HOT NEWS
Jam Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Senin - Jumat : 07.30 - 21.00, Sabtu : 08.00 - 16.00 di Gedung Siola lt. 1 | Untuk KTP-el yang sudah habis masa berlakunya, tidak perlu diperpanjang karena otomatis menjadi berlaku seumur hidup | Cetak Ulang KTP-el karena Perubahan Data, Rusak atau Hilang dilakukan di Kecamatan.
Home Berita Komisi D Minta Pemkot Sby Cegah Arus Urbanisasi

Komisi D Minta Pemkot Sby Cegah Arus Urbanisasi

Surel Cetak PDF

altSurabayakita.com - Masalah urbanisasi harus segera mendapat penanganan maksimal Pemkot Surabaya. Sebab jika tak segera diatasi urbanisasi ini akan menambah jumlah pengangguran kota Surabaya yang saat ini mencapai 80.000 orang.

Masalahnya saat ini menurut penilaian Ketua Komisi D DPRD Surabaya,Baktiono, persoalan urbanisasi ini belum tersentuh dengan baik oleh Pemkot Surabaya. Bila dibiarkan terus seperti ini bukan tak mungkin masalah pengangguran ini akan makin parah.

Banyaknya orang sukses asal daerah yang merantau ke Surabaya membawa dampak yang signifikan bagi warga luar kota. Mereka melihat betapa enaknya dan mudahnya mencari uang di kota sehingga banyak kaum pendatang yang menyerbu Surabaya.

"Pemkot Surabaya harus berani bertindak tegas terkait perpindahan penduduk dari luar kota menuju Surabaya ini. Kalau tidak ada program yang jelas tentu akan menambah beban kota ini," kata Baktiono.

Habis lebaran seperti sekarang ini menjadi momentum masuknya urban ke Surabaya karena bisa jadi banyak yang ingin bekerja di kota sebesar Surabaya. Mereka datang sendiri atau diajak kerabat dan keluarga mengadu nasib di kota.

Diakui, ada sisi positif dan negatif dari penduduk urban. Dimana sisi negative cenderung mendominasinya, yakni meningkatnya ancaman kenyaman di Kota Surabaya. "Sisi negatif itu yang tidak dikehendaki sehingga Penduduk urban yang berpotensi menimbulkan pengaruh negatif harus diantisipasi dengan operasi Yustisi oleh Pemkot," ungkapnya.

Ditambahkan, Baktiono, penduduk urban memang menjadi persoalan kota besar seperti Surabaya. Karena kedatangan penduduk urban dari daerah akan bisa menambah beban berat APBD kota Surabaya. Karena bagaimana pun penduduk urban secara otomatis akan menambah jumlah penduduk kota Surabaya.

Jika jumlah penduduk kota berlebihan tentu akan banyak anggaran yang harus disediakan Pemkot Surabaya untuk mereka. "Karena itu kami mendukung langkah operasi Yustisi untuk mengantisipasi membeludaknya penduduk urban," kata Baktiono.

Memang, diakui Baktiono, penduduk urban sebetulnya tidak bisa mendapat fasilitas apapun di kota Surabaya. Akan tetapi, karena mereka berada di Kota Surabaya mau tidak mau tetap saja fasilitas dinikmati mereka. Diantaranya soal layanan kesehatan dan layanan umum lainnya.

Sementara Pemkot Surabaya masih mematangkan mekanisme sanksi bagi penduduk urban yang terjaring operasi Yustisi pekan depan. Terutama soal teknis penerapan sanksi pidana orang yang tanpa kartu identitas musiman (kipem) atau tanpa identitas di mana orang tersebut harus disidang. 

Sedangkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dispendukcapil) Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, sebenarnya KTP atau kartu identitas pendatang tersebut harus dibawa petugas sehingga yang bersangkutan mau datang ke persidangan. "Jadi, KTP atau kartu identitas lain itu sebagai alat untuk jaminan kedatangan mereka dalam persidangan," kata Suharto.(red)

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 16 Agustus 2013 14:45 )  

Sedang Online

Kami punya 677 tamu dan 1 anggota online
  • Sudiartono

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.