HOT NEWS
Jam Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Senin - Jumat : 07.30 - 21.00, Sabtu : 08.00 - 16.00 di Gedung Siola lt. 1 | Untuk KTP-el yang sudah habis masa berlakunya, tidak perlu diperpanjang karena otomatis menjadi berlaku seumur hidup | Cetak Ulang KTP-el karena Perubahan Data, Rusak atau Hilang dilakukan di Kecamatan.
Home Berita Denda KTP, Dispenduk Ditegur KPP

Denda KTP, Dispenduk Ditegur KPP

Surel Cetak PDF
alt

SURABAYA-Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim menegur Dispenduk Kota Surabaya karena inilai tidak bisa memberikan jaminan kepastian layanan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya yang menyangkut perpanjangan KTP. Ironisnya lagi, kebijakan sanksi administrasi keterlambatan Perpanjangan KTP sudah diberlakukan. Padahal masyarakat belum banyak mengetahui sosialisasi aturan tersebut. Sehingga, banyak elemen asyarakat yang mengadu ke KPP karena sanksi yang ditetapkan dinilai memberatkan, khususnya bagi masyarakat dari golongan bawah. “Meskipun Dispenduk telah melakukan sosialisasi, namun KPP menilai upaya yang dilakukan belum maksimal, sehingga hal ini akan merugikan masyarakat karena harus bolak-balik untuk melakukan proses permohonan,” tutur Ketua KPP Jatim Nuning Rodiyah, Rabu (16/1). Diakui, denda Rp 100 ribu bagi sebagian orang memang dianggap kecil. Tapi

Bagi orang miskin, uang Rp 100 ribu tersebut cukup besar. “Saya berharap ada win-win solution sehingga masyarakat tidak menjadi galau,” harap Nuning. Sementara itu, Kadispenduk Kota Surabaya Suharto mengakui kalau baru saja pihaknya didatangi KPP Jatim untuk menanyakan soal pelayanan perpanjangan KTP. “Mereka datang dipimpin langsung ketuanya, Bu Nuning untuk menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat,” aku Suharto. Dijelaskan, sosialisasi denda pelayanan perpanjangan KTP yang mulai diberlakukan 1 Januari 2013, sebenarnya sudah cukup. Mengingat, pemberlakuan kebijakan itu sempat tertunda dua kali. Sosialisasi tahap pertama, lanjut

Suharto, dilakukan sekitar 1 Mei 2012, lalu dilanjutkan pada 1 Juni 2012 lalu. “Sosialisasi itu dilaksanakan di 31 Kecamatan melibatkan LKMK, brosur, spanduk, media televisi dan cetak, serta yang lain,” beber dia. Khusus soal keluhan denda yang memberatkan bagi warga miskin, kata dia, pihaknya sudah membuat solusi yakni diminta melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan. “Kalau ada surat pernyataan SKTM dari kelurahan, maka denda tersebut kami bebaskan,” janjinya.


Sumber : Radar Surabaya

 

 

 

Sedang Online

Kami punya 467 tamu online

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.