Berita

400 Ribu NIK Terancam Diblokir

Surel Cetak PDF
alt

Untuk Wajib Rekam Yang Sudah Pindah

SURABAYA – Pemkot Surabaya akan memblokir nomor induk kependudukan (NIK) wajib rekam yang belum melakukan perekaman KTP-el. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya men-deadline hingga akhir Juni mendatang kepada warga yang belum melakukan perekaman.

Ada 469.102 warga yang NIK-nya terancam diblokir. Jumlah itu adalah angka wajib rekam yang belum melakukan perekaman di 31 kecamatan di Surabaya. Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo Mengatakan, tidak semua NIK wajib rekam yang belum melakukan perekaman diblokir.

“Tapi, hanya yang sudah pasti pindah keluar dari Surabaya. Kalau yang sudah meninggal, kami hapus NIK-nya,” ucap Suharto. Untuk mengetahui hal tersebut, pihaknya menggencarkan penyisiran dan pendataan di berbagai kelurahan di Surabaya.

Suharto menjelaskan, hal tersebut dilakukan sejak awal bulan lalu. Hingga kini Kelurahan Pacar Kembang menempati posisi pertama jumlah NIK yang diblokir, yakni mencapai 2.242 warga. Jumlah itu hampir separuh dari warga rekam yang belum menjalani perekaman, sekitar lima ribu orang.

Disusul Kelurahan Putat Jaya yang mencapai 1.124 NIK. Keluahan Sawunggaling menempati posisi ketiga dengan 1.089 NIK. Total ada 13.703 NIK wajib rekam yang kini sudah diblokir.

Laki-laki yang akrab dipanggil Anang tersebut mengungkapkan, pihaknya menetapkan deadline itu karena pada juli mendatang ada update data kependudukan terbaru oleh Kemendagri. Selain itu, pemblokiran tersebut bisa mengurangi beban dispendukcapil maupun kecamatan terkait dengan perekaman KTP-el.

Pemblokiran itu juga dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan NIK. Misalnya, pembukan rekening dan pembuatan sertifikat tanah palss. Warga yang NIK-nya telah diblokir tidak bisa mendapatkan pelyanan administrasi kependudukan. “Seperti memperpanjang KK atau mengurus Akta Kelahiran,” jelas Anang.

Namun, warga yang sudah pindah bisa membuka kembali NIK tersebut. Caranya, membawa Surat Pernyataan tidak terdaftar di KK lebih dari satu dan hanya memiliki satu NIK. Surat itu diketahui RT, RW, lurah dan camat.

Selain itu, warga tersebut diharuskan membawa fotokopi KK dan KTP. Mereka bisa membuka pemblokiran NIK di tiga tempat. Yakni kantor dispendukcapil, KTP smart office pada sabtu dan Minggu, serta Taman Bungkul (dor/c7/end)

Sumber : Jawa Pos, Kamis 19 Juni 2014

 

Dispendukcapil melakukan bersih-bersih data kependudukan

Surel Cetak PDF

alt

Surabaya – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya melakukan bersih-bersih data kependudukan. Instansi tersebut kemarin (10/6) mendata warga yang telah mengikuti perekaman KTP-el. Jika mereka tidak lagi tinggal di Surabaya, data mereka akan diblokir.

Kemarin petugas Dispendukcapil Surabaya mendata warga di wilayah Kelurahan Wonokromo. Bersama petugas kelurahan, mereka mendatangi satu per satu rumah warga yang belum mengikuti perekaman KTP-el. “Di sini cukup banyak warga yang belum ikut perekaman,” jelas Kabid Perencanaan, Pengedalian dan Perkembangan Penduduk Dispendukcapil Surabaya Arief Budiarto.

Untuk mengecek warga yang belum mengikuti perekaman KTP-el, petugas bertanya kepada kerabat dan tetangga sekitar. Dari pendataan mulai pukul 10.00 kemarin, petugas menemukan 200 penduduk yang betul-betul sudah tidak tinggal di Surabaya. Mereka tercatat di data dispendukcapil sebagai warga Surabaya. Tapi setelah dicek, ternyata mereka tidak lagi tinggal di Surabaya.

Selain 200 penduduk, petugas menemukan 25 warga yang telah meninggal, tapi masih tercatat di data kependudukan. Arief menyatakan, pihaknya akan memblokir data 200 warga yang sudah tidak tinggal di Surabaya tersebut. Sebab, mereka jelas tidak berada di Surabaya dan sudah pindah ke daerah lain.

“Data itu akan kami blokir agar mereka tidak bisa mengurus kependudukan. Selama ini mereka tidak bisa mengurus kependudukan. Selama ini mereka tidak melaporkan perpindahan penduduk,” jelasnya. Untuk 25 warga yang sudah meninggal, data mereka bakal dihapus sehingga tidak tercantum lagi dalam daftar wajib KTP-el.

Sebenarnya, kata mantan kepala Satpol PP Surabaya itu, warga Kelurahan Wonokromo yang belum mengikuti perekaman KTP-el mencapai 7 ribu orang. Sampai sekarang belum diketahui alas an mereka tidak ikut perkaman. Saat ini, jelas Arief, dirinya belum bisa mendata semua warga yang bleum membuat KTP-el di Kelurahan Wonokromo karena keterbatasan waktu.

Lurah Wonokromo Harijanto menyatakan, dirinya sudah membagikan undangan kepada semua warga yang masuk warjib KTP-el. Total wajib KTP-el di Kelurahan Wonokromo mencapai 31 ribu orang. Dia juga sudah berusaha mengecek warga yang belum ikut perekaman. Diantara mereka ada yang sudah pindah ke daerah lain, tapi tidak mengurus perpindahan penduduk.

Arief menyatakan, setelah pendataan di Kelurahan Wonokromo, petugas dispendukcapil melakukan bersih-bersih data kependudukan di Kelurahan Gading. Dia mengaku ingin memastikan apakah warga yang belm ikut perekaman betul-betul tidak lagi tinggal di Surabaya. “Kalau sudah tidak ada di Surabaya, ya akan kami blokir,” tegasnya.

Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo menjelaskan, di Surabaya total ada 2.155.310 warga wajib KTP-el. Dari jumlah itu, yang sudah ikut perekaman mencapai 1.696.125 orang dan 469.102 orang lainnya belum. “Jumlah itu memang masih banyak,” terang dia.

Jika memang yang tidak mengurus KTP-el itu sudah pindah ke daerah lain, data mereka akan diblokir. Saat ini dispendukcapil mendata secara bertahap. Kecamatan juga diminta membantu mendata. Pemblokiran juga akan dilakukan secara bertahap. (lum/c5/end)

Sumber : Jawa Pos, Rabu 11 Juni 2014

 

Masih Banyak Warga yang Belum Rekam e-KTP

Surel Cetak PDF

alt

SURABAYA – Banyaknya warga yang belum merekam data e-KTP mulai membuat dinas kependudukan dan catatan sipil (Dispendukcapil) gerah. Akhirnya, lembaga yang dipimpin Suharto Wardoyo itu menggandeng kecamatan dan kelurahan untuk menyisir warga yang belum merekam e-KTP.

Anang – panggilan akrab Suharto Wardoyo menjelaskan, pihaknya telah memiliki data warga yang belum merekam e-KTP. Data tersebut kini diberikan kepada setiap kecamatan dan kelurahan. Tujuannya, petugas kelurahan bersama RT dan RW bisa mengecek keberadaan warga yang tidak merekam e-KTP tersebut. “Pengecekan ini penting,” tegasnya.

Bila warga yang terdata itu ternyata sudah pindah, dispendukcapil akan memblokir KTP-nya. Pemblokiran tersebut dilakukan agar warga bersedia mengurus e-KTP sekaligus mencegah terjadinya kepemilikan KTP ganda.

“Mungkin saja di daerah lain dia sudah bikin KTP baru,” tuturnya.

Saat ini, sesuai dengan data dispendukcapil, ada sepuluh kelurahan yang diketahui belum menuntaskan perekaman e-KTP. Diantaranya, Wonokusumo, Kapas Madya Baru, Ngagel Rejo dan Putat Jaya. Menurut Anang, petugas menyisir ke sepuluh kelurahan itu sejak sebulan lalu.

“Targetnya, bulan depan penyisiran kelar,” papar mantan Kabag Hukum tersebut.

Anang menyatakan harus lebih tegas terhadap warga yang tidak merekam e-KTP. Sebab, selain waktu yang sudah molor lebih dari setahun, ada indikasi kesengajaan warga yang tidak merekam e-KTP. “Kami melihat indikasi adanya kesengajaan tidak merekam e-KTP,” kata dia.

Misalnya, ketika dispendukcapil dimintai data sejumlah orang yang merekam e-KTP oleh Polda Jatim. Ternyata, ada salah seorang warga yang melalui data itu diketahui sebagai buron polisi. “Akhirnya, dia tertangkap karena telah merekam e-KTP,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut dia, ada orang yang sangat mungkin sengaja tidak merekam e-KTP untuk menutupi jati dirinya. Mungkin saja orang tersebut ingin menghindari masalah hukum. “Kami tentu ingin membantu kepolisian. Karena itu, dispendukcapil meminta RT dan RW menyisir warga yang tidak merekam e-KTP,” ujarnya

Sumber : www.indopos.co.id

 

200 Ribu Warga Surabaya Tak Tercatat di Data Base Depdagri

Surel Cetak PDF

alt

SURYA Online, SURABAYA - Sekitar 200 ribu warga Surabaya ternyata belum masuk dalam data base kependudukan Departemen Dalam Negeri. Dengan demikian warga yang masuk dalam kategori tersebut belum bisa menjalankan kepengurusan administrasi kependudukan apapun di Kota Surabaya.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, umumnya warga yang belum terdaftar di data base kependudukan Depdagri disebabkan data nomor induk kependudukanya (NIK) masih tercatat di daerah asal.

Meskipun warga bersangkutan tersebut telah resmi pindah ke Surabaya dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Surabaya.

"Untuk kasus tersebut pekan depan ini akan kami sosialisasikan kepada seluruh capat dan lurah," kata Suharto Wardoyo, Minggu (4/5/2014).

Dijelaskan Suharto, pihaknya mengharapkan bagi warga yang belum masuk data base kependudukan di Depdagri untuk segera mengurus surat keterangan pindah penduduk dari daerah asal. Selanjutnya surat keterangan pindah dan surat pernyataan pindah bermaterai itu disampaikan ke kantor Kelurahan, Kecamatan dan ke Dispendukcapil Surabaya untuk diproses.

"Maka dari itu, warga bersangkutan juga harus menentukan pilihan. Apakah akan menjadi warga Surabaya atau tetap menjadi warga didaerah asal," ucap Suharto Wardoyo.

Dikatakan Suharto, jika 200 ribu warga Surabaya tersebut dari total jumlah penduduk Surabaya mencapai sekitar 2,3 juta jiwa tidak terdaftar dalam data base kependudukan Depdagri mereka akan kesulitan mendapatkan rekam e-KTP. Dan warga tersebut status kependudukanya akan terancam karena tidak bisa melakukan kegiatan apapun yang mensyaratkan kepemilikan e-KTP.

"Maka dari itu, kita himbau warga yang merasa belum sepenuhnya menjadi penduduk Surabaya karena data belum masuk data base kependudukan Depdagri segera mengurusnya," tandas Suharto.

Hanya saja, tambah Suharto, pihaknya belum bisa membenarkan kasus tersebut terkait dengan proses Pemilihan Presiden nanti. Ini dikarenakan KPU akan menggunakan data base kependudukan Depdagri untuk menjalankan pemilihan Presiden.

"Itu belum kita benarkan, yang jelas kasus belum terdaftarnya 200 ribu warga di data base kependudukan tidak ada sangkut pautnya dengan Pilpres," tutur Suharto Wardoyo.

Sumber : http://surabaya.tribunnews.com

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 16 May 2014 08:02 )
 

Dispendukcapil Bentuk Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan

Surel Cetak PDF

alt

Tampung Keluhan Masyarakat dan Beri Solusi Cepat

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya kini memiliki “Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan”. Sesuai namanya, unit yang dibentuk sejak awal 2014 ini berfungsi sebagai penampung aduan dan jendela informasi bagi warga Surabaya yang mengurus dokumen kependudukan. Warga bisa datang ke posko unit ini di kantor Dispendukcapil, Jalan Manyar Kertoarjo No. 6 Surabaya.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, dibentuknya unit ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 6 Desember 2013. “Tujuan dibentuknya unit ini supaya kita bisa membantu member solusi kepada masyarakat,” tegas Suharto Wardoyo akhir pekan kemarin.

Menurut Suharto, untuk prosedur standar operasi pengelola pengaduan layanan, pengadu bisa datang dan melapor ke meja “Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi Kependudukan” dengan membawa dokumen pengaduan. Rentang waktu pengaduan maksimal 30 hari sejak pengadu menerima layanan di Dispendukcapil. Pengelola mengecek kelengkapan dokumen pengaduan dan memberi tanggapan kepada pengadu. Warga selaku pengadu lalu mengisi formulir pengaduan berisi identitas pengadu, terdiri atas nama dan alamat, uraian keluhan serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan. Pengelola lalu member tanda terima pengaduan sebagai bukti pengaduan telah masuk dan segera diproses.

Pengelola wajib menyelesaikan paling lambat 60 hari. Pengelola tidak hanya bertugas mengarahkan ke pengadu tentang berkas apa saja yang kurang, tetapi juga bisa member rekomendasi kepada instansi terkait.

Selain pengadu langsung, warga bisa menyampaikan pengaduan via kotak saran dan media elektronik. Warga bisa mengakses ke website http://dispendukcapil.surabaya.go.id untuk pengaduan maupun tanya jawab mengenai pelayanan publik dengan fasilitas “sapa warga”. Juga di alamat email Alamat Email ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya dan melalui faksimili dengan nomor (031) 5911110. Dispendukcapil juga menyediakan call center, masyarakat bisa menghubungi ke nomor 031-5911109 ps. 317 dan 318 untuk melakukan pengaduan maupun tanya jawab mengenai pelayanan publik.
Terakhir Diperbaharui ( Senin, 12 May 2014 14:12 )
 
Halaman 1 dari 33 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.