Berita

Pemberlakuan SKTS Tunggu Klarifikasi Pemprov Jatim

Surel Cetak PDF
alt

Sebagai Pengganti Kipem

MULYOREJO – Surat keterangan tinggal sementara (SKTS) sebagai pengganti kartu identitas penduduk musiman (kipem) belum bisa dilaksanakan. Pemberlakuan aturan baru itu masih menunggu klarifikasi yang dilakukan biro hukum Pemprov Jatim.

Klarifikasi dilakukan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14/2014 perubahan atas Perda Nomor 5/2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Klarifikasi itu sudah dilakukan lebih dari sebulan, tetapi hingga sekarang belum rampung. ’’Kami masih menunggu hasil klarifikasi,’’ terang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Suharto Wardoyo, Rabu (1/10).

Menurut dia, klarifikasi atau evaluasi menjadi keharusan terhadap penyusunan perda. Tahapnya, setelah disahkan DPRD Surabaya, perda tersebut diserahkan ke Pemprov Jatim untuk diklarifikasi. Hal itu dilakukan untuk melihat apakah perda tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan lain. Jika ada bagian yang tidak sesuai, Pemprov akan meminta pemkot mengoreksi.

Anang, sapaan beken Suharto Wardoyo, menyatakan, jika ada koreksi dari Pemprov, bagian hukum Pemkot Surabaya akan langsung mengoreksi. Selanjutnya, perda tersebut diberlakukan. ’’Jika klarifikasi selesai, kami siap memberlakukan aturan kependudukan yang baru itu,’’ ujarnya.

Sebelumnya, dia memperkirakan SKTS bisa diberlakukan awal bulan ini. Namun, karena perda belum diundangkan, pemberlakuan SKTS belum bisa dilaksanakan. Perda merupakan dasar hukum untuk memberlakukan aturan baru. Dia berharap SKTS bisa dilaksanakan bulan ini.

Menurut pejabat pencinta musik itu, pihaknya sudah menyosialisasikan pemberlakuan SKTS. Camat dan lurah sudah mendapat penjelasan terkait dengan perubahan dari kipem ke SKTS. Ada perbedaan antara keduanya. Baik cara mengurus maupun bentuk fisik. Selama ini, untuk mengurus kipem, warga musiman harus datang ke kantor dispendukcapil. Mereka juga harus membawa surat keterangan pindah sementara dari daerah asal. Tanpa surat pindah sementara tersebut, mereka tidak akan dilayani.

Berbeda dengan pengurusan SKTS. Untuk mengurusnya, penduduk musiman tidak perlu datang ke kantor dispendukcapil, tetapi cukup ke kantor kecamatan setempat. Nanti kecamatan yang mencetak surat tersebut. (lum/c23/tia)                                                                                                                            Sumber : Jawa Pos Online

 

Blokir 42 Ribu NIK

Surel Cetak PDF
Terakhir Diperbaharui ( Senin, 29 September 2014 09:17 ) Selengkapnya...
 

Ada 445 Ribu Warga Belum Rekam E-KTP

Surel Cetak PDF

SIAP: Warga saat menjalani perekaman data e-KTP beberapa waktu lalu. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)

MULYOREJO – Perekaman KTP elektronik atau e-KTP terus digalakkan. Sayangnya, hingga sekarang, masih banyak warga yang belum ikut perekaman. Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, jumlah mereka mencapai 445.593 orang.

Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo menyatakan sudah berusaha keras untuk melakukan perekaman e-KTP bagi penduduk asli Surabaya. Perekaman tidak hanya berlangsung di kantor kecamatan, tetapi juga di kantor kelurahan. ’’Sangat gampang, tinggal datang untuk foto, sidik jari, dan tanda tangan. Selanjutnya, tinggal menunggu e-KTP diterbitkan,’’ jelasnya Senin (22/9).

Walau prosesnya gampang, belum semua warga datang untuk perekaman. Menurut dia, jumlah warga yang masuk wajib e-KTP mencapai 2.146.778 orang. Namun, dari jumlah itu, masih 445.593 warga yang belum ikut perekaman. Jadi, yang sudah melakukan perekaman 1.701.185 orang. ’’Setiap hari jumlahnya berkurang,’’ jelas Anang, sapaan akrab, Suharto Wardoyo.

Yang paling banyak belum ikut perekaman adalah warga Kecamatan Semampir, yakni 44.173 orang. Selanjutnya, Kecamatan Tambaksari (38.175 orang) dan Kecamatan Sawahan (30.366 warga). Dispendukcapil terus mencari sebab yang menjadikan warga tidak menjalani perekaman.

Selain melakukan perekaman di kantor kecamatan dan kelurahan, dispendukcapil terjun ke rumah penduduk yang belum ikut perekaman. Pihaknya melibatkan petugas kelurahan untuk mengecek karena merekalah yang lebih mengetahui kondisi warga. Ketua RW dan RT juga dilibatkan agar pendataan lebih mudah dilaksanakan.

Saat pendataan ke rumah warga, lanjut Anang, petugas menemukan banyak warga yang sudah pindah ke luar daerah. Jadi, mereka masih tercatat sebagai warga Surabaya, tetapi sudah pindah ke luar daerah. Mereka menetap di sana dan sudah menjadi penduduk resmi daerah tersebut.

Untuk warga seperti itu, pihaknya langsung memblokir nomor induk kependudukan (NIK) mereka. Pemblokiran tersebut dilakukan setelah dipastikan bahwa warga itu sudah pindah ke daerah lain. Mereka tidak lagi tinggal di Surabaya walau tercatat sebagai warga Kota Pahlawan. Penduduk tersebut pindah ke luar kota tanpa mengurus perpindahan kependudukan.

Menurut dia, warga seperti itu termasuk penduduk yang tidak taat dengan aturan kependudukan. Dalam aturan yang berlaku, warga yang ingin pindah kependudukan harus mengurus perpindahan dan mencabut status kependudukannya terlebih dahulu. Dengan diblokirnya NIK, mereka tidak bisa mempunyai data kependudukan ganda. Mereka tidak bisa lagi melakukan perpanjangan KTP atau KK di Surabaya karena datanya sudah diblokir.

Jika tidak diblokir, KTP atau KK dikhawatirkan bisa disalahgunakan. ’’Kalau sudah diblokir, mereka tidak bisa main-main lagi,’’ terang pria pencinta musik itu. Apakah semua data kependudukan 445.593 warga tersebut akan diblokir? Anang menyatakan, tidak semuanya diblokir. Yang diblokir hanya data penduduk yang memang sudah pindah ke luar daerah. Menurut dia, dari total jumlah itu, ada beberapa warga yang diketahui bekerja di luar negeri. Ada juga yang masih berkuliah dan belajar di luar daerah. Mereka tentu akan kembali lagi ke Surabaya. (lum/c23/tia)


Sumber : Jawa Pos Online

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 25 September 2014 13:26 )
 

Pengurusan Kartu BPJS Diharuskan Memakai E-KTP

Surel Cetak PDF

 

alt

Surabayanews.co.id - Untuk mengantisipasi segala bentuk penipuan dari kartu BPJS kesehatan serta kevalidan data, kementrian dalam negeri melalui surat keputusan nomor 471 tertanggal 11 September 2014, mewajibkan setiap warga Surabaya yang hendak mengurus kartu BPJS kesehatan harus menggunakan E-KTP. Sementara seblumnya hanya menggunakan surat keluarga saja.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, menyatakan jika pun terdapat warga Surabaya yang telah melakukan E-KTP. Namun, belum menerima E-KTP diwajibkan untuk melakukan pengurusan surat pernyataan telah melakukan perekaman dan kemudian yang bersnagkutan akan mendapat nomor induk kependudukan sesuai elektronik KTP dari data SIAK yang baru.

“Adapun jumlah warga yang belum melakukan perekaman elektronik KTP di Surabaya cukup tinggi, terhitung data sejak tahun 2011 lalu dari 2 juta yang wajib KTP sebanyak 445 warga Surabaya belum melalukan perekaman elektronik KTP di 31 kecamatan di Surabaya,” Suharto Wardoyo, Kepala Dispenduk Capil Surabaya.

Surabaya sendiri kebijakan BPJS kesehatan sendiri makin di matangkan oleh pemerintah sebagai satu –satunya akses jaminan kesehatan bagi warga Surabaya. Bahkan, BPJS Surabaya telah bekerjasama dengan 120 puskesmas, 268 fasilitas kesehatan tingkat primer dan 44 fasulitas kesehatan tingkat lanjutan yaitu rumah sakit milik pemerintah, TNI/POLRI dan rumah sakit milik swasta. (yud/fan)

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 22 September 2014 10:17 )
 

Dispendukcapil Surabaya Inovasi SKTS Online

Surel Cetak PDF
alt

LayananKemudahan untukWargaMusiman PertamadiIndonesia

SURABAYATerobosan dan inovasi dalam hal administrasi data kependudukan terus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan CatatanSipil (Dispendukcapil) Surabaya di bawah pimpinan Suharto Wardoyo.Salah satu program adminitrasi kependudukan yang baru pertama kalinya di Indonesia ini adalah pengurusan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) secara online.

Lewat program ini, warga pendatang atau penduduk musiman di Surabaya akan diberikan kemudahan untuk mengurus SKTS. Hal tersebut bakal diberlakukan pada pertengahan Oktober 2014 mendatang. Ini merupakan program terbaru yang terus disosialisasikan oleh Dispendukcapil Surabaya kepada aparat di bawahnya.

“Rencananya padaOktober mendatang, program ini sudah bisa diakses dan berjalan.Saat ini kami terus dan kontinyu melakukan sosialisasi ke semua kecamatan dan kelurahan, ”terang Kepala Dinas Dispendukcapil Surabaya, Suharto Wardoyo saat ditemui dikantornya, kemarin.

Pembuatan program SKTS online ini semata-mata untuk memudahkan warga musiman atau penduduk pendatang dalam mengurus adminitrasi kependudukan. Dengan harapan para warga musiman bisa dengan cepat mengurus administrasi kependudukan.

Selama ini warga musiman menggunakan Kipem (Kartu Ijin Penduduk Musiman). Nah, Kipem ini, nantinya akan diganti dengan SKTS. Cara membuatnya cukup mudah. Warga yang ingin mengurus SKTS, cukup datang ke kantor kelurahan atau dimana saja yang ada jaringan internetnya. Kemudian bisa langsung mengakses SKTS online. Bila datang ke kantor kelurahan, bisa minta bantuan petugas untuk mengakses sekaligus mengisi form SKTS tersebut. Usai mengisi form, pihak pemohon membawa form yang telah diisi dengan identitas diri itu untuk dimintakan tanda tangan kepada KetuaRT dan Ketua RW tempatnya berdomisili. Usai mendapatkan tanda tangan Ketua RT dan RW, selanjutnya tanda tangan Lurah. Begitu ketiga perangkat tersebutsudah tandatangan, pemohon dipersilahkan membawa form itu ke kecamatan yang selanjutnya menunggu tandatangan pengesahan dari Camat. Barulah sekitar 7 hari kemudian, SKTS itu jadi dan bisa diambil dikantor kecamatan setempat. Alhasil pemohon tidak perlu jauh-jauh datang ke Kantor Dispendukcapil di kawasan Manyar. “Jadi pengurusan SKTS bisa dilakukan secara online. Nantinya pendaftarannya bisa lewat website: dispendukcapil.surabaya.go.id. Kemudian klik pendaftaran online penduduk musiman. Caranya mudah, cepat, praktis, transparan, dan memangkas jalur birokrasi. Adapun pengambilan SKTS yang sudah selesai, cukup datang saja di kantor kecamatan setempat, tidak perlu kesini (Kantor Dispendukcapil,red),“ jelas Anang, panggilan akrab Suharto Wardoyo.

Ditambahkan Anang, proses sosialisasi terhadap perangkat desa dan kecamatan dilakukan selama sepekan. Mulai 8-12 September 2014, perangkat dari 31 kecamatan dan 154 kelurahan se Surabaya mengikuti sosialisasi SKTS di Kantor Dispendukcapil Surabaya. Dengan harapan para petugas kecamatan dan kelurahan yang mengikuti sosialisasi program bisa menyerap program baru ini. “Kita harapkan aparat di bawah menjadi ujung tombak. Nantinya warga yang akan mengurus akan didampingi oleh petugas di kelurahan yang akan membimbingnya untuk mengisi formulir, ”imbuhnya.

Program ini didasarkan pada Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan. Sesuai dengan pasal(9) setiap penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah selama 3 bulan berturut-turut wajib memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara(SKTS). Sedangkan pada pasal (20) disebutkan bahwa pendaftaran WNI tinggal sementara dilakukan oleh Lurah. Selanjutnya Camat menerbitkan SKTS dan berlaku paling lama setahun serta dapat diperpanjang. “Proses pembuatan SKTS ini membutuhkan waktu 7 hari kerja. Warga tidak perlu lagi datang ke Dispendukcapil. Namun hanya perlu mengurus ke kelurahan dan kemudian mengambil hasilnya di kantor kecamatan, ”paparAnang. Sementara itu Kabid Perencanaan dan Pengendalian Penduduk Dispendukcapil Surabaya, Arif Budiarto mengatakan nantinya pihaknya secara kontinyu akan menggandeng Satpol PP untuk menggelar operasi yustisi. Untuk warga musiman, jika nanti terkena operasi yustisi yang digelar oleh Satpol PP Kecamatan atau Pemkot, Arif menegaskan bahwa para petugas nantinya bisa langsung mengecek data para warga musiman yang terjaring razia. Apakah warga musiman tersebut sudah tercatat dan mengurus SKTS atau belum


 

 

“Petugasbisa cek langsung data warga via gadget. Kan datanya sudah online dengan kita. Jadi meski dia tidak bawa SKTS, namun kalau didata sudah ada, ya tidak kita tindak, ”tegasnya. Adapun warga musiman yang tidak mengurus atau memiliki SKTS maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pasal 97 Perda 14 tahun 2014 yakni akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. “Warga musiman yang terjaring operasi dan tidak memiliki SKTS akan dijerat dengan pasal tipiring (tindak pidana ringan). Mereka kita serahkan kehakim di PN Surabaya untuk disidangkan. Ancaman hukumannya di Perda adalah 3 bulan penjara atau denda maksimal Rp 50 juta. Namun untuk sanksi itupun tergantung keputusan hakim,” jelas Arif.

    

      Sumber : Radar Online

 

 
Halaman 1 dari 34 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.