HOT NEWS
Jam Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Senin - Jumat : 07.30 - 21.00, Sabtu : 08.00 - 16.00 di Gedung Siola lt. 1 | Untuk KTP-el yang sudah habis masa berlakunya, tidak perlu diperpanjang karena otomatis menjadi berlaku seumur hidup | Cetak Ulang KTP-el karena Perubahan Data, Rusak atau Hilang dilakukan di Kecamatan.
Home Berita FENOMENA WARGA BELUM SIAP, SANKSI TETAP DITERAPKAN

FENOMENA WARGA BELUM SIAP, SANKSI TETAP DITERAPKAN

Surel Cetak PDF
alt

SURABAYA-Kepastian penerapan Perda Nomor 5 tahun 2011 Penyelenggaraan Administrasi kependudukan per januari 2013 nanti, menuai polemic di tengah masyrakat. Dalam sosilaisasi yang dilakukan oleh Dispendukcapil di tiap kantor kecamatan, mayoritas warga masih menyatakan tidak siap. Terlebih kalangan bawah yang dapat dikatakan kurang paham administrasi. Salah satu warga Pandigiling, Sarifah Hidayati (45) menyatakan tidak menyetujui adanya sanksi administratif. Dia mengkritik poin keterlambatan perpanjangan KTP yang hanya ditoleransi sehari saja. Denda sebesar Rp 100 ribu ysng tertulis dinilai terlalu memberatkannya. “Mestinya toleransi bisa lebih lama. Sehari itu terlalu sebentar. Kan kita juga punya kesibukan masing-masing,’’ jelasnya. Menurut Kepala Seksi Pelayanan danInformasi Dispendukcapil, Rudy Hermawan, Dispendukcapil telah berusaha secara maksimal mengadakan’’ sosialisasi kepada warga. Mereka telah menggandeng tokoh masyarakat, institusi pendidikan dan media massa untuk membantu memperkenalkan Perda Nomor 5 tahun 2011.’’ Kami sudah melibatkan seluruh aspek untuk terlaksananya peraturan ini. Bahkan kita juga pasang pamphlet di tempat strategis,’’ ujarnya. Sebenarnya, wacana serupa sempat ditargetkan berlangsung per januari 2012 lewat Peraturan Wali Kota (PERWALI) Surabaya Nomor 75 tahun 2011 tentang tata cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perda Nomor 5 tahun 2011. Namun, gagal dilaksanakan karena ketidaksiapan warga. Mereka telah menggandeng tokoh masyarakat, Institusi Kemudian, peraturan tersebut direvisi dengan Perwali Nomor 75 tahun 2011. Di dalamnya tertulis aplikasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 akan dilaksanakan per januari 2013. ‘’Kalau sekarang alas an tidak siap lagi, terus kapan siapnya? Perda akan tetap kita terapkan sesuai rencana,” tegasnya. Kedisiplinan dalan hal administrsi sudah selayaknya dibudayakan di Indonesia. Selain memudahkan pemerintah untuk mengontrol jumlah penduduk, pencatatan administrasi yang tepat juga berkaitan dengan perencanaan kebijakan Negara. Rudy mencotohkan Negara Singapura yang sangat ketat dalam sistem adminstrasi Negara. Mereka Tumbuh menjadi Negara yang maju berkat perencanaan perekonomian yang tepat. Masyrakatnya juga sadar dan tertib administrasi. ‘’Mereka yang tidak bayar denda atau pajak pasti tidak bisa ke luar dari Singapura. Sebelum membayar tanggungannya akan tetap seperti dipenjara,’’ imbuhnya. Dengan diberlakukan Perda Nomor 5 Tahun 2011 diharapkan masyarakat menjadi tertib administrasi. Selain itu, pemerintah sudah cukup fair dengan menggratiskan biaya administrasi untuk beberapa keperluan administrasi. Kebijakan tersebut tertulis dalam dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang biaya cetak penerbitan administrasi. Tertulis di dalamnya, untuk pengurusan akta kelahiran, KTP dan akta kematian tidak dipungut biaya.

Sumber :Radar Surya

 

Sedang Online

Kami punya 897 tamu online

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.