Berita

Siap manfaatkan layanan Akta Online

Surel Cetak PDF
alt

RUNGKUT-Pengenalan pembuatan akta kelahiran via internet alias online sudah berlangsung tiga bulan lalu. Namun, sosialisai kebijakan yang di terapkan Dinas Kependudukan Dan Catatn Sipil ( DISPENDUK CAPIL ) Kota Surabaya itu baru berlangsung pekan ini .Warga surabaya patut berbangga dan memanfaat kan layanan grand launching nya berlangsung tepat pada 10 November tersebut. Sebab, Kota Pahlawan adalah kota pertama di Indonesia yang melakukan gebrakan untuk pembuatan akta lahir online. Pengenalan secara mendalam layanan itu sudah dilaksanakan pada 13/14 November kepada seluruh lurah dan kecamatan se Kota Surabaya terdiri atas 154 Kelurahan dan 31 kecamatan . “ kami ingin tahu kesiapan masing-masing kelurahan, mulai alat-alat sampai dengan mekanisme nya, “ Ujar Suharto wardoyo, Kepala Dinas DispendukCapil Surabya . Salah satu kecamatan yang siap mengadakan sosialisasi kepada warga adalah kecamatan Rungkut. “ Kami mulai sejak 11 November . dan, bertahap di lanjutkan mulai pekan depan agar warga lebih paham, “ Kami mulai sejak november . Dan, Bertahap di lanjutkan mulai pekan depan agar warga lebih paham, “ Ujar Camat Rungkut Ridwan Mubarun. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Rungkut Diana Tri Menambahkan, Kecamatan siap membantu, warga yang akan mendaftar akta secara online. “ Jika warga sulit mengakses internet untuk pendaftaran online baik pendaftaran akta lahir maupun surat lain seperti SKTS, warga dapat langsung datang ke, kelurahan atau kecamatan, “ katanya. “ Kami sudah siapkan laptop dan internet pegawai pun siap membantu, “ ujarnya. Minggu ini akan di pasang komputer di masing-masing kecamatan yang terkoneksi dengan DispendukCapil Surabaya. “ Komputer untuk akta lahir online Sudah siap, Tinggal menunggu petugas memasangnya . agar terkoneksi dengan internet dan DispendukCapil Surabaya, “ Ujar Camat Gubeng Achmad Widyantoro saat di hubungi kemarin. Suharto wardoyo Menambahkan, “ pembuatan Akta lahir secara online sangat simpel dan memudahkan warga. Mereka tidak perlu lagi membawa banyak berkas ke DispendukCapil. “ warga hanya perlu mengisi formulir via internet dengan alamat www.dispendukcapil.surabaya.go.id , “ katanya . Setelah itu, Formulir isian di cetak untuk di tanda tangan i lurah sebagai bukti pendaftaran. Waktu yang di butuhkan untuk di verifikasi. Waktu yang di butuhkan untuk pendaftaran pun lebih cepat. “ prosedurnya 3 hari kerja . Sebelumnya, Masih 7 hari kerja. “ Ujarnya .

 

E-KTP Palsu Marak, Dibikin di Luar Negeri Pembuatan Dihentikan hingga Desember

Surel Cetak PDF
alt



JAKARTA – Klaim pemerintah bahwa e-KTP tidak bisa dipalsukan terbantahkan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) justru menemukan adanya KTP palsu buatan Tiongkok dan Prancis. Bahkan, bentuk e-KTP palsu itu tidak bisa dibedakan dengan e-KTP asli. Untuk mengetahui keasliannya, e-KTP hanya bisa dideteksi dengan smart card reader atau alat pembaca e-KTP.

Ditemui di kantor Kemendagri Senin (17/11), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, masyarakat umum tidak akan bisa mengetahui perbedaan e-KTP palsu dan e-KTP asli. Sebab, bentuk keduanya sama sekali tidak berbeda. ”Hologramnya juga sama,” papar dia.

Namun, masih ada cara lain untuk bisa mendeteksi e-KTP palsu tersebut. Yakni, mengecek e-KTP di smart card reader. Bila tidak muncul data identitas yang sama antara e-KTP dan database, dapat dipastikan e-KTP itu palsu. ”Ini yang membuat masalah ini makin kritis,” terangnya.

Bahkan, keadaan itu membuat Kemendagri berasumsi bahwa di Indonesia banyak e-KTP ganda. ”Bentuk dan kertasnya semua sama, hanya data yang membedakan, di antara kita ada yang memegang e-KTP ganda,” tegasnya.

Saat ini Kemendagri telah memegang bukti adanya e-KTP palsu tersebut. Langkah selanjutnya, Kemendagri akan mengevaluasi semua masalah yang ada dalam e-KTP, tidak hanya soal e-KTP palsu. ”Di Jogja kami juga evaluasi semua,” paparnya.

Evaluasi itulah yang kemudian membutuhkan penghentian semua pembuatan e-KTP seperti pencetakan dan pembagian blangko. Dengan demikian, daerah juga belum bisa mencetak sendiri e-KTP. ”Penghentian e-KTP ini hingga akhir Desember,” terangnya sambil terburu-buru berjalan menuju ruangannya di lantai 2 kantor Kemendagri.

Selain itu, saat ditanya soal lokasi server database e-KTP di India yang sempat dipermasalahkan karena berada di luar negeri dan berpotensi dimanfaatkan asing, Tjahjo tidak menjawab dengan jelas. Dia mengatakan bahwa aplikasi dan database itu hingga saat ini masih dikelola vendor pelaksana. ”Jadinya, data yang seharusnya menjadi rahasia negara malah mudah diakses asing,” paparnya ketika ditemui setelah rapat kabinet di Istana Negara kemarin.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Ryadmadji menuturkan bahwa saat ini dua e-KTP palsu tersebut disimpan Mendagri langsung. Bahkan, Kemendagri memastikan e-KTP palsu itu merupakan buatan Tiongkok dan Prancis.

”Yang mendapatkan e-KTP palsu itu Mendagri sendiri beberapa waktu lalu. E-KTP palsu tersebut ditunjukkan waktu evaluasi di Jogja. Kami juga terkejut melihat itu,” terangnya ditemui di ruang puspen.

Di bagian lain, pakar TI Universitas Indonesia Ruby Alamsyah menjelaskan, sangat mungkin pemalsuannya itu ada pada blangko e-KTP dan teknologinya. Artinya, ada pihak yang bisa memproduksi blangko dan teknologi e-KTP yang sama dengan yang dipakai Kemendagri. ”Pemalsuannya pada blangko dan teknologi, tapi database tidak bisa dipalsukan,” terangnya.

Dengan ditemukan pemalsuan itu, semua tujuan pemerintah untuk membuat identitas resmi yang tidak dapat dipalsukan ternyata pupus. Pasalnya, selama ini e-KTP dibuat begitu kompleks untuk alasan keamanan itu. ”Ini yang salah Kemendagri, bisa salah memilih desainnya atau salah memilih teknologinya,” ucap dia.

Soal lokasi server database e-KTP, dia mengatakan bahwa sampai saat ini hal tersebut masih sumir, lokasi server di luar negeri ataukah di Indonesia. Namun, yang jelas untuk penempatan server, ada dua pertimbangan. Yakni, physical security dan logical security. Untuk soal physical security, yang jelas, server di daerah hukum Indonesia tentu akan lebih aman. ”Sebab, bisa dilindungi orang yang berkepentingan. Kalau di luar negeri, susah dilindungi karena wilayah hukum negara lain,” tuturnya.

Untuk pertimbangan logical security, sebenarnya di mana pun lokasi server tetap bisa diretas. Dengan demikian, sebenarnya secara logical security tidak ada masalah, apakah lokasinya di luar negeri atau dalam negeri. ”Hanya soal pertimbangan fisik saja, malahan juga ada aturan soal letak server,” ujar dia.

Menurut Peraturan Pemerintah No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektornik, semua perusahaan swasta seperti Google dan Yahoo diwajibkan untuk menempatkan lokasi server di Indonesia. ”Tentunya, ini berlaku untuk pemerintah,” jelasnya.

Karena itu, lanjut dia, kalau saja berada di luar negeri, server bisa dipindahkan segera ke Indonesia. Hal tersebut sangat memungkinkan dan tidak ada halangan. ”Memindahkan server itu mudah sekali, kok,” jelasnya.

Sementara itu, petinggi ITB yang pernah diminta masukan untuk penentuan lokasi server e-KTP juga angkat bicara terkait masalah tersebut. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Wawan Gunawan menjelaskan, dalam rapat antara Kemendagri dan ITB pada 2012, Kemendagri meminta informasi soal lokasi server yang aman. ”Dengan pertimbangan aman soal kebencanaan, tidak ada soal pertimbangan secara TI,” paparnya.

Yang jelas, lanjut dia, saat itu pihaknya mengusulkan agar server dibangun di Batam atau Kalimantan Selatan. Pertimbangannya, dua lokasi itu merupakan daerah yang aman, terutama dari gempa. ”Namun, tidak ada pembahasan soal lokasi server yang di luar negeri,” terangnya. (idr/aph/c10/end)

Sumber : Jawa Pos

 

Dengan e-Lampid, Urus Akta Lahir-Kematian Lebih Mudah dan Cepat

Surel Cetak PDF
alt


 

Keinginan warga Kota Surabaya bisa mengurus surat administrasi kependudukan secara mudah, tanpa antrean panjang dan cepat selesai, bukan lagi angan-angan. Warga Kota Surabaya kini bisa dengan mudah mengurus akta kelahiran dan akta kematian secara online melalui layanan aplikasi terbaru bernama e-Lampid.

Aplikasi e-Lampid yang merupakan kependekan dari "kelahiran-kematian-pindah-datang" adalah sistem informasi kependudukan terintegrasi yang dibangun dan dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Aplikasi ini "buah pikiran" Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya untuk mendukung penyelenggaraan good governance di lingkungan Pemkot Surabaya.

Aplikasi ini menjadi satu dari tiga layanan inovasi di "kios layanan publik" yang diluncurkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan (10/11).

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo yang hadir dalam peluncuran e-Lampid mengatakan, melalui aplikasi ini, pemohon tak perlu datang ke loket pelayanan di dinas sehingga akan mengurangi volume antrian. Warga cukup mengurus melalui kios layanan publik di kantor kelurahan. Bentuknya mirip mesin ATM dengan dilengkapi layar touchscreen, keyboard, scanner dan printer untuk mempercepat proses pelayanan. Warga juga bisa mengurus di rumah lewat smartphone/tablet atau ke warnet.

Syarat pengurusan akta kelahiran untuk anak belum berusia 17 tahun, pemohonnya adalah kepala keluarga. Bila yang bersangkutan telah berusia 17 tahun atau pernah menikah dan belum punya akta kelahiran, bisa mengurus sendiri dengan syarat penduduk Surabaya.

Untuk tata cara pelayanan akta kelahiran online, pemohon bisa masuk ke portal http://dispendukcapil.surabaya.go.id. Tinjau konten "Website Terkait" lalu klik item "Pendaftaran Online Akta Catatan Sipil" di bawahnya. Selanjutnya tinggal pilih, item kelahiran bergambar bayi atau akta kematian berlogo bendera putih.

Pemohon lalu mengisi formulir pendaftaran dengan memasukkan NIK. Bila NIK pemohon belum terdaftar, sistem informasi akan menginformasi penolakan. Bila sudah terdaftar, pemohon selanjutnya mengunggah persyaratan penerbitan kutipan akta kelahiran. Bila telah diunggah, pemohon mencetak tanda bukti permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran via elektronik lalu menyerahkannya ke petugas registrasi di kelurahan. Petugas registrasi lalu mem-verifikasi data yang diunggah dengan dokumen fisik. Bila persyaratan tak lengkap, petugas menginformasikan ke pemohon untuk melengkapinya. Bila lengkap, petugas menyampaikan laporan ke lurah guna memperoleh pengantar melalui sistem informasi.

Berdasar pengantar itu, petugas pada instansi pelaksana akan mem-verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan melalui sistem informasi.Bila belum lengkap dan belum benar, petugas menginformasikan ke pemohon untuk memperbaiki/melengkapi persyaratan. Bila telah lengkap dan benar, petugas pada instansi pelaksana melaporkan ke pejabat pencatatan sipil. Pejabat lalu melakukan proses pencatatan dalam register akta dan menerbitkan kutipan akta kelahiran yang kemudian disampaikan pada pemohon melalui kelurahan.

Untuk tata cara pelayanan akta kematian, ketua RT melaporkan kematian warga nya ke instansi pelaksana setelah memperoleh keterangan yang cukup dari anggota keluarga selaku pemohon. Keterangan anggota keluarga dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran pelayanan kutipan akta kematian secara online melalui http://dispendukcapil.surabaya.go.id dengan memasukkan NIK salah satu anggota keluarga penduduk Surabaya. Selebihnya tata caranya tidak berbeda dengan pelayanan akta kelahiran.

"Kalau yang lama kan verifikasi di Dispendukcapil, ini verifikasinya di kelurahan. Ini tiga (3) hari selesai, kalau yang manual tujuh (7) hari dan yang online lama lima (5) hari. Dan kalau dulu dikirim ke kecamatan, sekarang di kantor kelurahan. Jadi lebih dekat. Dan yang membedakan lagi, sekarang ada partisipasi warga seperti ketua RT/RW dan lurah. Kalau dulu pemohon datang sendiri ke kantor Dispenduk setelah mengisi data di kelurahan," jelas Suharto Wardoyo.

Suharto mengatakan, untuk pengembangan ke depan, e-Lampid akan melayani administrasi datang dan pindah. Warga bisa mengurus administrasi kedatangan ke Surabaya atau pindah dari Surabaya ke kota lain, secara online. "Sementara ini masih dua itu (akta kelahiran dan kematian). Untuk pengembangan ke depan, ditambah pindah dan datang. Kita sudah nyusun aplikasinya. Ini memudahkan pemohon karena selama ini pemohon surat keterangan pindah harus melalui kelurahan dengan pengantar RT/RW/lurah dan camat baru ke Dispendukcapil. Kalau ini kan lewat online," jelas dia.

Mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini menambahkan, aplikasi e-Lampid ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Nantinya, e-Lampid akan jadi salah satu "jagoan Pemkot Surabaya" dalam kompetisi inovasi pelayanan publik 2015 di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN). Tahun ini, Surabaya meraih dua penghargaan lewat Single Windows dan GRMS.

Sumber : Surabaya Pagi





 

Pencetakan E-KTP Dimulai Desember

Surel Cetak PDF

alt

Prioritaskan yang Sudah Rekam

MULYOREJO – Pencetakan e-KTP di Surabaya dipastikan dilaksanakan bulan depan. Program perdana itu akan diprioritaskan bagi mereka yang sudah rekam, tetapi belum mendapatkan kartu kependudukan elektronik tersebut.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Suharto Wardoyo menyatakan, pihaknya sudah sangat siap melakukan pencetakan. Namun, pencetakan masih menunggu pemerintah pusat. ’’Kami tidak bisa melangkah sendiri,’’ ujarnya Selasa (4/11).

Salah satu persiapan yang dilakukan adalah membeli tinta untuk mencetak KTP elektronik. ’’Tinta sudah kami beli. Persiapan kami sudah sangat matang, sekarang tinggal menunggu blangko dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),’’ katanya.

Sampai sekarang, blangko memang belum dikirim. Padahal, Kemendagri berjanji mengirim blangko bulan ini. Anang, sapaan keren Suharto Wardoyo, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu pengiriman. ’’Semoga bulan ini dikirim ke Surabaya. Lebih cepat, lebih baik,’’ tuturnya.

Sebelumnya, dia mengajukan surat permintaan blangko ke pusat. Menurut dia, dispendukcapil membutuhkan 653.500 keping blangko. Blangko itu digunakan untuk mencetak e-KTP bagi warga yang berusia 17 tahun yang jumlahnya mencapai 47.658 orang. Juga, bagi warga pindah datang yang jumlahnya 81.334, untuk e-KTP salah cetak sebanyak 46.139, dan warga yang belum rekam e-KTP 478.369 orang.

Jika blangko tidak dikirim bulan ini, pencetakan e-KTP di Surabaya tidak bisa dilaksanakan awal Desember. Kalau pengiriman baru dilakukan awal bulan depan, pihaknya baru bisa melakukan pencetakan pertengahan bulan. ’’Semua bergantung blangko dari pusat,’’ paparnya. Anang menuturkan, pencetakan e-KTP nanti diprioritaskan bagi warga yang sudah rekam, tetapi belum mendapatkan e-KTP. Meski begitu, Anang tidak hafal jumlah warga yang belum mendapat kartu.

Kabid Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Surabaya Djoni Iskandar mengungkapkan, data warga yang sudah rekam namun belum mendapatkan e-KTP berada di setiap kecamatan. Selama ini kartu yang sudah selesai dicetak dari pusat langsung dikirim ke kecamatan. ’’Jadi, kami tidak tahu jumlahnya,’’ jelasnya.

Setelah ini pihaknya akan mengundang kecamatan untuk pemantapan pencetakan. Dia juga akan meminta kecamatan untuk menyerahkan data warga yang sudah rekam, tetapi belum mendapatkan e-KTP. Rencananya, Kamis (8/11) para camat dikumpulkan di kantor dispendukcapil.

Sementara itu, dispendukcapil juga akan melakukan pengadaan alat sendiri. Anggaran yang disiapkan untuk pengadaan alat mencapai Rp 5 miliar. Anggaran tersebut rencananya digunakan untuk membeli sepuluh alat pencetak. Jumlahnya sudah dimasukkan ke RAPBD Kota Surabaya 2015. Jika pengadaan alat itu berjalan lancar, pihaknya nanti mempunyai 12 alat cetak.

Sumber : www.jawapos.com

 

Warga Musiman Bisa Urus SKTS Secara Online

Surel Cetak PDF
alt

SURYA Online, SURABAYA-Kemudahan pelayanan kepada penduduk musiman yang tinggal di Kota Surabaya diberikan Pemkot Surabaya dalam  pengurusan surat keterangan tinggal sementara (SKTS).

Layanan SKTS yang diberikan secara online yang baru dibuka pada Hari Kamis (23/10/2014)  ini direspon positif. Terbukti, pada  hari pertama pemberlakukan SKTS online ada 100 lebih penduduk musiman memanfaatkan program layanan yang pertama kali di Indonesia ini.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo menjelaskan pada hari pertama dibuka Kamis (23/10/2014) kemarin, ada 101 penduduk musiman yang melakukan pendaftaran online SKTS.

Sementara yang sudah diproses di kecamatan, jumlahnya mencapai 75. "Untuk Jumat, (24/10/2014) ada 119 penduduk musiman yang melakukan pendaftaran online SKTS. Sementara yang sudah diproses di kecamatan, jumlahnya mencapai 109," ujar Suharto wardoyo.

Pihaknya  menjelaskan, SKTS ini untuk menggantikan kartu identitas penduduk musiman (Kipem) yang selama ini berlaku sebagai tanda pengenal bagi warga pendatang yang tinggal di Surabaya.

Bedanya, bila dulu warga musiman yang mengurus Kipem harus membawa surat keterangan pindah sementara dari daerah asalnya, kini untuk mengurus SKTS tak perlu surat pindah sementara. "Yang penting ada jaminan tempat tinggal di Surabaya. Prosesnya juga lebih cepat. Sekitar tujuh (7) hari, SKTS jadi dan bisa diambil di kantor kecamatan setempat," tambahnya.

Jadi, kata Suharto pemohon tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Dispendukcapil.

Berdasarkan data di Dispendukcapil Kota Surabaya, jumlah penduduk musiman di Kota Surabaya ada sebanyak 31.851 orang.

Melalui program SKTS online ini, diharapkan warga musiman di Surabaya bisa segera mengurusnya. Sebab, proses pengurusan SKTS kini lebih cepat. Target sesuai Renja(rencana kerja) sebanyak 18.000 orang.

Selain itu dengan program SKTS online ini, Pemkot Surabaya bisa memperoleh data dan memudahkan pengawasan terhadap kegiatan penduduk musiman di Surabaya.

Sementara Kasi Pelayanan Informasi Dispendukcapil Kota Surabaya, Rudi Hermawan mengatakan, untuk proses pengurusannya, warga yang ingin mengurus SKTS tinggal datang ke kantor kelurahan atau di lokasi yang ada jaringan internetnya untuk bisa mengakses SKTS online.

Untuk pendaftarannya, pemohon bisa melakukan melalui website Dispendukcapil: http://dispendukcapil.surabaya.go.id. Lalu klik pendaftaran online penduduk musiman.

Menurutnya, program SKTS online ini didasarkan Peratuan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sesuai Pasal (9) bahwa setiap penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah selama tiga bulan, wajib memiliki SKTS.

Warga musiman yang tidak mengurus atau memiliki SKTS akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 97 Perda 14 Tahun 2014 yakni akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau denda.

Sumber : Surya Online

 
Halaman 1 dari 36 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.