HOT NEWS
Jam Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Senin - Jumat : 07.30 - 21.00, Sabtu : 08.00 - 16.00 di Gedung Siola lt. 1 | Untuk KTP-el yang sudah habis masa berlakunya, tidak perlu diperpanjang karena otomatis menjadi berlaku seumur hidup | Cetak Ulang KTP-el karena Perubahan Data, Rusak atau Hilang dilakukan di Kecamatan.
Home Berita Pemohon SKTT Meningkat

Pemohon SKTT Meningkat

Surel Cetak PDF

alt

Mulyorejo - Surabaya menjadi salah satu kota yang memikat warga negara asing (WNA) untuk tinggal dan bekerja. Hal itu terlihat dari peningkatan jumlah pemohon surat keterangan tempat tinggal (SKTT) warga asing tiap tahun.

Berdasar data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surbaya, terdapat 1071 warga asing yang mengajukan SKTT tahun lalu. Tahun ini hingga Oktober, jumlahnya meningkat menjadi 1.243 orang.

Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo menyatakan, kenaikan pemohon SKTT itu dipicu perkembangan kota ini. Antara lain pertumbuhan Industri dan kelengkapan infrastruktur. "Fasilitas seperti pusat perbelanjaan dan kantor juga mempengaruhi", jelasnya.

Ada tiga warga negara asing terbanyak yang tinggal sementara di kota ini. Mereka berasal dari Jepang, Korea Selatan, dan India. Mayoritas adalah pekerja bidang industri. Ada juga yang menetap dengan tujuan pendidikan. "Ada pula yang bekerja di Gresik dan Sidoarjo, namun tinggal di apartemen atau kondominium di Surabaya", jelas Suharto.

Semua WNA yang tinggal sementara di Surabaya wajib mengurus SKTT selambatnya 14 hari kerja sejak diterbitkannya kartu izin tinggal terbatas (KITAS). Pmohon bisa ;langsung ke kantor Dispendukcapil dengan membawa fotokopi dokumen keimigrasian dan menunjukkan dokumen KITAS, paspor, serta buku pengawasan orang asing yang asli.

Selain itu, menyertakan fotokopi surat keterangan lapor diri (SKLD) dari kepolisian, surat pengantar dari RT-RW setempat dengan diketahui lurah, serta sejumlah dokumen lain. Pengurusan SKTT dikenai retribusi Rp. 25 Ribu. Prosesnya memakan waktu tujuh hari kerja.

SKTT sama dengan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM). Namun, masa berlakuknya sesuai dengan izin tinggal terbatas yang dikeluarkan imigrasi. Kartu itu, kata Suharto, harus dibawa setiap bepergian.

Dia mengungkapkan, mungkin masih banyak WNA yang belum mengurus SKTT. WNA yang belum mengurus SKTT bisa disanksi sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011. Yakni, tiga bulan penjara atau denda Rp. 50 juta (aph/c5/ai)

Sumber : Jawa Pos - Selasa, 22 Oktober 2013

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 22 Oktober 2013 15:59 )  

Sedang Online

Kami punya 1160 tamu online

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.