Berita

Dispendukcapil Bentuk Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan

Surel Cetak PDF

alt

Tampung Keluhan Masyarakat dan Beri Solusi Cepat

Pengurusan surat dokumen administrasi kependudukan biasanya identik dengan keruwetan. Namun tidak demikian halnya jika mengurus dokumen administrasi kependudukan di Kota Surabaya. Di Surabaya, warga yang mengurus dokumen kependudukan seperti pelayanan akta kelahiran maupun akta pernikahan, justru mendapat berbagai macam kemudahan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya telah membuat berbagai program terobosan demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Yang terbaru, Dispendukcapil Kota Surabaya kini memiliki “Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan”. Sesuai namanya, unit yang dibentuk sejak awal tahun 2014 ini berfungsi sebagai penampung aduan dan jendela informasi bagi warga Surabaya yang ingin memperoleh keterangan perihal pengurusan dokumen kependudukan.

Keberadaan “Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan” ini membuat warga Kota Surabaya yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengurus surat dokumen kependudukan atau ingin mendapatkan informasi terkait pengurusan dokumen kependudukan. Kini tidak perlu kebingungan. Warga bisa datang ke posko unit ini di kantor Dispendukcapil Kota Surabaya di Jalan Manyar Kertoarjo No. 6 Surabaya.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Mohamad Suharto Wardoyo mengatakan, dibentuknya Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni pada 6 Desember 2013.

Dijelaskan Suharto Wardoyo, keberadaan Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan ini penting bagi masyarakat yang selama ini seringkali mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi dikarenakan berkas yang kurang lengkap. Warga jadi tahu harus mengadu ke mana jika mendapatkan kesulitan.

“Kita (Dispendukcapil Kota Surabaya) sudah membentuk Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan sejak awal tahun. Tujuannya supaya kita bisa membantu memberikan solusi kepada masyarakat,” tegas Suharto Wardoyo ketika ditemui di ruang kerjanya pada akhir pekan kemarin.

Menurut Anang (panggilan Suharto Wardoyo), untuk prosedur standar operasi pengelolaan pengaduan layanan, pengadu bisa datang dan melapor ke meja “Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan” dengan membawa dokumen pengaduan. Rentang waktu pengaduan maksimal 30 hari sejak pengadu menerima layanan di Dispendukcapil.

Pengelola “Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan” akan menerima dan mengecek kelengkapan dokumen pengaduan dan memberikan tanggapan kepada pengadu. Warga selaku pengadu lantas mengisi formulir pengaduan berisi identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan. Pengelola kemudian memberikan tanda terima pengaduan sebagai bukti bahwa pengaduan tersebut telah masuk dan akan segera diproses.

Dari pengaduan yang masuk, pengelola wajib menyelesaikannya paling lambat selama 60 hari. Artinya, lebih cepat diselesaikan berarti lebih baik. Pihak pengelola tidak hanya bertugas mengarahkan kepada pengadu tentang berkas apa saja yang kurang, tetapi jika bisa memberi rekomendasi kepada instansi terkait. Suharto Wardoyo mencontohkan ada warga yang mengajukan akta kelahiran tetapi syaratnya tidak lengkap dan tidak bisa dilengkapi. Ada juga warga akan mengurus paspor haji tetapi tidak memiliki akta kelahiran, akta nikah. Menyikapi aduan tersebut, karena yang bersangkutan sama sekali tidak bisa melengkapi berkas permohonannya, pengelola akan menyampaikan surat rekomendasi untuk diselesaikan melalui penetapan di Pengadilan Agama.

Menurut mantan Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya ini, pengaduan warga Surabaya yang selama ini seringkali masuk ke meja Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan Dispendukcapil Kota Surabaya berkaitan dengan akta kelahiran. Ada warga yang mengadu karena akta lahir tidak bisa diselesaikan imbas berkas yang kurang lengkap.

“Beberapa penduduk Surabaya juga mengeluhkan karena mereka tidak masuk dalam data dari Kementrian Dalam Negeri sehingga yang bersangkutan tidak bisa diproses untuk perpanjangan KTP dan perubahan Kartu Keluarga (KK),” jelas Suharto Wardoyo.

Selain pengaduan secara langsung dengan datang ke Kantor Dispendukcapil Surabaya di Jalan Manyar Kertoarjo, Dispendukcapil Kota Surabaya juga membuka layanan pengaduan secara tidak langsung. Warga bisa menyampaikan pengaduan melalui kotak saran dan juga media elektronik. Masyarakat bisa mengakses ke website http://dispendukcapil.surabaya.go.id untuk melakukan pengaduan maupun Tanya jawab mengenai pelayanan publik dengan menggunakan fasilitas “Sapa Warga”. Masyarakat juga bisa mengirimkan pengaduan maupun Tanya jawab mengenai pelayanan public di alamat email Alamat Email ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya . Masyarakat juga bisa mengirimkan pengaduan maupun Tanya jawab mengenai pelayanan publik melalui faksimili (fax) dengan nomor (031) 5911110.

Dispendukcapil Kota Surabaya juga menyediakan call center di mana masyarakat dapat menghubungi ke nomor 031-5911109 ps. 317 dan 318 untuk melakukan pengaduan maupun Tanya jawab mengenai pelayanan publik.

“Pengaduan yang masuk ke kami baik dilakukan secara langsung maupun melalui website, akan langsung kami tanggapi dan selesaikan. Jangan sampai ruwet Karena kami memang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi yang memantau kinerja kami cukup banyak seperti Ombudsman dan lain-lain,” sambung pria yang piawai memainkan beberapa alat musik seperti keyboard dan gitar ini.

Sumber : Surabaya Pagi, Senin 5 Mei 2014

 

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 05 May 2014 15:47 )
 

Pelayanan BPN Wajib Pakai e-KTP

Surel Cetak PDF

alt

SURABAYA - Warga Surabaya yang belum memiliki KTP elektronik (e-KTP) bakal sulit mengurus pelayanan pertanahan. Sebab, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberlakukan e-KTP sebagai syarat pengurusan tanah. Kini KTP nonelektronik sudah tidak diterima sebagai persyaratan.

Sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/2541/dukcapil yang merujuk pada Surat BPN Nomor 409/7.1-100/II/2014, e-KTP berlaku secara efektif di seluruh kantor wilayah BPN dan kantor pertanahan. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa KTP nonelektronik tidak diperkenankan sebagai persyaratan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Suharto Wardoyo menjelaskan, pihaknya mendapat surat dari Kemendagri terkait dengan penggunaan e-KTP di seluruh BPN. ''Ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah telah menggunakan e-KTP,'' ungkapnya.

Ada sejumlah pelayanan yang tidak bisa dilayani bila pemohon memakai KTP nonelektronik. Di antaranya, sertifikat baru, surat hak milik (SHM), dan hak guna bangunan (HGB).

Aturan menggunakan e-KTP untuk layanan pertanahan itu dimulai pada Februari lalu. ''Ini kebijakan yang bagus,'' katanya.

Meski KTP nonelektronik berlaku hingga 31 Desember mendatang, kebijakan BPN tersebut merupakan hal yang tepat. Sebab, kebijakan itu mendorong masyarakat untuk menggunakan e-KTP. Otomatis, masyarakat yang tidak memiliki e-KTP harus segera mengurusnya. ''Ini bisa membantu dispendukcapil agar menambah jumlah warga yang merekam e-KTP,'' tuturnya.

Dengan kebijakan tersebut, diprediksi ada banyak warga yang mengurus e-KTP. Untuk mengantisipasinya, dispendukcapil terus membuka pelayanan di kantor dispendukcapil sekaligus pada hari libur. Yaitu, Sabtu dan Minggu. Untuk hari libur, pelayanan bisa dilaksanakan di KTP Smart Office Royal Plaza, ITC, dan PTC. ''Perekaman e-KTP bisa dilakukan di sana,'' ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, jika ada warga yang mengurus layanan pertanahan telah merekam e-KTP tetapi belum memperoleh kartunya, Suharto meminta BPN mengecek KTP tersebut ke dispendukcapil. ''Kami akan pastikan lebih dulu, sudah merekam atau belum,'' terang mantan Kabaghukum tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengungkapkan bahwa selama ini banyak warga yang belum mengurus e-KTP karena merasa KTP lama masih bisa digunakan. Kebijakan itu seharusnya bisa segera diikuti instansi pemerintahan yang lain. Misalnya, kecamatan, kelurahan, dan pemkot. ''Ini tentu akan semakin memfilter warga dan segera mengurus e-KTP,'' paparnya.

Hingga saat ini, warga Surabaya yang belum merekam e-KTP mencapai 487.622 orang di antara 1.674.257 wajib e-KTP. Padahal, pada akhir 2014, KTP nonelektronik bakal tidak berlaku lagi.(idr/c14/end)

Sumber : www.jpnn.com

 

Terpaksa Harus Rekam Ulang e-KTP

Surel Cetak PDF

alt

SURABAYA - Warga Kota Pahlawan yang belum mendapat e-KTP meski sudah merekam kartu identitas baru itu harus khawatir. Sebab, dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) memastikan bahwa ada puluhan ribu warga yang harus merekam e-KTP ulang. Gara-garanya, terdapat selisih antara data e-KTP yang dikirim kecamatan dan data yang diterima Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berdasar data dispendukcapil, jumlah data yang dikirim 31 kecamatan untuk warga yang telah merekam e-KTP mencapai 1.901.109. Tetapi, Kemendagri ternyata hanya menerima 1.674.805 data. Akibatnya, ada selisih sekitar 226.304 yang tidak terdata di database Kemendagri.

Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo menuturkan, warga yang belum mendapat e-KTP harus merekam ulang. Terutama warga yang hingga kini belum menerima e-KTP yang baru.

Sebab, diindikasikan mereka termasuk warga yang datanya tidak diterima di Kemendagri. ''Mau tidak mau, perekaman e-KTP ulang ini harus dilakukan,'' ujarnya.

Menurut Anang, panggilan akrab Suharto Wardoyo, terjadinya seleisih jumlah perekaman itu disebabkan pengiriman online yang gagal. Diduga, data yang telah dikirim kepada Kemendagri tersebut masih ngendon. ''Kalau Kemendagri bilangnya ngendon, data itu menumpuk di kecamatan dan tidak diterima Kemendagri,'' paparnya.

Data ngendon tersebut baru diketahui sekitar sebulan ini. Jadi, saat dispendukcapil melaksanakan perekaman e-KTP di Kelurahan Kapas Madya, Kecamatan Tambak Sari, ternyata banyak warga yang mengeluh sudah pernah merekam e-KTP. ''Awalnya, banyak yang ngeluh karena harus merekam e-KTP lagi,'' terangnya.

Selain itu, dispendukcapil memberi daftar nama warga di 31 kecamatan yang wajib merekam ulang e-KTP. Warga yang belum menerima e-KTP bisa meminta untuk dicek di kecamatan. ''Kalau namanya terdaftar, ya mereka harus rekam ulang,'' katanya.

Dia berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu direpotkan dengan perekaman ulang e-KTP. Bahkan, agar warga lebih mudah mengurusnya, perekaman dilakukan di tingkat kelurahan. ''Untuk merekam e-KTP itu, warga menghabiskan tenaga dan waktu,'' jelasnya.

Selain di kelurahan, perekaman ulang bisa dilaksanakan di mal yang menyediakan pelayanan e-KTP. ''Warga tidak harus merekam ulang di dispendukcapil,'' tegas mantan Kabaghukum tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengungkapkan bahwa selisih data e-KTP antara kecamatan dan Kemendagri tersebut sangat merugikan masyarakat. Seharusnya, sejak awal, koneksi internet itu jangan sampai bermasalah.

Dia memprediksi bukan hanya koneksi internet yang menjadi masalah utama. Bisa jadi sumber daya manusia (SDM) di kecamatan yang kurang mampu mengoperasikan alat perekaman data e-KTP tersebut. ''Mungkin juga masalah SDM,'' ungkapnya.

Karena sudah ada masalah seperti itu, dispendukcapil jangan hanya membuka perekaman e-KTP di tingkat kelurahan. Herlina menjelaskan, kalau perlu, dispendukcapil membuka perekaman sampai tingkat rukun warga (RW). ''Pilih RW yang jumlah warga yang belum merekam e-KTP paling banyak atau paling banyak warga yang harus merekam ulang e-KTP,'' tandasnya. (idr/c14/end/mas)

Sumber : http://www.jpnn.com

 

BPN RI Wajibkan Pelayanan Urusan Tanah Gunakan E-KTP

Surel Cetak PDF

 alt

Surabayanews.co.id - Rupanya tidak hanya terbentur masalah administrasi pada sejumlah intansi pelayanan publik dan perbankan. Dampak negatif kurangnya pemenuhan target E-KTP makin bertambah. Karena, per tanggal 19 Maret 2014 Badan Pertanahan RI mensyaratkan pengurusan pelayanan urusan tanah menggunakan E-KTP.

Peraturan penggunaan E-KTP dalam pengurusan layanan tanah di BPN sendiri, untuk mempercepat target pemenuhan E-KTP warga Surabaya, yang masih kurang 400 ribu penduduk.

Kepala Dinas Kependudukan Capil Surabaya, Suharto Wardoyo, saat ditemui disela-sela Paripurna Raperda Pelayanan E-KTP seakan tidak memiliki daya untuk memenuhi target tersebut. Karena masalah perekaman dan penerimaan masih dalam upaya pemenuhan seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

“Kita dari Dispendukcapil Surabaya telah menambah target perekaman tiap harinya 160 kelurahan di surabaya,”terangnya

Langkah persyaratan tersebut merupakan amanat undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang tidak lagi mau menerima pelayanan urusan pertanahan dengan menggunakan KTP lama. (yud/fan)

 

Berbagai Modus Pemilik KTP Ganda

Surel Cetak PDF

alt

suarasurabaya.net - Suharto wardoyo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mengemukakan ada indikasi pemilik KTP ganda secara sengaja membuat KTP lebih dari satu.

Berbagai modus dilakukan untk mendapatkan identitas ganda, diantaranya :
- Memanipulasi data pribadi
Seperti foto, tandatangan, tempat tanggal lahir, nama orang tua, hingga nama di KTP.
- Memiliki dua atau lebih tempat tinggal
Misalnya KTP asli Madiun tetapi bekerja dan tinggal di Surabaya. Kalau ingin membeli motor, membuka rekening bank dan administrasi lainnya di Surabaya, sistem mengharuskan menggunakan KTP asli Surabaya.
- Menguji keefektifan e-KTP
Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang iseng, seperti yang sempat pernah dilontarkan Gamawan Fauzi, Kemendagri.

Meski demikian, sebagian besar pemilik KTP ganda tidak memiliki unsur kesengajaan. Karena data yang disampaikan sama dan tidak dipalsukan.

Untuk itu, Anang, sapaan akrab Kepala Dispendukcapil Surabaya memberikan solusi kepada si pemilik untuk memilih menjadi penduduk Surabaya atau kota lain.

"Jika KTP ganda terjadi karena kesalahan administrasi dan tidak sengaja, solusinya pemilik harus memilih jadi penduduk Surabaya atau kota lain," tukasnya.(berbagai/nia/ipg)

 
Halaman 3 dari 33 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.