Berita

Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya masuk zona hijau

Surel Cetak PDF

Pelayanan Baik: Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk pembuatan akta kelahiran dan KTP elektronik masuk zona hijau

 

SURABAYA – Untuk kota Surabaya yang tercatat nilainya rendah atau memasuki zona merah adalah Badan Kearsipan dan Dinas Pertanian. Sesuai investigasi ORI SKPD tersebut buruk pelayanan publiknya. Yang pertama adalah Bagian Kearsipan, SKPD ini dinilai buruk pelayanannya dalam hal penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup. Sedangkan untuk Dinas Pertanian, pelayanan yang dianggap masih buruk adalah dalam pelayanan perizinan budidaya ikan dan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya ada di kabupaten/kota.

"Mereka semua akan kami kumpulkan untuk mendapatkan pengarahan tentang standar pelayanan publik. Sebab ternyata untuk Kota Surabaya, SKPD yang pelayanan publik nya belum maksimal adalah SKPD yang cenderung jarang membuat produk pelayanan publik atau yang peminatnya jarang," kata Ketua ORI Jatim Agus Widhiarta. Padahal sesuai ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sudah menyebutkan, pemenuhan standar pelayanan publik bukan ditentukan dari banyak sedikitnya masyarakat yang meminta pelayanan.

Jadi meskipun setiap tahun hanya ada satu atau dua warga yang meminta pelayanan, tetap harus dibuatkan standar pelayanan publiknya. Untuk standar pelayanan publik yang dimaksud dijelaskan Agus meliputi standar syarat pemberian layanan , standar prosedur pelayanan, standar penetapan biaya pelayanan publik, standar complain handling, dan standar waktu penyelesaian pelayanan.

Selain dua SKPD tersebut , ada lima SKPD lain yang mendapatkan evaluasi pelayanan publiknya. Yang pertama adalah Dinas Koperasi. Dinas satu ini masuk ke zona kuning lantaran pelayanan penerbitan mendirikan usaha koperasi yang dinilai masih belum optimal penetapan standar pelayanan publikmya. Selain itu, SKPD lainnya masuk zona kuning adalah Dinas Pendidikan.

"Pelayanan yang masih belum optimal dan masuk ke zona kuning adalah untuk penerbitan izin PAUD dan pendidikan non-formal. Selain itu, penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat," kata Agus. Sedangkan sisanya adalah Dinas Perdagangan yang sudah masuk ke zona hijau. Khususnya untuk pelayanan perizinan toko swalayan. Lalu ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) yang sudah masuk zona hijau untuk pelayanan pembuatan akta kelahiran dan KTP elektronik.Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) juga masuk zona hijau, khususnya untuk layanan penerbitan izin rumah sakit kelas C, penerbitan izin apotik dan toko obat, serta penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam kota.

"Hasil evaluasi ini sudah kami serahkan kebagian organisasi untuk diteruskan ke sekda dan wali kota. Tujuannya tentu saja agar pelayanan publik Kota Surabaya bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya," imbuh Agus. Tahun ini pun ORI juga akan melakukan investigasi ke sejumlah SKPD untuk menilai dan evaluasi kualitas pelayanan publiknya. SKPD mana yang dievaluasi langsung ditentukan oleh pusat dan sengaja dirahasiakan.

Menanggapi hasil evaluasi ORI , Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey menyatakan bahwa adanya evaluasi buruk ini menandakan kurang adanya keseriusan pemkot dalam memberikan pelayanan publik. "Terbukti SKPD hanya sedikit memberikan payanan publik ternyata malah tidak menyediakan standar prosedur layanan publik, ini kan jadi pertanyaan. Apakah pemkot baru bekerja ketika ada warga yang meminta layanan," komentar politisi Nasdem ini.

Sumber : Radar Surabaya ( Kamis, 21 Januari 2016)


Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 10 Maret 2016 08:15 )
 

400.000 Warga Surabaya Belum Rekam e-KTP

Surel Cetak PDF

400.000 Warga Surabaya Belum Rekam e-KTP

 

alt

 

SURABAYA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Surabaya mencatat hingga saat ini, dari 2.1 juta warga yang harus ber e-KTP, masih menyisakan 400.000 penduduk belum perekaman e-KTP. Hal itu diprediksi karena banyaknya warga kota Surabaya yang berada diluar kota . "Kami belum bisa menuntaskan seluruh warga kota Surabaya untuk program e-KTP ini. Karena kami mengalami kesulitan untuk mengetahui posisi sekitar 400.000 warga yang belum e-KTP ini," kata Suharto Wardoyo, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya , Jumat (11/12/2015).

Dia menyebut , selama ini pihaknya sudah melakukan langkah jemput bola ke kampung-kampung untuk meminta warga melakukan perekaman e-KTP. Setelah menemukan alamat tempat tinggal, tapi ternyata alamat itu bukan ditinggali nama tersebut. Melainkan dikontrakkan atau malah kosong. Ada dugaan , mereka ada yang bekerja di luar kota Surabaya, luar pulau Jatim, hingga luar negeri. Meski belum melakukan perekaman, Dispenduk masih tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap melakukan perekaman. "Kami tetap menunggu. Meski terlambat tidak ada denda atau sanksi bagi mereka," lanjutnya.

Soal ketersediaan blangko yang bulan November 2015 lalu sempat mengalami kelangkaan, Suharto menegaskan, pihaknya sudah mendapat kiriman blangko dari pusat sebanyak 14.000 blangko pada awal Desember ini. Kemudian di minggu kedua sebanyak 18.000 blangko dan sebelum akhir tahun akan menerima kiriman lagi namun jumlahnya belum diumumkan.

 

Sumber : Tribun News ( http://surabaya.tribunnews.com/2015/12/11/400000-warga-surabaya-belum-rekam-e-ktp )

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 14 Desember 2015 07:52 )
 

Ratusan Warga Asing Berbondong-bondong ke Surabaya untuk Bekerja

Surel Cetak PDF

Ratusan Warga Asing Berbondong-bondong ke Surabaya untuk Bekerja

 

alt

 

SURABAYA – Warga Negara Asing (WNA) berbondong-bondong kerja di Surabaya. Ini terlihat dari data statistik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya. Hingga Mei 2015, tercatat 696 pemohon Surat Keterangan Tempat Tingga (SKTT). Belum lagi akumulasi WNA yang mengurus SKTT sebanyak 150an orang jelang berakhirnya Juni 2015.

Kepala Seksi (Kasi) mutasi WNI dan WNA Dispendukcapil Surabaya Relita Wulandari mengatakan , sebagian besar WNA yang masuk ke kota Pahlawan datang untuk bekerja. "Kebanyakan WNA itu masuk dalam perusahaan besar disini, mereka tinggal di apartemen. Bukan cuma Surabaya tapi juga tingkat Jatim," kata Relita. Relita menambahkan, banyaknya WNA yang mengurus SKTT artinya makin banyak pula turis asing yang masuk Kota Surabaya. Ia mengungkapkan, pada umumnya ada 1500 sampai 1800 WNA yang mengurus SKTT, namun jelang MEA bangko pendaftaran itu sengaja ditambah pasokannya menjadi 2500 lembar.

"Kami juga perbanyak Karti Izin Tinggal Tetap (Kitap). Semua disiapkan duak kali lipat dari jumlah kebutuhan biasanya. Sekarang sudah ada 35 orang yang mengurus kitap, dan akan tinggal 5 di Surabaya 5 tahun kedepan," papar Relita. Sejauh ini warga negara Jepang, Tiongkok , dan India mendominasi pengurusan Kitap.

Kepala Bidang Penempatan, Pembinaan, dan Pengembangan Tenaga Kerja Asing Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Surabaya Irna Pawanti membenarkan banyaknya tenaga kerja asing di Surabaya."Sampai Juni 2015 menurut data kami sudah ada 300 WNA yang mengurus perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)," ungkap Irna. Irana mengatakan jika ditotal secara keseluruhan, kini jumlah tenaga kerja asing di Surabaya mencapai 13ribuan."Jumlahnya dari tahun ke tahun juga meningkat, hampir sama dengan jumlah WNA yang masuk ke kota Pahlawan. Karena rata0rata mereka datang untuk bekerja," ungkapnya.

Kabid Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Surabaya Djoni Iskandar menambahkan, tiap WNA yang punya kartu izin tinggal sementara (kitas) dari kantor imigrasi wajib melapor untuk memperoleh SKTT, selambatnya 14 hari kerja sesuai Perda 14/2014. "Gratis mengurusnyam kalau telat kami denda Rp 500 ribu atau kurungan 3 bulan, kalau dulu kan Rp 2 juta 500 ribu, sekarang dipermudah," papar Djoni. Untuk penertiban itu, Dispendukcapil berupaya melakukan yustisi apartemen-apartemen. Jumlah WNA 2015 diperkirakan terus merangkat naik melebihi tahun 2014 yang mencapai 1800an WNA. Saat ini dari 41 negara yang masuk ke Surabaya, yang paling aktif melaporkan kedatangan yakni Jepang, Korea Selatan, Tiongkok , dan India.

Sementara itu untuk menjaga kualitas Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Indonesia, Deputi Kerjasama Luar Neger dan Promosi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Dr Endang Sulustyaningsih mengatakan pihaknya masih menggondok aturan. "ini kan menjelang MEA, semua negara bebas masuk ke Indonesia nantinya. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama maka para WNA asing yang kerja di Indonesia nanti harus punya sertifikat," ungkap Endang saat ditemui Surya disela acara sekesi calon WNI ke Korea beberapa waktu lalu,

Ia menyatakan dengan tegas, semua pekerja baik itu tukang potong rambut, tukang cuci baju, tukang setrika, sopir taksi dan lainnya harus punya sertifikat dulu dan boleh lebih dari satu. " Nanti kami akan tes, satu orang kan bisa punya keahlian seperti masak , mencuci, menyopir, dan lainnya. Kalau orang Indonesia memakai jasa mereka harus ditanya dulu punya sertifikat nggak? Kalau tidak ya jangan mau," tambah perempuan berparas mirip Megawati itu.

Sebab menurutnya, pekerjaan sekecil apapun misalnya mencuci itu ada aturannya. "Tidak mungkin kain sutra disamakan cara mencucinya dengan kain jeans. Bisa rusak semua pakaian. Kami juga akan adakan kursus pembekalan pengetahuan dulu sebelum mereka kerja di Indonesia," paparnya.

Jumlah Pemohon SKTT Tahun 2015

 

  • Januari 186 Orang
  • Februari 118 Orang
  • Maret 113 Orang
  • April 143 Orang
  • Mei 136 Orang
  • Juni 150an Orang (Belum tutup bulan , sampai 29 Juni 2015)
Negara Paling aktif melapor ke Dispendukcapil dan mengurus SKTT :
  • Jepang 90 Orang
  • Korea Selatan 89 Orang
  • Tiongkok 56 Orang
  • India 49 Orang
Sumber : Tribun News ( http://surabaya.tribunnews.com/2015/06/29/ratusan-warga-asing-berbondong-bondong-ke-surabaya-untuk-bekerja?page=1 )

 

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 05 November 2015 08:06 )
 

Urus Adminduk Kini ke Siola

Surel Cetak PDF

Urus Adminduk Kini ke Siola

SURABAYA – Sebagian pelayanan dispendukcapil mulai dipindahkan ke Gedung Tunjungan City lantai 1 kemarin (27/7). Tepatnya di depan unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA) di gedung tersebut. Perpindahan itu merupakan langkah awal sebelum seluruh kantor dipindahkan ke bekas gedung Siola tersebut.

Saat ini baru empat layanan adminduk (administrasi kependudukan) yang dipindahkan ke gedung yang sebagian berfungsi sebagai museum itu. Yakni, layanan pengajuan akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Sebanyak 14 petugas siap melayani pengunjung yang membutuhkan akta tersebut. ’’Termasuk proses pembuatan akta juga sudah kami pindahkan ke Siola,’’ ujar Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo kemarin (27/7).

Perpindahan pelayanan tersebut disiapkan sejak Sabtu (25/7). Berbagai peralatan kantor seperti meja dan komputer dipindahkan dari kantor di Jalan Manyar ke Siola. Kemarin pelayanan bisa langsung dibuka pukul 07.30–16.00. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan mulai Senin hingga Jumat.

Bukan hanya itu. Dispendukcapil juga melengkapi fasilitas e-kios di gedung tersebut. Jadi, warga yang tidak mau mengantre di loket pelayanan bisa langsung mengajukan permohonan melalui sistem online. Juga, disediakan loket Bank Jatim untuk membayar denda bagi warga yang terlambat mengurus akta.

Anang, sapaan Suharto Wardoyo, menuturkan bahwa pemindahan pelayanan lainnya direncanakan dalam waktu dekat. ’’Kantor di Manyar rencananya digunakan dinas kebersihan dan pertamanan (DKP),’’ tuturnya.

Beberapa pelayanan lain yang belum dipindahkan, yaitu perubahan data penduduk, pengajuan surat keterangan pindah datang, pencetakan KTP dan KK orang asing, serta surat keterangan tinggal bagi orang asing. Sementara itu, perekaman e-KTP bisa dilakukan di Royal Plasa, PTC, dan ITC.

Anang berharap masyarakat mau memanfaatkan layanan online yang disediakan dispendukcapil. Apalagi, mereka juga sudah menyediakan mesin e-kios di seluruh kelurahan dan kecamatan di Surabaya. Setidaknya, mulai 3 Agustus nanti masyarakat bisa beralih ke sistem online. (ant/c15/git)

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 28 Juli 2015 09:43 )
 

Sosialisasi UU Kependudukan

Surel Cetak PDF

Sosialisasi UU Kependudukan


alt

Akta kelahiran merupakan hak dasar anak. Meski dilahirkan dari pernikahan siri, anak tetap bisa memiliki akta kelahiran. Kondisi tersebut mengemuka pada sesi diskusi dalam sosialisasi mengenai kependudukan di SMKN 6 Surabaya kemarin (16/6). Memang , sesuai dengan undang-undang, berdasar keterangan kepolisian, dispendukcapil bisa menerbitkan akta kelahiran untuk anak yang tidak diketahui asal usulnya. Poin perubahan tersebut berkaitan dengan pengakuan dan pengesahan anak.

Kasubdit Perkawinan dan Perceraian Direktorat Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Christina menjelaskan, penerbitan akta kelahiran tersebut sangat vital. Sebab, hal itu berkaitan dengan hak dasar anak. Bila tidak terpenuhi anak tersebut tidak memiliki identitas. "Akibatnya, usianya bisa dituakan, dipaksa memasuki dunia kerja yang tidak sesuai dengan kerja layak, dan human trafficking," imbuhnya.

Sosialisasi mengenai dokumen kependudukan kepada petugas RT,RW, dan kelurahan itu, menurut Christina, perlu dilakukan. Sebab, sejak UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disahkan, tidak sedikit masyarakat yang memiliki persepsi sendiri terkait dengan UU tersebut. Implementasi dilapangan juga berbeda-beda. "Persepsi-persepsi yang bervariasi itulah yang ingin kami samakan," ujarnya.

 

Sumber : Metropolis (17/6)

 

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 18 Juni 2015 14:50 )
 
Halaman 3 dari 42 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.