Berita

Pelayanan BPN Wajib Pakai e-KTP

Surel Cetak PDF

alt

SURABAYA - Warga Surabaya yang belum memiliki KTP elektronik (e-KTP) bakal sulit mengurus pelayanan pertanahan. Sebab, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberlakukan e-KTP sebagai syarat pengurusan tanah. Kini KTP nonelektronik sudah tidak diterima sebagai persyaratan.

Sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/2541/dukcapil yang merujuk pada Surat BPN Nomor 409/7.1-100/II/2014, e-KTP berlaku secara efektif di seluruh kantor wilayah BPN dan kantor pertanahan. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa KTP nonelektronik tidak diperkenankan sebagai persyaratan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Suharto Wardoyo menjelaskan, pihaknya mendapat surat dari Kemendagri terkait dengan penggunaan e-KTP di seluruh BPN. ''Ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah telah menggunakan e-KTP,'' ungkapnya.

Ada sejumlah pelayanan yang tidak bisa dilayani bila pemohon memakai KTP nonelektronik. Di antaranya, sertifikat baru, surat hak milik (SHM), dan hak guna bangunan (HGB).

Aturan menggunakan e-KTP untuk layanan pertanahan itu dimulai pada Februari lalu. ''Ini kebijakan yang bagus,'' katanya.

Meski KTP nonelektronik berlaku hingga 31 Desember mendatang, kebijakan BPN tersebut merupakan hal yang tepat. Sebab, kebijakan itu mendorong masyarakat untuk menggunakan e-KTP. Otomatis, masyarakat yang tidak memiliki e-KTP harus segera mengurusnya. ''Ini bisa membantu dispendukcapil agar menambah jumlah warga yang merekam e-KTP,'' tuturnya.

Dengan kebijakan tersebut, diprediksi ada banyak warga yang mengurus e-KTP. Untuk mengantisipasinya, dispendukcapil terus membuka pelayanan di kantor dispendukcapil sekaligus pada hari libur. Yaitu, Sabtu dan Minggu. Untuk hari libur, pelayanan bisa dilaksanakan di KTP Smart Office Royal Plaza, ITC, dan PTC. ''Perekaman e-KTP bisa dilakukan di sana,'' ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, jika ada warga yang mengurus layanan pertanahan telah merekam e-KTP tetapi belum memperoleh kartunya, Suharto meminta BPN mengecek KTP tersebut ke dispendukcapil. ''Kami akan pastikan lebih dulu, sudah merekam atau belum,'' terang mantan Kabaghukum tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengungkapkan bahwa selama ini banyak warga yang belum mengurus e-KTP karena merasa KTP lama masih bisa digunakan. Kebijakan itu seharusnya bisa segera diikuti instansi pemerintahan yang lain. Misalnya, kecamatan, kelurahan, dan pemkot. ''Ini tentu akan semakin memfilter warga dan segera mengurus e-KTP,'' paparnya.

Hingga saat ini, warga Surabaya yang belum merekam e-KTP mencapai 487.622 orang di antara 1.674.257 wajib e-KTP. Padahal, pada akhir 2014, KTP nonelektronik bakal tidak berlaku lagi.(idr/c14/end)

Sumber : www.jpnn.com

 

Terpaksa Harus Rekam Ulang e-KTP

Surel Cetak PDF

alt

SURABAYA - Warga Kota Pahlawan yang belum mendapat e-KTP meski sudah merekam kartu identitas baru itu harus khawatir. Sebab, dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) memastikan bahwa ada puluhan ribu warga yang harus merekam e-KTP ulang. Gara-garanya, terdapat selisih antara data e-KTP yang dikirim kecamatan dan data yang diterima Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berdasar data dispendukcapil, jumlah data yang dikirim 31 kecamatan untuk warga yang telah merekam e-KTP mencapai 1.901.109. Tetapi, Kemendagri ternyata hanya menerima 1.674.805 data. Akibatnya, ada selisih sekitar 226.304 yang tidak terdata di database Kemendagri.

Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo menuturkan, warga yang belum mendapat e-KTP harus merekam ulang. Terutama warga yang hingga kini belum menerima e-KTP yang baru.

Sebab, diindikasikan mereka termasuk warga yang datanya tidak diterima di Kemendagri. ''Mau tidak mau, perekaman e-KTP ulang ini harus dilakukan,'' ujarnya.

Menurut Anang, panggilan akrab Suharto Wardoyo, terjadinya seleisih jumlah perekaman itu disebabkan pengiriman online yang gagal. Diduga, data yang telah dikirim kepada Kemendagri tersebut masih ngendon. ''Kalau Kemendagri bilangnya ngendon, data itu menumpuk di kecamatan dan tidak diterima Kemendagri,'' paparnya.

Data ngendon tersebut baru diketahui sekitar sebulan ini. Jadi, saat dispendukcapil melaksanakan perekaman e-KTP di Kelurahan Kapas Madya, Kecamatan Tambak Sari, ternyata banyak warga yang mengeluh sudah pernah merekam e-KTP. ''Awalnya, banyak yang ngeluh karena harus merekam e-KTP lagi,'' terangnya.

Selain itu, dispendukcapil memberi daftar nama warga di 31 kecamatan yang wajib merekam ulang e-KTP. Warga yang belum menerima e-KTP bisa meminta untuk dicek di kecamatan. ''Kalau namanya terdaftar, ya mereka harus rekam ulang,'' katanya.

Dia berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu direpotkan dengan perekaman ulang e-KTP. Bahkan, agar warga lebih mudah mengurusnya, perekaman dilakukan di tingkat kelurahan. ''Untuk merekam e-KTP itu, warga menghabiskan tenaga dan waktu,'' jelasnya.

Selain di kelurahan, perekaman ulang bisa dilaksanakan di mal yang menyediakan pelayanan e-KTP. ''Warga tidak harus merekam ulang di dispendukcapil,'' tegas mantan Kabaghukum tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengungkapkan bahwa selisih data e-KTP antara kecamatan dan Kemendagri tersebut sangat merugikan masyarakat. Seharusnya, sejak awal, koneksi internet itu jangan sampai bermasalah.

Dia memprediksi bukan hanya koneksi internet yang menjadi masalah utama. Bisa jadi sumber daya manusia (SDM) di kecamatan yang kurang mampu mengoperasikan alat perekaman data e-KTP tersebut. ''Mungkin juga masalah SDM,'' ungkapnya.

Karena sudah ada masalah seperti itu, dispendukcapil jangan hanya membuka perekaman e-KTP di tingkat kelurahan. Herlina menjelaskan, kalau perlu, dispendukcapil membuka perekaman sampai tingkat rukun warga (RW). ''Pilih RW yang jumlah warga yang belum merekam e-KTP paling banyak atau paling banyak warga yang harus merekam ulang e-KTP,'' tandasnya. (idr/c14/end/mas)

Sumber : http://www.jpnn.com

 

BPN RI Wajibkan Pelayanan Urusan Tanah Gunakan E-KTP

Surel Cetak PDF

 alt

Surabayanews.co.id - Rupanya tidak hanya terbentur masalah administrasi pada sejumlah intansi pelayanan publik dan perbankan. Dampak negatif kurangnya pemenuhan target E-KTP makin bertambah. Karena, per tanggal 19 Maret 2014 Badan Pertanahan RI mensyaratkan pengurusan pelayanan urusan tanah menggunakan E-KTP.

Peraturan penggunaan E-KTP dalam pengurusan layanan tanah di BPN sendiri, untuk mempercepat target pemenuhan E-KTP warga Surabaya, yang masih kurang 400 ribu penduduk.

Kepala Dinas Kependudukan Capil Surabaya, Suharto Wardoyo, saat ditemui disela-sela Paripurna Raperda Pelayanan E-KTP seakan tidak memiliki daya untuk memenuhi target tersebut. Karena masalah perekaman dan penerimaan masih dalam upaya pemenuhan seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

“Kita dari Dispendukcapil Surabaya telah menambah target perekaman tiap harinya 160 kelurahan di surabaya,”terangnya

Langkah persyaratan tersebut merupakan amanat undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang tidak lagi mau menerima pelayanan urusan pertanahan dengan menggunakan KTP lama. (yud/fan)

 

Berbagai Modus Pemilik KTP Ganda

Surel Cetak PDF

alt

suarasurabaya.net - Suharto wardoyo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mengemukakan ada indikasi pemilik KTP ganda secara sengaja membuat KTP lebih dari satu.

Berbagai modus dilakukan untk mendapatkan identitas ganda, diantaranya :
- Memanipulasi data pribadi
Seperti foto, tandatangan, tempat tanggal lahir, nama orang tua, hingga nama di KTP.
- Memiliki dua atau lebih tempat tinggal
Misalnya KTP asli Madiun tetapi bekerja dan tinggal di Surabaya. Kalau ingin membeli motor, membuka rekening bank dan administrasi lainnya di Surabaya, sistem mengharuskan menggunakan KTP asli Surabaya.
- Menguji keefektifan e-KTP
Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang iseng, seperti yang sempat pernah dilontarkan Gamawan Fauzi, Kemendagri.

Meski demikian, sebagian besar pemilik KTP ganda tidak memiliki unsur kesengajaan. Karena data yang disampaikan sama dan tidak dipalsukan.

Untuk itu, Anang, sapaan akrab Kepala Dispendukcapil Surabaya memberikan solusi kepada si pemilik untuk memilih menjadi penduduk Surabaya atau kota lain.

"Jika KTP ganda terjadi karena kesalahan administrasi dan tidak sengaja, solusinya pemilik harus memilih jadi penduduk Surabaya atau kota lain," tukasnya.(berbagai/nia/ipg)

 

Dispenduk Tindak Tegas Pemilik KTP Ganda

Surel Cetak PDF

 alt

suarasurabaya.net - Pemerintah Kota Surabaya berupaya maksimal menertibkan penggunaan KTP ganda yang masih jadi persoalan.

Suharto Wardoyo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) mengatakan dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembersihan dan konsolidasi penduduk diketahui berapa jumlah pemilik KTP ganda di Surabaya.

Dari data Kemendagri diketahui sebanyak 2.801.188 warga Surabaya sudah terkonsuldasi dan tercatat 403.672 warga memiliki Nomor Induk Kependuduka (NIK) ganda.

Berdasarkan data tersebut pihaknya akan melakukan beberapa rencana, diantaranya bekerjasama dengan pihak perbankan untuk menolak nasabah yang menggunakan KTP ganda.

Dari pemaparannya saat dihubungi Radio Suara Surabaya, rencananya hari ini Dispendukcapil akan menggelar pertemuan dengan beberapa pihak terkait di antaranya, semua bank di Surabaya, Kepala Biro Hukum Provinsi Jatim dan anggota kementerian dalam negeri.

Kegiatan tersebut akan membahas laporan data dari Kemendagri dan menentukan langkah apa yang akan diambil bagi pemilik KTP ganda.

Adanya KTP ganda sendiri, ia menambahkan, tidak terlepas dari sistem penerbitan KTP di masa lalu yang masih manual dan kurang koordinasi.

"Dulu sebelum ada e-KTP proses pembuatan masih manual. Masing-masing kabupaten/kota menerbitkan KK dan KTP sendiri dan biasanya tanpa didasari surat pindah," kata Anang, sapaan akrab Kepala Dispendukcapil tersebut.

Terkait pembuatan e-KTP, ia menjelaskan, saat ini yang sudah melakukan perekaman sebanyak 1.674.257 dan tercatat sekitar 487.622 penduduk belum melakukan perekaman dan memiliki e-KTP.

Saat ditanya tentang modus pembuat KTP ganda, Anang mengaku kurang mengetahui apa latar belakang dan motifnya.

Ia juga mengimbau kepada warga Surabaya yang memiliki KTP ganda untuk melapor dan mengembalikan salah satu KTP ke Kecamatan masing-masing. Karena memiliki KTP ganda termasuk melanggar hukum.

Jika terbukti secara sengaja menggandakan KTP, pemilik akan dikenakan UU Nomor 23 Tahun 2006, dimana pelaku akan dihukum paling lama dua tahun atau denda sebesar Rp 25 juta. (ss/nia/ipg)

 
Halaman 1 dari 31 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.