telah terbukti  memudahkan warga dalam mengurus perijinan, kini Kota yang dipimpin Tri Rismaharini itu menggagas layanan di kelurahan bernama Kios Pelayanan.
 
Seperti diketahui, SSW berhasil memangkas alur birokrasi dalam pengajuan ijin agar lebih praktis dan tidak butuh waktu lama. Pemohon ijin tak perlu datang langsung ke kantor pemerintah, sebab tahapan awal pengurusan perizinan dapat diakses dari mana pun. SSW juga mampu meminimalisir peluang tatap muka pemohon dengan pemproses perijinan, sehingga SSW bisa dikatakan sebagai salah satu sarana pencegahan terjadinya tindak korupsi.
 
Akan halnya Kios Pelayanan ini juga meminimalisir warga datang ke kantor Dinas, karena mereka cukup datang ke kelurahan.  “Program ini, nantinya akan memudahkan warga Surabaya dalam pengurusan akta kelahiran, akta kematian, hingga pendaftaran Puskesmas,” ujar Risma.
 
Warga Surabaya bisa memanfaatkan kios layanan ini kapan saja karena aktif selama 24 jam  dan tidak dipungut biaya. “Warga hanya perlu datang ke kelurahan lalu pilih item layanan apa yang diinginkan, kemudian memasukkan data dan itu sudah konek dengan data kami. Layanan ini gratis, dan kalau sudah jadi, akta akan kita kirim ke rumah warga,” jelas Walikota.
 
Kios layanan ini, rencananya akan difungsikan mulai tahun depan. Namun Pemkot Surabaya juga akan tetap melayani secara manual di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). “Efektifnya mulai tahun depan, ini kita masih setting,” sambung Risma. (ags/HUMAS MENPANRB)
Sumber : WEBSITE KEMENPAN
Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 16 Oktober 2014 14:19 )
 
Halaman 3 dari 37 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.