HOT NEWS
Jam Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Senin - Jumat : 07.30 - 21.00, Sabtu : 08.00 - 16.00 di Gedung Siola lt. 1 | Untuk KTP-el yang sudah habis masa berlakunya, tidak perlu diperpanjang karena otomatis menjadi berlaku seumur hidup | Cetak Ulang KTP-el karena Perubahan Data, Rusak atau Hilang dilakukan di Kecamatan.
Home Berita TERLAMBAT PERPANJANG KTP DENDA 100 Ribu

TERLAMBAT PERPANJANG KTP DENDA 100 Ribu

Surel Cetak PDF
alt.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) terus berupaya membuat masyarakat sadar administrasi. Setelah melakukan sosialisasi sejak bulan maret 2012, terhitung mulai per Januari 2013 mereka siap menerapkan Peraturan Daerah (PERDA) No 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Di Dalamn Perda itu, dijelaskan mengenai sanksi berupa denda apabila masyarakat terlambat melapor peristiwa penting atau terlambat melapor peristiwa kependudukan. “Jangka waktunya bervariasi. Ada yang 14, 30 sampai 60 hari disesuaikan dengan peristiwanya,’’ ujar Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi DIspendukcapil, Rudy Hermawan Kepada Radar Surabaya, Rabu (26/12). Rudy member contoh peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian. Apabila warga tidak segera melapor dalam jangkawaktu 60 hari maka dikenakan denda Rp 100 ribu untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rp 1 juta untuk (OA). Lain halnya dengan denda untuk keterlambatan pelaporan perkawinan selama 60 hari akan dikenakan denda Rp 500 ribu untuk WNI dan Rp 1 juta untuk OA. Sedangkan keterlambatan pelaporan peristiwa perceraian selama 60 hari sanksi administratif sebesar Rp 1 juta baik WNI atau OA. Adapun keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan seperti pindah ke luar negeri bagi OA yang memiliki izin tinggal tetap. Apabila tidak melapor ke Dispendukcapil dalam waktu 14 hari akan dikenakan sanksi administrative sebesar Rp 2 juta. Mekanisme pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2011 dimulai dari kecamatan. Kemudian petugas melakukan proses verifikasi data. Jika terbukti terdapat keterlambatan pengurusan, maka dikenakan denda sesuai dengan pelanggaran. Berdasarkan keputusan, penduduk yang dikenakan sanksi admistratif membayar denda kepada bendahara penerimaan Dispendukcapil. ‘Denda harus dibayar agar memperoleh tanda bukti untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Salah satunya memberikan pelayanan unyuk mendekatkan diri pada masyarakat. Mereka membuka pelayanan titik-titik selain kantor Dispendukcapil seperti di mal (PTC, Royal Plaza dan ITC), Unit Pelayanan Terpadu satu Atap (UPTSA) dan mobil keliling di Pengadilan Negeri (PN). Tak begitu mengherankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Dispendukcapil Surabaya di peringkat ke-3 survey integritas sektor publik 2012.

Sumber : Radar Surya



Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 04 Januari 2013 09:58 )  

Sedang Online

Kami punya 1436 tamu dan 1 anggota online
  • almost

Halaman Login

Untuk bisa berpartisipasi dalam suara warga atau polling, silahkan anda login terlebih dahulu. bila belum terdaftar silahkan register.