Berita

Pemkot Antisipasi Peredaran KTP Ganda dan Palsu

Surel Cetak PDF

alt

Pemkot Surabaya, Bhirawa
Pemkot Surabaya meminta dunia perbankan menolak nasabah dengan KTP ganda.  Selain sebagai upaya penertiban, permintaan ini untuk melindungi bank dari tindak kejahatan penipuan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo menuturkan, bank bisa mengalami kerugian jika menerima KTP ganda.
Suharto Wardoyo, Senin(24/3) mencontohkan, misalnya untuk pengajuan kredit dimana peminta kredit bisa kabur kalau ada persoalan karena menganggap masih ada identitas yang lainnya.
Untuk itu, pihak bank bisa berkirim surat ke Dispendukcapil guna mengecek kalau ada KTP ganda. Selain itu juga bisa menggunakan pesan singkat yang sudah disosalisasikan selama ini untuk pengecekan KTP. Pihaknya pun akan terus melakukan sosialisasi berkenaan dengan kebijakan pengecekan KTP.
Menurut Anang, sapaan akrab Suharto Wardoyo, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan semua bank di Surabaya, 31 kecamatan, Polrestabes Surabaya, dan 31 Polsek se-Surabaya. Tujuannya adalah membahas langkah yang diambil bagi pemilik KTP ganda.
Maraknya temuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu maupun KTP ganda langsung diantisipasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Surabaya.
Untuk mencegah pemalsuan KTP maka Dispenduk Capil telah membuka stan verifikasi data KTP dan e-KTP di Bank Jatim cabang Basuki Rahmat. Stan tersebut sudah dibuka sejak 4 April 2013.
Operasinya pada jam kerja dan akan berlangsung seterusnya sampai waktu yang belum ditentukan. Menurut Anang tujuan stan verifikasi KTP ini adalah untuk mencegah penggunaan KTP palsu untuk keperluan transaksi bank. Misalnya, untuk membuka rekening, pengambilan uang, atau pengajuan kredit bank.
“Upaya ini bisa memberi kemudahan bagi pihak bank untuk mengecek apakah KTP tersebut memiliki keabsahan yang valid,” katanya Senin (24/3). Menurutnya, validasi KTP sangat penting lantaran menyangkut uang nasabah.
Pria yang akrab disapa Anang ini juga menyatakan, hal itu dapat menghindari terjadinya tindak pidana pencucian uang serta sebagai bentuk antisipasi tindak kejahatan lainnya.
Proses validasi KTP terbilang cukup mudah dan sederhana. Karyawan bank akan membawa KTP nasabah/calon nasabah ke stan verifikasi KTP yang letaknya berada di dekat pintu masuk.
Di sana, Dispendukcapil telah menugaskan dua pegawai yang siap mengecek keabsahan KTP melalui nomor induk kependudukan (NIK)-nya. Jika NIK tidak terdaftar di database Dispenducapil, maka bank tidak akan melayani.
”Pengecekan data KTP sangat perlu dilakukan, apalagi e-KTP sekarang tidak ada tanda tangan dari pejabat, sehingga sering diragukan keabsahannya,” imbuhnya.
Sejak pertama dibuka di Bank Jatim hingga sekarang, masih belum ada temuan adanya KTP palsu. Namun, kata Anang, KTP palsu justru banyak teridentifikasi di kantor Dispenduk Capil. Untuk itu, ia menghimbau warga agar memiliki satu KTP saja, dengan kata lain tidak ber-KTP ganda.
Mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini menambahkan, selain untuk mengecek keaslian KTP, stan verifikasi KTP juga bisa dimanfaatkan warga untuk melakukan perekaman data e-KTP. Ke depan, tak menutup kemungkinan verifikasi KTP juga dibuka di bank-bank lain. [dre]

Sumber : http://harianbhirawa.co.id

 

Pemkot Gencar Sosialisasi UU 24 Tahun 2013

Surel Cetak PDF

alt

SURYA Online, SURABAYA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya gencar melalukan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013. UU tersebut merupakan perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, banyak perubahan kebijakan dalam administrasi kependudukan yang diatur dalam perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013. Beberapa substansi dalam UU 23 Tahun 2006 yang mengalami perubahan (revisi) di antaranya pelaporan kelahiran, pelaporan kematian, pengesahan anak, akta kelahiran dan juga masa berlaku Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Terkait penerbitan akta pencatatan sipil, jelas Suharto, dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 pada Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.

Pada ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
Penjelasan atas UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di Pasal 27 Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili.

Pada ayat(2) dijelaskan bahwa penerbitan kutipan akta kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa kelahiran diubah menjadi di tempat domisili penduduk. Jadi sekarang orang luar Surabaya lahir di Surabaya harus melaporkan ke Dispendukcapil tempat di domisili penduduk tersebut. Penduduk Surabaya yang kelahiran di luar Surabaya melapornya ke Dispendukcapil Surabaya, hal ini untuk kemudahan," ucap Suharto Wardoyo.

Lebih lanjut diungkapkan Suharto Wardoyo, untuk pasal 32 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana setempat.

Adapun Pasal 32 ayat (2) di UU Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, di dalam revisi UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 32 ayat (2) telah dihapus.

"Jadi dalam aturan baru tersebut banyak perubahan dalam administrasi kependudukan dan itu sebisa mungkin diketahui masyarakat," tandas Suharto.

 

Masa Berlaku e-KTP Diubah Seumur Hidup

Surel Cetak PDF

alt

Surabaya - Beberapa aturan kependudukan mengalami banyak perubahan. Perubahan ini tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan. UU tersebut merupakan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Asisten I bidang Pemerintahan, Yayuk eko Agustin Wahyuni menjelaskan bahwa masa berlaku e-KTP diubah menjadi seumur hidup. Jadi tidak perlu perpanjangan. Dan kalau e-KTP ini rusak atau hilang. penduduk pemilik e-KTP wajib melaporkan kepada instansi pelaksana melalui camat, lurah atau kepala desa, paling lambat 14 hari dan melengkapi surat pernyatan penyebab terjadinya rusak atau hilang. "Penggunaan e-KTP penggunaannya sangat banyak". Yang paling penting seluruh masyarakat segera mengurus e-KTP. Dan memahami perubahan UU tentang administrasi kependudukan," ujarnya.

Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang dokumen kependudukan ini juga mengatur tentang masa berlaku KTP elektronik (e-KTP). Dinyatakan di Pasal 64 ayat (7) bahwa e-KTP untuk Warga Negara Indonesia (WNI) masa berlakunya seumur hidup dan bagi orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku ijin tinggal tetap. Sementara untuk KTP non elektronik atau KTP biasa yang sebelumnya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013, diperpanjang masa berlakunya sampai tanggal 31 Desember 2014.

Sejak awal tahun 2014, Dispendukcapil Kota Surabaya sudah menerapkan beberapa hal yang diatur dalam UU tersebut. Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, banyak perubahan kebijakan dalam administrasi kependudukan yang diatur dalam perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013 ini.

Beberapa substansi dalam UU 23 Tahun 2006 yang mengalami perubahan (revisi) diantaranya pelaporan kelahiran, pelaporan kematian, pengesahan anak, akta kelahiran dan juga masa berlaku Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP)

Terkait penerbitan akta pencatatan sipil, sesuai penjelasan atas UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, di Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili. Sementara di ayat (2) dijelaskan bahwa penerbitan kutipan akta kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam pertauran perundang-undangan.

 

Sumber : Surabaya Pagi, Jum'at 28 Maret 2014

 

Galakkan Sosialisasi UU Kependudukan

Surel Cetak PDF

alt

Surabaya - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya terus melakukan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. UU tersebut merupakan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang disosialisasikan kepada kecamatan, kelurahan, polsek dan perusahaan. Sejak awal 2014, Dispendukcapil Kota Surabaya sudah menerapkan beberapa hal yang diatur dalam UU tersebut.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, banyak perubahan kebijakan dalam administrasi kependudukan yang diatur dalam perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013 tersebut. Beberapa substansi dalam UU No. 23 Tahun 2006 yang mengalami perubahan (revisi) diantaranya pelaporan kelahiran, pelaporan kematian, pengesahan anak, akta kelahiran, dan juga masa berlaku Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

"Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semual dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi di tempat domisili penduduk. Jadi sekarang, orang luar Surabaya lahir di sini melaporkan ke Dispendukcapil tempat di domisili penduduk tersebut. Penduduk Surabaya yang kelahiran di luar Surabaya melapornya ke Dispendukcapil Surabaya supaya lebih mudah," jelas Suharto dalam sosialisasi di Graha Sawunggaling kemarin (27/3).

Dia menjelaskan, hal tersebut sangat penting di komunikasikan dan disosialisasikan karena masih banyak yang belum paham dan mengerti (nur/c3/hen)

Sumber : Radar Surabaya, Jum'at 28 Maret 2014

 

400 Ribu NIK Terancam Diblokir

Surel Cetak PDF
alt

Karena Data Ganda pada KTP dan KK

Pabean Cantian – Masih banyak warga Surabaya yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) ganda. Baik KTP-nya yang ganda maupun KTP dan KK (Kartu Keluarga) yang dobel.

Berdasar data dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) hingga 17 Februari lalu, tercatat ada 404.249 NIK ganda. Jumlah tersebut hampir 10 persen dari total jumlah penduduk dari Surabaya.

Kecamatan Tambaksari merupakan wilayah temuan NIK ganda terbanyak di kota ini. Yakni 33.804 data ganda. Disusul Kecamatan Sawahan dengan 32.623 NIK ganda. Di Kecamatan Semampir, ditemukan ada 30.471 NIK ganda.

Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo mengungkapkan, kejadian NIK ganda disebabkan penduduk memiliki KTP atau KK lebih dari satu. “Bisa hanya KTP-nya yang dobel. Atau KTP dan KK-nya sekaligus,” ujarnya di sela-sela sosialisasi perubahan administrasi kependudukan di Kecamatan Pabean Cantian kemarin (20/2). “Saya kurang tahu pasti penyebabnya,” lanjutnya.

Laki-laki yang akrab disapa Anang itu menjelaskan, penduduk yang memiliki NIK ganda akan diblokir. Pemblokiran tersebut mulai dilakukan pada 3 Maret mendatang. Jika KTP-nya dobel, NIK di dua identitas itulah yang akan diblokir. Perilaku yang sama diterapkan bila KTP dan KK-nya dobel. “Untuk menjaga keamanan data, semua diblokir,” tegasnya.

Dengan diblokirnya NIK, warga tersebut akan rugi. Sebab, mereka tidak dapat menikmati berbagai pelayanan public. Misalnya, perubahan KK, perpanjangan KTP, hingga pendaftaran anak bersekolah di Surabaya.

Meski begitu, pemblokiran NIK dapat dicopot. Caranya membuat surat peryataan yang disertai materai dan ditandatangani RT, RW, Lurah, serta Camat. Surat keterangan tersebut berisi bukti tempat tinggal dan pernyataan bahwa dia adalah warga Surabaya serta pengakuan bahwa pihaknya bukan warga luar Surabaya. “Nanti kalau kami sudah terima surat itu, pemblokirannya akan dilepas. Jadi, dia bias melakukan administrasi kependudukan lagi,” terang Anang.

Sementara itu, Camat Pabean Cantian Tomi Ardiyanto mengatakan ada 13.534 NIK ganda dari 93.741 penduduk di sana.

“Senin besok (24/02) ada pelayanan surat pernyataan di kecamatan,” jelasnya. (doc/c14/ai)

Sumber : Metropolis Jumat 21 Februari 2014
 
Halaman 3 dari 31 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.