Pemkot Gencar Sosialisasi Denda Administrasi Kependudukan

Kamis, 21 Februari 2013 07:42 Dispendukcapil
Cetak
alt

SURABAYA-Pemerintah Kota Surabaya gencar melakukan sosialisasi denda keterlambatan administrasi kependudukan yang resmi berlaku per 1 Januari 2013. 

Selain melalui media massa, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil(Dispendukcapil) Surabaya juga rajin woro-woro di kantor kecamatan. 

Seperti yang dilakukan di pendopo Kecamatan Wonokromo, Selasa (19/2/2013). Sebanyak 80 orang terdiri dari RT, RW, dan LKMK serta perwakilan tokoh masyarakat wilayah Wonokromo dikumpulkan di pendopo kantor kecamatan.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo menjelaskan denda keterlambatan administrasi kependudukan meliputi item perpanjangan KTP non-elektronik, perubahan kartu keluarga (KK), pencatatan kelahiran, kematian, serta kartu identitas penduduk musiman (KIPEM).

Untuk perpanjangan KTP non-elektronik, menurut Suharto,  tidak boleh terlambat barang sehari pun. Jika melakukan perpanjangan melebihi batas masa berlaku KTP maka yang bersangkutan dikenai denda Rp 100 ribu.

"Itu hanya berlaku untuk perpanjangan, kalau pengurusan baru kapan saja tidak dikenai sanksi administratif," kata Suharto.

Untuk perubahan susunan KK, dikatakan Suharto, harus dilaporkan kepada Dispendukcapil paling lambat 30 hari kerja sejak adanya perubahan. Misalnya, ada penambahan jiwa (kelahiran) atau pengurangan karena kematian. Termasuk pindah masuk dan pindah keluar.

Demikian juga dengan KIPEM, ungkap Suharto, wajib diurus maksimal 30 hari kerja sejak dikeluarkannya surat pindah sementara dari daerah asalnya. Untuk pengurusan KIPEM, pemohon dikenai retribusi Rp 10 ribu dengan masa berlaku 1 tahun. Baik perubahan KK maupu KIPEM, jika terlambat dipungut denda Rp 100 ribu.

Kebijakan yang sama juga berlaku untuk akta perkawinan, cerai, kematian dan kelahiran. Semua akta tersebut ditenggat 60 hari kerja, kecuali akta kematian diberi waktu 30 hari sejak peristiwa kematian. Khusus akta kelahiran, imbuh Suharto, apabila lebih dari setahun sejak peristiwa kelahiran maka pengurusan akta wajib melalui penetapan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Untuk mempermudah warga, jelas Suharto, Dispendukcapil telah menyiapkan mobil operasional di PN Surabaya setiap Senin sampai Kamis pada jam kerja.

“Dengan begitu warga tidak usah ke Dispendukcapil. Usai sidang, berkas tinggal dimasukkan ke mobil operasional yang sudah kami siagakan di PN,” ujar Suharto.
Penerapan sanksi administratif, papar Suharto, merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 Tetang Administrasi Kependudukan.

Yang teknisnya telah dituangkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pelaksanaan denda sendiri sempat mengalami penundaan dua kali, yakni pada 1 Januari 2012 dan 1 Mei 2012.

"Tujuan dari pemberlakuan denda administrasi kependudukan, imbuhnya, untuk mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan," tutur Suharto.
Berdasarkan data Dispendukcapil, selama Januari lalu tercatat 3.600 pemohon terlambat mengajukan perpanjangan KTP. Sedangkan kasus keterlambatan pada KK sebanyak 202, akta kelahiran 700, dan akta kematian 800.

Sementara Camat Wonokromo, Mahmud Sariadji berharap, peserta sosialisasi bisa menyampaikan kebijakan denda ini kepada warga.

"Peran aktif  RT dan RW serta LKMK sangat diharapkan Pemkot Surabaya dalam melaksanakan program denda ini," tutur Mahmud Sariadji. - See more at: http://surabaya.tribunnews.com/2013/02/19/pemkot-gencar-sosialisasi-denda-administrasi-kependudukan#sthash.xQ2cLfyH.Tgkz0qXT.dpuf

SURABAYA-Pemerintah Kota Surabaya gencar melakukan sosialisasi denda keterlambatan administrasi kependudukan yang resmi berlaku per 1 Januari 2013.

Selain melalui media massa, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil(Dispendukcapil) Surabaya juga rajin woro-woro di kantor kecamatan.

Seperti yang dilakukan di pendopo Kecamatan Wonokromo, Selasa (19/2/2013). Sebanyak 80 orang terdiri dari RT, RW, dan LKMK serta perwakilan tokoh masyarakat wilayah Wonokromo dikumpulkan di pendopo kantor kecamatan.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo menjelaskan denda keterlambatan administrasi kependudukan meliputi item perpanjangan KTP non-elektronik, perubahan kartu keluarga (KK), pencatatan kelahiran, kematian, serta kartu identitas penduduk musiman (KIPEM).

Untuk perpanjangan KTP non-elektronik, menurut Suharto, tidak boleh terlambat barang sehari pun. Jika melakukan perpanjangan melebihi batas masa berlaku KTP maka yang bersangkutan dikenai denda Rp 100 ribu.

"Itu hanya berlaku untuk perpanjangan, kalau pengurusan baru kapan saja tidak dikenai sanksi administratif," kata Suharto.

Untuk perubahan susunan KK, dikatakan Suharto, harus dilaporkan kepada Dispendukcapil paling lambat 30 hari kerja sejak adanya perubahan. Misalnya, ada penambahan jiwa (kelahiran) atau pengurangan karena kematian. Termasuk pindah masuk dan pindah keluar.

Demikian juga dengan KIPEM, ungkap Suharto, wajib diurus maksimal 30 hari kerja sejak dikeluarkannya surat pindah sementara dari daerah asalnya. Untuk pengurusan KIPEM, pemohon dikenai retribusi Rp 10 ribu dengan masa berlaku 1 tahun. Baik perubahan KK maupu KIPEM, jika terlambat dipungut denda Rp 100 ribu.

Kebijakan yang sama juga berlaku untuk akta perkawinan, cerai, kematian dan kelahiran. Semua akta tersebut ditenggat 60 hari kerja, kecuali akta kematian diberi waktu 30 hari sejak peristiwa kematian. Khusus akta kelahiran, imbuh Suharto, apabila lebih dari setahun sejak peristiwa kelahiran maka pengurusan akta wajib melalui penetapan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Untuk mempermudah warga, jelas Suharto, Dispendukcapil telah menyiapkan mobil operasional di PN Surabaya setiap Senin sampai Kamis pada jam kerja.

"Dengan begitu warga tidak usah ke Dispendukcapil. Usai sidang, berkas tinggal dimasukkan ke mobil operasional yang sudah kami siagakan di PN," ujar Suharto.

Penerapan sanksi administratif, papar Suharto, merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 Tetang Administrasi Kependudukan.

Yang teknisnya telah dituangkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pelaksanaan denda sendiri sempat mengalami penundaan dua kali, yakni pada 1 Januari 2012 dan 1 Mei 2012.

"Tujuan dari pemberlakuan denda administrasi kependudukan, imbuhnya, untuk mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan," tutur Suharto.

Berdasarkan data Dispendukcapil, selama Januari lalu tercatat 3.600 pemohon terlambat mengajukan perpanjangan KTP. Sedangkan kasus keterlambatan pada KK sebanyak 202, akta kelahiran 700, dan akta kematian 800.

Sementara Camat Wonokromo, Mahmud Sariadji berharap, peserta sosialisasi bisa menyampaikan kebijakan denda ini kepada warga.

"Peran aktif RT dan RW serta LKMK sangat diharapkan Pemkot Surabaya dalam melaksanakan program denda ini," tutur Mahmud Sariadji.

Sumber : Surya Online


SURABAYA-Pemerintah Kota Surabaya gencar melakukan sosialisasi denda keterlambatan administrasi kependudukan yang resmi berlaku per 1 Januari 2013. 

Selain melalui media massa, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil(Dispendukcapil) Surabaya juga rajin woro-woro di kantor kecamatan. 

Seperti yang dilakukan di pendopo Kecamatan Wonokromo, Selasa (19/2/2013). Sebanyak 80 orang terdiri dari RT, RW, dan LKMK serta perwakilan tokoh masyarakat wilayah Wonokromo dikumpulkan di pendopo kantor kecamatan.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo menjelaskan denda keterlambatan administrasi kependudukan meliputi item perpanjangan KTP non-elektronik, perubahan kartu keluarga (KK), pencatatan kelahiran, kematian, serta kartu identitas penduduk musiman (KIPEM).

Untuk perpanjangan KTP non-elektronik, menurut Suharto,  tidak boleh terlambat barang sehari pun. Jika melakukan perpanjangan melebihi batas masa berlaku KTP maka yang bersangkutan dikenai denda Rp 100 ribu.

"Itu hanya berlaku untuk perpanjangan, kalau pengurusan baru kapan saja tidak dikenai sanksi administratif," kata Suharto.

Untuk perubahan susunan KK, dikatakan Suharto, harus dilaporkan kepada Dispendukcapil paling lambat 30 hari kerja sejak adanya perubahan. Misalnya, ada penambahan jiwa (kelahiran) atau pengurangan karena kematian. Termasuk pindah masuk dan pindah keluar.

Demikian juga dengan KIPEM, ungkap Suharto, wajib diurus maksimal 30 hari kerja sejak dikeluarkannya surat pindah sementara dari daerah asalnya. Untuk pengurusan KIPEM, pemohon dikenai retribusi Rp 10 ribu dengan masa berlaku 1 tahun. Baik perubahan KK maupu KIPEM, jika terlambat dipungut denda Rp 100 ribu.

Kebijakan yang sama juga berlaku untuk akta perkawinan, cerai, kematian dan kelahiran. Semua akta tersebut ditenggat 60 hari kerja, kecuali akta kematian diberi waktu 30 hari sejak peristiwa kematian. Khusus akta kelahiran, imbuh Suharto, apabila lebih dari setahun sejak peristiwa kelahiran maka pengurusan akta wajib melalui penetapan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Untuk mempermudah warga, jelas Suharto, Dispendukcapil telah menyiapkan mobil operasional di PN Surabaya setiap Senin sampai Kamis pada jam kerja.

“Dengan begitu warga tidak usah ke Dispendukcapil. Usai sidang, berkas tinggal dimasukkan ke mobil operasional yang sudah kami siagakan di PN,” ujar Suharto.
Penerapan sanksi administratif, papar Suharto, merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 Tetang Administrasi Kependudukan.

Yang teknisnya telah dituangkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pelaksanaan denda sendiri sempat mengalami penundaan dua kali, yakni pada 1 Januari 2012 dan 1 Mei 2012.

"Tujuan dari pemberlakuan denda administrasi kependudukan, imbuhnya, untuk mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan," tutur Suharto.
Berdasarkan data Dispendukcapil, selama Januari lalu tercatat 3.600 pemohon terlambat mengajukan perpanjangan KTP. Sedangkan kasus keterlambatan pada KK sebanyak 202, akta kelahiran 700, dan akta kematian 800.

Sementara Camat Wonokromo, Mahmud Sariadji berharap, peserta sosialisasi bisa menyampaikan kebijakan denda ini kepada warga.

"Peran aktif  RT dan RW serta LKMK sangat diharapkan Pemkot Surabaya dalam melaksanakan program denda ini," tutur Mahmud Sariadji. - See more at: http://surabaya.tribunnews.com/2013/02/19/pemkot-gencar-sosialisasi-denda-administrasi-kependudukan#sthash.xQ2cLfyH.Tgkz0qXT.dpuf