HOT NEWS
Jam Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Senin - Jumat : 07.30 - 21.00, Sabtu : 08.00 - 16.00 di Gedung Siola lt. 1 | Untuk KTP-el yang sudah habis masa berlakunya, tidak perlu diperpanjang karena otomatis menjadi berlaku seumur hidup | Cetak Ulang KTP-el karena Perubahan Data, Rusak atau Hilang dilakukan di Kecamatan.
Home Berita Pemkot Tebar Denda ke Warga

Pemkot Tebar Denda ke Warga

Surel Cetak PDF
alt

SURABAYA- Memasuki tahun 2013, Pemkot Surabaya mengobral denda kepada warga yang telat mengurus berkas administrasi. Tercatat, ada tujuh macam keterlembatan berbuah denda yang mulai diberlakukan per 2 Januari 2013.

Denda-denda tersebut diantaranya untuk keterlambatan pengurusan akta lahir lebih dari 60 hari, telat mengurus perpanjangan KTP, terlambat memperbarui Kartu Keluarga (KK) lebih dari 30 hari kerja, pendatang yang tidak memiliki kartu identitas penduduk musiman (Kipem). Untuk empat macam administrasi ini, besaran dendanya sama, yakni Rp 100 ribu.

Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan denda ini diberlakukan merujuk UU Nomor 23 Tahun 2006 dan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengenaan sanksi administrasi penyelenggaraan penduduk. "Jadi ini tidak hanya di Kota Surabaya, tetapi menyeluruh karena ini kan aturan dari pusat," tegas Suharto, Kamis (3/1/2012).

Denda lainnya adalah, keterlambatan pencatatan akta perkawinan bagi warga non muslim. Setelah menikah, harus dicatat di Dispendukcapil paling lambat 60 hari kerja. Jika terlambat, dendanya Rp 500.000.

Lalu denda untuk keterlambatan pelaporan akta perceraian. Warga harus melaporkan perceraian setelah putusan pengadilan dan memiliki payung hukum tetap, paling lambat 30 hari. Jika telat, harus membayar denda sebesar Rp 1.000.000.

Denda terbesar adalah, keterlambatan mengurus Surat Keterangan tempat tinggal bagi orang asing. Mereka wajib melapor ke Dispendukcapil paling lambat 14 hari kerja sejak dikeluarkannya kartu tinggal terbatas yang dikeluarkan kantor imigrasi. Besaran dendanya Rp 2 juta. "Mestinya semua denda ini sudah mulai berlaku per 1 Mei 2012 lalu, tetapi ditunda hingga awal tahun 2013 ini," imbuh Suharto.

Ditanya terkait banyaknya denda yang dibebankan kepada warga mulai 2013 ini, Suharto menyebut pihaknya tidak ingin menakut-nakuti warga. "Kita hanya ingin warga Surabaya tertib administrasi kependudukan. Jadi bukannya menakut-nakuti," sambung mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini.

Sumber : Surya Online

 

Sedang Online

Kami punya 883 tamu online

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.