Berita

Sosialisasi UU Kependudukan

Surel Cetak PDF

Sosialisasi UU Kependudukan


alt

Akta kelahiran merupakan hak dasar anak. Meski dilahirkan dari pernikahan siri, anak tetap bisa memiliki akta kelahiran. Kondisi tersebut mengemuka pada sesi diskusi dalam sosialisasi mengenai kependudukan di SMKN 6 Surabaya kemarin (16/6). Memang , sesuai dengan undang-undang, berdasar keterangan kepolisian, dispendukcapil bisa menerbitkan akta kelahiran untuk anak yang tidak diketahui asal usulnya. Poin perubahan tersebut berkaitan dengan pengakuan dan pengesahan anak.

Kasubdit Perkawinan dan Perceraian Direktorat Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Christina menjelaskan, penerbitan akta kelahiran tersebut sangat vital. Sebab, hal itu berkaitan dengan hak dasar anak. Bila tidak terpenuhi anak tersebut tidak memiliki identitas. "Akibatnya, usianya bisa dituakan, dipaksa memasuki dunia kerja yang tidak sesuai dengan kerja layak, dan human trafficking," imbuhnya.

Sosialisasi mengenai dokumen kependudukan kepada petugas RT,RW, dan kelurahan itu, menurut Christina, perlu dilakukan. Sebab, sejak UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disahkan, tidak sedikit masyarakat yang memiliki persepsi sendiri terkait dengan UU tersebut. Implementasi dilapangan juga berbeda-beda. "Persepsi-persepsi yang bervariasi itulah yang ingin kami samakan," ujarnya.

 

Sumber : Metropolis (17/6)

 

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 18 Juni 2015 14:50 )
 

Pembuatan E-KTP Masih Terkendala

Surel Cetak PDF

Pembuatan E-KTP Masih Terkendala

Seruan untuk membuat e-KTP telah lama dilakukan pemerintah. Akan tetapi, hingga kini masih ada saja kendala dalam pembuatan kartu indentitas. Dikecamatan Gayungan, misanya , kendala utama pembuatan e-KTP adalah banyaknya data pendaftar yang berubah ketika e-KTP sudah jadi. Terutama data status perkawinan. "Ketika mendaftar, mereka single. Tetapi, ketika sudah jadi KTP-nya, ternyata mereka sudah menikah," ucap Subandi, staf seksi pemerintahan Kecamatan Gayungan.

Dia mengatakan, permasalahan seperti itu membuat kecamatan tidak bisa berbuat banyak. Sebab, urusan pencetakan adalah wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya. "Kecamatan hanya membantu mengurus pengajuan. Pencetakan urusan," jelasnya. Menanggapi perihal tersebut, Kecamatan Gayungan akan menampung pembetulan e-KTP yang dikeluhkan warga. Meski begitu, kesadaran warga Gayungan akan e-KTP cukup tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah warga yang telah mendaftar dan membuat e-KTP. "Kurang lebih 90 persen," ujarnya.

Di Kelurahan Babat Jerawat, Tandes, sebagian warga menerima e-KTP ganda. Dampaknya, kelurahan harus menarik KTP dari warganya. "Yang bermasalah justru dari Jakarta. Itu pencatakan kali pertama, tapi hasilnya dobel," terang Kasi Pemerintahan Kelurahan Babat Jerawat Lis. Dia menyebutkan, pihaknya menerima laporan dari para ketua RW. Hal tersebut diketahui saat e-KTP akan dibagikan. Ada warga yang mengaku telah memiliki KTP. Meski begitu, mereka tetap menerima e-KTP kedua. Kelurahan sementara mendata jumlah warga penerima KTP ganda. Misalnya , di RW I,III, dan IV. "Akan segera kami tarik," tegasnya. Untuk e-KTP yang dicetak Dispendukcapil Surabaya, kondisinya jauh lebih baik.

Lamanya pembuatan e-KTP membuat warga mengeluh. Tidak jarang , staf Kecamatan Simokerto terkena getahnya. Hal itu dibenarkan staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Simokerto Edi Yustanto. Biasanya, menurut dia, mereka yang mengeluh adalah warga yang kehilangan KTP, KTP sudah tidak berlaku, atau warga pindahan. Meski dibekali surat keterangan sebagai pengganti KTP sementara, banyak instansi menolak.

Persoalan lain, jumlah e-KTP yang diajukan oleh kecamatan tidak sesuai dengan jumlah yang dicetak. Padahal, kecamatan bisa menerima belasan permintaan e-KTP dalam sehari. Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo mencari cara untuk mengatasi lambatnya pencetakan e-KTP itu. Salah satunya, Dispendukcapil Malang meminjamkan tiga alat cetaknya kepada Dispendukcapil Surabaya mulai Selasa (26/5). Setiap hari satu alat cetak e-KTP bisa menghasilkan 800 lembar. Jadi, Dispendukcapil Surabaya bisa menghasilkan 2.400 lembar e-KTP dalam sehari.

 

Sumber : Metropolis Surabaya ( Kamis , 28 Mei 2015)

 

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 28 May 2015 11:33 )
 

Dispendukcapil Permudah Pengurusan SKTS

Surel Cetak PDF

Angka Penduduk Musiman Tinggi, Dispendukcapil Surabaya Permudah Pengurusan SKTS

 

alt

Penduduk musiman di Surabaya terus bertambah. Hingga kemaren (26/4), sudah ada 31.851 warga yang memiliki kartu identitas penduduk musiman (kipem) dan surat keterangan tinggal sementara (SKTS). Bubutan memiliki penduduk musiman tertinggi di Surabaya Utara. Sebanyak 894 penduduk musiman tinggal disana. Setiap hari rata-rata 50 orang mengajukan permohonan SKTS. "Mereka yang tidak menetap disini rata-rata tidak sulit jika diminta untuk mengurus SKTS," beber Camat Bubutan Nono Indriyatno.

Dikecamatan Simokerto, tercatat ada 457 penduduk musiman. "Penduduk musiman ada disini untuk dagang saja," ujar Henny Indriaty, camat Simokerto. Dikecamatan Bulak, terdata 101 penduduk musiman. Untuk menertibkan pencatatan, kecamatan tersebut mendaftarkan penduduk musimannya secara kolektif. Biasanya yang mendaftarkan adalah ketua RT atau RW. "Kalau disuruh ngurus sendiri, takutnya ada yang malas sehingga tidak mempunyai SKTS." jelas Camat Bulak Suprayitno. Diwilayah itu, pekerja swasta mendominasi sebagai penduduk musiman. Mereka bekerja sebagai buruh pabrik. Ada pula yang bekerja sebagai karyawan swasta.

Sementara itu, di Pabean Cantian ada 229 penduduk musiman. Di Krembangan dan Kenjeran, jumlah penduduk musiman sebanyak 223 dan 619 orang. Yang paling sedikit di Kecamatan Semampir, 78 penduduk musiman. Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen mempermudah pengurusan identitas penduduk musiman. Sebelumnya, saat mengurus kipem, penduduk harus menyertakan surat pindah sementara. Namun , sekarang penduduk musiman dimudahkan dengan SKTS. Mereka bisa mendaftar secara online ke website dispendukcapil. Setelah itu, bukti pendaftaran di-print.

Bukti pendaftaran online tersebut kemudian dibawa ke kelurahan. Penduduk musiman juga wajib menyertakan fotokopi KTP, surat keterangan tinggal sementara yang ditandatangani pemilik rumah atau kost, serta tanda tangan ketua RT/RW. Surat keterangan kerja atau studi juga harus disertakan. Dispendukcapil Kota Surabaya belakangan rajin mengadakan operasi yustisi terhadap penduduk musiman. Mereka melakukan aksi jemput bola bagi yang belum mempunyai SKTS. "Tujuannya tentu menertibkan," ujar Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Suharto Wardoyo.

 

Sumber : Jawa Pos

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 29 April 2015 09:51 )
 

Sistem Informasi status pasangan

Surel Cetak PDF
alt

Curiga Pacar Telah Beristri? Anda Bisa Pastikan di Situs Ini

 http://sipdispendukcapil.surabaya.go.id/sip/pasangan.html

Surabaya - Sejak 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya telah mempunyai Sistem Informasi Pencatatan Perkawinan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya Suharto Wardoyo menyebutnya sebagai Sistem Informasi Perkawinan yang bisa melihat status pernikahan calon pasangan kita / sudah beristri atau belum ?

Calon pengantin ternyata bisa saling melacak status perkawinan masing-masing. Caranya, cukup membuka laman dispendukcapil.surabaya.go.id. Di bagian tengah, klik "Sistem Informasi Pencatatan Perkawinan". "Ini sering kali disebut orang sebagai situs antipoligami," kata Suharto.

Selanjutnya, klik kanal "Cari Pasangan". Lalu masukkan nama dan tanggal lahir seseorang yang ingin dilacak statusnya. Jika yang bersangkutan masih terikat perkawinan, namanya akan muncul lengkap beserta nama pasangan, alamat, dan tanggal kawin sesuai dengan data pada kartu keluarga. Sebaliknya, jika belum atau tidak lagi terikat perkawinan, kolom-kolom itu akan kosong. 

Menurut Suharto, layanan ini memang bertujuan melindungi kaum perempuan. Mereka yang hendak menikah sebaiknya memastikan lebih dulu status para calon suami. Pihak keluarga juga bisa bertindak aktif dengan mencari tahu apakah calon pengantin pria masih terikat sebuah perkawinan. "Apakah dia masih beristri ataukah sudah cerai, bisa diketahui," ujar Suharto. 

Selain itu, calon pengantin nonmuslim dapat mendaftarkan perkawinannya secara online. Pasangan tersebut cukup masuk ke kanal "Calon Pengantin" dan mengisi kolom yang tersedia. Cara ini jauh lebih efektif karena tidak perlu mengantre di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya.

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 16 April 2015 12:01 )
 

Sukseskan Pemilukada, Dispendukcapil Surabaya Mutakhirkan DP4

Surel Cetak PDF

Sukseskan Pemilukada, Dispendukcapil Surabaya Mutakhirkan DP4

alt

 

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya memiliki peran penting dalam ikut menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Surabaya Tahun 2015. Dispendukcapil Kota Surabaya bertugas untuk menyiapkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilukada Kota Surabaya 2015. Nantinya, DP4 tersebut menjadi rujukan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan Data Pemilih Tetap(DPT).

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengungkapkan, dalam kaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Surabaya 2015, Dispendukcapil Kota Surabaya telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih Surabaya. Sampai saat ini jumlah pemilih di Surabaya mencapai 2.183.258 jiwa. Jumlah tersebut diperoleh dari data SIAK layanan Kota Surabaya akhir Februari 2015 untuk perkiraan tanggal pemilihan pada tanggal 16 Desember 2015. “Sesuai dengan perekaman KTP Elektronik (KTP-el) tanggal 1 Maret 2015, jumlah pemilih Pemilukada Surabaya mencapai 2.170.899, yang belum perekaman 420.902 jiwa, “ tegas Suharto Wardoyo.

Namun, Suharto Wardoyo menegaskan , dikarenakan penduduk Surabaya tidak statis, maka diperkirakan data jumlah tersebut sewaktu-waktu juga bisa bertambah dan berkurang. Apalagi, ada banyak jumlah pemilih pemula di Kota Surabaya yang belum termasuk dalam pendataan tersebut. Karenanya, pemutakhiran data penduduk pemilih potensial mutlak diperlukan untuk mengetahui perkembangan data terbaru warga selaku pemilih Pemilu.

“Pemutakhiran ini penting. Karena penduduk itu tidak statis. Ada pertambahan kadang juga berkurang. Ada cukup banyak penduduk yang tidak tinggal sesuai alamat karena telah berpindah domisili. Ada juga warga yang pindah masuk atau pindah keluar Surabaya. Juga ada warga yang meninggal tidak dilaporkan keluarganya,” Jelas mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini.

Kini Dispendukcapil masih menunggu permintaan dari KPU Surabaya untuk pemutakhiran data DPT. Suharto mengatakan akan menyiapkan data paling mutakhir sesuai permintaan KPU. Bila permintaan itu disampaikan pada bulan April, Dispendukcapil akan menyiapkan data yang telah dimutakhirkan akhir bulan Maret 2015. “Kami tinggal menunggu permintaan dari KPU Kota Surabaya sebagai pelaksana. Nanti kami berikan ke KPU nama, alamat, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota. Intinya sewaktu-waktu KPU minta data kami siap,” jelas Suharto.

Selain Dispendukcapil Kota Surabaya dan KPU Kota Surabaya, pihak dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta masing-masing kecamatan dan kelurahan, juga melakukan pemutakhiran data. “DP4 belum dilakukan pengecekan kealamat penduduk. PPK dan PPS mengecek langsung di alamatnya. Jadi nanti kalau misalnya ditemukan orang Surabaya tapi tidak tinggal disitu lagi maka tidak akan dicantumkan lagi ke DPT,” paparnya.

Dispendukcapil Kota Surabaya juga sedang melakukan pemutakhiran data pemilih pemula untuk memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sehingga bisa ikut memiliki hak suara di Pemilukada Surabaya 2015. Karena itu, Suharto mengimbau pelajar atau remaja diusia 17 tahun, untuk segera melakukan perekaman e-KTP di masing-masing kecamatan berdomisili. Selain remaja berusia 17 tahun, Dispendukcapil juga menghimbau para remaja yang berusia 16 tahun untuk ikut melakukan perekaman e-KTP. Menurut Suharto, meski belum cukup usia, tapi perekaman e-KTP sudah bisa dilakukan untuk back-up data.

“Tidak perlu menunggu 17 tahun. Remaja usia 16 tahun. Remaja usia 16 tahun sudah bisa mengikuti perekaman e-KTP sesuai surat dari Kementrian Dalam Negeri. Tetapi KTP elektroniknya diberikan setelah usia mereka 17 tahun,” ujar pria yang piawai bernyanyi ini.

Dalam mendorong warga Surabaya untuk segera memiliki e-KTP, Dispendukcapil Kota Surabaya telah melakukan berbagai program inovasi. Diantaranya dengan menggelar pelayanan perekaman e-KTP di mal-mal seperti Royal Plaza atau di ITC Mega Grosir yang buka pada hari Senin sampai Minggu dari mulai pukul 10.00 hingga pukul 17.00 WIB. “Untuk menyukseskan Pilwali 2015 ini saya menghimbau kepada remaja 17 tahun atau pemilih pemula wajib mendapatkan e-KTP. Jika nanti tidak mendapatkan kartu suara maka warga berhak memilih dengan menunjukkan e-KTP ke petugas pemungutan suara,” sambung pria yang telah menggagasi berbagai program inovasi layanan kependudukan selama menjabat Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya.

Sumber : Surabaya Pagi

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 25 Maret 2015 11:10 )
 
Halaman 3 dari 41 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.