Berita

Warga Musiman Bisa Urus SKTS Secara Online

Surel Cetak PDF
alt

SURYA Online, SURABAYA-Kemudahan pelayanan kepada penduduk musiman yang tinggal di Kota Surabaya diberikan Pemkot Surabaya dalam  pengurusan surat keterangan tinggal sementara (SKTS).

Layanan SKTS yang diberikan secara online yang baru dibuka pada Hari Kamis (23/10/2014)  ini direspon positif. Terbukti, pada  hari pertama pemberlakukan SKTS online ada 100 lebih penduduk musiman memanfaatkan program layanan yang pertama kali di Indonesia ini.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo menjelaskan pada hari pertama dibuka Kamis (23/10/2014) kemarin, ada 101 penduduk musiman yang melakukan pendaftaran online SKTS.

Sementara yang sudah diproses di kecamatan, jumlahnya mencapai 75. "Untuk Jumat, (24/10/2014) ada 119 penduduk musiman yang melakukan pendaftaran online SKTS. Sementara yang sudah diproses di kecamatan, jumlahnya mencapai 109," ujar Suharto wardoyo.

Pihaknya  menjelaskan, SKTS ini untuk menggantikan kartu identitas penduduk musiman (Kipem) yang selama ini berlaku sebagai tanda pengenal bagi warga pendatang yang tinggal di Surabaya.

Bedanya, bila dulu warga musiman yang mengurus Kipem harus membawa surat keterangan pindah sementara dari daerah asalnya, kini untuk mengurus SKTS tak perlu surat pindah sementara. "Yang penting ada jaminan tempat tinggal di Surabaya. Prosesnya juga lebih cepat. Sekitar tujuh (7) hari, SKTS jadi dan bisa diambil di kantor kecamatan setempat," tambahnya.

Jadi, kata Suharto pemohon tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Dispendukcapil.

Berdasarkan data di Dispendukcapil Kota Surabaya, jumlah penduduk musiman di Kota Surabaya ada sebanyak 31.851 orang.

Melalui program SKTS online ini, diharapkan warga musiman di Surabaya bisa segera mengurusnya. Sebab, proses pengurusan SKTS kini lebih cepat. Target sesuai Renja(rencana kerja) sebanyak 18.000 orang.

Selain itu dengan program SKTS online ini, Pemkot Surabaya bisa memperoleh data dan memudahkan pengawasan terhadap kegiatan penduduk musiman di Surabaya.

Sementara Kasi Pelayanan Informasi Dispendukcapil Kota Surabaya, Rudi Hermawan mengatakan, untuk proses pengurusannya, warga yang ingin mengurus SKTS tinggal datang ke kantor kelurahan atau di lokasi yang ada jaringan internetnya untuk bisa mengakses SKTS online.

Untuk pendaftarannya, pemohon bisa melakukan melalui website Dispendukcapil: http://dispendukcapil.surabaya.go.id. Lalu klik pendaftaran online penduduk musiman.

Menurutnya, program SKTS online ini didasarkan Peratuan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sesuai Pasal (9) bahwa setiap penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah selama tiga bulan, wajib memiliki SKTS.

Warga musiman yang tidak mengurus atau memiliki SKTS akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 97 Perda 14 Tahun 2014 yakni akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau denda.

Sumber : Surya Online

 

MASIH MINIM BUKA BLOKIR NIK

Surel Cetak PDF
alt

MULYOREJO- masih banyak warga surabaya pemilik nomor induk kependudukan (NIK) yang diblokir yang hingga kini belum mengurus pembukaan blokir. Dari 400 ribu nomor yang diblokir, baru 12.599 yang di buka. Pemblokiran NIK itu sudah cukup lama. Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) yang memblokir nomor itu karena pemiliknya ditengarai mempunyai nomor ganda. Mereka mempunyai kartu keluarga (KK) dan Kartu tanda penduduk (KTP) dobel. ‘’Bukan kami yang memblokir , tapi kemendagri langsung yang melakukannya,’’ jalas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Suharto Wardoyokemarin (28/10). Menurut Anang, sapaan akrab Suharto Wardoyo, pemblokiran dilakukan pada Maret. Ada Sekitar 400 ribu NIK yang diblokir. Nomor kependudukan yang bermasalah itu kemudian di kirim Dispendukcapil Surabaya. Pemilik nomor bisa bisa membuka NIK yang diblokir dengan mengurusnya ke Kantor Dispendukcapil. Untuk mengurusanya, terang Anang, mereka harus membawa persyaratan seperti KK, Akta kelahiran , dan KTP. Saat pengurusan, mereka harus siap menghapus salah satu NIK yang mereka punya. Jika memilih menjadi warga Surabaya, nomor kependudukan lain yang mungkin tercantum di daerah lain harus dihapus. Sayang, hingga kini, dari 400 ribu NIK yang diblokir. Baru 12.599 yang dibuka. Masih ada 387.401 NIK yang sampai sekarang belum dibuka. Pejabat pecinta musik itu mengatakan, dirinya sudah aktif melakukan sosialisasi dan pelayanan. Kecamatan dan Kelurahan juga sudah menyampaikan kepda warga yang NIK-nya diblokir. Anang menyatakan, jika blokir itu tidak dibuka, pemiliknya tidak mengurus perubahan KK dan KTP atau e-KTp. ‘’ Mereka bida mengurus kependudukan, ‘’ terangnya. Selain datang ke kantor dispendukcapil, mereka bisa mengurus pembukaan blokir di KTP smart office di Royal Plaza, ITC dan PTC khusus Sabtu dan Minggu. Kami berusaha memudahkan pelayanan kependudukan,’’tuturnya. Dia meminta pemilik NIK yang diblokir harus segera mengurus pembukaan. Jika tidak Proaktif mereka sendiri yang akan rugi. Misalnya, ketika ingin mengurus KK, mereka tidak akan dilayani. Pasti menolak permohonan itu (lum/c17/tia)

Sumber : Jawa Pos

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 29 Oktober 2014 15:41 )
 

Luncurkan Pelaporan Kematian Online

Surel Cetak PDF
alt

SURABAYA – Penerapan peraturan dareah (Perda) admnistrasi kependudukan (adminduk) dibarengi dengan peluncuran sistem elektronik adminduk. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (dispendukcapil) menyosialisasikan penggunaan sistem itu kepada petugas kecamatan se-Surabayakemarin (23/10). Sistem bernama Lahir Mati Pindah Datang(Lampid) tersebut menjadi sarana penunjang pelaporan secara online. Dengan begitu, masyrakat Surabaya mengaksesnya dengan menggunakan perangkat berbasis internet. Kepala Dispendukcapil Suharto Wa rdoyo menjelaskan, sistem itu juga mengakomondasipelaporan kematian yang sekarang tidak dikenai denda keterlambatan. Ketua RT yang bertanggung jawab untuk melaporkan warganya yang meninggal itu dipermudah dengan memanfaatkan lampid. “Ini upaya agar laporan kematian itu juga tetap bisa update,” ungkap dia dihadapan para pejabat kecamatan dalam rapat kemarin. Pejabat yang akrab disapa Anang tersebut lantas menunjukan halaman website Lampit yang beralamat di http;//sapawarga.surabaya.go.id/lampid/ Satu persatu fasilitas dalam apliksi itu dibahas agar pejabat kecamatan bisa menularkannya kepada petugas di kelurahan masing-masing, Misalnya, untuk pendaftaran kematian, ketua RT harus mengisi data nomor kartu susunan keluarga (KSK) dan nama kepala keluarga. Selanjutnya memasukkan data-data tentang orang yang meninggal. Pelaporan data kematian tersebut berbeda dengan pendataan untuk mendapatkan akta kematian. Untuk mendapatkan akta itu, ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Misalnya, surat kematian darirumah sakit bila meninggal dunia dalam perawatan rmuah sakit. Tapi, bila meninggal di rumah, cukup dilengkapi surat pernyataan dari keluarga serta di ketahui RT dan RW. Kepala Bidang Catatan Sipil Hason Sitorus mengungkapkan, sistem online itu akan disempurnakan terus utuk mempermudah penggunanya. Dispendukcapil dengan tangan terbuka akan menerima masukan dari warga. “Kami kembangkan terus sistem ini sehingga bisa lebih mudah lagi,” ungkap dia (jun/c7/dos)

Sumber : Jawa pos

 

 

 

 

Hari Ini SKTS Diberlakukan

Surel Cetak PDF
alt

Proses Pembuatan lebih Mudah

Mulyorejo – Surat keterangan tinggal sementara (SKTS) sebagai pengganti kartu identitas penduduk musiman (kipem) akhirnya diberlakukan. Mulai hari ini (23/10), warga luar kota yang tinggal di Surabaya bisa mengurus surat tersebut. Pengurusannya lebih mudah dari pada sebelumnya. Kepa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Suharto Wardoyo menyatakan, minggu lalu biro hukum Pemprov Jatim tuntas mengklarifikasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14/2014 perubahan atas perda Nomor 5 tahun 2011 tentang penyelanggaraan administrasi kependudukan. ‘’setelah selesai klarifikasi, kemudian ditanda tangani gebernur. Selanjutnya, diserahkan lagi di pemkot,” terangnya. Setelah dikembalikan di pemkot, bagian hukum mengundangkannya di lembaran daerah. Akhirnya, perda tersebut sudah bisa dijalankan. SKTS pun bisa dilaksanakan. ‘’Perda merupakan payung hukum untuk memberlakukan SKTS. Tanpa perda, aturan itu tidak bisa dilaksanakan,’’ jelas Anang, sapaan beken Suharto Wardoyo Mulai hari ini, kata dia, warga luar kota yang tinggal di Surabaya bisa mengurus SKTS. Mereka bisa mendaftar lewa website Sispendukcapil Surabaya. Pendaftar harus mengisi semua data yang dibutuhkan, baik nama, tempat lahir, nomor induk kependudukan (NIK), maupun data lainnya. Pendaftaran online bisa dilakukan di rumah, warnet, kantor, dan tempat lain. . “sekarang kan gampang. Kalau masih kesulitan, bisa minta tolong ke petugas warnet,” ungkapnya. Usai mendaftar online, mereka harus mencetak bukti pendaftaran itu. Selanjutnya, bukti pendaftarantersebut di bawa ke kantor kelurahan setempat. Selain membawa bukti pendaftaran online, mereka harus membawa KTP, surat keterangan tempat tinggal yang ditandatangani pemilik rumah atau kos, serta RT dan RW setempat. Nanti Lurah memberikan tanda tangan keterangan domisili. Satu lagi syarat yang harus dibawa adalah surat keterangan kerja, usah, atau studi.

Syrat itu lebih mudah dari pada syrat mengurus kipem. Sebelumnya, mereka mereka mengurus kipem tidak perlu khawatir. Kartu itu tetap berlaku sampai tahun depan. Setelah masa berlaku selesai, mereka baru diwajibkan mengurus SKTS. “untuk sekarang, mereka sudah mempunyai kipem tidak perlu mengurus SKTS,” ujarnya. Rencananya, lanjut dia, hari ini pihaknya juga mengundang para camat untuk sosialisasi. Mereka harus mengetahui aturan anyar itu. Selanjutnya, merekalah yang menyosialisasikan kepada Lurah dan warga. Kecamatan dan kelurahan adalah ujung tombak pelayanan sehingga pelaksanaan SKTS sangat bergantung pada dua instansi tersebut. (lum/c23/tia)

Sumber : Jawa pos

 

Denda Adminduk Berlaku hari Ini

Surel Cetak PDF
alt

Sepanjang tahun ini,

pemkot Terima Rp 3,02 M

SURABAYA – Mulai hari ini (23/10) Peraturan Darah Administrasi kependudukan (Perda Adminduk) diberlakukan. Banyak perubahan signifikan dalam Perda Nomor 14/2014 itu. Terutama menyangkut sanksi bagi pelanggar adminduk.

Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Suharto Wardoyo mengungkapkan, memang ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum pemberlakuan perda itu. Mulai urusan adminstrasi hingga sosialisasi. Perubahan yang paling kentara dalam PerdaAdminduk yang baru memang soal sanksi. Ada korting besar-besaran sanksi denda yang dibebankan kepada pelanggar. Misalnya, terlambat melaporkan kematian yang dulu kena denda Rp 100 ribu sekarang tidak didenda sama sekali. Pelaporan kematian itu juga tidak lagi dibebankan kepada keluarga, tapi pengurus RT setempat.

Penurunan denda juga berlaku pada pelaporan kelahiran orang Surabaya di lura negeri. Sebelumnya, dalam waktu 30 hari kerja tidak melapor, bisa dikenai denda hingga Rp 1 juta. Tapi, dengan peraturan baru itu, dendanya hanya Rp 100 ribu.

Suharto menuturkan, penurunan jumlah denda juga diberlakukan kepada warga Negara asing yang tinggal di Surabaya. Misalnya, denda pindah dating bagi warga Surabaya. Misalnya denda pindah datang bagi warga Negara asing memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap kini hanya Rp 500 ribu. ‘’sebelumnya sampai Rp 2juta,’’ imbuh dia.

Persamaan perlakuan warga Surabaya itu ditujukan untuk menghadapi era perdagangan bebas. Anang menyebutkan, perlakuan yang tidak dibeda-bedakan itu juga selaras dengaan misi pemkot untuk menumbuhkan iklim investasi. Data di Dispenduk Capil Surabaya menunjukan bahwa cukup banyak orang yang tidak patuh untuk memenuhi adminduk. Hingga Januari-September, dipendukcapil mencatat ada 26.400 orang yang melanggar. Total denda yang dibayarkan para pelanggar itu mencapai Rp 3,02 miliar. Pelanggaran yang paling banyak adalah pelaporan kelahiran sebanyak 15.952 kasus dengan denda Rp. 1,5 miliar, Pelaporan kematian mencapai 4.232 kasus dengan denda yang dibayarkan Rp 426 juta. Selain itu, pelaporan penduduk WNI yang tinggal di luar negeri mencapai 3.777 jenis pelanggaran dengan denda yang di dapat mencapai Rp 377 juta. Sementara itu, anggota DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengungkapkan bahwa pemberlakuan denda tersebut untuk memberikan efek jera dan pendisiplinan. Sebab, data adminduk itu amat penting untuk kelangsungan program pembangunan di Surabaya. “Kalau dendanya tidak ada, nanti malah orang jadi masalah mengurusi,’’ ungkap dia.

Herlina yang juga anggota pansus perda Adminduk menuturkan, memang denda yang diberlakukan jauh berkurang dari pada perda serupa sebelumnya. Dia menyebutkan penguraangan dendaitu bertujuan agar tidak terlalu membebani warga. ‘’Tapi, jumlah denda yang diberikan masih cukup untuk memberikan efek jera,’’ ujar dia (jun/c6/dos)

Sumber: jawa Pos










Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 Oktober 2014 13:48 )
 
Halaman 1 dari 36 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.