HOT NEWS
Jam Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Senin - Jumat : 07.30 - 21.00, Sabtu : 08.00 - 16.00 di Gedung Siola lt. 1 | Untuk KTP-el yang sudah habis masa berlakunya, tidak perlu diperpanjang karena otomatis menjadi berlaku seumur hidup | Cetak Ulang KTP-el karena Perubahan Data, Rusak atau Hilang dilakukan di Kecamatan.
Home Berita Tolak 200 Ribu Warga Rekam e-KTP

Tolak 200 Ribu Warga Rekam e-KTP

Surel Cetak PDF
alt

Karena Kasus KTP Ganda

Surabaya – Ribuan warga yang belum merekam e-KTP bisa jadi tidak akan ber-e-KTP, setidaknya dalam waktu dekat ini. Sebab, Dinas Kependudukan dan Catan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mendapat instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menolak sekitar 200 ribu arga yang belum merekam e-KTP.

Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo menjelaskan, pihaknya mendapat daftar 200 ribu orang yang dilarang merekam e-KTP. “Seminggu yang lalu daftar itu dikirim Kemendagri,” ujarnya.

Ada dua penyebab mengapa 200 ribu orang tersebut dilarang merekam e-KTP. Yakni mereka adalah pemilik KTP ganda atau belum melakukan konsolidasi. “Dua masalah ini harus diselesaikan dulu, baru bisa merekam e-KTP,” paparnya.

Untuk pemilik KTp ganda, dia menjelaskan, yang bersangkutan harus memilih menjadi warga di salah satu daerah. Misalnya jika memilih menjadi warga luar Surabaya, orang itu tidak perlu merekam e-KTP. “Tapi, kalau memilih jadi warga Surabaya, orang itu harus merekam e-KTP,” ujarnya.

Anang –panggilan akrab Suharto Wardoyo menjelaskan, untuk warga yang belum melakukan konsolidasi, mereka harus segera menghapus data di daerah asalnya. “Kalau pindah ke Surabaya, data di daerah harus dikonsolidasi atau dihapus,” katanya.

Kebijakan melarang 200 ribu orang merekam e-KTP itu dimulai pecan ini. Dia mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan pada seluruh camat dan lurah agar menolak warga yang terdaftar. “Daftarnya telah kami berikan ke kecamatan dan kelurahan,” paparnya.

Jadi, daftar itu by name and by address. Dengan begitu, setiap warga di daftar tersebut dapat dipastikan tidak lolos untuk merekam e-KTP. “Kalau sudah dilarang, pasti tidak mungkin bisa merekam e-KTP,” ujarnya.

Larangan merekam e-KTP tersebut, lanjut dia, sebenarnya berdampak positif. Yakni warga bisa lebih disiplin dalam mengurus administrasi kependudukan.”Jangan punya KTP ganda atau lainnya,” paparnya.

Menurut dia, pihaknya akan bersikap tegas terhadap warga yang tidak tertib administrasi kependudukan. Misalnya tidak merekam e-KTP atau justru memiliki KTP ganda. Ketegasan ini diperlukan agar data kependudukan benar-benar valid. “Data kependudukan ini menentukan berbagai kebijakan seperti subsidi pendidikan dan lainnya. Karena itu, data harus valid,” tutur mantan Kabag Hukum tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto menjelaskan, warga yang dilarang merekam e-KTP ini perlu diumumkan. Namanya ditempel di setiap kecamatan dan kelurahan. “Jadi kalau orang yang masuk daftar itu mengetahuinya, orang tersebut bisa mengurus dengan cepat,” ujarnya.

Sumber : Jawa Pos, Senin 5 Mei 2014
 

Sedang Online

Kami punya 951 tamu online

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.