HOT NEWS
Jam Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Senin - Jumat : 07.30 - 21.00, Sabtu : 08.00 - 16.00 di Gedung Siola lt. 1 | Untuk KTP-el yang sudah habis masa berlakunya, tidak perlu diperpanjang karena otomatis menjadi berlaku seumur hidup | Cetak Ulang KTP-el karena Perubahan Data, Rusak atau Hilang dilakukan di Kecamatan.
Home Berita Dispendukcapil Surabaya Tunggu SE Mendagri terkait penghapusan Sidang Akta Lahir

Dispendukcapil Surabaya Tunggu SE Mendagri terkait penghapusan Sidang Akta Lahir

Surel Cetak PDF
alt

SURYA Online, SURABAYA– Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Suharto Wardoyo masih menunggu keluarnya surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus penetapan akta kelahiran di pengadilan bagi yang telat satu tahun.

Hal itu dilakukan karena penetapan pengurusan ini sebelumnya juga diputuskan dalam surat edaran mendagri serta SE Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 kepada ketua pengadilan negeri se-Indonesia.

“Sesuai aturan sebelumnya keterlambatan laporan kelahiran kan harus ada penetapan pengadilan, termasuk biaya perkara maksimal Rp 311.000. Karena itu kami menunggu perintah yang baru untuk melaksanakan putusan MK ini,”kata pejabat yang akrab disapa Anang.

Sambil menunggu SE Mendagri, Anang memastikan akan tetap menjalankan aturan lama. Namun jika dalam perjalanannya Pengadilan Negeri Surabaya membuat kebijakan lain seperti menghilangkan prosespenetapan akta, pihaknya akan menuruti kebijakan tersebut.

- See more at: http://surabaya.tribunnews.com/2013/04/30/dispendukcapil-surabaya-tunggu-se-mendagri-terkait-penghapusan-sidang-akta-lahir#sthash.nRvYKMfs.C6UUzmOf.dpuf

SURABAYA – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Suharto Wardoyo masih menunggu keluarnya surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus penetapan akta kelahiran di pengadilan bagi yang telat satu tahun.

Hal itu dilakukan karena penetapan pengurusan ini sebelumnya juga diputuskan dalam surat edaran mendagri serta SE Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 kepada ketua pengadilan negeri se-Indonesia.

"Sesuai aturan sebelumnya keterlambatan laporan kelahiran kan harus ada penetapan pengadilan, termasuk biaya perkara maksimal Rp 311.000. Karena itu kami menunggu perintah yang baru untuk melaksanakan putusan MK ini,"kata pejabat yang akrab disapa Anang.

Sambil menunggu SE Mendagri, Anang memastikan akan tetap menjalankan aturan lama. Namun jika dalam perjalanannya Pengadilan Negeri Surabaya membuat kebijakan lain seperti menghilangkan prosespenetapan akta, pihaknya akan menuruti kebijakan tersebut.

"Kalau PN menerima ya tetap jalan, kecuali kalau menolak karena ini kan ada biaya yang masuk ke kas negara. Jadi kami tergantung PN saja,"pungkasnya.

Sumber : Surya Online

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 06 May 2013 08:40 )  

Sedang Online

Kami punya 1616 tamu dan 2 anggota online
  • almost
  • Cay

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.