HOT NEWS
Jam Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Senin - Jumat : 07.30 - 21.00, Sabtu : 08.00 - 16.00 di Gedung Siola lt. 1 | Untuk KTP-el yang sudah habis masa berlakunya, tidak perlu diperpanjang karena otomatis menjadi berlaku seumur hidup | Cetak Ulang KTP-el karena Perubahan Data, Rusak atau Hilang dilakukan di Kecamatan.
Home Berita Penduduk Urban Tanpa Identitas Diancam Tipiring

Penduduk Urban Tanpa Identitas Diancam Tipiring

Surel Cetak PDF

alt

SURABAYA - DPRD Surabaya mengkhawatirkan urbanisasi yang tidak bisa dikendalikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan berdampak pada membludaknya jumlah pengangguran. Apalagi, jumlah pengangguran di Surabaya masih sekitar 80.000 orang. Karena itu, pekan depan Pemkot akan mulai melakukan operasi yustisi, bagi penduduk yang tidak memiliki KTP dan Kartu Identitas Musiman (Kipem) akan dijerat tindak pidana ringan (tipiring).

Salah satu pemudik dari Banyuwangi, Suhartono (54) mengaku datang kembali ke Surabaya dengan mengajak dua kerabatnya, padahal dalam perjalanan mudik pada H-4 Lebaran lalu, ia hanya bersama istri dan satu anaknya saja kala itu.

“Ya Mas, ini ponakan saya ingin mencari kerja di Surabaya, waktu pulang kampung kemarin sekalian mereka ikut saya ke Surabaya,” ujarnya Selasa (13/8) saat tiba di stasiun Gubeng Surabaya.

Jika tidak ada solusi, dewan menilai fenomena ini akan menambah pengangguran di Surabaya. “Pasalnya, penduduk urbanisasi juga akan jadi pengangguran di Surabaya. Ini yang akan terjadi dan Pemkot harus berani mengambil sikap terkait dengan masalah ini,” kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, Rabu (14/8).

Kota Surabaya, lanjut Baktiono, hampir setiap tahun telah menjadi tujuan utama penduduk luar daerah untuk mencari pekerjaan. Mereka umumnya berdatangan usai Lebaran karena diajak kerabat atau keluarganya yang terlebih dahulu bekerja di Surabaya. Hal itu tentu menambah beban berat kota Surabaya dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk kota Surabaya.

Diakui, ada sisi positif dan negatif dari penduduk urban. Dimana sisi negatif cenderung mendominasinya, yakni meningkatnya ancaman kenyaman di Kota Surabaya. “Sisi negatif itu yang tidak dikehendaki sehingga penduduk urban yang berpotensi menimbulkan pengaruh negatif harus diantisipasi dengan operasi Yustisi oleh Pemkot,” ungkapnya.

Jika jumlah penduduk kota berlebihan tentu akan banyak anggaran yang harus disediakan Pemkot Surabaya untuk mereka. “Karena itu kami mendukung langkah operasi Yustisi untuk mengantisipasi membeludaknya penduduk urban,” kata Baktiono.

Memang, diakui Baktiono, penduduk urban sebetulnya tidak bisa mendapat fasilitas apapun di kota Surabaya. Akan tetapi, karena mereka berada di Kota Surabaya mau tidak mau tetap saja fasilitas dinikmati mereka. Diantaranya soal layanan kesehatan dan layanan umum lainya.

“Penduduk urban yang tidak mampu pasti akan menempuh segala cara untuk bisa mendapatkan fasilitas kemudahan layanan kesehatan cuma-cuma di Kota Surabaya. Itu yang sulit dibendung hingga saat ini,” tutur Baktiono.

Sementara Pemkot Surabaya masih mematangkan mekanisme sanksi bagi penduduk urban yang terjaring operasi yustisi pekan depan. Terutama soal teknis penerapan sanksi pidana orang yang tanpa Kipem atau tanpa identitas di mana orang tersebut harus disidang.

Sedangkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan Pemkot Surabaya menyiapkan 110 Penyidik PNS untuk melakukan penindakan terhadap penduduk yang datang ke Surabaya tanpa kejelasan. Hal ini sebagai langkah antisipasi masuknya warga luar daerah untuk mencari pekerjaan di Kota Surabaya usai Lebaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan, rencana operasi penduduk urban akan dilakukan Pemkot Surabaya mulai pekan depan. Di mana pada saat itu sangat dimungkinkan penduduk urban tersebut sudah masuk kota semuanya. “Itu rencana kami, jika saat ini sudah dilakukan operasi penduduk urban kemungkinan kecil bisa sukses karena mereka belum masuk Kota Surabaya,” kata Hendro Gunawan.

Dijelaskan Hendro, dalam operasi penduduk urban nantinya Pemkot akan menjerat penduduk urban dengan sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi yang tidak memiliki identitas. Setelah disidang mereka akan diminta kembali ke tempat asalnya masing-masing tanpa ada pengecualian.

Demikian juga untuk penduduk luar daerah yang bekerja di Kota Surabaya, menurut Hendro, juga tidak lepas dari operasi tersebut. Mereka yang kedapatan sudah bekerja akan diwajibkan memiliki Kipem Kota Surabaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, jumlah penduduk urban di Surabaya usai Lebaran diprediksi mencapai 25 ribu orang.pur, jib

Sumber : surabayapost.co.id

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 16 Agustus 2013 14:49 )  

Sedang Online

Kami punya 1157 tamu online

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.