Berita

PEMKOT DATA PENGHUNI APARTEMEN

Surel Cetak PDF
alt

SURABAYA – Pendataan kependudukan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) tidak hanya menyasar kos-kosan. Mereka juga masuk ke apartemen. Petugas gabungan dari dispendukcapil, trantib Kecamatan Wonocolo, dan Polsek Wonocolo mendatangi apartemen Puncak Marina, Selasa siang (24/2).

Petugas mengumpulkan para penghuni di ruang pertemuan lantai 2. Di ruangan itulah mereka mendata satu per satu penghuni.

Bukan hanya warga negara Indonesia yang datang untuk menjalani pemeriksaan dokumen itu. Ada pula warga negara asing yang sangat antusias mengikuti pengecekan administrasi kependudukan tersebut. ’’Kami datang ke sini sejak November tahun lalu,’’ kata Elder Williams yang berkebangsaan Amerika Serikat.

Pria yang datang bersama istrinya, Sister Williams, tersebut menyatakan tidak terganggu pemeriksaan itu. Dia malah suka dengan kegiatan tersebut. Dia menganggap para petugas sangat ramah dalam memeriksa seluruh dokumen. ’’Ini kesempatan untuk memahami satu sama lain,’’ ujarnya.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penduduk Dispendukcapil Arief Budiarto menuturkan, pemeriksaan itu memang tidak sama dengan razia di kos-kosan. Petugas pekan lalu berkoordinasi dengan manajemen apartemen untuk mengadakan pengecekan data kependudukan itu. ’’Kantidak mungkin kami door-to-door. Setiap lantai ada kuncinya,’’ imbuhnya.

Dia menyebutkan, pengecekan administrasi tersebut ditujukan untuk memutakhirkan data kependudukan. Pemkot ingin jemput bola kepada warga yang tinggal di apartemen. Yang didata bukan hanya kitas, tapi juga e-KTP dan surat keterangan tempat tinggal bagi warga negara asing. ’’Ini sekaligus persiapan data menjelang pilkada,’’ ujarnya.

Sementara itu, Asisten Property Management Puncak Marina Edi Syafi’i menuturkan, dari 233 hunian yang ditempati, sejauh ini okupansi mencapai 50 persen. Dia sangat berterima kasih kepada pemkot yang telah memfasilitasi pengecekan data kependudukan itu. Cara tersebut juga memudahkan pendataan penghuni. Sumber : JawaPos

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 02 Maret 2015 14:25 )
 

415.000 Warga Surabaya Belum Miliki E-KTP

Surel Cetak PDF

alt

415.000 Warga Surabaya Belum Miliki E-KTP

SURYA Online, SURABAYA - Sekitar 415.000 warga kota Surabaya hingga kini belum memiliki E-KTP.  Jumlah tersebut bagian dari 2,1 juta warga Surabaya yang wajib ber-KTP karena sekitar 1,7 juta warga telah memiliki E-KTP.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, khusus untuk Surabaya sampai sekarang tidak mengalami kendala. Ini setelah Dispendukcapil Kota Surabaya memiliki peralatan cetak E-KTP sendiri.

"Ini mungkin keunggulan yang kami punya sehingga tidak mengalami kendala dalam pencetakan E-KTP," kata dia, Senin malam (12/1/2015).

Sampai sekarang ini, menurut Suharto, bahan baku E-KTP kosong yang tersedia di Dispendukcapil mencapai 15.000 keping. Dari jumlah tersebut baru sekitar 2.000 keping yang telah terpakai dan distribusikan kepada warga yang mencari E-KTP.

Hanya saja, ungkap Suharto, Dispendukcapil Kota Surabaya dalam mencetak E-KTP tetap mengacu dan menunggu perekaman data dari pemerintah pusat.

Ini setelah pencari E-KTP melakukan pengurusan melalui RT, RW, kelurahan hingga kecamatan dan dispendukcapil yang diteruskan ke pemerintah pusat.

"Jadi proses tersebut sudah tertata dan Kota Surabaya tidak ada persoalan," tutur Suharto Wardoyo.

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 03 Maret 2015 09:37 )
 

NIK Khusus Bayi selesai 3 hari

Surel Cetak PDF
alt

NIK Khusus Bayi selesai 3 hari.

Surabaya - Ketentuan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosisal (BPJS) Kesehatan yang tidak meng-cover bayi terus dikeluhkan. Sebab, jumlah bayi yang lahir dalam kondisi sakit ternyata tidak sedikit. Buktinya berdasar data RSUD dr. Soetomo setiap hari setidaknya ada 30 bayi yang sakit.

Ke-30 bayi itu menghuni neonatal intensive care unit (NICU). Selain itu, berdasar data 229 bayi sakit yang meregang nyawa. Karaena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) Surabay berinisiatif meluncurkan program terbaru.

Kami sudah berkomitmen. Khusus untuk bayi yang akan mendaftar BPJS, kami permudah membuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akta kelahiran,” ujar Kepala DISPENDUKCAPIL Surabaya Suharto Wardoyo kemarin.

Pria yang akrab disapa Anang itu menambahkna, dengan segera mendapat kartu BPJS sang bayi bisa ditanggung jaminan kesehatan nasional tersebut.

Nah, ada beberapa syarat saat pengurusan NIK bayi yang akan mendaftar BPJS Yakni, orang tua bayi meminta surat keterangan kelahiran dari tempat persalinan.

Misalnya puskesmas, bidan, atau rumah sakit. Termasuk, surat keterangan dari lurah. Kemudian sang bayi sudah diberi nama. Selain itu, orang tua bayi harus melampirkan fotokopi kartu keluarga (KK) dan KTP yang sudah di legalisasi. Ada juga fortokopi akta nikah orang tua.

Sementara itu, ada syarat utama yang tidak boleh terlewat. Yakni, surat pengantar dari BPJS yang menyatakan bahwa orang tua akan menyatakan bahwa orang tua akan mendaftarkan bayinya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyelewengan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah itu, orang tua segera membawa data tersebut ke kantor DISPENDUKCAPIL di jalan Manyar Kertoarjo No.6 “Syaratnya harus dibawa lengkap nanti di kantor langsung bilang petugas akan bikin NIK untuk BPJS. Jadi, kami prioritaskan untuk dicetak dulu” ujarnya.

Petugas akan membuat NIK sekaligus akta kelahiran.

Nah, untuk mempercepat pengurusan, Anang berjanji menuntaskan pembuatan NIK biasa yang mencapai tujuh hari kerja. Artinya, hari libur seperti Sabtu dan Minggu tidak dihitung, “Ini khusus untuk pengurusan BPJS saja,”ungkap Anang.

Dia mencontohkan, jika orang tua mengajukan pembuatan NIK bayi pada Senin, kamis nomor tersebut sudah bisa tuntas. Namun, tiga hari kerja itu berlaku jika NIK diambil di kantor dispendukcapil. Selama ini NIK dikirimkan ke kecamatan. Jika di kecamatan NIK bisa diambil dengan sistem empat hari kerja. Anang beralasan, setidaknya dibutuhkan waktu sehari untuk mengirimberkas ke kantor kecamatan.

Terkait dengan bayi yang tidak langsung ditanggung BPJS, Anang mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab hal ini merupakan ketentuan BPJS. Menurut Anang, hanya warga yang memiliki NIK yang bisa mendaftar BPJS. Tidak terkecuali bayi atau anak anak di bawah 17 tahun, “Sudah sepertitu syaratnya, harus punya NIK, kalau tidak punya data kependudukan, mereka tidak bisa diproses. Yang jelas, DISPENDUK sudah bertemu dengan pihak BPJS. Kami sudah berupaya mempercepat,”ucapnya.

Kasus tidak di-cover nya bayi pada BPJS juga dikeluhkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya.

“Setahun BPJS beroperasi, evaluasinya pada peraturan bayi PBI (penerima bantuan Iuran,red). Tidak otomatis terdaftar BPJS” ujar Kepala Bidang Jaminan dan sarana Kesehatan Dinkes Surabaya drg. Bisukmo Kurniawati.

Betty-panggilan Basukma Kurniawati-menyatakan akibat ketetapan BPJS itu, peserta PBI yang bayinya baru lahir disodori dua pilihan. Pertama, mendaftarkan bayinya dalam BPJS mandiri kelas III. Sebelumnya sang bayi harus memiliki NIK.

Pilihan kedua warga PBI bisa mengurus surat keterangan miskin (SKM) untuk bayinya. Surat tersebut dibuat melalui kelurahan. Sumber JAWAPOS Senin 12 Januari (Metropolis).

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 03 Maret 2015 09:40 )
 

KTP-el bisa ke DISPENDUKCAPIL dgn pengantar dr Kecamatan

Surel Cetak PDF
Pecetakan KTP-el di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya

Bagi warga Surabaya yang belum menerima KTP-el tetapi sudah pernah melakukan perekaman KTP-el maka bisa dilayani di DISPENDUKCAPIL Surabaya pada jam Kerja.

Dengan Mekanisme : Surat pengantar dari Kecamatan untuk kemudian diserahkan pada loket 9 DISPENDUKCAPIL SURABAYA.

Proses : 3 hari kerja.

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 08 Januari 2015 08:24 )
 

Mendagri: Pencetakan KTP-el Dilanjutkan

Surel Cetak PDF
alt

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pencetakan KTP elektronik dilanjutkan. Setelah sempat dihentikan karena Kemengterian Dalam Negeri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah berjalan sejak tahun 2011 tersebut.

"(KTP-el) jalan terus, yang KPK biar diteruskan KPK. Yang kami jalan terus. Pencetakan jalan, kami kontrol," kata Tjahjo di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Senin (1/12).

Menurut Tjahjo, pencetakan KTP-el tidak bisa dihentikan. Lantaran setiap hari masyarakat membutuhkannya untuk keperluan sehari-hari. Tidak hanya berhubungan dengan pelayanan kependudukan. Tetapi juga untuk aktivitas lain, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga migrasi.

Pada November lalu, Tjahjo mengatakan, penghentian pencetakan KTP-el diperpanjang. Moratorium yang mulanya ditargetkan Kemendagri selama November, diperpanjang hingga Januari 2015.

"Penghentiannya diperpanjang, sampai Januari. Ya (karena) merombak, pengecekan sampai tuntas, menyangkut keamanan, data-data yang tidak benar, membersihkan semua," jelasnya.

Beberapa hari setelah dilantik sebagai Mendagri Kabinet Kerja, Tjahjo mengatakan evaluasi program e-KTP karena dilakukan evaluasi menyeluruh. Menurut Tjahjo terdapat beberapa persoalan yang harus diselesaikan. Pertama, ada dugaan database kependudukan secara elektronik tidak akurat.

Banyak data kependudukan ganda, bahkan memiliki lebih dari satu E-KTP. Tidak sedikit pula penduduk yang sudah meninggal, namun masih tercatat dalam data kependudukan dan terdaftar sebagai pemilih.

Kedua, masalah distribusi fisik E-KTP. Tjahjo mengatakan, banyak laporan yang menyebutkan beberapa daerah belum mendapatkan hasil cetakan KTP yang sudah direkam. Ketiga, belum adanya standar operasional kerja yang seragam. Sehingga setiap daerah menafsirkan arahan pusat secara berbeda.

Masalah keempat yang harus dievaluasi, lanjutnya, menyangkut sistem dan spesifikasi pencatatan dan perekaman yang digunakan. Tjahjo menginginkan sistem informasi administrasi kependudukan yang berbasis sentral dan terpadu.

Sumber : .dukcapil.kemendagri.go.id

 
Halaman 3 dari 39 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.