Berita

Lanjutkan hingga Akhir Bulan

Surel Cetak PDF
alt

MULYOREJO – E-Ktp di Surabaya di cetak kemarin ( 24/11) sayangnya, saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dispendukcapil ) Surabaya sudah tancap gas untuk mencetak kartu elektronik, keluar surat dari Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) yang memerintahkan penghentian pencetakan. Karena baru sehari, jumlah kartu yang di cetak tidak terlalu banyak. Hanya sekitar 20 kartu yang sudah selesai. Pencetakan 1 kartu membutuhkan waktu 5 menit. Kabid Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Djoni Iskandar menyatakan, pencetakan disesuaikan dengan data dan blangko yang ada. “ sampai sekarang kecamatan yang baru menyerahkan data penduduk yang sudah merekam e-KTP tapi belum mendapatkan kartu hanya tandes dan pabean cantikan, “ katanya. Jumlah penduduk kecamatan Tandes sebanyak 8.499 orang dan Pabean cantian 156 orang. Selain menyerahkan data jumlah penduduk, sampai saat ini masih banyak yang belum diserati foto copy ktp. “ yang ada foto copy ktp yang hanya 20 – an orang tau “ jelas pria asal sumenep, madura,tersebut. Sebelum kartu di cetak, data dari kecamatan harus diverivikasi. Jangan sampai penduduk yang sudah pindah keluar kota atau meninggal masih tercantum dalam data tersebut. Selain itu jangan sampai ada warga yang sudah mendapatkan e-Ktp, tapi di masukan lagi kedalam data tersebut. Djoni menyatakan, saat ini pihaknya masih menunggu foto copy ktp dari Kecamatan Tandes dan Pabean Cantian. Menurut dia, pencetakan e-ktp tidak hanya diperuntukan dua kecamatan itu, tapi semua kecamatan akan kebagian. Karena jumlah blangko hanya 3.192, di setiap kecamatan akan mendapat bagian 100 kartu. Mengenai surat dari kemendagri tentang penghentian pencetakan e-ktp, pihaknya masih menantikan petunjuk lanjutan. Dalam surat di tanda tanganI mendagri Tjajo Kumolo . Itu di sebutkan bahwa mulai 1 desember pencetakan ktp elektronik harus di hentikan . dengan alasan, banyak persoalan yang terjadi pada pencetakan kartu kependudukan itu. “ Kami masih mencetak sampai akhir bulan, “ ulasnya. Sementara itu, Kepala Dispenduk Capil Surabaya Suharto Wardoyo mengungkapka n, dalam waktu cukup singkat, dia akan menghabiskan blangko yang ada untuk mencetak kartu yang ada dia yakin sebelum 1 desember belangko sudah habis.(lum/c7/tia)

Sumber : jawa Pos



 

Moratorium E-KTP Tak Laku di Daerah

Surel Cetak PDF
alt


Sebulan pertama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bekerja, isu permasalahan KTP elektronik alias e-KTP membubung tinggi. Awalnya Kemendagri mengevaluasi dan memoratorium (menghentikan) pelaksanaan program e-KTP selama tiga minggu karena sejumlah masalah. Seperti blangko habis dan data dobel.

Belakangan moratorium diperpanjang dengan alasan Mendagri menemukan adanya e-KTP palsu. Perpanjangan moratorium dilakukan tiga bulan hingga 1 Januari 2015. Penghentian itu meliputi pencetakan dan distribusi blangko e-KTP. ”Memang e-KTP palsu ini yang menemukan Pak Tjahjo sendiri. Kepada saya juga diperlihatkan blangko kosongnya. Karena itu dihentikan dulu,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Irman.

Tindak lanjut moratorium itu, Kemendagri menggelar rapat dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Rapat itu pada intinya dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terkait berbagai masalah. ”Ya, biar nggak berbeda-beda,” katanya.

Soal bagaimana penghentian distribusi dan pencetakan e-KTP, Irman justru enggan menjelaskan lebih detail. Menurut dia, masalah tersebut masih dirapatkan, tentu lebih baik menunggu hasil rapat itu. ”Belum ada hasil dalam rapat itu,” ucapnya.

Kalau pencetakan dan distribusi e-KTP dihentikan, dampaknya adalah masyarakat yang telah merekam e-KTP tidak akan mendapatkan e-KTP hingga awal tahun. Tjahjo juga sempat meminta masyarakat menggunakan KTP sementara selama belum mendapatkan e-KTP.

Namun, ternyata moratorium yang diusung Tjahjo tersebut tidak sepenuhnya berjalan. Kenyataannya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya justru mendapatkan distribusi blangko e-KTP. Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan blangko e-KTP sebanyak 3.192 lembar. ”Kami kebagian blangko kok,” terangnya.

Blangko itu dibagikan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah Oktober, didapatkan dari Provinsi Jatim, dan tahap kedua 4 November saat rapat kerja nasional e-KTP di Jogjakarta. ”Tahap pertama dapat 1.824 blangko dan tahap kedua dapat 1.368 blangko e-KTP,” papar Suharto.

Ironisnya, dalam acara rakornas e-KTP di Jogjakarta itulah Tjahjo mengumumkan adanya penemuan e-KTP palsu dan sekaligus memperpanjang moratorium e-KTP. Anang –panggilan akrab Suharto– mengungkapkan bahwa memang pihaknya mendengar instruksi Mendagri tentang penghentian e-KTP. Namun, Dirjen Dukcapil memiliki sikap berbeda. ”Saya dapat blangko e-KTP dari Dirjen Dukcapil Irman,” ujarnya.

Karena itu, hingga saat ini Dispendukcapil Surabaya masih menunggu surat edaran resmi dari Kemendagri terkait moratorium tersebut. ”Kalau belum ada surat edaran resmi, tentu belum dihentikan. Bahkan, kami juga sudah mencetak 15 ribu e-KTP,” jelasnya.

Sementara itu, saat Jawa Pos mendatangi kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara 7, Tjahjo Kumolo tidak berada di tempat. Informasi yang didapat, dia berada di Jatinangor untuk menghadiri acara pengukuhan muda praja IPDN. Saat coba dihubungi via telepon, Tjahjo tak menjawab dan pesan singkat yang dikirim pun tidak dibalas.

Di bagian lain, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riyadmadji enggan berkomentar soal masalah e-KTP. ”Soal e-KTP itu saya belum bisa berkomentar. Dirjen dan direktur belum memberikan informasi sama sekali,” terangnya.

sumber : www.jpnn.com
 

Surabaya Launching 203 Anjungan Pelayanan Publik

Surel Cetak PDF
alt

SURABAYA - Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2014, Pemkot Surabaya meluncurkan Kios Pelayanan Publik. Sebanyak 203 anjungan pelayanan online tersebar di seluruh kelurahan, kecamatan dan Puskesmas.
 
Anjungan Pelayanan Publik itu dilengkapi dengan layar touchscreen, keyboard, scanner dan printer, dilengkapi dengan penjelasan dalam bahasa Jawa dan bahasa Madura. Melalui kios tersebut, warga Surabaya dapat memperoleh layanan secara online sehingga tak perlu mendatangi loket dinas terkait.
 
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini ketika me-launching Kios Pelayanan Publik mengatakan, inovasi terbaru Pemkot Surabaya ini terdiri dari tiga menu utama dengan peruntukan yang berbeda. Tiga menu tersebut yakni Surabaya Single Window (SSW) khusus untuk perizinan, lalu e-Health untuk layanan kesehatan dan e-Lampid (layanan akta kelahiran-kematian-pindah-datang) untuk administrasi kependudukan.
 
 “Ini teman-teman (SKPD Pemkot Surabaya) yang ciptakan. Kita buat kreasi sendiri dan ternyata bisa. Ini akan sangat memudahkan warga Surabaya. Saya kira, di Indonesia, kita yang pertama kali,” tegas Walikota Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Senin (10/11).
 
Walikota perempuan pertama di Kota Surabaya ini menjelaskan, kelahiran e-Health dilatarbelakangi adanya keprihatinan karena seringkali menyaksikan antrean panjang  di rumah sakit. Dengan e-Health, warga dapat melakukan pendaftaran secara online sehingga meminimalisir antrian di loket.
 
Prosedur pendaftarannya, pasien penduduk Kota Surabaya datang ke Puskesmas dengan membawa e-KTP, apabila pasien datanya  belum tersimpan (berupa RFID). Pasien memberikan e-KTP kepada petugas untuk dilakukan penyimpanan data, data akan muncul dan petugas cukup mengarahkan pada poli yang dituju.
 
Pada kunjungan berikutnya pasien cukup menempelkan e-KTP pada RFID dan system akan otomatis melakukan pencarian. Pasien penduduk Kota Surabaya datang tanpa membawa e-KTP, menyebutkan nama atau nama dan tanggal lahir atau nama dan alamat, petugas melakukan pencarian data dan penyimpanan dan mengarahkan langsung pada poli yang dituju. Untuk pasien yang datanya sudah ada di Puskesmas , dapat dilakukan edit data untuk melengkapi data pasien tersebut dengan data kependudukan.
 
Dikatakan walikota, selama ini, alurnya adalah pasien yang berobat dari Puskemas kemudian dirujuk dan didaftar di rumah sakit, pihak rumah sakit kemudian mengirim pasien tersebut ke ruang poli. Bila seperti itu, maka antreannya dua kali.  “Itu kan lama. Ini tidak lagi. Dari Puskesmas tidak perlu lagi ke umum, langsung ke poli. Jadi yang sudah masuk di Puskesmas bukan pasien baru lagi, dia sudah pasien lama. Data dari Puskemas bisa dikirim ke poli masing-masing di rumah sakit. Di poli, data sudah ada karena dikirim dari Puskesmas. Jadi pasien dapat nomor antrean di sini (kios pelayanan) nggak perlu nunggu di rumah sakit,” jelas walikota.
 
Sementara melalui e-Lampid, warga dapat melakukan pencatatan sipil sehingga tidak perlu mengantri panjang di loket Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Cukup dengan mengakses anjungan Kios Pelayanan Publik, warga dapat melakukan pengurusan administrasi kelahiran, kematian, pindah dan datang. “Kalau buat akta, ndak perlu datang ke kantor Dispendukcapil karena bisa daftar lewat online. Waktunya juga cepat, tiga hari,” sebut walikota.
 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Antiek Sugiharti menambahkan, kios pelayanan publik dapat diakses di ratusan titik di wilayah Surabaya seperti di kantor kelurahan , kantor kecamatan, Puskesmas dan kantor SKPD Pemkot. Total ada 203 kios pelayanan yang akan kita berikan ke seluruh kelurahan, kecamatan dan beberapa Puskesmas. Warga bisa daftar layanan kesehatan dan Lampid serta perizinan.”Warga yang memiliki jaringan internet, bisa akses di rumah, kalau yang tidak punya, bisa memanfaatkan kios layanan ini,” ujar Antiek Sugioharti.
 
Sebelum meluncurkan program kios pelayanan publik, Walikota Tri Rismaharini juga launching broadband learning center (BLC) di 10 lokasi. Walikota lantas melakukan video conference dengan ibu-ibu yang tengah beraktivitas di BLC Kupang Gunung dan BLC Karang Pilang.
 
Ibu-ibu tersebut mengisahkan pengalaman pertama mereka ‘berkawan’ dengan komputer dan mengenal internet. Mereka juga berkisah perihal hobi mereka yakni berdagang secara online dengan mempromosikan produk-produk hasil UKM via online. “Kami menyampaikan terima kasih kepada Bu Risma atas perhatian dan kepeduliannya kepada kami,” ujar salah seorang ibu.
 
BLC Karang Pilang berlokasi di kantor kecamatan. Sementara BLC Kupang Gunung merupakan salah satu tindakan konkret Pemkot Surabaya dalam mengalihfungsikan lokalisasi Dolly yang di kawasan Putat Jaya.
 
BLC Kupang Gunung berada di bekas bangunan wisma Barbara. “Itu nanti untuk enam lantai. Selain BLC, nantinya juga untuk Paud, ibu-ibu senam dan juga Balai RW. Ada lift nya juga. Kalau gedung siap, kita isi perpustakaan,” ujar walikota.
 
Sebelumnya, walikota bersama jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya, veteran pejuang, SKPD Pemkot Surabaya melakukan upcara peringatan hari Pahlawan di halaman Taman Surya.

Nuansa peringatan Hari Pahlawan sangat terasa karena semua hadirin yang hadir mengenakan seragam perjuangan. Seusai upcara peringatan Hari Pahlawan yang bertema “Pahlawanku Idolaku”, Walikota secara simbolis meresmikan sentra wisata kuliner di Gunung Anyar, Siwalankerto, Krembangan, Pegirian, Semolo Waru dan Manukan Lor. Walikota juga menyerahkan penghargaan kepada warga berprestasi yang telah berjasa dalam pembangunan Kota Surabaya.

sumber : www.menpan.go.id

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 November 2014 10:42 )
 

Siap manfaatkan layanan Akta Online

Surel Cetak PDF
alt

RUNGKUT-Pengenalan pembuatan akta kelahiran via internet alias online sudah berlangsung tiga bulan lalu. Namun, sosialisai kebijakan yang di terapkan Dinas Kependudukan Dan Catatn Sipil ( DISPENDUK CAPIL ) Kota Surabaya itu baru berlangsung pekan ini .Warga surabaya patut berbangga dan memanfaat kan layanan grand launching nya berlangsung tepat pada 10 November tersebut. Sebab, Kota Pahlawan adalah kota pertama di Indonesia yang melakukan gebrakan untuk pembuatan akta lahir online. Pengenalan secara mendalam layanan itu sudah dilaksanakan pada 13/14 November kepada seluruh lurah dan kecamatan se Kota Surabaya terdiri atas 154 Kelurahan dan 31 kecamatan . “ kami ingin tahu kesiapan masing-masing kelurahan, mulai alat-alat sampai dengan mekanisme nya, “ Ujar Suharto wardoyo, Kepala Dinas DispendukCapil Surabya . Salah satu kecamatan yang siap mengadakan sosialisasi kepada warga adalah kecamatan Rungkut. “ Kami mulai sejak 11 November . dan, bertahap di lanjutkan mulai pekan depan agar warga lebih paham, “ Kami mulai sejak november . Dan, Bertahap di lanjutkan mulai pekan depan agar warga lebih paham, “ Ujar Camat Rungkut Ridwan Mubarun. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Rungkut Diana Tri Menambahkan, Kecamatan siap membantu, warga yang akan mendaftar akta secara online. “ Jika warga sulit mengakses internet untuk pendaftaran online baik pendaftaran akta lahir maupun surat lain seperti SKTS, warga dapat langsung datang ke, kelurahan atau kecamatan, “ katanya. “ Kami sudah siapkan laptop dan internet pegawai pun siap membantu, “ ujarnya. Minggu ini akan di pasang komputer di masing-masing kecamatan yang terkoneksi dengan DispendukCapil Surabaya. “ Komputer untuk akta lahir online Sudah siap, Tinggal menunggu petugas memasangnya . agar terkoneksi dengan internet dan DispendukCapil Surabaya, “ Ujar Camat Gubeng Achmad Widyantoro saat di hubungi kemarin. Suharto wardoyo Menambahkan, “ pembuatan Akta lahir secara online sangat simpel dan memudahkan warga. Mereka tidak perlu lagi membawa banyak berkas ke DispendukCapil. “ warga hanya perlu mengisi formulir via internet dengan alamat www.dispendukcapil.surabaya.go.id , “ katanya . Setelah itu, Formulir isian di cetak untuk di tanda tangan i lurah sebagai bukti pendaftaran. Waktu yang di butuhkan untuk di verifikasi. Waktu yang di butuhkan untuk pendaftaran pun lebih cepat. “ prosedurnya 3 hari kerja . Sebelumnya, Masih 7 hari kerja. “ Ujarnya .

 

E-KTP Palsu Marak, Dibikin di Luar Negeri Pembuatan Dihentikan hingga Desember

Surel Cetak PDF
alt



JAKARTA – Klaim pemerintah bahwa e-KTP tidak bisa dipalsukan terbantahkan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) justru menemukan adanya KTP palsu buatan Tiongkok dan Prancis. Bahkan, bentuk e-KTP palsu itu tidak bisa dibedakan dengan e-KTP asli. Untuk mengetahui keasliannya, e-KTP hanya bisa dideteksi dengan smart card reader atau alat pembaca e-KTP.

Ditemui di kantor Kemendagri Senin (17/11), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, masyarakat umum tidak akan bisa mengetahui perbedaan e-KTP palsu dan e-KTP asli. Sebab, bentuk keduanya sama sekali tidak berbeda. ”Hologramnya juga sama,” papar dia.

Namun, masih ada cara lain untuk bisa mendeteksi e-KTP palsu tersebut. Yakni, mengecek e-KTP di smart card reader. Bila tidak muncul data identitas yang sama antara e-KTP dan database, dapat dipastikan e-KTP itu palsu. ”Ini yang membuat masalah ini makin kritis,” terangnya.

Bahkan, keadaan itu membuat Kemendagri berasumsi bahwa di Indonesia banyak e-KTP ganda. ”Bentuk dan kertasnya semua sama, hanya data yang membedakan, di antara kita ada yang memegang e-KTP ganda,” tegasnya.

Saat ini Kemendagri telah memegang bukti adanya e-KTP palsu tersebut. Langkah selanjutnya, Kemendagri akan mengevaluasi semua masalah yang ada dalam e-KTP, tidak hanya soal e-KTP palsu. ”Di Jogja kami juga evaluasi semua,” paparnya.

Evaluasi itulah yang kemudian membutuhkan penghentian semua pembuatan e-KTP seperti pencetakan dan pembagian blangko. Dengan demikian, daerah juga belum bisa mencetak sendiri e-KTP. ”Penghentian e-KTP ini hingga akhir Desember,” terangnya sambil terburu-buru berjalan menuju ruangannya di lantai 2 kantor Kemendagri.

Selain itu, saat ditanya soal lokasi server database e-KTP di India yang sempat dipermasalahkan karena berada di luar negeri dan berpotensi dimanfaatkan asing, Tjahjo tidak menjawab dengan jelas. Dia mengatakan bahwa aplikasi dan database itu hingga saat ini masih dikelola vendor pelaksana. ”Jadinya, data yang seharusnya menjadi rahasia negara malah mudah diakses asing,” paparnya ketika ditemui setelah rapat kabinet di Istana Negara kemarin.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Ryadmadji menuturkan bahwa saat ini dua e-KTP palsu tersebut disimpan Mendagri langsung. Bahkan, Kemendagri memastikan e-KTP palsu itu merupakan buatan Tiongkok dan Prancis.

”Yang mendapatkan e-KTP palsu itu Mendagri sendiri beberapa waktu lalu. E-KTP palsu tersebut ditunjukkan waktu evaluasi di Jogja. Kami juga terkejut melihat itu,” terangnya ditemui di ruang puspen.

Di bagian lain, pakar TI Universitas Indonesia Ruby Alamsyah menjelaskan, sangat mungkin pemalsuannya itu ada pada blangko e-KTP dan teknologinya. Artinya, ada pihak yang bisa memproduksi blangko dan teknologi e-KTP yang sama dengan yang dipakai Kemendagri. ”Pemalsuannya pada blangko dan teknologi, tapi database tidak bisa dipalsukan,” terangnya.

Dengan ditemukan pemalsuan itu, semua tujuan pemerintah untuk membuat identitas resmi yang tidak dapat dipalsukan ternyata pupus. Pasalnya, selama ini e-KTP dibuat begitu kompleks untuk alasan keamanan itu. ”Ini yang salah Kemendagri, bisa salah memilih desainnya atau salah memilih teknologinya,” ucap dia.

Soal lokasi server database e-KTP, dia mengatakan bahwa sampai saat ini hal tersebut masih sumir, lokasi server di luar negeri ataukah di Indonesia. Namun, yang jelas untuk penempatan server, ada dua pertimbangan. Yakni, physical security dan logical security. Untuk soal physical security, yang jelas, server di daerah hukum Indonesia tentu akan lebih aman. ”Sebab, bisa dilindungi orang yang berkepentingan. Kalau di luar negeri, susah dilindungi karena wilayah hukum negara lain,” tuturnya.

Untuk pertimbangan logical security, sebenarnya di mana pun lokasi server tetap bisa diretas. Dengan demikian, sebenarnya secara logical security tidak ada masalah, apakah lokasinya di luar negeri atau dalam negeri. ”Hanya soal pertimbangan fisik saja, malahan juga ada aturan soal letak server,” ujar dia.

Menurut Peraturan Pemerintah No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektornik, semua perusahaan swasta seperti Google dan Yahoo diwajibkan untuk menempatkan lokasi server di Indonesia. ”Tentunya, ini berlaku untuk pemerintah,” jelasnya.

Karena itu, lanjut dia, kalau saja berada di luar negeri, server bisa dipindahkan segera ke Indonesia. Hal tersebut sangat memungkinkan dan tidak ada halangan. ”Memindahkan server itu mudah sekali, kok,” jelasnya.

Sementara itu, petinggi ITB yang pernah diminta masukan untuk penentuan lokasi server e-KTP juga angkat bicara terkait masalah tersebut. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Wawan Gunawan menjelaskan, dalam rapat antara Kemendagri dan ITB pada 2012, Kemendagri meminta informasi soal lokasi server yang aman. ”Dengan pertimbangan aman soal kebencanaan, tidak ada soal pertimbangan secara TI,” paparnya.

Yang jelas, lanjut dia, saat itu pihaknya mengusulkan agar server dibangun di Batam atau Kalimantan Selatan. Pertimbangannya, dua lokasi itu merupakan daerah yang aman, terutama dari gempa. ”Namun, tidak ada pembahasan soal lokasi server yang di luar negeri,” terangnya. (idr/aph/c10/end)

Sumber : Jawa Pos

 
Halaman 1 dari 37 halaman

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.